batampos – Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyoroti kebijakan penetapan upah minimum sektoral yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ia pun mempertanyakan dasar penetapan kenaikan sebesar 6,5 persen. Termasuk meminta agar sektor-sektor yang dianggap berisiko dikaji lebih mendalam.

“Kita mempertanyakan dasar penetapan 6,5 persen. Pemerintah tak bisa menjawab dengan jelas. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan Permenaker, maka sesuai komitmen kita, kalau itu sudah jadi keputusan pemerintah, akan kita patuhi dan ikuti,” katanya, Jumat (6/12).

Namun, Rafki menyoroti ketidakjelasan dalam Permenaker terkait sektor-sektor berisiko. Menurutnya, pemerintah belum memberikan panduan spesifik mengenai sektor yang termasuk kategori berisiko. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pengusaha untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Permenaker ini belum jelas, tidak disebutkan sektor-sektor yang berisiko itu apa saja. Minimal dikasih panduan lah. Tapi ini diserahkan lagi ke pemerintah daerah, sementara waktunya hanya lima hari untuk menentukan. Sebuah sektor itu berisiko atau tidak butuh kajian mendalam, tak bisa kira-kira,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan para pengusaha dalam diskusi terkait penetapan sektor berisiko. Hal ini memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, karena penyesuaian upah di atas minimum dianggap memberatkan pengusaha.

“Kawan-kawan yang berada di sektor itu juga harus kita ajak dulu. Sepakat enggak mereka ketika sektor usahanya dinaikkan lagi di atas upah minimum? Sementara kenaikan 6,5 persen itu saja sudah cukup berat bagi pengusaha,” ujar dia.

Rafki mengusulkan agar implementasi upah minimum sektoral ditunda hingga dilakukan kajian lebih mendalam. Ia harap, keputusan ini nantinya bisa diterapkan dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

“Kami minta upah minimum sektoral ini diundur sampai Senin mendatang. Kita kaji dulu mana sektor-sektor berisiko dan mana yang kurang berisiko sehingga penerapannya lebih enak. Kalau kita buru-buru menetapkannya, nanti juga enggak dilaksanakan, jadi enggak ada manfaatnya,” katanya.

Terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rafki menyatakan bahwa Apindo tetap mengikuti aturan pemerintah pusat meskipun ada kekhawatiran terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan dapat melaporkan diri ke Apindo atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Kalau pun enggak mampu, mereka akan mengambil langkah sendiri. Yang kita khawatirkan adalah pengurangan karyawan. Kalau itu terjadi, otomatis pengangguran bertambah,” kata Rafki. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Upah Minimum Sektoral Disorot Pengusaha, Apindo Minta Kajian Mendalam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, (Itjen Kemenkumham) Morina Harahap, memberikan pengarahan sekaligus penguatan kepada para pegawai Lapas Kelas II A Batam, Kamis (5/12).

Dalam kunjungan ini, Morina memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan optimal dan kondisi sarana serta prasarana di Lapas sesuai standar yang ditetapkan Kemenkumham.

“Kondisi keamanan di Lapas Batam kondusif, areanya juga bersih, pelayanan yang ada sudah berjalan dengan baik,” ujar Morina.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, Azwar Anas, dan Kepala Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Aditya Sarsito Sukarsono. Mereka meninjau langsung fasilitas yang ada di Lapas Batam untuk memastikan kelayakan fasilitas dalam mendukung pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat.

Morina menekankan bahwa fasilitas pemasyarakatan harus memenuhi standar yang ditetapkan.

“Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung pelayanan yang optimal,” kata Morina. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Lapas sebagai bentuk komitmen pelayanan terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Morina memberikan arahan strategis kepada seluruh pegawai terkait masa transisi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan keuangan yang harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.

“Kita harus mampu menghadapi tantangan selama masa transisi ini dengan kerja sama dan kewaspadaan yang tinggi,” tegasnya.

Kepala Lapas Batam, Heri Kusrita, mengapresiasi kunjungan Morina dan timnya. Ia menyebutkan bahwa arahan yang diberikan menjadi motivasi penting bagi jajarannya.

