batampos – Kota Batam tengah menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk di berbagai titik, mulai dari tepi jalan perumahan, jalan utama, hingga lahan kosong, menimbulkan bau tak sedap dan mencemari lingkungan.

Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah terhambatnya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur.

Kepala UPT TPA Punggur, Nofrizal menuturkan banyak armada pengangkut sampah dalam kondisi rusak, sehingga menghambat proses pengangkutan dari kota ke TPA.

“Ya, banyak kendaraan yang memang kondisinya rusak. Pada 2025 ini kami ada penambahan bin kontainer sebanyak 40 unit, yang nantinya akan dibagi rata untuk sembilan kecamatan mainland,” ujar Nofrizal, Jumat (14/2).

Selain itu, tahun ini juga akan ada tambahan 14 unit armada pengangkut, terdiri dari dua dump truk dan 12 unit arm roll.

Saat ini, Batam memiliki sekitar 90 dump truk dan 50 unit arm roll, tetapi banyak diantaranya dalam kondisi tidak layak jalan.

Tidak hanya armada pengangkut, alat berat di TPA Punggur juga mengalami kerusakan. Dua buldozer dan dua ekskavator yang seharusnya beroperasi untuk mengelola sampah justru tidak bisa digunakan, sehingga menyebabkan antrean panjang truk yang hendak menurunkan muatan sampah.

“Normalnya, dump truk bisa dua rit sehari, arm roll lima hingga enam rit. Tapi karena masalah ini, dump truk hanya bisa satu rit dan arm roll dua rit,” tambahnya.

Ketua Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, menilai bahwa pemerintah daerah belum serius dalam menangani masalah sampah di Batam. Ia mendesak adanya inovasi dalam sistem pengelolaan sampah agar permasalahan ini tidak semakin memburuk.

“Pemerintah pusat tidak akan mungkin mengeluarkan lahan TPA yang baru. Keterbatasan lahan ini membuat kita harus melakukan inovasi ke depan dalam pengelolaan sampah di TPA Punggur,” ujar Hendrik.

Menurutnya, lonjakan volume sampah di Batam dipicu oleh pertumbuhan penduduk serta meningkatnya jumlah wisatawan. Namun, hingga kini pemerintah masih sebatas menaikkan anggaran tanpa adanya kebijakan konkret dalam penanganan sampah.

“Kami melihat DLH Batam memang berbicara mengenai keterlibatan investor atau pihak swasta, tetapi sampai saat ini implementasinya masih belum optimal,” tambahnya.

Akar Bhumi juga merasakan dampak langsung dari permasalahan sampah ini, terutama di kawasan konservasi yang mereka kelola di Tanjung Piayu, Seibeduk. Sampah yang terbawa arus laut kerap menumpuk di pesisir saat air laut surut, memperparah pencemaran lingkungan.

Berdasarkan data yang mereka miliki, Batam menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan sampah organik. Hendrik menilai, kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih progresif, termasuk penerapan teknologi modern dalam pemrosesan sampah.

Selain itu, ia juga menyoroti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menurutnya belum dijalankan secara tegas.

“Pemerintah masih terlalu ‘bijaksana’ dalam memberikan toleransi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut,” katanya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel 90 Dump Truk, 50 Arm Roll, Namun Sampah Batam Tetap Menggunung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerbitkan petunjuk teknis (Juknis) terkait pembayaran setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Dalam juknis tersebut, Kemenag telah menetapkan jadwal dan mekanisme pelunasan bagi calon jemaah haji reguler tahun ini.

Berdasarkan aturan yang ditetapkan, pelunasan tahap pertama akan dimulai pada 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Pelunasan dapat dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Dalam pelaksanaan tahap pertama ini, ada dua kriteria utama bagi jemaah haji reguler yang dapat melakukan pelunasan, yaitu jemaah haji yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan jemaah haji reguler yang diprioritaskan untuk lanjut usia.

“Sementara itu, bagi jemaah haji cadangan, pelunasan akan dilakukan pada tahap berikutnya, yakni mulai 24 Maret hingga 7 April 2025,” ujar Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Batam, Syahbudi, Jumat (14/2).

Menurutnya, petunjuk teknis ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 142 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Bipih Tahun 1446 H/2025 M.

“Dalam keputusan ini, Kemenag menetapkan tahapan pelunasan serta mekanisme pembayaran guna memastikan seluruh calon jemaah haji dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka sebelum keberangkatan,” tambahnya.

Syahbudi juga mengimbau seluruh jemaah haji di Kota Batam untuk segera mempersiapkan dokumen dan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami meminta seluruh jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini untuk segera melakukan pelunasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar proses administrasi dan persiapan keberangkatan berjalan dengan lancar,” ujar Syahbudi.

Ia juga mengingatkan agar jemaah yang masuk dalam kategori lanjut usia segera melakukan pembayaran pada tahap pertama, yakni mulai 14 Februari hingga 14 Maret 2025, guna memastikan keberangkatan mereka.

“Kami juga mengharapkan peran aktif keluarga jemaah dalam membantu proses pelunasan, terutama bagi mereka yang lanjut usia. Informasi ini juga akan kami sampaikan secara luas kepada jemaah haji di Batam,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kemenag Terbitkan Juknis Pelunasan Bipih 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 1.035 kapal nelayan di Kota Batam telah menerima rekomendasi untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang tahun 2024. Kuota BBM yang direkomendasikan oleh Dinas Perikanan Kota Batam mencapai 1.616.190,31 liter solar dan 1.531.012,05 liter untuk pertalite.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, menjelaskan bahwa setiap nelayan memiliki variasi dalam pengambilan BBM subsidi, tergantung pada kebutuhan operasional kapal mereka. “Ada yang mengambil sedikit, ada juga yang mengambil lebih banyak, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam melaut,” ujarnya, Jumat (14/2).

