batampos – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menduga bahwa institusi Polri belakangan ini melakukan rekayasa hukum. Megawati menyinggung penanganan kasus mantan Kepala Divisi (Kadiv) Propam Irjen Pol Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya, Brigadir J.

Ia pun menyebut, Polri terlibat secara institusi dalam agenda Pemilu. “Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam pemilu, dan terbukti telah melakulan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Sambo,” kata Megawati di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

“Kasus Sambo, saya kan udah curiga. Gila deh. Saya tahu forensik, makanya kan aneh toh yo, kok Bu Mega tahu forensik lah, opo lah opo,” sambungnya.

Ia sejak awal menduga ada rekayasa dalam pengusutan kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo. Megawati pun mengaku langsung bertanya kepada orang di Kepolisian.

“Saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya pada waktu itu orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya forensiknya ada. mana?” pungkas Megawati. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Polri Disebut Terlibat Pemilu dan Rekayasa Kasus Sambo pertama kali tampil pada News.

batampos – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut para transmigran sebagai patriot. AHY mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk ikut membangun kawasan-kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan AHY saat menjadi Inspektur Upacara memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-74, di halaman kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan (12/12).

“Kita berharap putra putri terbaik (bangsa) yang sudah mengenyam pendidikan (dan) pelatihan di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di luar negeri untuk menjadi motor penggerak transmigrasi dan ekonomi di daerah masing-masing,” ajak AHY di depan ratusan pegawai Kementerian Transmigrasi yang berjajar rapi.

Dengan demikian diharapkan ada peningkatan kualitas kehidupan transmigran dan program transmigrasi bisa menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru nantinya

“Ini pendekatan baru atau paradigma yang harus kita kembangkan. Jadi, bukan pada kuantitas perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi bagaimana kualitas kehidupan itu bisa segera kita tingkatkan, baik yang datang dari suatu lokasi maupun yang sudah berada dalam lokasi tersebut. Di sinilah kita berharap ada penguatan aspek sumber daya manusianya,” ujar AHY.

Menko AHY juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menganggap para transmigran sebagai patriot, karena peran mereka dalam membangun ketahanan pangan, air dan energi.

Untuk memperkuat peran itu, program transmigrasi akan diintegrasikan dengan program Komponen Cadangan (Komcad), sebagai salah satu elemen bela negara yang disahkan undang-undang.

“Kita tahu menjaga kedaulatan negara sebesar Indonesia dengan karakteristik kepulauan dan demografi yang beragam dibutuhkan patriot-patriot yang juga mengalami pelatihan, pendidikan karakter yang unggul dan juga nasionalisme yang sangat baik,” ujar AHY.

Sebagai Menteri Koordinator, AHY menegaskan peran Kementerian Transmigrasi untuk mengorkestrasi pembangunan kewilayahan.

AHY mendorong Kementerian Transmigrasi bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian- dan Lembaga-lembaga negara lain, terutama yang berada dibawah koordinasinya, maupun Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah-pemerintah daerah maupun Badan-badan usaha.

Kerjasama lintas sektoral itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Infrastruktur, perumahan dan konektivitas di kawasan-kawasan transmigrasi, tanpa perlu meminta tambahan anggaran khusus pada pemerintah.

Hadir dalam Upacara HBT ke-74, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekjen Danton Ginting dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Selain itu juga dihadirkan para Senior Transmigrasi yaitu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia periode 1993-1998 Siswono Yudho Husodo, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia periode 1998-1999: Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia periode 2005-2009 Erman Suparno dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Transmigrasi Indonesia periode 2016-2019 Eko Putro Sandjojo. (*)

Artikel Sebut Transmigran Sebagai Patriot, AHY Ajak Putra-Putri Bangsa Untuk Berperan Serta pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional (USAID) mengadakan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) terkait perlindungan spesies orangutan. Kerjasama ini diadakan melalui Simposium Orangutan: Mendorong Upaya Konservasi Orangutan di Indonesia” di Jakarta, Selasa (10/12/2024) lalu.

“Upaya kolaboratif ini kami adakan, untuk melindungi spesies orangutan dan habitatnya di Indonesia,” ujar Direktur Misi USAID Indonesia, Jeff Cohen, kemarin.

Cohen menyebutkan, AS berkomitmen melindungi spesies orangutan sebagai hewan ikonik asli Indonesi, melalui kemitraan yang kuat. “Melalui ini, kami mendorong mitra sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi nonpemerintah untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam menjaga populasi orangutan dan habitatnya,” ujar Cohen.

