Mahasiwa Polibatam mengkuti program Mentoring Wirausaha Merdeka Polibatam Angkatan III Tahun 2024. F. Polibatam
POLITEKNIK Negeri Batam (Polibatam) menjalankan Mentoring Wirausaha Merdeka (WMK) Polibatam Angkatan III Tahun 2024, mulai 11 sampai 27 Oktober 2024 secara daring dan luring.
Ini merupakan program kewirausahaan untuk mencetak pengusaha muda kreatif dan inovatif. Ada beberapa persiapan dan tahapan selama berjalannya program ini berlangsung. Salah satu harus disiapkan adalah penyusunan proposal bisnis. Ini harus dimentoring mentor usaha berpengalaman di bidang usahanya masing-masing.
Pelaksanaan mentoring secara daring melalui zoom, sedangkan mentoring secara luring dilaksanakan di kampus Polibatam dan tempat usaha mitra. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung peserta untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih terarah.
Program mentoring menghadirkan sejumlah mentor berpengalaman dari berbagai sektor usaha, mulai dari bisnis kreatif, teknologi, hingga agribisnis. Para peserta diberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan para ahli yang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta strategi praktis dalam menghadapi tantangan dunia usaha.
Selain bimbingan langsung, kegiatan ini juga menjadi ajang networking yang mempertemukan peserta dengan sesama wirausahawan muda, membuka peluang kolaborasi yang dapat mendorong pertumbuhan usaha mereka.
Mentoring ini merupakan bagian dari rangkaian program WMK, bertujuan memberikan pengalaman praktis dan pembekalan kewirausahaan kepada generasi muda. Dengan bimbingan dari mentor-mentor berpengalaman, peserta akan memperoleh wawasan dan keterampilan relevan dalam membangun usaha mandiri. (adv)
Tim Gabungan masih melakukan SAR terhadap 3 orang penumpang speedboat fiber yang masih hilang. f.polsek moro
batampos– Tim gabungan yang berasal dari Tim SAR, Satpolairud, Polsek Moro dan warga serta dari Kecamatan Moro dan Sugie Besar masih melakukan pencarian terhadap 3 orang karyawan perusahaan tambang pasir darat yang tenggelam akibat speeboat fiber yang ditumpangi tenggelam di Perairan Kepala Riau, Kecamatan Moro pada Senin (9/12).
Kapolsek Moro, AKP Wibowo yang dikonfirmasi Batam Pos Selasa (10/12) mengatakan, untuk saat ini proses pencarian masih dilakukan yang melibatkantim gabungan. ”Dari Tim SAR dan Satpolairud masing-masing menggunakan satu kapal. Kemudian, juga dibantu dengan warga dari Kecamatan Moro,” ujarnya.
Menyinggung tentang dua orang yang selamat, yakni Sunardi dan Samsuri, Kapolsek menyebutkan, terhadap dua orang yang selamat pada Senin sore sudah dibawa ke Satpolairud Polres Karimun untuk diminta keterangan lebih lanjut. ”Sudah dibawa an diserahkan ke Satpolairud untuk diminta keterangan,” jelasnya.
Kasat Polairud Polres Karimun, Iptu Sarianto yang dikonfirmasi secara terpisah menyebutkan, memang benar dua orang yang selamat sudah ada di Satpolaqirud untuk diminta keterangan. ”Saya masih di laut ikut mencari 3 orang korban yang masih hilang. Mengenai status dua orang yang selamat masih sebagai saksi. Begitu juga untuk yang lain, kita masih meminta keteragan beberapa orang saksi,” ungkapnya.
Seperti berita di Batam Pos, speedboat fiber yang berangkat dari Pulau Buluh, Kecamatan Sugie Besar yang membawa 6 orang termasuk tekong mengalami kecelakaan di Perairan Kepala Riau, Kecamatan Moro pada Senin (10/12). Speedboat yang menggunakan mesin 40 PK tersbeut tidak mampu menahan ombak yang menghantam.
Akibatnya, speedboat tenggelam menyebabkan tiga orang karyawan perusahaan tambang pasir darat terdiri dari Dan, Yat dan Maikel hilang dan belum ditemukan sampai dengan hari ini. Sedangkan, satu orang karyawan lainnya atas nama Indra ditemukan meninggal dunia dan sudah dikebumikan di Kecamatan Moro. (*)
Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS
batampos – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pertanggungjawaban Pertamina atas kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan. Ia menegaskan, jika Pertamina tidak bisa memberikan kualitas yang baik, pemerintah harus melakukan evaluasi.