“Arahan dari Ibu Morina menjadi panduan bagi kami untuk terus berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Aditya Sarsito Sukarsono, menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam mendukung peningkatan pelayanan pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antar instansi akan menjadi kunci menciptakan sistem yang lebih baik dan terintegrasi.

Dengan kunjungan ini, diharapkan pelayanan di Lapas Batam dapat terus meningkat. Komitmen para pegawai dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah tantangan masa transisi menjadi harapan utama Kementerian Hukum dan HAM RI. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Inspektur Wilayah I Itjen Kemenkumham RI Berikan Penguatan di Lapas Kelas II A Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Harga sayuran di pasaran terus mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir. Setelah sebelumnya naik dari Rp15 ribu menjadi Rp20 ribu per kilogram, kini harga sayur kembali melonjak hingga Rp24 ribu per kilogram.

Menurut para pedagang, lonjakan harga ini disebabkan oleh musim hujan yang mengakibatkan banyak petani gagal panen. “Iya naik lagi. Stok kurang katanya. Petani gagal panen karena hujan terus,” ujar Imran, salah seorang pedagang sayur di Pasar Victoria Marina, Jumat (6/12).

Sayuran lokal seperti bayam, kangkung, dan daun singkong kini dijual seharga Rp20 ribu per kilogram, sementara sawi, kol, dan jenis sayuran impor sudah mencapai Rp24 ribu per kilogram. Ketersediaan stok yang terbatas menjadi alasan utama lonjakan harga ini.

Kondisi ini menjadi perhatian utama para konsumen. Santi, seorang ibu rumah tangga di Batuaji, mengungkapkan kekhawatirannya. “Sampai Natal dan tahun baru nanti pasti naik terus. Sembako lain pun naik harga kalau ini tidak dikontrol,” keluhnya.

Menurut Santi, harga kebutuhan pokok yang terus meroket akan semakin membebani masyarakat menjelang perayaan akhir tahun.

Lonjakan harga ini tak lepas dari faktor cuaca. Tingginya curah hujan di wilayah sentra produksi menyebabkan banyak petani mengalami kerugian besar karena tanaman mereka rusak atau gagal dipanen. Hal ini berimbas langsung pada pasokan sayuran di pasar yang semakin terbatas.

Namun, fenomena kenaikan harga bahan pangan seperti sayuran bukanlah hal baru. Setiap menjelang hari raya, khususnya di bulan Desember, harga kebutuhan pokok cenderung naik. Momentum Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan permintaan sering kali menjadi pemicu utama.

Para pedagang berharap kondisi cuaca membaik sehingga pasokan sayuran bisa kembali stabil. Di sisi lain, masyarakat juga mendesak pemerintah untuk turun tangan. “Harus ada pengawasan dari pemerintah supaya harga nggak terus naik. Kasihan masyarakat kecil,” ujar Imran.

Diharapkan, pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Dengan demikian, masyarakat dapat melewati akhir tahun tanpa dibebani oleh lonjakan harga yang signifikan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Harga Sayuran Melonjak, Ibu-ibu Menjerit pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mencatat, sepanjang tahun 2024, sebanyak 89.767 jiwa masuk ke Kota Batam melalui 52.194 Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Rinciannya, 70.499 orang perempuan dan 19.268 laki-laki.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Batam, Ashraf Ali, mengatakan jumlah penduduk yang masuk ke Kota Batam masih lebih tinggi dibandingkan yang keluar. Tercatat, penduduk yang keluar Batam berjumlah 65.171 jiwa melalui 32.813 SKPWNI, dengan rincian 32.254 laki-laki dan 32.917 perempuan.

“Jumlah pendatang yang masuk memang lebih banyak dibanding yang pindah keluar. Sebagian besar yang masuk ke Batam ini adalah usia produktif yang datang ke Batam untuk mencari pekerjaan,” kata Heryanto, Jumat (6/12).

Menurutnya, perpindahan penduduk ke Batam dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesempatan kerja yang besar, penempatan tugas, mengikuti keluarga, atau pun melanjutkan pendidikan. Kota Batam, sebagai kawasan industri dan perdagangan yang berkembang pesat, menjadi daya tarik bagi pendatang, terutama dari Pulau Sumatera dan Jawa.

