batampos – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan akan melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen pada transaksi efek mulai awal 2025. Transaksi yang kena pajak itu terdiri dari saham hingga obligasi.

Hal ini tercantum dalam surat BEI No: S-13561/BEI.KEU/12-2024 perihal Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2025.

Penyesuaian ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 7 ayat 1 huruf a, yang mengatur tentang kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.

“Seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan per tanggal 1 Januari 2025, akan dilakukan penyesuaian atas besaran tarif PPN dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen,” tulis BEI dalam suratnya, Senin (30/12).

Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa seluruh invoice dan faktur pajak sebelum tanggal 1 Januari 2025, akan mengikuti tarif PPN yang lama, yakni sebesar 11 persen.

“Untuk invoice dan faktur pajak atas jasa layanan Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2025, besaran tarif PPN yang dikenakan tetap mengikuti ketentuan yang lama dengan tarif pajak 11 persen,” sambungnya.

Pihaknya juga menyebut besaran tarif PPN yang akan diberlakukan bakal mengikuti peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan diterbitkan kemudian oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terkait hal itu, BEI mengimbau kepada seluruh pengguna jasa efek dapat segera melakukan pembayaran atas tagihan sebelum 1 Januari 2025.

Ini dilakukan guna menghindari dampak kenaikan tarif PPN yang akan berlaku pada tahun 2025, yakni dari 11 persen menjadi 12 persen.

“Kami mengimbau agar pembayaran atas tagihan yang sudah diterbitkan sebelum 1 Januari 2025 dapat segera diselesaikan.,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024, PT BEI telah bertransformasi sebagai pusat perdagangan multi aset yang menyediakan mulai dari saham, surat utang, hingga bursa karbon. (*)

Artikel Transaksi Saham hingga Obligasi Juga Kena PPN 12 Persen pertama kali tampil pada News.

batampos – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menargetkan volume penjualan 1,7 juta ton baja pada 2025. Itu sejalan dengan pabrik hot strip mill (HSM) yang akan berope-rasi kembali. Hingga kuartal III 2024, badan usaha milik negara (BUMN) produsen baja tersebut meraup pendapatan USD 657,5 juta.

Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar mene-gaskan bahwa pendapatan dan volume penjualan baja bakal meningkat tahun depan. ”Diperkuat setelah beberapa waktu lalu kami telah menandatangani long term supply agreement dengan 23 perusahaan distributor, pabrikan, maupun coil centre untuk suplai produk baja mencapai 38.500 ton per bulan selama 1 sampai 2 tahun ke depan,” ungkapnya dalam public expose, Senin (30/12).

Total volume penjualan baja sebanyak 535,2 ribu ton yang mencapai 66,3 persen dari total pendapatan. Meski demikian, kinerja Krakatau Steel masih tertekan dengan pendapatan yang turun 47,95 persen year-on-year (yoy) dari sebelumnya USD 1,26 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Krakatau Steel Tardi berharap, restrukturisasi utang perseroan dapat rampung pada 2025. Dengan begitu, akan ada perbaikan balance sheet atau neraca keuangan perusahaan yang mana utang-utang yang sudah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang cukup memadai.

”Untuk membantu menyehatkan cashflow perseroan ke depan. Tapi, kami tidak bisa sampaikan secara angka,” ungkapnya. (*)

Artikel Penjualan Baja Krakatau Steel Capai 535,2 Ribu Ton pertama kali tampil pada News.

batampos – ASS alias Annar Salahuddin Sampetoding telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus uang palsu (upal) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). Perannya ternyata bukan hanya sebagai pemodal, tetapi juga pencetus ide pembuatan uang palsu.

Dilansir dari Fajar (grup Batam Pos), Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyebutkan bahwa ASS sebenarnya akan dijebloskan ke penjara. Namun, ia mengalami sakit, sehingga terpaksa dibantarkan ke RS Bhayangkara.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi menambahkan bahwa peran ASS dalam sindikat produksi dan peredaran uang palsu adalah sebagai pemberi ide dan pemodal. Bahkan, Dedi menyebut ASS sebagai otak sindikat tersebut.

