batampos – Hujan deras yang melanda Kota Batam dalam tiga hari terakhir menyebabkan genangan air di sejumlah wilayah seperti Batuaji, Sekupang, Bengkong dan Batam Center. Tidak hanya itu, cuaca ekstrem ini juga meningkatkan risiko banjir rob di sejumlah kawasan pesisir di Kota Batam.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota (Pemko) Batam membuka layanan pusat panggilan darurat 112 yang dapat diakses selama 24 jam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudy Panjaitan, menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan situasi darurat guna mendapatkan respons cepat dari instansi terkait.

“Apabila ada keadaan darurat, masyarakat bisa langsung melaporkan melalui nomor tunggal penanganan darurat (NTPD) 112 milik Pemko Batam. Call center ini dapat dihubungi kapan saja, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan laporan,” kata Rudy, Minggu (12/1).

Selain membuka layanan darurat, Pemko Batam juga menyiagakan alat berat untuk mendukung penanganan genangan air dan banjir. Beberapa alat berat seperti amphibi, backhoe long arm, backhoe medium, backhoe mini, backhoe loader, dan dump truck telah disiapkan untuk mempercepat normalisasi wilayah terdampak.

“Sejumlah alat berat tersebut akan segera dikerahkan ke lokasi yang terdampak genangan untuk mempercepat penguraian dampak banjir. Kami harap dengan respons cepat ini, genangan dapat berkurang lebih cepat,” tambah Rudy.

Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam juga telah menyiagakan personel di kawasan rawan banjir rob. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mengurangi dampak buruk akibat cuaca ekstrem.

Rudy juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir, seperti Batuaji, Batu Ampar, Sekupang, dan Nongsa, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob.

“Kami terus memantau kondisi cuaca dan akan memberikan informasi terkini kepada masyarakat agar mereka dapat lebih siap menghadapi situasi ini,” ujarnya.

Dengan sinergi antara berbagai instansi, Pemko Batam berharap masyarakat tetap tenang namun tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu. Layanan darurat dan alat berat yang disiapkan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan warga Batam.

Sementara itu hujan akan diperkirakan masih mengguyur Kota Batam hari ini, Minggu (12/1) seperti yang disampaikan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim.

BMKG Hang Nadim Batam mengimbau warga tetap waspada khususnya yang berada di pinggiran pantai. Forecaster BMKG Hang Nadim Kota Batam, Ibnu Susilo menjelaskan untuk kondisi cuaca di batam masih berpotensi diguyur hujan hingga malam hari.

Susilo mengatakan kelembaban awan saat ini berada diangka 24-29 derajat celsius. Sementara kecepatan udara 11-26 kilometer per jam. Ia juga menghimbau untuk warga yang ti gg di daerah pesisir agar selalu waspada banjir rob yang bersamaan dengan hujan. “Warga agar selalu waspada banjir rob, selain itu kondisi ombak juga cukup tinggi,” kata Susilo. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Cuaca Ekstrem di Batam, Pemko Siapkan Respons Cepat untuk Situasi Darurat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penertiban Tembesi Tower yang berada di lokasi pemukiman warga hampir mencapai tahap akhir. Tim terpadu menargetkan proses ini selesai pada Senin (13/1) mendatang. Proses negosiasi dan pemberian sagu hati kepada warga yang terdampak juga telah selesai dilakukan oleh pihak terkait.

Artikel Proses Penertiban Tembesi Tower Hampir Rampung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ketua DPD Partai Gerindra Kepri Iman Sutiawan mengatakan kepemimpinan Ex-Officio di Batam sudah berjalan baik. Pola kepemimpinan yang membuat Batam semakin maju itu, hanya perlu penguatan-penguatan, sehingga visi misi yang dicanangkan tercapai sempurna.

“Apalagi visi yang diusung BP Batam adalah memberi kontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi Presiden. Tentu kepimpinan di Batam harus sejalan. Jangan muncul dualisme yang membingungkan investor dan pelaku usaha lainnya,” kata Iman, di Tiban, Kota Batam, Minggu (12/1) pagi.

