Ilustrasi. Banjir rob menimbulkan sampah berserakan beberapa waktu lalu di Tanjunguma. Sampah-sampah plastik terbawa arus banjir rob hingga bersarang di setiap sudut permukiman. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam memperingatkan potensi banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir Kota Batam pada akhir pekan ini.
Forecaster BMKG Hang Nadim Batam, Pande Made Rony, menjelaskan bahwa fenomena ini disebabkan oleh fase bulan baru yang meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.
“Potensi banjir pesisir (rob) kemungkinan besar akan terjadi di wilayah pesisir seperti Batuaji, Batuampar, Sekupang, dan Nongsa,” ujar Pande, Jumat (3/1).
BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena banjir rob.
Meskipun ketinggian gelombang laut saat ini masih tergolong rendah, masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca.
Selain itu, akhir pekan ini juga diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang dan sore hari.
“Kecepatan angin yang cukup tinggi serta kelembapan udara yang mendukung pertumbuhan awan hujan menjadi faktor yang perlu diwaspadai,” tambahnya.
BMKG juga memberikan peringatan terkait potensi angin kencang dan gelombang laut tinggi di perairan Bintan, Anambas, dan Natuna.
“Gelombang laut diperkirakan mencapai ketinggian hingga 1,5 meter di wilayah Bintan, 2,5 meter di Anambas, dan 3,5 meter di Natuna,” jelasnya.
Untuk informasi cuaca terkini hingga tingkat kecamatan dan desa, masyarakat dapat mengakses situs resmi BMKG di https://cuaca.bmkg.go.id. (*)
Sejumlah penumpang memadati ruang keberangkatan Pelabuhan Domestik Sekupang, Jumat 3/1). Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Aktivitas di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) tetap ramai di awal tahun 2025. Meski libur tahun baru akan segera usai, namun jumlah penumpang yang menggunakan pelabuhan ini masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Pantauan Batam Pos di lapangan pada Jumat (3/1) menunjukkan suasana pelabuhan yang tetap sibuk sejak pagi hingga sore. Loket tiket dipadati calon penumpang yang didominasi oleh para pekerja dan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar pulau. Beberapa penumpang bahkan terlihat membawa barang bawaan dalam jumlah besar, seperti koper dan kardus, sebagai tanda mereka baru kembali dari liburan panjang.
Salah satu petugas loket, Andi, menyebutkan bahwa animo masyarakat masih tinggi, terutama untuk rute ke Tanjung Balai Karimun, Dumai, dan pulau-pulau kecil lainnya.
“Setiap jadwal keberangkatan selalu penuh. Namun, sejauh ini tidak ada lonjakan drastis yang membuat kami perlu menambah ekstra trip,” katanya
Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Samosir Parsaoran, mengatakan bahwa lonjakan penumpang masih dalam batas normal, sehingga tidak diperlukan tambahan jadwal pelayaran (ekstra trip).
“Hingga saat ini, jadwal reguler masih mampu mengakomodasi kebutuhan penumpang,” ujarnya.
Para operator kapal memastikan pelayanan berjalan lancar dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Cuaca di perairan sekitar Batam juga dilaporkan dalam kondisi baik, sehingga jadwal keberangkatan kapal berjalan sesuai rencana tanpa penundaan. Meski begitu, pihak pelabuhan tetap mengimbau para penumpang untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang, terutama di jam-jam sibuk.
Salah seorang penumpang, Yuli, mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu dengan jadwal yang tetap tersedia tanpa kendala berarti. “Pelayanan di pelabuhan cukup baik. Tidak ada penundaan jadwal, jadi perjalanan kami lancar,” tuturnya.
Meski demikian, pihak pelabuhan tetap mengimbau penumpang untuk datang lebih awal guna menghindari antrean panjang, terutama di jam-jam sibuk. Petugas juga terus memantau kondisi cuaca yang sewaktu-waktu dapat memengaruhi jadwal keberangkatan kapal. (*)
batampos – Wacana penutupan kantor Kecamatan Siantan Tengah oleh Camat setempat, Afrizal Afri selama tiga hari berturut-turut akhirnya dibatalkan.
Keputusan ini dibuat setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar memanggil Afrizal untuk dimintai klarifikasi polemik yang terjadi ditengah masyarakat.
“Tadi saya sudah dipanggil pak Sekda. Beliau minta tetap di buka pelayanan kantor Camat. Jangan sampai tutup,” ujar Afrizal, Jum’at, (3/1).
Dijelaskannya, rencana penutupan kantor Camat terjadi secara spontan karena kesal terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas yang tak kunjung mencairkan dana operasional kantor, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta gaji pegawai honorer di penghujung tahun 2024.
