batampos – Kota Batam masih menjadi daerah yang rawan dalam peredaran barang-barang hingga makanan dari luar negeri tanpa izin atau ilegal. Buktinya, dalam kurun waktu 2024, BPOM Kepri telah menindak ribuan item produk dari luarnegeri yang terdiri dari kosmetik, suplemen kesehatan hingg pangan. Produk-produk kosmetik, pangan hingga suplemen kesehatan itu paling banyak berasal dari Tiongkok, Malaysia hingga Singapura.

Kepala BPOM Batam, Musthofa Anwari, mengatakan Kota Batam masih jadi daerah tujuan pendistribusian produk-produk tanpa izin dari luarnegeri. Peredaran produk-produk ilegal seperti kosmetik, pangan hingga suplemen kesehatan tak hanya menyasar pasar modern dan tradisional, namun juga online.

“Batam masih menjadi daerah strategis peredaran produk-produk ilegal dari luar negeri. Produk tersebut didominasi dari Tiongkok, Malaysia hingga Singapura, namun ada dari negara lainnya,” imbuh Musthofa di Kantor BPOM Batam, Senin (30/12).

Menurut dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengawasan yang meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan iklan, hingga pengawasan label produk. Dari 67 sarana produksi pangan 48 Sarana MD dan 19 Sarana IRTP), 4 Sarana Produksi Kosmetik, dan 1 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

“Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 58 sarana memenuhi ketentuan dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan terhadap pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisonal yang Baik (CPOTB),” ujar Mustafa.

Sedangkan untuk pengawasan obat dan makanan, BPOM telah melakukan pengawasan di 447 sarana, termasuk klinik kecantikan. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 322 sarana memenuhi ketentuan dan 125 sarana tidak memenuhi ketentuan terhadap produk rusak, kedaluarsa serta tidak memiliki izin edar.

Tak hanya itu, Tahun 2024 Balai POM di Batam juga melakukan pengawasan terhadap 279 Sarana Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian yang meliputi PBF, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, apotek dan toko obat. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 206 sarana memenuhi ketentuan dan 103 sarana tidak memenuhi ketentuan dalam hal perizinan dan pengadaan serta penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pembinaan secara langsung oleh kepala Balai POM di Batam serta bimbingan penyusunan CAPA oleh petugas pemeriksa,” imbuhnya.

Dalam rangka hari besar pihaknya juga melakukan pengawasan peredaran pangan yang tidak memiliki izin daei 67 sarana. Dari pengawasan itu, pihaknya menemukan 215 item atau 2659 pices pangan yang tifak memiliki izin edar dengan nilai ekonomi Rp 84870.500.

“Sedangkan sepanjang 2024, kami juga menemukan 14.773 produk obat dan makanan (OMKA) yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan nilai ekonomi mencapai Rp568.199.000 di Batam,” tegasnya.

Selain itu, penyidik Balai POM Batam menangani sebanyak lima perkara di bidang obat dan makanan yang telah diproses secara pro-justitia. Barang bukti yang disita dan telah mendapat penetapan dari PN Batam sebanyak 527 item dengan jumlah barang 23.258 pieces senilai Rp522 juta.

“Angka tersebut terdiri dari 3.684 pieces kosmetik, 3.684 pieces obat bahan alam, 6.878 pieces obat kuasi, 31 pieces suplemen kesehatan, 4.091 dan 448 pieces pangan olahan. Seluruhnya tidak memiliki izin edar. Lalu ada 4.091 pieces obat yang diedarkan tanpa keahlian,” terangnya.

Disisi lain, Mustofa mengimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berizin dan ilegal. Tujuannya agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya.

“mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip CeK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk, khususnya yang dibeli secara daring. Jadilah konsumen cerdas,” tegas Mustofa. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel BPOM Sebut Produk Ilegal yang Beredar di Batam Didominasi dari Tiongkok, Malaysia dan Singapura pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam menegaskan pentingnya para nelayan membawa identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) saat melaut. Langkah ini diambil untuk mencegah konflik di perairan internasional, khususnya di perbatasan dengan negara tetangga.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengungkapkan bahwa identitas resmi menjadi dokumen penting yang dapat mempermudah proses verifikasi di lapangan.

