batampos – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, mulai menunjukkan tren penurunan. Namun, turunnya harga belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat yang masih terpantau lemah.

Pantauan di lapangan, Kamis (12/2), aktivitas pasar terlihat lengang. Sejumlah lapak pedagang bahkan sudah tutup sebelum pukul 09.00 WIB.

Kondisi ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya saat menjelang Ramadan, di mana pasar biasanya ramai hingga siang hari.

Beberapa komoditas utama tercatat mengalami penurunan harga. Bawang merah Jawa yang sebelumnya dijual Rp45 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp40 ribu per kilogram. Bawang putih dijual Rp30 ribu per kilogram.

Sementara itu, cabai merah berada di angka Rp50 ribu per kilogram, cabai setan Rp65 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp60 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang, Ranisah, mengatakan hampir seluruh kebutuhan bahan pokok mengalami penurunan harga. Meski demikian, kondisi pasar tetap sepi pembeli.

“Meski harga lebih murah, pasar masih sepi. Daya beli masyarakat sekarang memang lemah,” ujar Ranisah.

Ia menilai lesunya daya beli bukan semata karena harga barang, melainkan kondisi ekonomi dan sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut.

“Kalau harga barang dari Jambi dan Tanjungpinang turun, kami juga turunkan harga eceran. Tapi kalau harga masuk tinggi, kami ikut naikkan. Sekarang memang harga turun, tapi pembeli tetap sedikit,” katanya.

Menurut Ranisah, pembeli biasanya hanya ramai saat subuh. Setelah itu, aktivitas pasar kembali lengang menjelang siang hari.

Kondisi ini dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika menjelang Ramadan pasar selalu dipadati pembeli hampir sepanjang hari.

Para pedagang berharap situasi ekonomi segera membaik agar aktivitas jual beli kembali normal. Pasar yang dahulu menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat kini mulai terasa sepi dan kurang bergairah. (*)

Artikel Pasar Dabo Singkep Lesu Meski Harga Bahan Pokok Menurun pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Program stimulus diskon tiket kapal Pelni sebesar 30 persen mulai dimanfaatkan warga Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Sejak dibuka pada Rabu (11/2), ratusan tiket telah terjual.

Kepala Pelni Cabang Tanjungpinang, Putra Kencana, menyebutkan hingga Kamis (12/2), sebanyak 216 penumpang telah mendapatkan tiket dengan potongan harga tersebut.

“Program ini berlaku untuk keberangkatan 11 Maret sampai 5 April 2026. Total kuota nasional yang disiapkan Pelni sebanyak 445 ribu penumpang,” ujar Putra.

Ia menjelaskan, program diskon akan otomatis berhenti apabila kuota secara nasional telah terpenuhi. Penumpang yang tidak kebagian kuota diskon harus membeli tiket dengan harga normal.

Karena itu, masyarakat diimbau rutin mengecek jadwal kapal serta ketersediaan kuota diskon sebelum melakukan pembelian.

“Warga Tanjungpinang dan Bintan harus cek jadwal kapal dan melihat sisa kuota yang ada,” tambahnya.

Diskon 30 persen tersebut berlaku untuk seluruh rute yang dilayani Pelni, termasuk tujuan Anambas, Serasan, Surabaya, Tanjung Priok, Pontianak, hingga Kupang.

Untuk mendapatkan potongan harga, calon penumpang wajib menggunakan identitas asli saat melakukan pembelian tiket.

Putra mengaku belum mengetahui secara pasti apakah program diskon ini merupakan pengganti program mudik gratis yang biasanya digelar menjelang Idul Fitri.

Adapun kapal yang melayani rute dari wilayah Tanjungpinang dan Bintan antara lain KM Sabuk Nusantara 48, KM Bukit Raya, dan KM Tidar. Kapal-kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Kijang dan Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. (*)

Artikel Warga Tanjungpinang Serbu Diskon 30 Persen Tiket Pelni, Sehari Terjual 216 Kursi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sertifikat lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bintan resmi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik dimulai.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan, Samsul, mengatakan sertifikat lahan tersebut telah diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Bintan untuk diproses lebih lanjut.

“Sertifikat lahan sudah siap dan sudah kami kirim ke PUPRP untuk tahapan berikutnya,” ujar Samsul, Kamis (12/2).

Saat ini, pemerintah daerah tengah mempersiapkan dokumen lingkungan sebagai salah satu syarat administrasi pembangunan. Dinsos Bintan masih berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten dan provinsi hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Samsul, terdapat dua dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Salah satunya menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan dokumen lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Kita masih berkoordinasi apakah dokumen lingkungan itu menjadi kewenangan pusat atau daerah,” katanya.

Jika dokumen tersebut menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah Kabupaten Bintan siap mengalokasikan anggaran untuk proses penerbitannya.

Samsul berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan dapat segera direalisasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRP Bintan, Wan Affandi, mengatakan proses pematangan lahan atau land clearing di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan Buyu telah rampung dengan anggaran sekitar Rp400 juta.

“Land clearing sudah dilakukan dengan anggaran sekitar Rp400 juta,” ujarnya.

Namun, beberapa persyaratan administratif lainnya masih dalam proses, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kita masih menunggu dokumen yang belum lengkap seperti dokumen lingkungan. Jika sudah lengkap, akan segera kita proses,” jelas Affandi.

Ia menegaskan, secara kelembagaan Sekolah Rakyat berada di bawah leading sector Dinas Sosial Kabupaten Bintan, sedangkan PUPRP berperan sebagai pendukung program nasional tersebut.

