Peserta yang merupakan honorer Bintan saat akan mengikuti ujian PPPK di Ballroom Golden View, Batam, Selasa (10/12/2024). F.Kiriman Andi untuk Batam Pos.
batampos– Sebanyak 1.218 honorer Bintan mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Seleksi PPPK berlangsung selama tiga hari mulai Senin (9/12) hingga Rabu (11/12) di Ballroom Golden View, Batam.
Sekda Bintan, Ronny Kartika mengatakan, ujian kompetensi yang diikuti 1.218 honorer Bintan merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dikatakannya, setiap sesi diikuti sekitar 200 hingga 500 peserta. Peserta yang mengikuti ujian kompetensi akan mengerjakan sekitar 140 soal selama 130 menit.
Dikatakannya juga, seluruh peserta yang mengikuti ujian telah melalui seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh BKPSDM Bintan beberapa waktu yang lalu.
“Kita minta seluruh peserta dapat serius dan mengerjakan soal dengan seksama,” ujar Ronny usai peninjauan pelaksanaan ujian PPPK yang didampingi Kepala Kantor BKN Regional XII , Anna Hasnah.
Dikatakannya juga bahwa seluruh peserta wajib membawa kartu peserta ujian yang dicetak melalui akun masing-masing.
Seluruh peserta juga diwajibkan membawa dokumen identitas kependudukan seperti KTP-el, dan kartu keluarga asli. Adapun mengenai biaya transportasi dan akomodasi selama pelaksanaan ujian PPPK akan menjadi tanggungjawab dari masing-masing peserta.
“Hal yang penting adalah seluruh peserta harus datang tepat waktu, 90 menit hadir sebelum pelaksanaan di tempat ujian. Jika tidak hadir maka dinyatakan gugur,” pungkasnya. (*)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Menkeu juga memastikan, seluruh program prioritas Prabowo telah tertampung dalam anggaran belanja 2025 yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.
Hal ini disampaikan saat memberi sambutan dalam acara Penyerahan DIPA di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).
“Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun. Ditujukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan,” kata Sri Mulyani.
Lebih rinci, bendahara negara ini mengungkapkan sejumlah program unggulan 2025 telah ditampung di APBN 2025. Seperti, program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.
“Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” ungkapnya.
Menkeu juga mengatakan, dalam APBN 2025 sudah menampung dana transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
Hal ini sejalan dengan instruksi presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah. Terlebih, efektivitas serta efisiensi belanja daerah memang menjadi pegangan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lembaga terkait mengenai arah kebijakan belanja daerah.
Bahkan, ia memastikan sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden terpilih.
Selain itu dalam hal penataan anggaran dan review, kata Menkeu, penerapannya masih melibatkan dengan menggandeng para menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden Prabowo.
“Review dan penataan anggaran antar kementerian dan lembaga yang saling terkait, terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden,” pungkasnya. (*)
Suasana pencoblosan Pilkada 2024 di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Baloi Permai, Batam Kota di Perumahan Legenda Bali, Rabu (27/11). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
batampos – Pilkada Kepri 2024 mencatatkan angka partisipasi pemilih yang rendah, terutama di Batam. Dari total daftar pemilih tetap (DPT) Batam, lebih dari 53 persen memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.
Hal ini mencerminkan tantangan politik lokal yang kompleks. Partisipasi pemilih yang rendah di Batam menjadi sinyal kuat bagi semua pihak untuk mengevaluasi.
Kondisi ini menjadikan golongan putih (golput) sebagai “pemenang” di kota industri tersebut. Demikian disampaikan oleh Akademisi Kepri, Zamzami A Karim.
Dari sekitar 46 persen warga yang hadir di TPS, pasangan calon (paslon) Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura unggul dengan selisih lebih dari 14.000 suara sah, atau sekitar 3,4 persen, dibandingkan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq. Kemenangan ini disebut-sebut tidak lepas dari konsolidasi politik tingkat pusat yang digalang oleh Partai Gerindra, yang juga menggandeng Golkar sebagai mitra koalisi.
Zamzami mencatat, Gerindra memaksimalkan upaya memenangkan calon yang diusungnya, termasuk melalui pengerahan lembaga survei yang bertindak sebagai konsultan politik. Sebulan sebelum hari pencoblosan, tim dari pusat melakukan penggalangan kekuatan di Batam, yang selama ini dikenal sebagai medan pertempuran politik yang sulit.