“Kalau Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah dan berkualitas, bubarkan saja. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi tapi rakyat dijerat dengan harga BBM mahal dan diberikan BBM yang tidak berkualitas,” kata Mufti kepada wartawan, Selasa (10/12).
Sebab, belakangan ini ramai dibicarakan mesin kendaraan yang rusak setelah menggunakan Pertamax. PT Pertamina (Persero) sendiri telah menguji sampel Pertamax yang dikeluhkan tersebut dan memastikan Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.
Meski begitu, masih banyak masyarakat yang memperta-nyakan kualitas dari Pertamax menyusul penemuan sejumlah mesin kendaraan yang rusak setelah menggunakan Pertamax.
Ia tak memungkiri, sejak 2023 kualitas BBM Pertamina selalu dipertanyakan karena seharusnya memiliki standar sulfur yang tidak membuat polusi. Mufti meminta Perta-mina memberikan jaminan bahwa produk yang mereka gunakan aman dan sesuai standar.
“Pertamina harus membuktikan komitmennya terhadap kualitas dan tanggung jawab sebagai penyedia energi nasional,” tegasnya.
Mufti juga meminta peme-rintah untuk melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait perbaikan kualitas BBM. Ia tidak menginginkan, peme-rintah lengah terhadap kepastian dari kualitas BBM Tanah Air dan merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan dengan benar jika kua-litas BBM sudah baik. Sampaikan hasil investigasi secara transparan, kalau perlu saat melakukan uji coba ada buktinya supaya rakyat tidak merasa ditipu,” ungkap Mufti.
Menurut Mufti, kasus kerusakan mesin kendaraan diduga akibat penggunaan Pertamax juga menimpa warga di Pasuran, Jawa Timur.
“Tidak semua orang bisa mudah beli mobil. Di dapil saya, mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika dia punya mobil mere-ka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya,” papar Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti mengungkap, masyarakat di Jatim harus rela membeli BBM jauh di SPBU BP yang merupakan penjual BBM selain Pertamina. BP merupakan perusahaan migas multinasional asal Inggris, yang menjual bensin dengan harga lebih murah dan kuali-tas lebih baik.
“Mereka jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk bisa beli di BP. Karena ternyata jauh lebih hemat walaupun kadang harganya juga tidak terlalu beda jauh tapi ternyata juga secara kualitas dan performa jauh lebih baik,” jelas Mufti.
Hal ini juga sempat disampaikan langsung Mufti saat Komisi VI rapat bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius sebelum masa reses, pekan lalu. Mufti meminta Pertamina bisa menjawab keluhan masyarakat.
“Kami minta tindak lanjut, jangan didiamkan kegelisahan masyarakat yang ramai juga disampaikan di media sosial itu,” sebutnya.
Selain melakukan investigasi, Pertamina pun dituntut untuk melakukan berbagai perbaikan kualitas produk dan layanan. Apalagi, kata Mufti, ada banyak kasus yang kerap terjadi di sisi distribusi.
“Termasuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan SPBU kepada konsumen, ini kan sudah jadi rahasia umum. Kita menuntut komitmen Pertamina untuk memperbaikinya, bagaimana pengawasan yang efektif dengan mitra-mitra Pertamina yang mengoperasionalkan SPBU,” urai Mufti.
Mufti juga meminta Pertamina untuk memperkerat kontrol kualitas BBM. Selain itu, menjamin kualitas BBM melalui pengawasan ketat pada seluruh rantai distribusi.
“Pastikan setiap stasiun pe-ngisian bahan bakar umum (SPBU) mematuhi standar operasional yang ditetapkan,” pungkasnya. (*)
Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, Msi (F. Putut Ariyo / Batam Pos)
batampos – Kok bisa?! Vasektomi adalah salah satu cara ber-KB yang pas untuk pria dalam hal ini adalah suami. Ada dua metode, KB untuk pria, menggunakan kondom dengan alat kotrasepsi disebut, kondom juga. Satu lagi metote adalah metode operasi pria (MOP), caranya dengan vasektomi.