”ASS adalah pemberi ide, yang ikut memodali, membeli mesin, dan pemberi perintah,” ungkapnya.

Meski demikian, Dedi enggan membeberkan lebih jauh terkait penyidikan yang dilakukan terhadap ASS. Hal tersebut, katanya, disebabkan sifatnya yang rahasia atau sebagai bahan untuk persidangan.

Dedi menegaskan bahwa atas perbuatannya, ASS dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Setelah ASS ditetapkan sebagai tersangka, terang Dedi, gambaran kasus tersebut menjadi semakin jelas.

”Kemarin sudah rampung semua. Alurnya sudah kita tahu semua, peran-perannya lengkap,” jelasnya.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menambahkan bahwa peredaran uang palsu sulit dikendalikan karena sudah dicetak sejak 2012 hingga 2024. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak panik. Sebab, ada edukasi yang disampaikan jajaran pejabat Bank Indonesia.

”Uang yang beredar ini sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Jika ditemukan di lapangan, ya tidak bisa ditukar karena itu uang palsu,” kata dia.

Yudhiawan menjelaskan bahwa kondisi uang palsu sindikat UINAM hampir sempurna. Bahkan, uang tersebut memiliki tanda air Bank Indonesia yang sulit dibedakan dengan uang asli.

”Memang hampir sempurna. Kemarin, habis press release dipakai ultraviolet, ternyata ada tanda air. Bagi masyarakat yang awam, ini terlihat seperti uang asli meskipun sebenarnya uang palsu,” jelasnya. (*)

Artikel Kapolda Sulsel: Uang Palsu Produksi UINAM Sangat Mirip Uang Asli pertama kali tampil pada News.

batampos – Tahun anggaran 2024 hari ini berakhir. Namun, ada banyak pemerintah daerah (pemda) yang realisasi anggarannya masih jauh dari target. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemda memaksimalkan waktu yang ada.

Berdasar data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, realisasi belanja APBD hanya di angka 78,96 persen. Total dana yang dibelanjakan adalah Rp1.174 triliun. Rendahnya realisasi terpotret di sejumlah daerah.

Misalnya, Provinsi Papua Selatan (51,66 persen); Papua Barat Daya (63,52 persen); Papua Pegunungan (65,55 persen); Kalimantan Selatan (65,64 persen); dan Sulawesi Tengah (70,14 persen). Di level kabupaten/kota, banyak juga daerah dengan realisasi rendah.
Berdasar data itu, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta daerah segera mengatasi persoalan tersebut. ”Tolong konsolidasi, dicek kembali di mana letak permasalahannya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12).

Dalam pertemuan tersebut, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah memaksimalkan realisasi belanja APBD. Antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Banten. Di empat pemprov itu, realisasi sudah masuk 92–94 persen.

’’Mungkin karena ini belum (tutup tahun, red), masih kurang dua hari, masih ada pergerakan-pergerakan angka,’’ jelasnya.

Sementara itu, di hadapan jajaran kepala daerah dan pejabat kementerian/lembaga, Presiden Prabowo Subianto meminta berbesar hati jika anggaran yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diajukan. Sebab, ada program-program prioritas yang akan didahulukan. Mi-salnya, swasembada pangan dan program makan bergizi gratis.

”Nanti kita lihat perkem-bangannya. Jangan ganggu Menkeu (menteri keuangan) terus karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” kata presiden saat pengarahan di musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) di Jakarta.

Meski demikian, presiden menekankan, beberapa program prioritas pada akhirnya ikut menambah anggaran-anggaran daerah. Misalnya, di program makan bergizi gratis.

’’Contoh, dana desa sekarang Rp1 miliar per tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi gratis, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5–6 kali, 7 kali,’’ jelasnya. Dengan demikian, sejatinya peredaran uang di pemda tetap bertambah. (*)

Artikel Realisasi APBD Hanya 78,96 Persen pertama kali tampil pada News.

MUHAMMAD Rafi Aurelian Rizkiyansyah, mahasiswa FISIP UI 2022, mempunyai kebiasaan yang unik. Yaitu, berselancar di media sosial (medsos) untuk mencari informasi perlombaan. Sampai akhirnya pada Agustus lalu, dia menemukan yang menarik.