Lebih lanjut, Ashraf menjelaskan bahwa pendatang yang masuk ke Batam didominasi oleh warga dari Pulau Sumatera, terutama dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara itu, warga yang pindah keluar Batam umumnya menuju wilayah-wilayah di luar Pulau Sumatera serta beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Heryanto menambahkan bahwa beberapa kecamatan di Batam mengalami peningkatan dalam jumlah pendatang. Kecamatan Sekupang mencatat jumlah pendatang terbesar dengan 15.691 orang, disusul Kecamatan Batam Kota dengan 15.503 orang, dan Kecamatan Sagulung dengan 15.088 orang.

Sementara itu, Kecamatan Batam Kota menjadi daerah dengan jumlah masyarakat yang mengurus surat pindah tertinggi, yakni 11.078 orang, diikuti oleh Kecamatan Sagulung dengan 10.624 orang, dan Sekupang dengan 9.159 orang.

“Kebanyakan pendatang datang dengan tujuan mencari pekerjaan, mengingat Batam memiliki banyak industri yang terus berkembang,” ujar Heryanto.

Disdukcapil juga menegaskan bahwa setiap permohonan pindah datang maupun pindah keluar harus melalui proses verifikasi yang ketat. Ashraf menegaskan bahwa pihaknya tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan pindah.

“Semua berkas harus diverifikasi, mulai dari catatan administrasi hingga pencocokan data. Hal ini untuk memastikan tidak ada data ganda atau penyalahgunaan dokumen,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 89.767 Pendatang Masuk Batam Sepanjang 2024, Didominasi Usia Produktif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Memasuki bulan Desember, Polresta Barelang mulai meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Sagulung. Hal ini menjadi fokus utama menyusul selesainya tahapan Pilkada yang baru saja berlangsung. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jajaran kepolisian mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi meningkatnya aksi kejahatan.

Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa masyarakat harus memperhatikan keamanan di lingkungan masing-masing. “Biasanya, jelang hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, aksi kejahatan seperti pencurian, penjambretan, dan penipuan cenderung meningkat. Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada,” ujarnya.

Beberapa langkah preventif pun disarankan oleh kepolisian. Di antaranya adalah tidak membawa barang berharga secara berlebihan ketika keluar rumah, karena hal itu dapat menarik perhatian pelaku kejahatan. “Kami ingin masyarakat bijak saat bepergian, terutama di tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan pasar,” tambah Iptu Rohandi.

Kewaspadaan tidak hanya berlaku di luar rumah, tetapi juga untuk keamanan rumah dan kendaraan yang ditinggalkan. Kepolisian mengimbau agar masyarakat memastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Bagi yang berniat mudik, disarankan untuk menitipkan rumah kepada perangkat lingkungan setempat, seperti ketua RT atau RW, agar dapat dipantau selama ditinggalkan.

Selain itu, transaksi keuangan juga menjadi perhatian utama. “Jika harus melakukan transaksi dalam jumlah besar, jangan ragu meminta bantuan pengawalan dari kepolisian,” kata Kapolsek Sagulung.

Pengawalan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kejahatan seperti perampokan yang kerap terjadi di momen akhir tahun. Iptu Rohandi juga mengingatkan agar masyarakat tetap memprioritaskan keselamatan anggota keluarga.

“Pastikan anak-anak dan anggota keluarga berada di tempat yang aman, terutama saat mengikuti berbagai kegiatan Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan kejahatan selama Desember ini. Masyarakat juga diajak untuk segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

“Kerja sama masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif,” tegas Iptu Rohandi.

Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sagulung dan sekitarnya dapat berjalan aman dan damai.

“Mari bersama-sama menjaga keamanan agar kita semua bisa menikmati momen akhir tahun dengan tenang,” tutupnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Sambut Natal dan Tahun Baru, Polisi Ingatkan Masyarakat untuk Waspada dengan Aksi Kejahatan pertama kali tampil pada Metropolis.