Vasektomi dianggap paling efektif sebab memang tidak berisiko. Proses vasektomi sangatlah singkat. Tidak perlu dilakukan dengan sebuah operasi. Dokter hanya memutus saluran sperma (Vasdeferen) lalu mengikatnya. Saluran ini kecil, hanya seukuran setengah pipet air mineral gelas. Prosesnya juga singkat, biasanya kurang dari 10 menit bagi dokter yang sudah familiar mengerjakan.
Program ini terus digesa oleh Kantor Perwakilan BKKBN Kepri. BKKBN Kepri senantiasa memromosikan program ini kepada masyarakat. Tahun ini, 2024, mereka mencai target, yakni 12 peserta vasektomi di Batam. Di Karimun ada 5 peserta. 1 peserta di Tanjungpinang dan 1 peserta juga di Bintan. Adapun di Natuna ada 1 pserta. Ada pun di Lingga dan Anambas belum ada.
Kami berbincang dengan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina Msi. Sini, kami bocorin isi pembicaraan kami.
Rohina bersemangat menceritakan KB pria satu ini. Ia menggunakan frasa, “sayang istri” untuk mempersuasi Anda, para suami, untuk ikut program vasektomi.
“KB pria adalah pilihan tepat,” ucapnya bersemangat. Maksudnya adalah metode MOP atau Vasektomi. “Proses Vasektomi gampang dan cepat.”
Lalu ia membandingkan dengan MOW, metode operasi wanita, atau tubektomi. Proses MOW lebih lama yakni sekira 30 menit.
Faktanya, jumlah MOP dan MOW di Batam bagai langit dan bumi. Diatas sempat disinggung tahun ini ada 12 peserta MOP melalui BKKBN Kepri. Adapun untuk MOW, BKKBN mencatat ada 150 peserta untuk tahun 2024.
Kok bisa?!
Salah satu alasan sebab peran serta suami / pria belum banyak. “Seolah KB adalah urrusan wanita atau istri,” terang Rohina.
Sebab lain, adalah peran dokter kandungan. Dokter segera memberi tahu pasien / ibu melahirkan tentang kondisi kesehatan apabila mereka hamil lagi. Sehingga begitu mengetahu kondisi tersebut, pasien akan meminta untuk KB MOP, atau dalam bahasa sederhana steril atau tubektomi.
Alasan lain mengapa MOP rendah adalah masyarakat masih tabu membicarakan hal ini.
“Kalau kami, tidak boleh tabu membicarakan hal ini,” ingat Rohina.
BKKBN senantiasa melatih petugas lapangan untuk memromosikan program MOP. Mereka dengan lugas dan sopan menyampaikan kebaikan seorang suami melakukan MOP.
Rohina menambahkan, ”adalah tugas orangtua untuk menyiapkan anak menjadi anak-anak tangguh untuk meraih masa depan yang lebih baik.”
“Bila sayang istri, ber-KB,” kembali Rohina mengulangi pesannya. Yang ia maksud adalah jangan KB hanya jadi urursan istri.
Rohina mengingatkan pada satu titik bisa saja istri mengalami kendala untuk ber-KB. Misal, tekanan darah tinggi, diabet dan alasan medis lainnya. Lagi pula KB hormonal bisa mempengaruhi tubuh istri. Setidaknya mudah menjadi gemuk atau haid tidak lancar.
Angka 12 peserta MOP di Batam diatas adalah angka yang tercatat oleh BKKBN, bisa saja ada suami yang secara mandiri melakukan MOP. Suami bisa melaukan MOP secara mandiri di dokter spesialis urologi. Biayanya tidak kurang dari Rp 5 Juta. Bila ikut MOP melalui BKKBN semua biaya ditanggung, bahkan ada uang saku selama cuti kerja selama masa penyembuhan, 3 hari.
Lalu siapa saja suami yang melakukan MOP? Mereka adalah yang memiliki pikiran terbuka.
“Faktor pendidikan menjadi salah satu pendorong suami ikut MOP,” aku Rohina.
Faktor lain adalah ekonomi. Perpaduan dua hal ini membuat pasangan suami istri sadar dah mau ikut program MOP.
Program MOP memang perlu komitmen dari suami dan istri. BKKBN tidak akan melayani seorang suami untuk MOP tanpa izin dari istri. Sebelum melakukan MOP, keduanya harus menjalani konseliing. Setelah mantap barulah dilakukan MOP.