Apalagi, penyelenggaranya bukan lembaga kaleng-kaleng. Nama lombanya adalah UNESCO Youth Hackathon 2024. ”Saya langsung memastikan informasi lomba tersebut di website resmi UNESCO,” kata Rafi saat diwawancarai Rabu (25/12) lalu.

Sesuai ketentuan perlombaan, dia langsung membentuk tim berisi enam orang. Lima personel adalah Salma Noorfitria Ningrum (FIA 2022) sebagai substance lead, Sobarisar Al Fariz Nasution (FEB 2022) menjadi business and marketing, dan Dien Fitriani Azzahra (Fasilkom 2022).

Kemudian, Dwiki Ahmad Megananta (Fasilkom 2022) dan Muhammad Faishal Adly Nelwan (Fasilkom 2022) sebagai application developer. Sementara, Rafi menduduki project manager.

Mereka akhirnya tergabung dalam MILBoard. Singkatan dari Media Information Literacy Board.

”Sejak Agustus, tim langsung bekerja membuat inovasi. Batasnya sampai September awal,” tutur Rafi. Ketentuan perlombaan tersebut, inovasi untuk penguatan literasi media informasi tidak sebatas proposal. Tetapi, harus sampai pada purwarupa atau prototipe.

Dalam kesempatan yang sama, Salma menambahkan, inovasi yang mereka buat itu benar-benar baru. Menyesuaikan tugas atau tema lomba dari UNESCO. Dia memilih permainan papan (board game) karena bisa dijadikan sebagai kit education di sekolah-sekolah. Kemudian juga dilengkapi aplikasi untuk menjalankan permainannya. ”Sasaran kami adalah anak-anak di daerah pedesaan,’’ katanya.

Lewat MILBoard tersebut, lanjut Salma, mereka ingin anak-anak di daerah perdesa-an atau kawasan pinggiran bisa tetap belajar mengenai literasi media informasi supaya bisa menjadi benteng untuk hidup di tengah derasnya arus informasi seperti sekarang.

Lewat aktivitas permainan papan itu, peserta diajak untuk saling kerja sama. Kemudian, tetap dipadukan dengan pemanfaatan teknologi. MILBoard bisa dimainkan lima atau enam orang. Rentang usia pemainnya mulai SD sampai SMA sederajat.

Salma mengatakan, sejatinya permainan papan yang dihadirkan adalah perpaduan antara ular tangga dan monopoli. Mereka menyediakan beberapa lembar kartu yang berisi pertanyaan tentang literasi media informasi.

”Contohnya, ada pertanyaan berupa gambar koran,” katanya. Dari gambar tersebut, pemain diminta untuk menjelaskan fungsi media koran dan informasi apa saja yang bisa didapat dari koran.

”Kita sebut kartu-kartu itu sebagai kartu tantangan,” tambahnya. Mereka ingin membuat para pemain MILBoard memiliki pemikiran kritis terhadap informasi yang bertebaran di tengah masyarakat.

Termasuk kemampuan bagaimana menyaring informasi yang diterima. Dengan begitu, mereka bisa membedakan mana informasi yang benar serta mana yang hoaks.

Permainan itu menggabungkan konsep permainan tradisional seperti ular tangga dengan elemen interaktif seperti kartu tantangan dan QR code. Salma mengatakan, aplikasi seluler yang mendam-pingi permainan memungkinkan pengguna melanjutkan pembelajaran melalui mini-game dan latihan interaktif sehingga meningkatkan penga-laman belajar yang relevan dan menarik.

”Dengan menggabungkan pembelajaran tradisional dan teknologi, kami ingin menjangkau anak muda di seluruh pelosok Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil,” imbuhnya.

Berkat inovasi itu, tim MILBoard diumumkan sebagai juara UNESCO Youth Hackathon 2024. Penyelenggara menetapkan empat tim sebagai pemenang. Total yang didaftarkan pada perlombaan itu tercatat 203 proyek dari 68 negara. Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan pada ajang UNESCO Global MIL Week Feature Conference 2024 di Amman, Yordania, pada akhir Oktober lalu.