Namun, kemenangan Ansar-Nyanyang tidak terlepas dari kelemahan tim Muhammad Rudi-Aunur Rafiq dalam pengelolaan komunikasi media. Rudi, yang selama ini gencar diberitakan atas proyek pembangunan infrastruktur Batam, justru menghadapi kontra narasi dari berbagai kalangan.
Ketidakpuasan para pengusaha lama terhadap kebijakan Kepala BP Batam, seperti penggantian pengelola Pelabuhan Batam Center dan perobohan Hotel Purajaya, menjadi salah satu sorotan negatif.
“Banyak kebijakan BP Batam yang dinilai kurang berpihak kepada warga dan dunia usaha. Masalah-masalah seperti air, listrik, hingga banjir juga menjadi isu yang merugikan elektabilitas Rudi,” kata Zamzami, Selasa (10/12).
Sebagai Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam, posisi Rudi disebut kurang strategis dalam menghadapi sentimen publik.
“Rudi lebih banyak menonjol sebagai Kepala BP Batam ketimbang sebagai Wali Kota Batam, yang semestinya fokus membela kepentingan warga,” kata dia.
Narasi serupa dibangun oleh Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam, yang sukses mencetak kemenangan besar di Batam pada Pilwako. Dukungan sebagian besar pendukung Amsakar disebut beralih ke Ansar-Nyanyang, memperlemah basis suara Rudi.
Hari pencoblosan yang diwarnai hujan lebat turut memengaruhi partisipasi pemilih. Beberapa TPS di Batam mengalami genangan air, yang mengingatkan warga pada hasil pelebaran jalan yang selama ini dijadikan ikon kampanye Rudi.
“Ini menjadi ironi. Infrastruktur yang diklaim sebagai keberhasilan justru terlihat buruk akibat hujan, dan ini memperkuat kesan negatif,” ujar Zamzami.
Batam sebagai kota metropolitan dengan masyarakat yang heterogen juga dinilai memiliki dinamika politik yang unik. “Karakteristik warga Batam yang metropolis dan beragam membuat tantangan politik di sini berbeda dibandingkan daerah lain di Kepri,” ujar dia. (*)
Ilustrasi: Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi enam anggota majelis hakim lainnya dalam salah satu sidang gugatan sengketa pemilu. F. JAWAPOS.COM/jpg
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa (10/12) siang.
Berdasarkan laman/website MK, tercatat 206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK hingga pukul 11.40 WIB. Dari total itu, 166 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur.
Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan. Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin (9/12) malam ini, sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini.
Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.
Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, tahapan pendaftaran sengketa pilkada tidak memiliki persoalan. Ia menjelaskan, pendaftaran paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan perolehan suara hasil pilkada.
Setelah permohonan didaftarkan, para pemohon dapat melengkapi maupun memperbaiki permohonannya, sebelum kemudian Mahkamah mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
“Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidangnya,” ujar Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta (9/12).
Dikatakan pula oleh Ketua MK bahwa sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Tiap-tiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.
Terkait sidang panel ini, Suhartoyo memastikan tidak ada hakim konstitusi di suatu panel yang mengadili perkara yang berpotensi memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim tersebut. Hal ini demi menjaga sidang terbebas dari konflik kepentingan.
MK hingga saat ini belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024. Menurut Suhartoyo, Mahkamah sedang menerima permohonan sehingga jadwal sidang masih dalam pembahasan.
“Kira-kiranya di awal Januari [2025],” ucap Suhartoyo memperkirakan jadwal sidang perdana sengketa pilkada. (*)
batampos– Seorang pelajar di satu diantara Sekolah Dasar (SD) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dikeluarin dari sekolah, karena orang tua melakukan protes terkait dugaan pemotongan hadiah lomba.
Surat permohonan pindah sekolah tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala sekolahnya langsung. Bahkan, surat itu dibuat tanpa adanya persetujuan dari orang tua siswa kelas empat tersebut.