“Dengan adanya identitas yang jelas, proses identifikasi akan lebih cepat, sehingga mengurangi risiko kecurigaan terhadap aktivitas ilegal di perairan internasional,” ujar Yudi, Senin (30/12).

Menurutnya, kasus nelayan yang ditangkap oleh aparat negara tetangga sering terjadi akibat ketiadaan dokumen resmi. Hal ini mempersulit pihak berwenang untuk membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan murni kegiatan mencari ikan, bukan tindakan ilegal.

“Ketiadaan identitas bisa membuat nelayan kita dianggap melanggar hukum, meski faktanya mereka hanya mencari nafkah di wilayah perbatasan,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Diskan Batam terus mengedukasi para nelayan melalui sosialisasi rutin di berbagai kecamatan pesisir, termasuk Sekupang, Batuaji, dan Nongsa. Dalam sosialisasi tersebut, nelayan diajarkan pentingnya membawa dokumen lengkap, prosedur pelayaran aman, dan langkah-langkah menghadapi pemeriksaan dari aparat penegak hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami juga memberikan pelatihan kepada nelayan tentang cara membaca batas-batas perairan internasional dengan menggunakan GPS, sehingga mereka tidak secara tidak sengaja melintas ke wilayah negara lain,” tambah Yudi.

Diskan Batam juga mengimbau para nelayan untuk memperbarui dokumen identitas mereka secara berkala. Kartu KUSUKA, misalnya, tidak hanya menjadi tanda pengenal resmi tetapi juga berfungsi untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, seperti subsidi bahan bakar dan asuransi kecelakaan kerja.

“Dokumen ini menjadi perlindungan bagi nelayan kita. Selain itu, nelayan juga akan mendapatkan pelatihan dan informasi penting lainnya dari pemerintah,” tambahnya.

Yudi menambahkan bahwa membawa dokumen resmi juga merupakan bentuk dukungan nelayan terhadap upaya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. “Banyak negara di sekitar kita sangat ketat dalam menjaga perairan mereka. Dengan menunjukkan dokumen lengkap, kita bisa membuktikan bahwa nelayan kita tidak berniat melanggar hukum,” ujarnya.

Diskan Batam berharap dengan langkah ini, risiko konflik perbatasan dapat diminimalkan, sehingga nelayan Batam dapat bekerja dengan aman dan tenang. “Tujuan kami adalah menciptakan ketertiban di perairan Batam serta melindungi para nelayan dari masalah hukum yang tidak diinginkan,” pungkas Yudi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Hindari Konflik di Perairan Internasional, Diskan Batam Himbau Nelayan Tertib Bawa Identitas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, mengalami peningkatan signifikan sebesar selama periode Natal 2024 hingga Tahun Baru 2025 (Nataru). Lonjakan ini mencerminkan tren positif dalam aktivitas penerbangan.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, mengungkapkan bahwa sejak 27 hingga 29 Desember 2024, tercatat sebanyak 36.366 penumpang telah dilayani oleh bandara ini naik 18 persen. Selain itu, sebanyak 270 penerbangan juga dalam kurun waktu tersebut.

“Dibandingkan periode Nataru tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 18 persen pada jumlah penerbangan. Jumlah penumpang pun mencatatkan angka yang signifikan, dengan 18.287 orang pada puncak arus keberangkatan, serta 18.078 orang untuk arus kedatangan,” kata Pikri, Senin (30/12).

Untuk rincian penerbangan, Hang Nadim mencatatkan 136 penerbangan keberangkatan dan 134 penerbangan kedatangan.

Pikri memperkirakan lonjakan ini akan terus berlangsung hingga akhir tahun, menyusul perayaan pergantian tahun.

Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam, Nugroho Jati, menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi guna memastikan operasional penerbangan berjalan lancar di tengah lonjakan aktivitas.

“Kami berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak untuk menjaga kelancaran konektivitas antarbandara, termasuk mendeteksi potensi keterlambatan penerbangan lebih awal,” ujar Nugroho.

Sebagai langkah mitigasi, pihak bandara telah memastikan kapasitas ruang tunggu memadai untuk menampung penumpang, terutama jika terjadi penundaan penerbangan lebih dari satu jam.