UNESCO selaku penyelenggara hanya memberikan kesempatan kepada dua orang untuk hadir di Amman. Salah seorang yang hadir adalah Rafi.

Rafi mengatakan, pada forum tersebut, tidak ada sesi khusus untuk menerima masukan atau pendapat dari juri atau peserta konferensi lainnya. Para juara hanya diberi kesempatan memaparkan inovasi masing-masing.

”Sempat ada yang minta prototipenya dibuat lebih banyak lagi,” ujar Rafi. Saat itu tim MILBoard hanya membuat satu set prototipe. (*)

Reporter: M. HILMI SETIAWAN

Artikel Tim MILBoard dari UI Jadi Juara UNESCO Youth Hackathon 2024 pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan usulan biaya haji 2025 di Komisi VIII DPR, Senin (30/12). Total biaya haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji/BPIH) yang diusulkan mencapai Rp93,3 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, yang harus ditanggung jemaah Rp65,3 jutaan, lebih mahal dibandingkan ongkos haji 2024.

Biaya yang ditanggung jemaah haji disebut sebagai biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Pada musim haji 2024, rerata bipih ditetapkan Rp56 juta. Dengan demikian, biaya haji yang ditanggung jemaah tahun depan naik sekitar Rp9,3 juta per orang.

Jika usulan Kemenag itu disetujui, jemaah yang berangkat haji tahun 2025 harus menyiapkan dana Rp40,3 juta. Sebab, di awal mendaftar, mereka sudah membayar setoran awal Rp25 juta.

Namun, ongkos haji 2025 itu masih berupa usulan Kemenag.
Biasanya, biaya haji resmi yang ditetapkan pemerintah bersama DPR lebih rendah dibandingkan usulan.

Misalnya, pada musim haji 2024, sebelumnya diusulkan BPIH sebesar Rp105 juta.

Kemudian, usulan bipih-nya waktu itu Rp73,7 jutaan. Tetapi, akhirnya bipih 2024 disepakati Rp56 juta per jemaah.

Usulan biaya haji 2025 itu disampaikan Menag Nasaruddin Umar. ”Komponen beban jemaah langsung atau bipih Rp65.372.799 per jemaah. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan dana haji,” katanya.

Dalam usulannya, jemaah menanggung biaya haji 70 persen. Sedangkan subsidi atau nilai manfaat sebesar 30 persen.

Pembagian porsi itulah yang membuat ongkos haji yang dibayarkan jemaah menjadi lebih mahal dibandingkan 2024. Pasalnya, tahun lalu porsi beban jemaah hanya 60 persen. Sedangkan subsidi dana haji 40 persen. Dengan adanya pengu-rangan subsidi itu, otomatis biaya haji yang ditanggung jemaah semakin besar.

Nasaruddin mengatakan, usulan proporsi antara beban jemaah dan subsidi tersebut sudah menggunakan formulasi pembebanan dan proses kajian. Menurut dia, proporsi 70:30 itu bisa menjaga keberlanjutan dana haji. Jangan sampai hasil pengelolaan dana haji habis karena proporsi subsidi yang terlalu besar.

Nasaruddin juga menyampaikan sejumlah tantangan haji mendatang. Di antaranya, pengurangan kuota petugas haji. Dia mengatakan, kuota haji Indonesia tahun depan 221 ribu. Arab Saudi memberikan kuota petugas haji sebanyak 2.210 orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kuota petugas haji 2024 yang mencapai 4.700 orang. Semula Saudi memberikan kuota petugas haji 2024 sebanyak 4.200 orang. Kemudian, ditambah 500 orang karena ada penambahan kuota haji sebanyak 20 ribu orang.

”Kami akan terus berupaya mendapatkan tambahan kuota petugas haji,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa jarak hotel di Makkah dibatasi maksimal 4,5 km dari Masjidilharam. Sedangkan di Madinah berada di radius 1 km dari Masjid Nabawi.