Dikeluarkannya siswa ini, dipicu dari pertikaian antara kepala sekolah, dengan orang tua yang tidak menerima hadiah lomba anaknya dipotong sebesar 50 persen. Awalnya, siswi berinisial JS (10) itu mendapatkan juara satu lomba pidato berbahasa Melayu di Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Dengan tidak difasilitasi oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik), JS meraih Juara 1, dengan mendapatkan piala serta uang tunai senilai Rp4 juta. Setelah dipotong pajak, nilai hadiah yang didapatkan sebesar Rp3,8 juta.
Saat pulang ke Tanjungpinang, uang tersebut langsung diserahkan kepada pihak sekolah. Sebab, orang tua berharap nama JS dapat diumumkan sebagai pemenang lomba saat hari guru.
“Ternyata tidak diumumin. Uangnya juga dipotong, jadi anak saya cuma dapat Rp1,9 juta. Saya pun hubungi Kepseknya untuk mengkonfirmasi soal ini,” kata orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya.
Kala itu, ia mengaku mengutarakan protes dengan emosi, karena kecewa dengan tindakan dari pihak sekolah. Orang tua siswa juga sempat meminta pihak sekolah untuk mengembalikan uang lomba yang dipotong, serta memindahkan anaknya ke sekolah lain.
“Karena emosi dan kecewa. Besoknya terbitlah surat diberhentikan. Harusnya kepala sekolah dapat bijak, dan memanggil kami ke sekolah,” tambahnya.
Selain itu, ia juga merasa heran terkait surat pemindahan anaknya yang diterbitkan sekolah. Sebab, yang membuat dan menandatangani surat tersebut ialah kepala sekolah langsung. “Harusnya saya yang tandatangan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah, Ririndra Hidayat membantah bahwa pihaknya melakukan pemotongan hadiah lomba, yang dimenangkan oleh siswa berinisial JS tersebut. Uang hadiah, diberikan semuanya kepada siswa senilai Rp3,8 juta.
“Tidak ada sama sekali sekolah melakukan pemotongan. Yang bersangkutan ful terima bersih (hadiah lomba),” tegas Hidayat.
Sementara pemberhentian JS dari sekolah yang ia pimpin itu, menurutnya berdasarkan permintaan dari orang tua. Bahkan, pemberhentian dan pemindahan siswa itu ke sekolah lain sudah disampaikan ke Disdik Tanjungpinang.
“Kata orang tuanya sampai habis ujian baru pindah. Sudah dijelaskan ke Disdik dan sudah tahu bukan saya yang mengeluarkan (JS),” pungkasnya. (*)
Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukan stiker parkir berlangganan untuk roda dua dan roda empat, Senin (13/5) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mencatat sebanyak 1.238 kendaraan telah mendaftar program parkir berlangganan hingga 10 Desember 2024. Program yang dimulai sejak Mei 2024 ini bertujuan untuk memudahkan warga dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.
Kepala Dishub Kota Batam, Salim, menjelaskan rinciannya kendaraan roda dua sebanyak 144 unit, roda empat 843 unit, dan roda enam 251 unit. Dengan mengikuti program ini, pengguna kendaraan tidak perlu lagi mengambil karcis parkir selama masa langganan setahun.
“Bagi yang sudah berlangganan, cukup menggunakan stiker khusus tanpa perlu menerima karcis di lokasi parkir yang dikelola juru parkir,” kata Salim, Selasa (10/12).
Dishub terus mendorong sosialisasi agar program ini diikuti lebih banyak warga, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hingga saat ini, jumlah ASN yang telah mendaftar mencapai 252 kendaraan, terdiri dari 70 unit roda dua dan 182 unit roda empat.
“Pada 2025, akan ada anggaran pelayanan retribusi parkir berlangganan untuk semua kendaraan dinas. Ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program ini,” ujar Salim.
Dishub Batam menargetkan pendapatan sebesar Rp1,1 miliar dari program parkir berlangganan pada 2024. Program ini berlaku di seluruh lokasi parkir yang dikelola juru parkir resmi, kecuali di kawasan yang masuk kategori pajak, seperti pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan bandara.
Salim menambahkan, pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai seiring meningkatnya partisipasi masyarakat.
Selain mempermudah warga, program ini juga bertujuan menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terdata.