Menurutnya, penggunaan BBM subsidi ini sangat penting bagi nelayan kecil agar tetap bisa melaut dan menjalankan aktivitas perikanan dengan biaya operasional yang lebih ringan.

Yudi menegaskan bahwa rekomendasi BBM subsidi hanya diberikan untuk kapal berukuran 0-5 gross tonnage (GT). Sementara itu, kapal dengan ukuran 5-30 GT harus mengurus rekomendasi di tingkat provinsi, sedangkan kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

“Aturan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak digunakan oleh kapal-kapal besar yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.

Bagi nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi BBM subsidi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu surat permohonan, Surat Tanda Kapal Perikanan (TDKP), KTP atau Kartu Kusuka serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah termasuk dalam TDKP.

“Dengan memenuhi persyaratan tersebut, nelayan dapat mengajukan rekomendasi ke Dinas Perikanan Kota Batam agar mendapatkan akses BBM subsidi secara legal, ” tuturnya.

Dinas Perikanan Kota Batam mengimbau seluruh nelayan yang belum memiliki rekomendasi BBM subsidi agar segera mengurusnya. Yudi menegaskan bahwa pengurusan rekomendasi ini gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Kami juga mengingatkan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan untuk keperluan lain di luar aktivitas melaut. Jika ada penyalahgunaan, tentu akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Dengan adanya rekomendasi BBM subsidi ini, diharapkan nelayan di Batam dapat terus melaut dengan lancar dan meningkatkan hasil tangkapan ikan tanpa terbebani biaya operasional yang tinggi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 1.035 Kapal Nelayan di Batam Terima Rekomendasi BBM Subsidi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 1.035 kapal nelayan di Kota Batam telah menerima rekomendasi untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang tahun 2024. Kuota BBM yang direkomendasikan oleh Dinas Perikanan Kota Batam mencapai 1.616.190,31 liter solar dan 1.531.012,05 liter pertalite.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, menjelaskan bahwa setiap nelayan memiliki variasi dalam pengambilan BBM subsidi, tergantung pada kebutuhan operasional kapal mereka.

“Ada yang mengambil sedikit, ada juga yang mengambil lebih banyak, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam melaut,” ujarnya, Jumat (14/2).

Menurutnya, penggunaan BBM subsidi ini sangat penting bagi nelayan kecil agar tetap bisa melaut dan menjalankan aktivitas perikanan dengan biaya operasional yang lebih ringan.

Yudi menegaskan bahwa rekomendasi BBM subsidi hanya diberikan untuk kapal berukuran 0-5 gross tonnage (GT). Sementara itu, kapal dengan ukuran 5-30 GT harus mengurus rekomendasi di tingkat provinsi, sedangkan kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

“Aturan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah agar subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak digunakan oleh kapal-kapal besar yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.

Bagi nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi BBM subsidi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu surat permohonan, Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), KTP atau Kartu Kusuka, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah termasuk dalam TDKP.

“Dengan memenuhi persyaratan tersebut, nelayan dapat mengajukan rekomendasi ke Dinas Perikanan Kota Batam agar mendapatkan akses BBM subsidi secara legal,” tuturnya.

Dinas Perikanan Kota Batam mengimbau seluruh nelayan yang belum memiliki rekomendasi BBM subsidi agar segera mengurusnya. Yudi menegaskan bahwa pengurusan rekomendasi ini gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Kami juga mengingatkan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan untuk keperluan lain di luar aktivitas melaut. Jika ada penyalahgunaan, tentu akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Dengan adanya rekomendasi BBM subsidi ini, diharapkan nelayan di Batam dapat terus melaut dengan lancar dan meningkatkan hasil tangkapan ikan tanpa terbebani biaya operasional yang tinggi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 1.035 Kapal Nelayan di Batam Terima Rekomendasi BBM Subsidi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Wali Kota Batam yang juga Walikota Batam Terpilih Amsakar Achmad resmi menyandang gelar doktor ilmu pemerintahan. Sidang terbuka digelar di Kampus IPDN Kampus Jakarta, Cilandak, DKI Jakarta, Jumat (14/2).

“Untuk pertama kali, kami memanggil doktor,” sebut Wakil Rektor II Dr Tumpak Haposan Simanjuntak, M.A selaku ketua sidang.

Pada sidang tersebut Amsakar mendapat nilai 95 atau A. Pada kesempatan yang sama, Ketua Sidang juga mengungkapkan Amsakar merupakan lulusan tercepat pada angkatannya. Amsakar lulus dengan IPK 3,81 dengan predikat sangat memuaskan.

Tampak hadir, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Terpilih Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan serta Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Di depan para penguji, Amsakar Achmad memaparkan disertasinya dengan judul Implementasi Kebijakan Ex Officio Dalam Pengembangan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Sejak exofficio dijalankan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin terintegrasi. Pengelolaan daerah semakin mudah dan terselesaikan,” ucap Amsakar dalam potongan pemaparannya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Batam dua periode ini telah menjalani sidang tertutup pada Rabu (22/1) lalu, pada sidang tertutup tersebut, Amsakar dinyatakan lulus dengan nilai 93 atau A. (*)

Artikel Amsakar Achmad Resmi Raih Gelar Doktor, Muhammad Rudi hingga Ansar Ahmad Turut Hadir pertama kali tampil pada Metropolis.