Dalam kesempatan yang sama, Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i mengakui, terasa ada kontradiksi antara pernyataan pemerintah sebelumnya dan usulan biaya haji. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu mencuat statement biaya haji 2025 mengalami penurunan. Tetapi, ternyata lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Biaya haji yang disebut me-ngalami penurunan adalah BPIH atau biaya riil haji. BPIH 2024 ditetapkan Rp93.410.286 per jemaah. Sedangkan usulan BPIH 2025 adalah Rp93.389.684 per jemaah. Atau mengalami penurunan Rp20.602 per jemaah. Tetapi karena subsidi dikurangi dari 40 persen menjadi 30 persen, biaya yang ditanggung jemaah meningkat.

Syafi’i mengatakan, perubahan porsi subsidi itu untuk menjaga keberlanjutan dana haji. Dia mengatakan, pada 2024 dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar Rp166 triliun. Jumlah itu menghasilkan nilai investasi sekitar Rp10,9 triliun. Kemudian, Rp7 triliun dipakai untuk subsidi keberangkatan haji 2024. Sisanya Rp3,9 triliun dibagikan kepada lima jutaan jemaah yang berada di daftar antrean (waiting list).

”Artinya, lebih banyak yang dipakai berangkat ketimbang yang dibagikan ke jemaah tunggu,” tuturnya.

Jika dibiarkan terus, dana haji bisa tergerus habis. Belum lagi pada 2027 nanti, dalam satu tahun ada dua kali pemberangkatan haji. Maka, harus tersedia likuiditas dana haji yang mencukupi.

Ingat Tugas Layani Jemaah, Pejabat BP Haji Dilantik Pakai Sarung

Sementara itu, struktur orga-nisasi di Badan Penyelenggara (BP) Haji terus dipenuhi. Kemarin (30/12) Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat di Jakarta. Beberapa berasal dari unsur Kejaksaan Agung dan Polri.

Pelantikan terlihat berbeda dengan umumnya. Pelantikan pejabat BP Haji tersebut tidak dilaksanakan di auditorium. Tetapi, berlangsung di Masjid Al Ikhlas, Kemenag, Jl M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, pejabat yang melantik dan dilantik kompak mengenakan sarung.

Seusai prosesi pelantikan, Irfan mengatakan bahwa penggunaan sarung sebagai tanda mengenalkan budaya Indonesia. Sarung juga sangat lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan mengenakannya, pejabat yang dilantik diharapkan selalu ingat bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat. Khusus-nya, jemaah haji.

Irfan mengatakan, BP Haji sudah mengajukan jabatan untuk tingkat eselon I, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Alasannya, jabatan tingkat eselon I harus menunggu persetujuan dari presiden.

Mengenai pejabat dari unsur Kejaksaan Agung serta Polri, dia menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji dengan semua rutinitasnya perlu diawasi banyak pihak. Sehingga, pelibatan dua instansi tersebut bisa memperkuat proses pengawasan. Sementara itu, sebagian besar pejabat yang dilantik adalah dari ASN Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Dia juga berharap awal tahun depan jajaran pejabat di BP Haji sudah komplet. Sehingga bisa semakin mantap dalam menatap penyelenggaraan haji musim 2026 nanti. ”Kita diminta menyelenggarakan haji dengan aman, nyaman, dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i. Pada kesempatan itu, dia menyebutkan, nanti ASN di Ditjen PHU Kemenag dari pusat sampai daerah migrasi ke BP Haji. Termasuk yang membidangi urusan haji di Kanwil Kemenag tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten dan kota, tetapi kantornya tetap bersama-sama.

”Saya kira kantor masih tetap (bersama). Hanya bidangnya (status kepegawaian) yang berbeda,” ucapnya.

Kemudian, Ditjen PHU sebagai unit eselon I di Kemenag otomatis hilang. Kemenag sudah menyiapkan unit eselon I yang baru di Kemenag. Di antaranya, Ditjen Pesantren, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan, serta Ditjen Pendidikan Tinggi. Nomenklatur resminya menunggu pengesahan dari presiden. (*)

Artikel Kemenag Usul Ongkos Haji Rp65,3 Juta pertama kali tampil pada News.