Setelah menegaskan Ex-Officio masih penting untuk kemajuan Batam, Ketua DPRD Provinsi Kepri ini mendapat banyak telepon, terutama dari pelaku usaha dan beberapa kelompok masyarakat. Semuanya menyampaikan bahwa pentingnya keberlanjutan Ex-Officio untuk keberlangsungan pembangunan dan masuknya investasi.

Pria kelahiran Pulau Kasu ini juga mendapat “curhat” kelompok masyarakat yang menekankan Ex-Officio membuat Batam nyaman dan kondusif. Dengan tidak ada dualisme kepemimpinan, laju investasi dan pembangunan di Batam memang nyata.

“Pesan mereka, tetap perlu pembenahan dan penguatan struktur di bawah Kepala,” kata Iman.

Menurut Iman, dualisme yang diceritakan masyarakat itu, terbawa hingga ke kelompok paling bawah. Selalu saja ada yang memanfaatkan untuk membuat benturan-benturan. Tentu hal semacam ini membawa kebisingan yang bisa mengganggu kondusivitas daerah ini.

Kalau dihapus, Iman khawatir, beberapa hal akan dimulai dari nol lagi. Masing-masing nanti akan berbicara tentang kepentingan organisasi yang langsung atau tidak, akan mengganggu investasi dan kelangsungan pembangunan.

“Pola-pola yang baik harus diteruskan. Tentu ada evaluasi, terutama struktur di bawah kepala BP Batam,” sebut Iman lagi.

Sebelumnya, Iman sudah menegaskan bahwa jabatan Ex-Officio Kepala BP Batam masih sangat diperlukan. Namun, ke depan perlu diperkuat lagi struktur di bawahnya untuk mewujudkan visi misi BP Batam dan kemajuan daerah.

“Selaku Ketua DPRD Kepri, menurut saya masih diperlukan. Wali Kota Batam yang menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam sangat perlu. Plus dan minus selama empat tahun terakhir pada kepemimpinan BP Batam bukan alasan untuk dipisahkan seperti sebelumnya,” kata Iman.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau, Stanly Rocky, juga menilai bahwa skema Ex-Officio masih relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan di Batam. Menurutnya, jika model ini dihapuskan, akan ada risiko proses pembangunan harus dimulai kembali dari awal.

“Dari perspektif Apindo, kami melihat penggabungan BP Batam dan Pemerintah Kota sudah sangat bagus. Meski masih ada kekurangan seperti kebutuhan air bersih dan listrik, masalah-masalah utama lainnya telah diselesaikan dengan baik,” kata Stanly. (*)

Artikel Ex-Officio Berjalan Baik, Investasi dan Pembangunan Batam Terus Melaju pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah upaya pemerintah pusat menyediakan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemko Batam mengambil langkah nyata dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk sejumlah kawasan strategis. Langkah ini diambil untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses rumah dengan harga terjangkau.

Kebijakan pembebasan BPHTB berlaku untuk rumah-rumah yang berada di kawasan kampung tua dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Aidil Sahalo, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud dukungan Pemko Batam terhadap kebijakan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu MBR mendapatkan akses kepemilikan rumah.

“Program tiga juta rumah ini dirancang untuk menjawab tantangan perumahan bagi kelompok masyarakat yang penghasilannya terbatas. Kami ingin memastikan mereka yang berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Aidil, Jumat (10/1).

Di Batam, MBR didefinisikan sebagai individu dengan penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan atau pasangan suami-istri dengan penghasilan gabungan maksimal Rp8 juta. Pemerintah kota menggunakan kriteria ini untuk memberikan insentif kepada mereka yang memenuhi syarat, agar dapat lebih mudah memiliki rumah.

