batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025 karena dinilai dapat membebani biaya produksi.

”Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto di Cikarang, Sabtu (28/12).

Ia menjelaskan, meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pe-ngenaan pajak dimaksud.

Dia mengingatkan, kebijakan PPN 12 persen juga akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seper-ti beras, buah-buahan, ikan, udang serta daging. Begitu pula dengan layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan standar internasional, serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 VA.

Menurut dia, kebijakan PPN 12 persen sangat berbeda dari kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lain. Se-perti Vietnam yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi delapan persen.

”Kita berharap pemerintah lebih bijaksana melihat kondisi ke depan. Kalau kita lihat Vietnam malah jadi delapan persen, ini di kita kok malah naik,” katanya.

Ia juga menyoroti rencana kebijakan menaikkan PPN menjadi 12 persen di tengah keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen bertepatan pula de-ngan kondisi lesu sektor industri.

”Industri otomotif sekarang juga lagi turun 30 persen. Berarti turunannya kan turun juga. Artinya ada biaya yang ditambahkan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau bisa menolak ya kita menolak, tapi bagaimana kita menolak karena itu keputusan pemerintah,” ucapnya.

Darwoto berharap peme-rintah dapat menunda penerapan PPN 12 persen. Namun, jika kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah harus melahirkan kebijakan ekonomi lain yang dapat mening-katkan gairah pengusaha dan pelaku industri.

”Memang kita lagi menunggu stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tadi,” kata dia. (*)

Artikel Apindo Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Kerek Biaya Produksi pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemprov Jakarta buka suara terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Keduanya diketahui telah didaftarkan Pemprov Jakarta sejak 1 Maret 2018 atau era Gubernur DKI Anies Baswedan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Percepatan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Pada masa itu, kata Ani, Pemprov Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95 persen penduduk sebagai peserta JKN. Kebijakan itu untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta.

Baca Juga: Sandra Dewi dan Harvey Moeis Masuk Kategori Fakir Miskin, Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS

Kemudian, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3, pada saat itu dapat didaftarkan perangkat daerah setempat (lurah/camat) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta. Tak terkecuali Harvey Moeis dan Sandra Dewi.

”Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” ujar Ani, Minggu (29/12).

Ani melanjutkan, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibiayai pemerintah pusat.

Kemudian, penekanan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah). Serta kampanye Mandiri itu Keren untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.

”Saat ini, Pemprov Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” terang Ani Ruspitawati.

Baca Juga: Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR

Adapun peserta JKN terdiri dari beberapa segmen, yaitu PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

Selain itu, PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

”Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” ucap Ani Ruspitawati. (*)

Artikel Harvey Moeis dan Sandra Dewi Didaftarkan BPJS di Era Gubernur Anies Baswedan pertama kali tampil pada News.

batampos – Terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Harvey Moeis dan sang istri Sandra Dewi tidak diwajibkan membayar kepesertaan BPJS PBI. Sebab, pasangan selebriti itu masuk kategori fakir miskin atau segmen pekerja bukan penerima upah dengan hak kelas 3, yang dibayarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun, kepesertaan BPJS PBI diperuntukan bagi warga fakir miskin dan orang tak mampu berdasarkan kategori Dinas Sosial. Kelas ini juga tidak diwajibkan membayar iuran, namun ditanggung negara.

“Ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan Pemda/PBPU Pemda,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah kepada JawaPos.com, Minggu (29/12).

Rizky mengungkapkan, kepesertaan BPJS PBI tidak harus kategori fakir miskin, melainkan seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Namun, peserta BPJS PBI ini harus bersedia diberikan hak kelas 3.

Ia memastikan, kepesertaan BPJS PBI ini sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kepesertaan BPJS terhadap Harvey Moeis dan Sandra Dewi ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” tegas Rizky.