“Emosi sesaat saja, karena tak dibayar. Tapi sudah dijelaskan kalau sudah aman, kena tunda bayar,” jelas Afrizal Afri.
Untuk itu, ia meminta maaf atas keputusannya yang sempat membuat kegaduhan di masyarakat.
“Kedepan tidak terulang kembali seperti ini. Kita lebih utamakan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya.
Sebelumnya, Afrizal telah mengumumkan melalui media sosial untuk menutup pelayanan di kantornya terhitung sejak Selasa, (7/1) hingga Kamis, (9/1) pekan depan.
Akibat kebijakannya, sejumlah masyarakat menolak. Salah satunya, Dini Kusumahati. Menurutnya seorang aparatur negara diharuskan siap mengabdi tanpa lelah meskipun tidak ada anggaran.
“Terlalu lebai, dia kan ASN apapun kondisi harus siap hadapinya. Kasian masyarakat. Tolong dikaji lah,” kata Dini. (*)
Prosesi sertijab Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Tjatur Soniarto yang digantikan oleh Laksamana Berkat Widjanarko. (Pemko Batam untuk Batam Pos)
batampos — Posisi Komandan Lantamal IV Batam kini dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, menggantikan Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, yang telah menjalankan tugasnya sebelumnya.
Prosesi serah terima jabatan (Sertijab) berlangsung dengan khidmat di Markas Komando Lantamal IV, Tanjungsengkuang, Batuampar, Batam, Jumat (3/1). Upacara Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada (Pengkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Yoss Suryono Hadi, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).
Dalam sambutannya, Pangkoarmada I menyampaikan apresiasi tinggi kepada Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto atas dedikasi, prestasi, dan pengorbanannya selama bertugas.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto atas prestasi, dedikasi dan pengorbanan selama bertugas. Pesan saya, jaga marwah prajurit TNI AL dan Koarmada I,” katanya.
Dia menambahkan, alih tugas jabatan dan mutasi pimpinan di TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari mekanisme penyegaran organisasi yang bertujuan untuk pembinaan karier personel serta penempatan yang sesuai dengan kompetensi. Hal ini juga memberi peluang dan tantangan baru bagi pemimpin yang baru untuk membangun reputasi dan prestasi, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pejabat yang berganti tugas. Ia berharap sinergitas yang selama ini terjalin baik antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan Kota Batam.
“Atas nama Pemko Batam, kami ucapkan selamat bertugas di tempat baru untuk Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto dan Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko,” ujar Rudi.
“Selamat datang di Kota Batam untuk Komandan yang baru. Semoga kita semakin kompak dalam mewujudkan Batam sebagai Kota Baru,” tambahnya mengakhiri. (*)
batampos – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyatakan bahwa Indonesia membuka peluang bagi investasi dari Timur Tengah dan negara lain.
Rosan, dalam keterangannya usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menyebutkan upaya itu untuk meningkatkan kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia yang saat ini berada di angka 24-25 persen.
”Ada beberapa investasi juga tentunya memang dari Timur Tengah dan yang lain-lain,” katanya dilansir dari Antara.
Dalam pertemuannya dengan Presiden, Rosan melaporkan perkembangan rencana investasi di Indonesia untuk periode 2025-2029 yang diproyeksikan menyentuh Rp13.032 triliun, dengan target investasi di tahun ini sebesar Rp1.905 triliun. Rosan menekankan bahwa investasi ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan sebesar 8 persen pada 2029. Untuk mencapainya, kata Rosan, diperlukan kolaborasi 18 kementerian terkait untuk mendukung capaian investasi pada tahun tersebut berkisar Rp3.414 triliun.
Kementerian Investasi/BKPM juga menggali potensi investor portfolio, seperti fund management besar dunia yang selama ini belum tergarap maksimal.
Contohnya perusahaan yang berbasis di AS, Blackrock, dengan aset sebesar 11 triliun dolar AS atau setara enam kali lipat dari GDP Indonesia.
Ketika ditanya tentang investasi dari Amerika Serikat, Rosan menyebut adanya proyek besar yang akan diumumkan dalam waktu dekat, melibatkan sektor teknologi dengan nilai signifikan.
Proyek tersebut sudah memasuki tahap koordinasi resmi dengan Kementerian Perindustrian dan akan diumumkan setelah pertemuan pada 7 Januari 2025.
Dalam laporannya, Rosan juga menyebutkan hasil kunjungan kerja ke China, di mana Indonesia menerima komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar AS dari empat perusahaan besar, yang meliputi sektor fiberglass, PET resin, solar panel, dan perikanan terintegrasi di Maluku serta Papua.
Selain itu, salah satu perusahaan otomotif BYD juga memulai persiapan pembangunan fasilitas manufaktur di Subang, Jawa Barat, yang dijadwalkan dimulai awal tahun depan. (*)
Suasana pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Anambas yang berada di kawasan Selayang Pandang, Tarempa. f.Pietra untuk Batam Pos
batampos – Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas diberhentikan sementara atau status peserta di non aktifkan.