“Harus yakin dan percaya bahwa suami yang ikut MOP karena kesadaran dan sayang kepada keluarga,” tegas Rohina.
Rohina tidak menampik masih ada istri yang ragu ketika suami ikut program ini.
“Yakin dan percaya, ikut MOP,” pungkas Rohina. (*)
batampos – Belakangan, trio Gus, Agus Sedih (Agus Salim), Agus Buntung (I Wayan Agus Suartama) dan Gus Miftah menjadi perbincangan publik akan kasus-kasus yang mereka alami.
Agus sedih ramai diperbincangkan lantaran penggunaan uang donasi yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian, Agus disabilitas tanpa kedua tangan yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pelecehan seksual dengan korban mencapai belasan.
Dan yang terakhir Gus Miftah yang ramai dihujat usai video viralnya yang mengolok-olok pedagang es teh bernama Sunhaji tersebar di media sosial.
Kali ini, ada Agus baru lagi yang menjadi sorotan masyarakat. Yakni, Agus Rahmat, 38, atau yang dijuluki Agus Pajak. Nama itu disematkan lantaran Agus nekat membakar kantor pajak di Lampung Utara tempatnya bekerja.
Agus merupakan mantan satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi, Lampung Utara. Ia nekat membakar bekas kantornya pada Sabtu (7/12) akibat sakit hati setelah dipecat pada Agustus 2024.
Pemecatan Agus terjadi setelah ia terbukti mencuri barang-barang kantor berupa tablet dan barang-barang dinas milik kantor lainnya. Ia berdalih, hasil pencuriannya itu untuk biaya pengobatan orang tuanya.
Tak mampu menahan emosi, Agus memasuki kantor melalui pintu belakang, memutar arah CCTV menggunakan pipa, lalu membakar gedung dengan memanfaatkan kertas dan tisu yang diambil dari toilet. Aksi pembakaran itu mengakibatkan kerugian hingga Rp 500 juta.
“Pelaku ini melakukan pembakaran pada gedung Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dengan kerugian senilai Rp 500 juta,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Stefanus Reinaldo Nuswantoro Boyoh, Minggu (8/12).
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian dan langsung menahan Agus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, Agus dijerat dengan pasal 187 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman yang dihadapi Agus maksimal 12 tahun penjara. (*)
Para pekerja melakukan perbaikan jalan rusak di Jalan Raja Isa Batamcenter, Senin (9/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam terus berupaya menjaga kualitas infrastruktur jalan di kota ini meski dengan keterbatasan anggaran. Dengan panjang jalan lebih dari 1.200 kilometer, sebanyak 82 persen jalan di Batam dinyatakan dalam kondisi baik, sedangkan 18 persen sisanya memerlukan perbaikan dari pemeliharaan rutin hingga menyeluruh.
Kepala DBMSDA Kota Batam, Suhar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini fokus pada perbaikan jalan yang rusak dan pembenahan drainase untuk mengurangi genangan air. Menurutnya, genangan air adalah penyebab utama kerusakan aspal jalan di Batam.
“Musuh utama jalan adalah air. Oleh karena itu, kami tidak hanya melakukan pemeliharaan jalan, tetapi juga membenahi saluran air dan drainase di sejumlah wilayah. Dengan langkah ini, ketahanan aspal dapat lebih lama,” ujar Suhar.
Meski memiliki tanggung jawab besar, DBMSDA Batam menghadapi kendala anggaran yang terus menurun. Pada 2024, dinas ini hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Rp190 miliar pada 2023 dan sekitar Rp300 miliar per tahun di masa sebelumnya.
“Dengan panjang jalan yang setara dengan rute Jakarta ke Surabaya, anggaran yang kami dapat sangat terbatas. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk memprioritaskan mana saja yang paling mendesak,” kata Suhar.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pegawai, operasional kantor, hingga proyek fisik seperti pemeliharaan dan pembangunan jalan.
Salah satu program yang diupayakan oleh DBMSDA adalah overlay, yakni penambahan lapisan aspal untuk memperbaiki kondisi fungsional dan struktural jalan. Namun, proses ini membutuhkan biaya besar sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
“Melihat usia jalan, banyak yang sudah membutuhkan overlay. Kami usulkan anggarannya karena pekerjaan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pengaspalan ulang pada ruas-ruas jalan yang kritis,” ungkap Suhar.