Harvey Moeis dan Sandra Dewi terungkap menjadi penerima BPJS PBI setelah publik menyesalkan vonis yang dinilai rendah terhadap terdakwa kasua korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun.

Harvey Moeis divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12). Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Artikel Sandra Dewi dan Harvey Moeis Masuk Kategori Fakir Miskin, Tak Wajib Bayar Kepesertaan BPJS pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan terhadap Rieke itu buntut kritik yang dilontarkan Rieke yang menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam membenarkan adanya pelaporan terhadap Rieke. Aduan itu diterima MKD pada 20 Desember 2024.

”Laporan ada, laporan ada, ini bener surat saya TTD kok. Nggak mungkin ada surat kalau nggak ada laporan, benar ada laporan,” kata Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Minggu (29/12).

Rieke Diah Pitaloka seharusnya diperiksa MKD DPR, pada Senin (30/12). Namun, karena masih dalam masa reses, DPR akan lakukan panggilan klarifikasi ulang.

”Masih reses, jadi anggota-anggota masih di Dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” ucap Nazaruddin Dek Gam.

Meski demikian, Nazaruddin Dek Gam belum menjelaskan secara rinci ihwal pelaporan terhadap Rieke. Namun, diduga aduan itu terkait kritik yang disampaikan Rieke terkait penolakan PPN 12 persen.

”Saya belum lihat lagi laporannya kemarin itu apa,” urai Nazaruddin Dek Gam.

Adapun, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka melontarkan kritik terkait rencana kenaikan PPN 12 persen, yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Rieke meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

”Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” tegas Rieke saat rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/12).

Rieke mendorong Presiden Prabowo menerapkan monitoring self-assessment dalam tata kelola perpajakan. Pajak juga dapat dijadikan instrumen pemberantasan korupsi.

”Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak, selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara,” tandas Rieke. (*)

Artikel Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR pertama kali tampil pada News.

batampos – Masalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia relatif masih tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang ada masih rendah.

Pada periode Januari hingga 17 Desember 2024 angka pelanggaran lalu lintas alami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) dilansir pada laman resmi Korps Lalu-lintas (Korlantas) Polri menunjukkan, sepanjang periode tersebut kasus pelanggaran terhadap peraturan berlalu-lintas mencapai 2.146.128 kejadian.

Angka tersebut meningkat 19,72 persen dibanding kasus pelanggaran selama periode sama di tahun 2023. Perilaku pengguna kendaraan yang menyimpang, melanggar 34.320.451 pasal di Undang-undng Lalu – lintas Angkutan Jalan.

Disebutkan dalam laman Korlantas bahwa jumlah pasal yang dilanggar jauh lebih banyak karena dalam satu kasus pengguna kendaraan melanggar beberapa pasal.

Jumlah pasal yang dilanggar ini mencapai 411,17 persen dari jumlah pasal yang dilanggar pada periode sama di tahun 2023.

Maka pelanggaran tersebut mengakibatkan angka kasus kecelakaan yang terjadi jumlah meningkat.

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Inspektur Jenderal Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024. Menurut data tersebut, setidaknya 3 hingga 4 orang tewas karena kecelakaan setiap jamnya sepanjang tahun ini.

Sebanyak 1.150.000 kecelakan terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2024. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 27.000 jiwa.

“Itu artinya dalam satu jam, sudah ada 3-4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” ucap Aan dalam keterangan resminya.

Angka tersebut meningkat hampir 8 kali lipat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 152 ribu kecelakaan dengan jumlah korban serupa. Mirisnya 3000 lebih korban jiwa masih berusia produktif dengan gender laki-laki.

“Hal tersebut sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, apalagi korban sebagai tulang punggung keluarga,” tambah Aan.

Faktor perilaku masyarakat yang tidak disiplin, rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan orang lain menjadi penyebab pelanggaran. (*)

Artikel Kesadaran Berlalulintas Minim, 4 Orang Meninggal Setiap Hari pertama kali tampil pada News.