Non-aktif status peserta BPJS ini hampir tidak diketahui oleh pegawai honorer. Hal ini diutarakan oleh Helmi.
“Tadi bawa istri berobat di RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang. Rujukan dari RSUD Tarempa. Pas ngurus administrasi, rupanya status BPJS mati,” ujar Helmi, Kamis, (2/1).
Helmi mengaku belum mengetahui alasan masa berlaku BPJS Kesehatannya di beku-kan.
“Yang jelas kami merasa kesal. Mau berobat pakai BPJS tak bisa. Terpaksa kami buat BPJS yang mandiri. Mau tak mau lah,” kata Helmi yang istrinya terdaftar sebagai pegawai honorer di Pemkab Anambas.
Pembekuan keanggotaan BPJS Kesehatan ini juga tengah menjadi perbincangan hangat dilingkungan pegawai honorer.
Bahkan beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menegaskan BPJS untuk pegawai honorer terhitung 2 Januari 2024 dibekukan. Untuk itu, disarankan agar segera mendaftar BPJS jalur mandiri.
Terpisah, Staf BPJS Kesehatan Anambas, Rizki Triananda membenarkan pihaknya telah membekukan status peserta dari pegawai honorer.
“Iya betul bang, kita bekukan sementara. Karena belum ada perpanjangan dari Pemkab Anambas,” ujar Rizki.
Rizki menghimbau kepada pegawai honorer yang ingin mendaftar BPJS secara mandiri untuk segera datang ke kantor. Adapun untuk tarifnya yakni kelas III per bulan cukup membayar Rp 35 ribu.
“Kalau kelas II Rp 100 ribu dan Kelas I hanya Rp 150 ribu. Itu per kepala,” sebut Rizki.
Rizki menegaskan status peserta yang dibekukan sementara hanya diberlakukan untuk pegawai honorer. Sedangkan untuk masyarakat kurang mampu masih bisa digunakan.
“Gak kena bang, karena beda segmen. Masih bisa (masyarakat kurang mampu) gunakan BPJS-nya,” ungkap Rizki. (*)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, jumpa pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1/2025) selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto. foto: .Genta Tenri Mawangi/ Antara
batampos – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan perusahaan teknologi kenamaan asal Amerika Serikat (AS), Apple, akan mengumumkan realisasi investasinya di Indonesia pada pekan depan.
”Nanti, saya bikin pengumuman tunggu orangnya datang. Diharapkan tanggal 7 Januari datang. Saya bersama dari Apple akan menyampaikan investasi tersebut. Tanggal 7 Januari saya bikin,” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1).
Rosan yang baru saja menghadiri rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan pihak Apple kembali datang ke Indonesia dan pengumuman realisasi investasi tersebut direncanakan pada Selasa (7/1) mendatang.
Rosan menjelaskan bahwa pihak Apple sudah mengirimkan surat secara tidak resmi, baik ke dirinya maupun ke Kementerian Perindustrian.
Pada Selasa itu, Apple juga akan bertemu dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
”Dia sudah berikan surat tidak resmi ke kami, kemudian ke Kemenperin untuk yang intinya ya hal yang terkait perindustrian. Soal investasi ini juga berjalan dengan kami. Saya bilang ke mereka ini, dua hal berjalan beriringan saja. Alhamdulillah, tanggal 7 Januari dia akan datang dan ketemu Menperin,” kata Rosan.
Saat ditanya lebih lanjut soal rincian nilai investasi yang akan direalisasikan Apple, Rosan enggan menjawab, begitu juga soal pabrik yang akan dibangun di Indonesia. Dalam kesempatan sebelumnya, Rosan mengungkapkan investasi Apple di Indonesia akan berupa produksi komponen untuk handphone.
Adapun perusahaan Apple disebut akan berinvestasi di Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp16 triliun.
Investasi itu pun menandai ponsel keluaran terbaru Apple yakni iPhone 16 bakal beredar di pasar Indonesia. (*)
batampos – Chief Economist Permata Bank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, memproyeksikan, implementasi tarif baru sebesar 12 persen atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang mewah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.
Dengan basis penerimaan yang meluas (impor barang, penyerahan jasa/produk, dan pemanfaatan barang/jasa dari luar negeri), Josua mengatakan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan basis pajak secara substansial. Kebijakan ini mencakup penyesuaian pada barang mewah seperti kendaraan bermotor.