“Dengan stiker parkir berlangganan, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan kemudahan, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah,” kata dia.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis Dishub Batam untuk mengelola sektor parkir secara lebih efektif dan efisien. (*)
KN Tanjung Datu-301 menyelamatkan kapal asing berbendera Mongolia. (Humas Bakamla)
batampos – Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamatkan kapal berbendera asing pada Selasa (10/12). Kapal berbendera Mongolia dengan nama MY Nautica Mersing itu hanyut terbawa arus lantaran mengalami kerusakan dan jangkar yang digunakan putus. Insiden itu terjadi di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau (Kepri).
Adalah KN Tanjung Datu-301 yang pertama kali menerima informasi dari agensi MT Nautica Mersing. Agensi tersebut melaporkan bahwa kapal tersebut mengalami gangguan teknis dan membutuhkan bantuan. Informasi itu segera diteruskan kepada Komandan KN Tanjung Datu-301 Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko.
Kolonel Rudi langsung memerintahkan KN Tanjung Datu-301 bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak 45 Nautical Mile (NM). ”KN Tanjung Datu-301 tiba di lokasi sekitar dan segera melakukan pengecekan kondisi kapal,” ungkap Pranata Humas Ahli Muda Bakamla Kapten Bakamla Yuhanes Antara.
Dalam upaya penyelamatan kapal yang membawa tujuh anak buah kapal (ABK) itu, KN Tanjung Datu-301 menggandeng kapal tersebut untuk ditarik menuju Area Lego agar kerusakannya bisa diperbaiki.
”Berbekal respons cepat dan kerja sama personel yang solid penyelamatan berlangsung dengan aman dan lancar,” terang Yuhanes.
Selain menyelamatkan kapal dan awaknya, aksi tersebut juga menjadi bukti nyata peran Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan nasional. Melalui kejadian tersebut, Bakamla mengimbau seluruh pengguna laut agar tidak ragu melaporkan kejadian serupa melalui Contact Center Bakamla di nomor 181.
”Dengan jaringan unsur patroli yang siaga Bakamla siap memberikan pertolongan cepat untuk menjamin keselamatan pelayaran,” jelasnya.(*)
Ketua Komisi I DPRD Batam, Jelvin Tan. F Cecep Mulyana
batampos – Komisi I DPRD Kota Batam berencana menggelar kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan polemik perusahaan swasta di RW 09, Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa. Langkah ini diambil setelah munculnya video yang memicu kontroversi.
RDP tersebut akan melibatkan perwakilan perusahaan, warga setempat, dan pihak terkait lainnya.
“Komisi I segera mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan, lalu memanggil pihak-pihak terkait untuk mengikuti RDP,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Jelvin Tan, Selasa (10/12).
Jelvin menegaskan pentingnya pelaksanaan RDP ini karena video yang beredar dinilai merendahkan marwah DPRD.
“Jika pihak terkait tidak hadir atau tidak merespons, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil langkah hukum,” kata dia.
Video berdurasi 2 menit 9 detik yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria paruh baya berbaju batik mengancam akan “menyikat” anggota DPRD Batam. Video tersebut diambil beberapa waktu lalu di kawasan Teluk Bakau. Pria dalam video itu terdengar menantang DPRD.
“Dewan mana yang berani ngomong begitu, saya sikat dia nanti,” ujar pria dalam video itu.
Sementara perekam video yang merupakan warga setempat menyebut ia hanya menjalankan keputusan RDP sebelumnya, di mana aktivitas di lahan dengan status PL2 dihentikan sementara.
“Ini arahan dari pihak RW dan Lurah. Kami hanya menjalankan kesepakatan RDP,” katanya.
Menurutnya, pria berbaju batik dalam video tersebut diduga bagian dari PT Sarana Bangun Sejati (SBS). Mereka meminta izin untuk melintasi lahan guna mengantarkan alat berat. Namun, warga menolak karena masalah lahan belum selesai.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan perusahaan memiliki kejanggalan administratif.
“Perusahaan yang beroperasi adalah PT Citra Buana Perkasa, tapi lahan tersebut dialokasikan untuk PT Citra Tri Tunas. Meski mereka satu grup, status legalnya berbeda,” jelas Fadhli.
Ia menegaskan, dalam RDP sebelumnya, DPRD meminta aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga keluhan warga terakomodasi. Saat ini, 144 kepala keluarga di RW 09 masih menunggu kejelasan terkait dampak aktivitas perusahaan.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Batam, Simeon Senang yang turut mengadvokasi warga, menyoroti buruknya komunikasi antara perusahaan dan warga.