Suhar menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan lama. Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh ruas jalan di Batam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jalan baru terus kami tambah, tetapi kualitas jalan lama juga harus ditingkatkan. Dengan langkah ini, kami berharap kemantapan jalan bisa meningkat dari 82 persen menjadi 83 persen, atau bahkan mencapai 100 persen secara bertahap,” jelasnya.
Untuk mendukung program pemeliharaan jalan, DBMSDA membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan rusak di lingkungan mereka. Laporan tersebut dapat disampaikan langsung ke dinas atau melalui media seperti WhatsApp.
“Setiap hari kami memantau dan melakukan pemeliharaan sesuai prioritas. Jika ada laporan dari masyarakat, kami upayakan segera ditindaklanjuti,” ujar Kepala Bidang Bina Marga, Dohar Hasibuan.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, DBMSDA Batam berharap kualitas jalan di kota ini dapat terus meningkat, mendukung aktivitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Meski tantangan anggaran menjadi kendala, komitmen untuk menjaga infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama.
“Pembangunan jalan adalah investasi jangka panjang. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan jalan di Batam lebih baik dan tahan lama,” tutup Suhar. (*)
Penyidik KPK menggeledah Kantor Dishub Pekanbaru sekaligus membawa kepala dinas perhubungan. (Annisa Firdausi/Antara)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Selasa (10/12).
Penggeledahan di kantor Dishub Pekanbaru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Tim KPK terlihat membawa sejumlah koper, tas ransel, dan kardus, dari dalam gedung setelah memeriksa ruangan di lantai 1 dan 5 Gedung Belah Bubung tersebut.
Selain itu, Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso diketahui turut dibawa keluar gedung oleh KPK dan masuk ke mobil. Meski demikian, ruangan kantor Dishub Pekanbaru tidak disegel dan aktivitas pegawai tampak berjalan seperti biasa usai penggeledahan.
Selanjutnya, KPK lakukan penggeledahan di kantor Badan Kesbangpol Pekanbaru. Kuat dugaan penggeledahan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu yang menyeret nama Penjabat Wali Kota Pekanbaru saat itu Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
Penyidik KPK menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal itu setelah melakukan OTT pada Senin (2/12).
”KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12).
Tersangka lainnya yakni Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK). Dalam operasi senyap tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai Rp 6,8 miliar yang diamankan dari beberapa tempat.
”KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp 6.820.000.000,” sebut Nurul Ghufron. (*)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan penerimaan PPPK Guru tahun ini. F.Rengga Yuliandra
batampos – Kota Batam masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Batam, rata-rata satu sekolah negeri di Batam memiliki jumlah siswa antara 800 hingga 1.500 orang, namun jumlah guru yang tersedia hanya sekitar 30 hingga 40 orang per sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa rasio tersebut jauh dari angka ideal. “Idealnya, dengan jumlah siswa seperti itu, dibutuhkan 10 persen dari jumlah siswa sebagai tenaga pengajar. Artinya, satu sekolah dengan 1.000 siswa, seharusnya memiliki minimal 100 guru,” ujar Tri Wahyu, Selasa (10/12).
Kekurangan tenaga pengajar ini menjadi tantangan besar bagi mutu pendidikan di Batam. Dengan jumlah guru yang terbatas, beban kerja semakin berat, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang tinggi.
“Ini juga berpengaruh pada efektivitas proses belajar-mengajar. Guru harus menangani lebih banyak siswa, sehingga perhatian terhadap masing-masing siswa menjadi kurang optimal,” tambahnya.
Tri Wahyu menyebutkan, salah satu penyebab kekurangan guru adalah kebijakan penghapusan rekrutmen tenaga honorer. Saat ini, penambahan guru hanya bisa dilakukan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang jumlah formasinya sangat terbatas.
“Kami terus mengupayakan agar formasi guru dalam seleksi PPPK dapat ditambah. Namun, tentu saja itu membutuhkan waktu. Di sisi lain, kami mendorong optimalisasi tenaga pendidikan yang ada saat ini,” katanya.
Dengan situasi tersebut, pemerintah daerah berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah pusat untuk menambah alokasi formasi guru di Batam. Selain itu, solusi jangka panjang seperti pembangunan sekolah baru juga diperlukan untuk mengurangi beban sekolah yang kelebihan kapasitas siswa.