“SR leading sektornya di Dinsos Bintan, kami hanya supporting,” katanya.

Untuk pelaksanaan pembangunan fisik, proyek Sekolah Rakyat akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui satuan kerja (satker).

Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera rampung agar pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan bisa dimulai dan dimanfaatkan masyarakat. (*)

Artikel Pembangunan Sekolah Rakyat di Bintan Buyu Tunggu PBG dan Dokumen Lingkungan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dua tersangka pengedar sabu berinisial He dan Pa hanya bisa tertunduk saat menyaksikan pemusnahan barang bukti narkotika seberat 58,1 gram di Mapolres Kepulauan Anambas, Kamis (12/2/2026).

Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan secara terbuka di hadapan aparat penegak hukum dan sejumlah pejabat daerah sebagai bentuk transparansi penanganan kasus narkotika.

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, memimpin langsung kegiatan tersebut. Turut hadir Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian.

Kapolres menegaskan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang peredarannya tidak mengenal batas wilayah, termasuk daerah perbatasan seperti Anambas.

“Apalagi kita berada di wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan melalui jalur laut. Tentunya kita bekerja sama mencegah masuknya barang itu. Jika ada temuan, kita lakukan pengusutan secara tegas,” ujar Kapolres.

Ia memastikan jajaran kepolisian akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba di wilayah Anambas.

Sementara itu, Kanit Narkoba Polres Anambas, Aipda Olden Siahaan, menjelaskan kedua tersangka ditangkap pada Januari 2026 di lokasi berbeda.

He diamankan di wilayah Sungai Sugi, Tarempa. Sedangkan Pa ditangkap di Desa Nyamuk setelah dilakukan pengembangan penyelidikan.

Dari hasil pemeriksaan, sabu yang diedarkan diketahui merupakan barang temuan. Pa mengaku menemukan paket sabu tersebut pada Februari 2025 dalam kondisi hanyut di laut.

Barang itu dibungkus dalam kemasan teh asal Tiongkok dengan berat awal sekitar 1 kilogram. Namun hanya sekitar 500 gram yang bisa dimanfaatkan karena sebagian lainnya sudah basah dan rusak.

Awalnya, Pa menyimpan sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi. Namun He mengetahui keberadaan barang itu dan berupaya membelinya.

“Awalnya disimpan untuk konsumsi sendiri. Tapi He tahu dan ingin membeli. Sempat ditolak karena takut, namun akhirnya mau,” jelas Olden.

He tercatat telah tiga kali membeli sabu dari Pa dengan total sekitar 5 gram senilai Rp35 juta. Pembelian pertama sebanyak 1,5 gram dilakukan dengan sistem pembayaran dua kali cicilan.

Sabu tersebut kemudian diedarkan He ke wilayah Kabupaten Natuna. Dalam menjalankan aksinya, He sempat menyimpan sabu di kapal nelayan KM Inka Mina sebelum diedarkan.

Polisi menemukan barang bukti tersebut saat melakukan penggeledahan. Olden menambahkan, He merupakan target operasi sejak tahun lalu karena diduga sebagai pemain lama yang kerap berpindah-pindah tempat untuk menghindari petugas.

Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)

Artikel Dua Pengedar Sabu di Anambas Tertunduk saat Polisi Musnahkan Barang Bukti pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga menetapkan penyesuaian proses belajar mengajar bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Melalui surat edaran resmi, pembelajaran tetap berlangsung seperti biasa, namun durasi setiap jam pelajaran dipersingkat dan materi lebih ditekankan pada kegiatan keagamaan.

Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan Dasar Disdikpora Lingga, Agus Kurniawan, mengatakan pengurangan durasi dilakukan untuk menyesuaikan kondisi siswa selama menjalankan ibadah puasa.

“Pada hari biasa, satu jam pelajaran berdurasi 45 menit. Selama Ramadan menjadi 30 menit untuk SD dan 35 menit untuk SMP. Waktu istirahat tidak ada perubahan,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (12/2).

Selain pengurangan jam belajar, kegiatan pendidikan selama Ramadan lebih diarahkan pada pembinaan karakter dan spiritual siswa.

Untuk siswa beragama Islam, sekolah akan menggelar pesantren kilat, tadarus Al-Qur’an, serta kajian keislaman. Sementara bagi siswa non-Muslim, dianjurkan mengikuti bimbingan rohani sesuai agama masing-masing.

“Selama Ramadan, pembelajaran lebih ditekankan pada kegiatan keagamaan tanpa mengesampingkan materi pokok,” jelasnya.

Disdikpora Lingga juga telah menetapkan jadwal libur dan kegiatan belajar selama periode tersebut. Seluruh sekolah libur pada 16–21 Februari 2026 dalam rangka peringatan Tahun Baru Imlek dan persiapan menyambut Ramadan.

Kemudian pada 23–25 Februari 2026 dilaksanakan kegiatan pesantren kilat. Sementara 26 Februari hingga 1 Maret 2026 kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan sistem penyesuaian jam.

Bagi siswa tingkat akhir yang akan mengikuti Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026, tetap masuk sekolah pada 2–17 Maret 2026 untuk pelaksanaan ujian.

Agus menegaskan, surat edaran tersebut hanya berlaku bagi sekolah di bawah naungan Disdikpora Lingga. Adapun Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Edaran ini berlaku untuk sekolah di bawah Disdikpora Lingga. Untuk MI dan MTs mengikuti aturan dari Kemenag,” pungkasnya. (*)

Artikel Disdikpora Lingga Pangkas Jam Belajar SD-SMP selama Ramadan, Fokus Kegiatan Keagamaan pertama kali tampil pada Kepri.