Aidil menjelaskan, selain pembebasan BPHTB, Pemko Batam juga terus menjalankan berbagai program lain untuk mendukung MBR memiliki hunian. Meski BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam, Aidil meyakinkan bahwa pembebasan pajak ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.

“Memang ada potensi kehilangan pendapatan, tetapi itu sangat kecil, hanya beberapa persen saja. Itu tidak akan mempengaruhi kestabilan keuangan Batam,” ungkapnya. Aidil mencatat, target PAD dari BPHTB tahun 2024 mencapai Rp440 miliar. Pada tahun sebelumnya, pendapatan dari BPHTB tercatat melebihi target dengan angka mencapai Rp460 miliar atau 115 persen dari yang diharapkan.

Menurut Aidil, meskipun ada potensi penurunan penerimaan dari BPHTB, dampaknya sangat kecil dan tidak akan mengganggu keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber utama pengisi kas daerah saat ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang terus didorong untuk meningkat. Laporan dari Real Estate Indonesia (REI) bahkan menunjukkan bahwa masih banyak rumah di Batam yang belum terjual, sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah wajib pajak PBB di masa depan.

“Selain BPHTB, PBB tetap menjadi andalan untuk mengisi kas daerah, dan kami terus berupaya agar semakin banyak rumah yang terdaftar sebagai wajib pajak,” tambah Aidil.

Kebijakan penghapusan BPHTB ini tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan bagi MBR, tetapi juga diharapkan dapat mendongkrak sektor properti di Batam. Aidil optimistis bahwa insentif ini akan mendorong daya beli masyarakat terhadap rumah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Batam.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Kami percaya dengan akses yang lebih mudah terhadap rumah, dampak positifnya akan terasa dalam waktu yang lama, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Aidil menilai kebijakan ini sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup MBR. Dengan memiliki rumah sendiri, Aidil percaya bahwa masyarakat akan merasakan peningkatan dalam kualitas hidup secara keseluruhan.

“Kami akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui berbagai program lokal yang relevan, termasuk yang terkait dengan perumahan rakyat. Program ini sejalan dengan tujuan kami untuk menciptakan Batam yang lebih baik untuk semua warganya,” tutup Aidil. (*)

Reporter : ARJUNA

Artikel Pemko Batam Gratiskan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hingga Januari 2025, Kota Batam telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 97,89 persen atau mencakup 1.294.548 jiwa, dengan tingkat keaktifan peserta berada di angka 74,95 persen.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menjelaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN-KIS. ”Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah pendataan ulang untuk memastikan semua warga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK),” kata Jefridin, Jumat (10/1).

Pendataan ulang ini akan dilakukan oleh petugas pencacah dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Tujuan utamanya adalah untuk merekrut peserta baru sekaligus memastikan keaktifan peserta yang sudah terdaftar dalam program JKN-KIS.

”Pemerintah Kota Batam telah mendapatkan predikat UHC Non Cut Off karena lebih dari 95 persen penduduk Batam terjamin oleh Program JKN-KIS,” ucap Jefridin.

Namun, salah satu syarat UHC Non Cut Off adalah memastikan tingkat keaktifan peserta tidak menurun. ”Oleh karena itu, kami perlu memastikan seluruh masyarakat tetap menjadi peserta aktif,” ujarnya.

Jefridin menyampaikan, bahwa target Pemkot Batam adalah meningkatkan tingkat keaktifan peserta menjadi 80 persen pada September 2025.

Untuk mencapai target tersebut, pembaruan data peserta secara berkala, minimal setiap tiga bulan, sangat diperlukan. ”Tim BPJS mengingatkan pentingnya update data, terutama untuk peserta yang meninggal dunia atau pindah domisili. Pendataan yang valid akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target ini,” tutup Jefridin.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, Pemkot Batam berharap seluruh masyarakat dapat menikmati jaminan kesehatan yang memadai dan menjadi peserta aktif dalam program JKN-KIS. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Pemko Batam Optimalkan Program JKN-KIS pertama kali tampil pada Metropolis.