Minggu, 19 April 2026
Beranda blog Halaman 2323

Buralimar: Pembangunan Ruko Tutup WTB dapat Merusak Citra Batam Sebagai Kota Pariwisata

0
Ikon Welcome to Batam yang mulai terhalang dengan bangunan ruko. F.Cecep Mulyana

batampos– Keberadaan ikon “Welcome to Batam” (WTB) di Bukit Clara yang telah menjadi simbol Kota Batam selama bertahun-tahun kini terancam oleh pembangunan gedung di sekitarnya.

Hal ini memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk praktisi pariwisata Kepri, Buralimar. Dia menilai, ancaman tersebut dapat merusak citra Batam sebagai kota pariwisata.

Buralimar menyayangkan kondisi ini, yang tidak hanya menuai kekecewaan dari warga Batam tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman).

“Bukit Clara dengan tulisan Welcome to Batam sudah menjadi ikon Batam selama bertahun-tahun. Sangat disayangkan jika tertutup oleh pembangunan. Seharusnya pemerintah daerah menjaga ikon yang sudah menjadi daya tarik wisata ini,” ujarnya.

Landmark WTB selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfoto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika ikon ini tertutup sepenuhnya tanpa ada solusi, Batam akan kehilangan salah satu daya tarik utamanya.

“Kalau wisman kecewa, itu wajar. Kita, sebagai warga Batam saja, ikut kecewa,” katanya.

BACA JUGA: Pembangunan Ruko di Depan Ikon Welcome To Batam Picu Disorot DPRD dan Dinas Pariwisata

Aspek Sejarah dan Budaya Harus Diperhatikan
Buralimar juga menyoroti pentingnya mempertahankan Bukit Clara sebagai bagian dari sejarah dan budaya kota. Ia menyebut, adanya patok peninggalan zaman Belanda di lokasi tersebut yang seharusnya mendapat perhatian lebih.

“Bukit ini sebaiknya dijadikan cagar budaya dan dijaga kelestariannya,” katanya.

Ia mendorong pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, termasuk BP Batam, untuk segera mencari solusi bersama. “Stakeholder terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar tulisan Welcome to Batam dan Bukit Clara tetap bisa dipertahankan,” tambahnya.

Sebagai kota perdagangan, industri, dan pariwisata, ia menilai Batam harus lebih berpihak kepada sektor pariwisata.

“Pariwisata adalah salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi di Batam. Pemko Batam, Disbudpar Batam, dan BP Batam perlu lebih peduli dan proaktif mempertahankan ikon-ikon wisata, termasuk Welcome to Batam,” kata Buralimar.

Ia juga menyoroti perlunya pengembangan destinasi baru di Batam untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pertumbuhan destinasi Batam menurutnya melambat. Sangat sedikit destinasi baru yang dikembangkan. Semua pihak perlu lebih peduli pada sektor ini, karena di dalamnya juga ada peran UMKM.

Buralimar berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai situasi ini sekaligus menawarkan solusi terbaik agar ikon WTB tetap dapat dinikmati. Ia mengusulkan pembenahan area di sekitar ikon tersebut, termasuk lahan kuliner di samping Masjid Agung, untuk mendukung pariwisata Batam secara keseluruhan.

“Dengan adanya solusi yang menguntungkan semua pihak, kita bisa memastikan keberlanjutan ikon Welcome to Batam sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata di Batam,” ujarnya.

Berbeda dengan Buralimar, Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie, menilai kawasan WTB sudah tak begitu layak jadi ikon pariwisata di Batam. Bukan tanpa alasan, ia berpendapat bahwa di lokasi tersebut tak lagi tertata.

“Di sana itu sudah tak tertata. Kawasan sudah kotor dan berserakan. Kiranya perlu kita membangun destinasi wisata atau ikon wisata yang baru untuk Batam,” ujar Andi.

Meski demikian, dia tetap tak setuju dengan pembangunan yang sedang tergarap di Bukit Clara itu. Terlepas apapun dan bagaimana pun, monumen WTB harus steril dari segala bentuk bangunan gedung.

“Ya, pastinya saya sepakat bahwa itu mengganggu (pembangunan gedung di WTB). Walaupun kawasan itu saya nilai sudah tak begitu layak untuk wisatawan, tapi apapun yang dibuat, seperti membangun gedung di sana adalah sebuah kesalahan. Bukit di WTB itu harus bersih dan steril. Pemerintah harus turun tangan mengatasi ini,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Buralimar: Pembangunan Ruko Tutup WTB dapat Merusak Citra Batam Sebagai Kota Pariwisata pertama kali tampil pada Metropolis.

Pembangunan Ruko di Depan Ikon Welcome To Batam Picu Disorot DPRD dan Dinas Pariwisata

0
Ikon Welcome to Batam yang mulai terhalang dengan bangunan ruko. F.Cecep Mulyana

batampos – Pembangunan ruko di sekitar ikon wisata Welcome To Batam (WTB) menuai perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Ikon yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata di Batam terancam kehilangan daya tarik visual akibat bangunan tersebut.

Anggota DPRD Batam dari Fraksi PKS, Suryanto menegaskan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral masih kurang dalam menyikapi persoalan ini dan pengalokasian lahan dari Badan Pengusaha (BP) Batam.