Disinggung mengenai jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidik (serdik), Tri Wahyu menyebutkan angkanya cukup besar, namun ia belum bisa memastikan jumlah pastinya.
“Saya tidak hafal datanya. Namun terakhir, kami menghasilkan 150 guru agama Islam yang mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan dinyatakan lulus semuanya,” ucap Tri Wahyu.
Menurutnya, sertifikasi pendidik penting untuk memastikan mutu pendidikan di Batam. Selain itu, sertifikasi juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru.
“Bagi guru yang sudah bersertifikasi, baik ASN maupun non-ASN, mereka berhak mendapatkan tunjangan tambahan. ASN menerima tunjangan setara satu bulan gaji pokok, sedangkan guru non-ASN mendapatkan sekitar Rp2 juta. Namun, bagi yang belum bersertifikasi, tunjangan yang diterima hanya setengahnya,” jelasnya. (*)
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (Nurul F/JawaPos.com)
batampos – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini nantinya akan menambah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN yang ditetapkan sebesar Rp 6,3 triliun.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan usulan penambahan anggaran ini salah satunya akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif di IKN beserta huniannya, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.
Basuki pun memastikan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“DIPA kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki kepada wartawan, belum lama ini.
Tak hanya untuk digunakan pembangunan beserta kelengkapan sarana dan prasarana gedung legislatif dan yudikatif. Namun anggaran itu juga akan digunakan untuk membangun jalan sebagai konetivitas di IKN.
Adapun rencananya pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif baru akan dimulai pada awal Januari 2025. Ia menargetkan gedung tersebut akan selesai pada tahun 2027.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 11,2 triliun per Juli 2024. Angka ini merupakan 26,4 persen dari pagu anggaran yang disiapkan pada tahun ini sebesar Rp 42,5 triliun.
Anggaran tersebut telah direalisasikan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp 9 triliun dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 39,3 triliun. Diantaranya untuk pembangunan Gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian Lain serta Gedung OlKN; Pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, Rumah tapak Menteri, dan Rumah Sakit IKN.
Pemerintah juga memberikan tambahan anggaran untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP, Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Pengendalian Banjir IKN. (*)
batampos – Erinda Sri Wahyuni, wanita asal Medan dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Batam. Wanita berkulit kuning langsat ini dinilai jaksa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Erinda merekrut perempuan untuk dipekerjakan sebagai wanita malam di luar negeri. Atas perekrutan itu, Erinda pun mendapat sejumlah keuntungan.
Dalam amar tuntutan jaksa, menilai perbuatan terdakwa Erinda telah sah dan menyakinkan bersalah. Sebagaimana dakwaan jaksa atas pasal 4 Juncto Pasal 10 Juncto Pasal 48 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Perbuataan terdakwa tak ada alasaan pemaaf dan pembenar,” tegas jaksa Arfian, Selasa (10/12).
Menurut Arfian, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena tidak mengikuti program pemerintah dalam hal tindak pidana perdagangan orang. Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal.
“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, maka menuntut terdakwa Erinda dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” imbuh jaksa.
Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukum dari LBH Suara Keadilan Vierki Siahaan meminta waktu satu pekan untuk pembelaan. Sidang pun ditunda hingga minggu depan dengan agenda pembelaan.
Diketahui, kasus tindak pidana orang (TPPO) yang menyeret terdakwa Erinda Sri Wahyuni terungkap sekira bulan Juni 2024 lalu. Terdakwa ditangkap aparat kepolisian di Hotel Nagoya Inn yang beralamat Komplek Bumi Indah, Blok III Nomor 20-21 Nagoya, Kota Batam.
Pada saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan terdakwa dan para korban, yakni saksi Friska Abdilah, saksi Beby Rahayu Pricillya, saksi Fara Aulia dan saksi Syahputri. Setelah penangkapan dan diinterogasi, terungkap bahwa para CPMI ini di rekrut oleh terdakwa dari Patumba Medan. Rencananya, para korban akan di pekerjakan disalah satu klub malam di Malaysia.
Menurut terdakwa Erinda Sri Wahyuni, dirinya nekad merekrut para CPMI ini atas perintah seseorang bernama Koko Chayang (DPO) selaku pemilik klub malam di Negara Malaysia.
Atas perbuatannya, terdakwa Erinda Sri Wahyuni pun didakwa melanggar pasal 4 Juncto Pasal 10 Juncto Pasal 48 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).(*)