“Sudah hampir dua tahun tidak ada dialog langsung dari perusahaan dengan warga. Ini yang memicu gesekan di lapangan,” katanya.
Ia juga mengkritik kinerja perangkat kelurahan dan kecamatan yang dianggap tidak maksimal.
“Lurah dan camat seharusnya menjadi mediator, tapi sering absen, sehingga masalah semakin rumit,” tambahnya.
Warga RW 09 Teluk Bakau berharap ada solusi konkret dari semua pihak. Mereka meminta mediasi yang melibatkan perangkat daerah, perusahaan, dan DPRD Batam agar masalah ini segera berakhir.
Anggota DPRD Komisi I, Muhammad Fadhli juga mengingatkan agar tidak ada intimidasi terhadap warga.
“Kami minta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan fokus pada penyelesaian masalah,” kata Fadhli.
Dengan langkah ini, diharapkan konflik yang telah berlangsung lama di Teluk Bakau dapat segera terselesaikan. (*)
Wakil Walikota Batam/Walikota Batam terpilih Amsakar Achmad memberikan pemaparan saat menjadi narasumber pada podcast Batam Pos, Selasa (10/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, bersama wakilnya, Li Claudia Chandra, sudah memiliki gambaran tentang personel yang akan mengisi struktur Pemerintah Kota Batam lima tahun ke depan. Kompetensi dan loyalitas adalah di antara indikator yang dipakai dalam memilih pejabat.
Hal itu diungkapkan Amsakar Achmad dalam wawancara di podcast kanal Youtube Batam Pos, Selasa (10/12).
“Insya Allah banyak mungkin kami akan lakukan perombakan di kabinet akan datang. (Namun) siapa duduk di mana, belum bisa kami perbincangan saat ini,” ujar Amsakar.
“Kami pasti akan melakukan perombakan,” Amsakar menegaskan.
Jawaban itu dilontarkan Amsakar kala menjawab pertanyaan Batam Pos terkait sikap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemko Batam pada masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah lalu, yang terkesan mengucilkan dirinya.
Sudah menjadi perbincangan publik di Batam, sejak dua tahun menjelang pilkada, hak-hak protokoler Amsakar sebagai wakil wali kota dilucuti karena berkompetisi dalam memperebutkan dukungan partai dengan Marlin Agustina, istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
Hampir semua pejabat struktural di Pemko Batam dari lurah, camat, hingga kepala dinas menjauh dan menghindar untuk bertemu dengan Amsakar. Tak ada pejabat yang berani dan bersedia menemani ia saat berkegiatan di tengah masyarakat.
Menurut Amsakar, sikap ketidaknetralan para ASN tersebut menjadi catatan bagi dia dan Li Claudia dalam menyusun komposisi pejabat di Pemko Batam lima tahun ke depan.
“Terkait sikap ASN terhadap kami selama ini. Tak usah dirisaukan. Karena semua sudah ada catatannya. Tak perlu kasak kusuk mencari perlindungan. Semua ada daftarnya. Yang memberikan sikap netral, yang menutup pintu komunikasi, semua ada catatannya,” kata Amsakar.
Semua catatan itu, kata dia, akan ia buka bersama Li Claudia saat menyusun struktur baru Pemko Batam setelah pelantikan 10 Februari 2025.
Ia juga menyatakan, bagi ASN yang tidak nyaman bekerja sama dengan dirinya, pintu keluar untuk mencari medan pengabdian baru, terbuka lebar.
“Jika tidak sama mazhabnya dan ada yang ingin mengurus pindah ke kementerian, atau ingin mencari titik-titik hijrah yang baru, kami buka ruang selebar-lebarnya,” ujarnya.
Amsakar menyatakan, apapun yang terjadi selama masa Pilkada lalu, ia tak pernah menyimpan dendam. “Tidak ada rumusnya dalam hidup saya yang namanya menyimpan di dalam hati,” katanya.
Oleh sebab itu, dalam penempatan pejabat nanti tetap mengacu pada standar perekrutan yang berlaku.
“Kami membuka ruang pada yang punya kualifikasi. Ada uji kompetensi. Ada seleksi, sesuai aturan normatif yang ada,” katanya.