Hal ini akan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PPN, mengingat konsumsi barang mewah cenderung meningkat pada kelompok masyarakat atas. Dengan penyesuaian penghitungan nilai lain sebagai DPP (sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor), negara dapat memitigasi potensi kebocoran pajak, kata Josua dilansir dari Antara, Kamis (2/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak langsung berupa pembiayaan program sosial yang lebih besar melalui peningkatan pendapatan negara. Dana ini dapat digunakan untuk subsidi dan program bantuan sosial yang mendukung kelompok rentan.
Meski tarif PPN naik, Josua mengatakan bahwa penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang lebih rendah (selama periode awal) memberikan ruang bagi konsumen akhir untuk beradaptasi dengan kebijakan ini.
‘‘Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,’’ imbuh dia.
Namun, agar dampak positif dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan penggunaan dana tambahan ini untuk program-program yang pro-rakyat. Langkah mitigasi inflasi juga diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Adapun kebijakan ini juga menegaskan penerapan PPN dengan tarif 12 persen, termasuk pada impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, terutama dengan mempertimbangkan konsistensi regulasi sesuai Undang-Undang Pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak agar lebih relevan dengan nilai transaksi sebenarnya (contohnya, nilai impor atau harga jual).
Pendekatan ini memungkinkan pengenaan pajak lebih sesuai dengan daya beli masyarakat dan kondisi pasar, ujar dia. Josua juga menilai, penerapan tarif yang disesuaikan untuk BKP dan JKP yang tergolong mewah menciptakan mekanisme redistribusi fiskal.
Pendekatan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari kelompok dengan daya beli tinggi. Selain itu, juga mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak membebani kebutuhan dasar secara berlebihan. (*)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi. f.sandi
batampos– Setelah dilaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (31/12) antara DPRD Kabupaten Karimun, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), maka akhirnya Dinkes membatalkan surat nomor 440/DK-02/XII/3187/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan ke RSUD M Sani yang isinya menyatakan pelayanan Jamkesda di rumah sakit tersebut ditiadakan.
”Sudah ada RDP dan dalam rapat tersebut sudah ada komitmen dari DPRD akan mengawal anggaran dan BPKAD mengupayakan untuk menambah anggaran. Anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran untuk membayar hutang Jamkesda di RSUD M Sani yang jumlahnya Rp4 miliar lebih. Sesuai data yang ada, hutang Jamkesda di rumah sakit tersebut sejak Desember 2023 sampai dengan Desember 2024,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Karimun Rachmadi kepada Batam Pos, Kamis (2/1).
Jika tidak ada komitmen, katanya tentu saja hutang Jamkesda di RSUD M Sani sebesar Rp4 miliar lebih tidak bisa dibayarkan. Karena memang tidak ada anggarannya. Dengan dicabutnya surat tersebut, maka pelayanan Jamkesda kembali dibuka dan surat baru tentang hal ini sudah ditandatangani pada 31 Desember 2024. Dengan besaran anggaran sebesar Rp700 juta.
”Dengan demikian bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tidak perlu khawatir dan tetap bisa dilayani dengan Jamkesda dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satunya, mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) mulai dari RT, RW, Lurah atau kepala desa dan Kecamatan. Terkait hal ini, saya menekankan kepada para Camat untuk benar-benar selektif dalam mengeluarkan SKTM,” jelasnya.
Maksudnya, sambung Rachmadi, SKTM yang dikeluarkan harus benar-benar memastikan bahwa yang mendapatkan SKTM adalah orang tidak mampu dengan ketentuan salah satunya penghasilan bulanan yang diterima di bawah upah minimun kabupaten (UMK). Dengan jumlah anggaran yang terbatas ini, diharapkan mampu memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu terkait rencana universal health coverage (UHC) yang dicadangkan mulai tahun ini, Rachmadi menyebutkan, anggaran untuk UHC sudah ada sebesar Rp26 miliar, hanya saja masih menunggu ditetapkannya UHC untuk Kabupaten Karimun.
”Syarat UHC tahun lalu itu 97 persen sudah masuk BPJS Kesehatan dengan status aktif 81 persen. Namun, tahun ini yang sudah harus ter-cover BPJS Kesehatan 98 persen dengan status aktif kepesertaan 80 persen. Insya Allah, setelah koordinasi dengan BPJS Kesehatan, UHC di Karimun bisa segera terealisasi. Sehingga, ketika masyarakat datang ke rumah sakit tinggal menunjukkan KTP Kabupaten Karimun saja,” terangnya. (*)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan arahan saat pembukaan perdagangan saham awal tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1). F. Nurul Fitriana/JawaPos.com
batampos – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.
Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.
‘‘APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,’’ kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis (2/1) dilansir dari Antara.
Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.
Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. ‘‘Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,’’ ujar dia.
Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.
‘‘Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,’’ ujar Sri Mulyani.
Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
‘‘Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,’’ kata Sri Mulyani menambahkan.
Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.
”Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).
Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.
Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak. (*)
