batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Terlebih menurutnya, dari sisi belanja negara dalam APBN 2025 memang tidak ada yang dikurangi. Namun, ia menyebut pemerintah hanya mengalihkan belanja tersebut pada program prioritas.

“Untuk langkah saat ini itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara, jadi yang ada adalah di re-focusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung pada masing-masing,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).

Bahkan, perempuan yang akrab disapa Ani ini optimistis bahwa pengalihan belanja tersebut mampu menimbulkan dampak perekonomian yang lebih besar.

“Kalau realokasi pada aktivitas yang menimbulkan multiplier efek yang sama atau bahkan lebih besar maka dampak ke perekonomiannya akan jauh lebih baik,” sambungnya.

Kendati demikian, Ani memastikan akan terus memantau segala dampak dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan ini. Terutama, menyangkut soal kecepatan pelaksanaan belanja negara.

“Kami harus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya,” ujar Menkeu.

“Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan, karena itu penting untuk menjalankan birokrasi yang baik dan efisien,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan melakukan penghematan anggaran APBN yang ditargetkan mencapai efisiensi Rp306 Triliun. Kebijakan ini memangkas beberapa pos anggaran di beberapa Lembaga dan Kementerian.

Kendati begitu pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran negara yang tengah dilakukan dipastikan tidak mengganggu operasional sehari-hari.

Ia mengklaim, anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

“Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” kata Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). (*)

Artikel Sri Mulyani Klaim Efisiensi Anggaran hingga Rp 306,69 pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudyohono (SBY) menyampaikan beberapa pesan dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

“Pemimpin kita Bapak Prabowo, kita harus bersatu dalam hati, kita siap, loyal penuh kepada pemimpin kita, jangan ada yang mendua hati, satu hati. Untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan,” kata SBY.

SBY juga menyampaikan pesan agar dapat menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

“Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

“Marilah kita semua untuk beliau (Prabowo), do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” ucapnya.

Lebih lanjut, SBY juga turut mendoakan Prabowo dan optimistis Indonesia akan lebih baik kedepannya.

“Selamat bertugas Bapak Prabowo, gunakan kami semua, libatkan kami semua, insya Allah lima tahun ke depan akan lebih baik dari sekarang ini,” pungkasnya. (*)

Artikel SBY Dukung Prabowo Subianto jadi Presiden Selama 10 Tahun pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas melarang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menkeu pun mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan.

Meliputi, perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya. Sehingga, kata Menkeu, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belajar tersebut.

“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT),” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).

Dalam hal ini, lanjut Menkeu, setidaknya UKT tidak boleh naik untuk tahun ajaran baru 2025/2026 yang baru akan mulai pada Juni atau Juli mendatang.

“Yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” sambungnya.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani memastikan pemerintah kembali meneliti secara detail terkait pemangkasan anggaran operasional perguruan tinggi itu.

Sehingga, dapat dipastikan bahwa pemangkasan tidak akan mempengaruhi perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayananannya kepada masyarakat.

“Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi,” tutupnya.

Sebelumnya, Uang Kuliah Tunggal atau UKT PTN berpotensi akan naik seiring dengan pemangkasan anggaran yang berlaku di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek.

UKT yang naik dimungkinkan seiring dengan setengah dari anggaran layanan publik yang terkena pemangkasan. Ada sejumlah komponen bantuan PTN dan PTS, salah satunya BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri).

Ia pun mengusulkan agar anggaran untuk PTN dan PTS tak dipotong dan tak dipotong seluruhnya sesuai arahan efisiensi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu).

“Bantuan lembaga itu ada BOPTN Rp 6,018 triliun, kena efisiensi 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali ke pagu awal 6,018 triliun. Kalo BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, belum lama ini. (*)

Artikel Sri Mulyani Larang PTN Naikkan UKT pertama kali tampil pada News.