BACA JUGA:
USAID Tambah Investasi 10 Juta Dolar untuk Sanitasi Air di Indonesia

Simposium ini merupakan langkah penting dalam komitmen USAID mendukung Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 pemerintah Indonesia, yang mencakup konservasi orangutan. Sejak 2001, Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS melalui USAID untuk melindungi orangutan Indonesia dan habitatnya, sebagai bagian dari komitmen yang lebih luas terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan AS dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk melestarikan dan melindungi hutan tropis Indonesia telah melindungi 6,5 juta hektar habitat orangutan.

Indonesia adalah rumah bagi populasi primata paling beragam di dunia, dengan 70 persen spesies primata yang terancam punah. Tiga di antaranya adalah spesies orangutan asli Indonesia: Pongo abelii (orangutan Sumatera), Pongo tapanuliensis (orangutan Tapanuli), dan Pongo pygmaeus (orangutan Kalimantan) dengan perkiraan jumlah populasi 70.000 satwa.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang memiliki berbagai habitat, ekosistem, dan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Keanekaragaman hayati yang kaya ini menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari praktik tidak berkelanjutan dan perdagangan satwa liar ilegal.

“Pendekatan kolaboratif sangat penting dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, yang juga akan berkontribusi pada pengurangan perdagangan satwa liar,” kata Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan.

Dia juga menambahkan, lewat simposium ini, pihaknya dapat mengidentifikasi insentif inovatif untuk mendorong dan mengimplementasikan strategi konkret untuk melindungi orangutan dan spesies dilindungi lainnya.”

Keberhasilan konservasi orangutan di Indonesia membutuhkan kolaborasi aktif antara bisnis swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama yang berlokasi di dekat kawasan hutan.

BACA INI JUGA:
USAID Undang Santri Indonesia ke AS Melalui Global Santri Fest 2024

Prof. Jatna Supriatna, Profesor Biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, dan pakar satwa liar serta ahli biologi konservasi terkemuka, menekankan pentingnya kolaborasi akar rumput untuk melindungi habitat orangutan melalui pengembangan ekowisata sebagai contoh insentif inovatif. “Pengembangan pariwisata berkelanjutan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak hanya akan berkontribusi pada perlindungan habitat orangutan tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” kata Prof. Jatna Supriatna.

Melalui USAID, Amerika Serikat terus bermitra dengan Indonesia dalam konservasi orangutan. USAID saat ini mendukung berbagai inisiatif konservasi, termasuk pengelolaan koridor orangutan, survei populasi dan habitat, pelestarian dan pemulihan habitat, serta mobilisasi investasi sektor swasta.

Acara ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati untuk memajukan strategi konservasi orangutan. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Artikel Lindungi Spesies Orangutan, AS dan Indonesia Adakan Kerjasama pertama kali tampil pada News.

batampos – Sejumlah barang dipastikan tidak akan terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulya-ni Indrawati memastikan, penerapan tarif baru PPN akan mengedepankan asas keadilan.

”Kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamanatkan PPN 12 persen, dengan tetap menjalankan asas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12).

Ani, sapaan akrab Menkeu, menjelaskan bahwa penetapan kenaikan tarif PPN 12 persen masih difinalisasi. Nanti, detail teknis diumumkan bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menkeu memerinci, sejumlah barang dipastikan tidak akan terdampak kenaikan PPN 12 persen karena tidak dikenai pajak pertambahan nilai alias PPN nol persen. ”Kenyataannya, banyak barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keua-ngan, jasa asuransi, buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, serta pemakai-an listrik dan air. Semuanya tidak dikenai PPN (PPN 0 persen),” bebernya.

Jika diperkirakan, nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN tahun ini mencapai Rp231 triliun. Ani memastikan, hal serupa diterapkan pada 2025. ”Kami memperkirakan pembebasan PPN pada tahun depan mencapai Rp265,6 triliun,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut bendahara negara itu, pemerintah menggulirkan wacana kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan untuk barang-barang mewah, yang notabene dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Pemerintah tengah menghitung dan menyiapkan detail terkait pengenaan PPN 12 persen yang hanya diterapkan pada barang-barang mewah itu.

”Saya ulangi, barang-barang yang tidak terkena PPN tetap akan dipertahankan. Tetapi, PPN 12 persen akan diberlakukan hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah,” tutur Menkeu.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen bakal dikenakan terhadap barang-barang yang ditetapkan sebagai barang mewah serta yang sudah dikenai PPnBM.

Pemerintah, lanjut Susiwijono, tengah memfinalisasi pemberian sejumlah insentif fiskal untuk mengompensasi tarif baru.

Dia menyebutkan, insentif itu adalah PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti. ”Kan sedang dikaji untuk mem-balance dampaknya PPN 12 persen. Kita memberikan usulan beberapa skema insentif fiskal, khususnya PPN DTP dan PPnBM DTP. Lagi difinalisasi angka-angkanya,” paparnya. (*)

Artikel Sri Mulyani: Penerapan PPN 12% Dengarkan Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada News.