Infrastruktur dan SDM
Selain perombakan struktur, Amsakar mengungkapkan, ada beberapa gebrakan yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Transformasi Batam tidak hanya akan berpusat pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Kami ingin daya saing Batam terus meningkat. Infrastruktur yang belum selesai akan kami tuntaskan, termasuk penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan kemacetan,” ucapnya.
Ia menyoroti, pentingnya kolaborasi dengan kementerian untuk mendukung perencanaan strategis, seperti membangun koridor baru yang menghubungkan Batuaji, Nongsa, dan Batam Center. “Kemampuan APBD akan kami optimalkan, tetapi lobi-lobi di tingkat pusat tetap menjadi prioritas,” tutur Amsakar.
Dalam hal sumber daya manusia, Amsakar menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Beasiswa akan diperluas, mencakup anak-anak hinterland berprestasi dan keluarga kurang mampu. “Kami ingin generasi penerus memiliki kompetensi untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian, termasuk program BPJS untuk pekerja rentan dan bantuan lansia. Selain itu, kebijakan bunga nol persen bagi pelaku UMKM telah dianggarkan, memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Selain itu, program kesehatan gratis, juga sudah masuk dalam agenda kerja yang siap dilaksanakan. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ucapnya.
Soal banjir, Amsakar memaparkan, rencana komprehensif berdasarkan pertemuannya dengan konsultan. “Kami sudah memetakan 21 titik banjir di Batam. Solusinya mencakup pompa air, sumur resapan, dan pengelolaan drainase yang lebih baik,” ungkapnya.
Dia menyebutkan bahwa setiap titik banjir membutuhkan anggaran hingga Rp19 miliar. “Kami akan memulai dengan anggaran yang sudah tersedia tahun depan, ditambah dukungan dari gubernur dan roadshow ke Jakarta untuk mempercepat realisasi,” tuturnya.
Amsakar menutup pembicaraan dengan optimisme tinggi. “Kami siap bekerja keras untuk mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan kolaborasi dan kerja keras, Batam bisa menjadi kota yang lebih baik di masa depan,” ucapnya. (*)
Rumah pemilik sabu di Kampung Madani dirobohkan. F. Yofi/ Batam Pos
batampos – Tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP Kota Batam, dan Ditpam BP Batam kembali merobohkan dua bangunan di Kampung Aceh atau yang kini bernama Kampung Madani, Selasa (10/12) siang.
Kasat Narkoba Polresta Barelang, AKP Deni Langie mengatakan kegiatan ini merupakan pengembangan dari kasus yang ditanganinya bersama Ditresnarkoba Polda Kepri. Dimana, pihaknya menangkap seorang pria berinisial M dengan barang bukti 1,03 gram sabu.
“Kita robohkan rumah yang bersangkutan sebagai bentuk pemberantasan narkotika di kawasan ini,” ujar Deni di lokasi.
Selain rumah M, polisi turut merobohkan rumah yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu. Dari lokasi, polisi mengamankan 4 orang pria dengan barang bukti bong dan hasil tes urin positif.
“Tapi pemilik rumah ini tidak menempatinya, dan mengetahui rumah itu digunakan untuk konsumsi sabu. Atas izin pemilik rumah, kita robohkan,” katanya.
Pantauan Batam Pos, pengrobohan rumah tersebut turut disaksikan tersangka. Bahkan, Tim menyisir beberapa rumah bersama Ketua RT setempat.
“Untuk pelaku kita bawa ke Polresta dan pengguna kita rehabilitasi dan masih berjalan,” ungkapnya.
Deni mengaku pihaknya akan rutin melakukan penindakan ke kawasan Kampung Madani. Jika ditemukan adanya peredaran narkotika, pihaknya akan terus merobohkan bangunan tersebut.
Diketahui, dalam bulan ini polisi sudah 3 kali mendatangi Kampung Madani. Total ada belasan rumah yang sudah dirobohkan, termasuk milik bandarnya berinisial LN. Wanita ini menjadi bandar di kawasan tersebut selama 5 tahun. (*)
batampos– Seorang pelajar di satu diantara Sekolah Dasar (SD) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dikeluarin dari sekolah, karena orang tua melakukan protes terkait dugaan pemotongan hadiah lomba.