“Pengelolaan di area-area yang berpotensi terjadi penumpukan penumpang juga menjadi fokus utama,” kata dia.

Dengan adanya peningkatan ini, Hang Nadim Batam kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu bandara strategis di Indonesia, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat pada momen-momen penting seperti Nataru. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Kesibukan Nataru di Bandara Hang Nadim, 270 Penerbangan dan 36 Ribu Penumpang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 18 pejabat utama Polda Kepulauan Riau (Kepri) dan Kapolres/ta di jajarannya resmi dimutasi dan dilakukan alih tugas jabatan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2776/XII/KEP./2024 dan ST/2777/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.

“Surat Telegram tersebut ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Mutasi ini terkait alih tugas jabatan dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir,” ujar Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Senin (30/12).

1. Kombes Pol. Danang Beny Kuspriandono, Karo SDM Polda Kepri menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Watpers SSDM Polri (Dalam Rangka Dikbangti 2025).
2. Kombes Pol. Taovik Ibnu Subarkah, S.I.K.**: Karo SDM Polda Malut menjadi Karo SDM Polda Kepri.
3. Kombes Pol. Dony Alexander : Dirreskrimum Polda Kepri menjadi Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri.
4. Kombes Pol. Ade Mulyana : Dirpamobvit Polda Banten menjadi Dirreskrimum Polda Kepri.
5. Kombes Pol. Putu Yudha Prawira : Dirreskrimsus Polda Kepri menjadi Dirresnarkoba Polda Riau.
6. Kombes Pol. Trisno Eko Santoso : Dirpolairud Polda Kepri menjadi Dirpolairud Polda Bengkulu.
7. Kombes Pol. Handono Subiakto : Dirpolairud Polda Kalteng menjadi Dirpolairud Polda Kepri.
8. Kombes Pol. Budi Santosa : Kapolresta Tanjungpinang menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri (Dalam Rangka Dikbangti 2025).
9. Kombes Pol. Dr. Pria Budi : Ka SPN Polda Kepri menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Kurikulum Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Dikbangti 2025).
10. AKBP Hamam Wahyudi : Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri menjadi Kapolresta Tanjungpinang.
11. AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora : Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya menjadi Dirreskrimsus Polda Kepri.
12. AKBP Ary Baroto, Wadirreskrimum Polda Kepri menjadi Ka SPN Polda Kepri.
13. AKBP Riky Iswoyo, Kapolres Bintan menjadi Kabagdalpers Ro SDM Polda Kepri.
14. AKBP Yunita Stevani : Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri menjadi Kapolres Bintan.
15. AKBP Ade Kuncoro Ridwan : Wadirreskrimsus Polda Kepri menjadi Dirreskrimsus Polda Riau.
16. AKBP Tidar Wulung Dahono: Wadirresnarkoba Polda Kepri menjadi Dirpolairud Polda Kaltara.
17. AKBP Farouk Oktara : Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri menjadi Kapolres Indragiri Hilir Polda Riau.
18. AKBP Agung Surya Prabowo : Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri menjadi Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III.

Kabidhumas Polda Kepri menyebutkan bahwa mutasi ini adalah hal yang rutin dalam institusi Polri. Selain bertujuan untuk penyegaran organisasi, mutasi juga merupakan bagian dari promosi yang memberikan kesempatan kepada pejabat untuk menambah pengalaman dalam _tour of duty_ dan _tour of area_.

“Kami yakin rotasi ini akan membawa sinergi baru dan kemajuan positif bagi Polri, khususnya Polda Kepri. Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh pejabat lama, dan kami optimis dengan kontribusi pejabat baru untuk terus meningkatkan prestasi,” tambah Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.

Para pejabat yang dimutasi diwajibkan melaksanakan tugas di jabatan barunya paling lambat 14 hari setelah surat keputusan ditetapkan.

“Hal ini untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di posisi yang baru,” ujarnya.

Mutasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan profesionalitas dan pelayanan Polri kepada masyarakat. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Mutasi Besar di Polda Kepri, 18 Pejabat Utama dan Kapolres Berganti Posisi pertama kali tampil pada Metropolis.