“WTB itu ikon wisata yang tanggung jawabnya ada di Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya. Pembangunan ruko ini jelas berdampak, tetapi apakah sudah ada komunikasi terhadap dampak yang ditimbulkan? Karena pembangunan ini butuh proses panjang,” ujar Suryanto, Selasa (17/12).

Baca Juga: Monumen WTB Terancam Tertutup Bangunan, Praktisi Pariwisata Kepri Soroti Dampaknya

Ia menyayangkan kurangnya koordinasi yang jelas antarinstansi terkait, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Wali Kota Batam.

“Jadi peran Dinas Pariwisata dalam menjaga ikon wisata serta Dinas Cipta Karya yang berwenang dalam perizinan pembangunan harus berjalan beriringan,” kata dia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardiwinata, menyampaikan bahwa ikon Welcome To Batam telah lama menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Ia mengakui bahwa kehadiran ruko yang tengah dibangun di dekat ikon tersebut menimbulkan gangguan bagi pengunjung yang ingin berfoto atau membuat konten.

“WTB adalah spot ikonik bagi wisatawan yang datang ke Batam. Mereka datang untuk melihat, berfoto, bahkan membuat konten di sana. Dengan adanya bangunan ruko ini, tentu keindahan dan daya tarik ikon tersebut terganggu,” kata Ardi.

Baca Juga: Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam

Ardi menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan travel agent agar persoalan ini menjadi perhatian, terutama bagi wisatawan yang datang secara personal maupun melalui agen perjalanan.

Namun, ia juga menyadari bahwa kewenangan Dinas Pariwisata dalam persoalan ini sangat terbatas.

“Kami berharap para pemilik lahan dan stakeholder terkait bisa memahami pentingnya menjaga ikon wisata Batam ini. Banyak pihak yang menanyakan hal ini, dan saya sudah menjelaskan secara personal bahwa WTB adalah destinasi yang harus dipertahankan karena Batam membutuhkan daya tarik seperti ini,” ujarnya.

Masalah ini dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang lebih baik antara Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Suryanto pun berharap persoalan ini segera diselesaikan melalui komunikasi dan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan pariwisata.

“DPRD Batam bersama dinas terkait akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa ikon Welcome To Batam tetap terjaga sebagai wajah pariwisata Kota Batam,” ujarnya. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Pembangunan Ruko di Depan Ikon Welcome To Batam Picu Disorot DPRD dan Dinas Pariwisata pertama kali tampil pada Metropolis.

Polda Kepri Turunkan Kekuatan Maksimal untuk Pengamanan Nataru

0
Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah.

batampos – Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan maksimal selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini sesuai intruksi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kami telah memetakan berbagai titik krusial, termasuk gereja, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama. Sinergi antara TNI-Polri dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah Kepri,” ujar Yan.

Yan menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni kelancaran arus mudik dan balik. Kemudian pengamanan perayaan Natal di tempat-tempat ibadah.

“Kami memastikan kesiapan personel, termasuk menurunkan kekuatan maksimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama libur panjang ini,” katanya.

Baca Juga: BP Batam Siapkan Posko dan Koordinasi Lintas Instansi untuk Kelancaran Nataru

Yan juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar berhati-hati dalam membawa barang berharga atau uang dalam jumlah banyak.

“Mintalah bantuan pengawalan dari pihak kepolisian bila diperlukan. Pastikan juga rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan, seperti mematikan aliran listrik, mengunci rumah, dan melapor kepada RT/RW serta Bhabinkamtibmas setempat,” ungkapnya.

Selain itu, Polri juga mengingatkan masyarakat yang hendak mudik terkait layanan penitipan kendaraan yang tersedia di kantor-kantor polisi, mulai dari tingkat polsek.

“Bagi masyarakat yang tidak ingin meninggalkan kendaraan pribadi di rumah, kami menyediakan layanan penitipan kendaraan di kantor polisi terdekat. Silakan datang ke polsek di wilayah masing-masing untuk mendapatkan informasi dan menggunakan layanan ini,” tutupnya.

Baca Juga: Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam

Diketahui, dalam pengamanan Nataru tahun ini, Polri mendirikan 2.794 posko di berbagai titik strategis. Rinciannya meliputi 1.852 Pos Pengamanan (Pospam), 735 Pos Pelayanan, dan 207 Pos Terpadu.

Posko-posko ini akan mengamankan lebih dari 61 ribu objek, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga tempat wisata. (*)

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Polda Kepri Turunkan Kekuatan Maksimal untuk Pengamanan Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

BP Batam Siapkan Posko dan Koordinasi Lintas Instansi untuk Kelancaran Nataru

0
Kapal Pelni saat bersandar di Pelabuhan Bintang 99 Batuampar, Minggu (8/12). Menjelang Natal dan Tahun Baru penumpang kapal mengalami peningkatan. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), BP Batam mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para pengguna jasa pelabuhan di wilayah kerjanya.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana guna menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami telah mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana di pelabuhan, termasuk koordinasi intens dengan stakeholder, pengerahan personel tambahan, serta pendirian posko angkutan laut terpadu untuk mendukung kelancaran arus penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru,” katanya, Selasa (17/16).

BP Batam akan mendirikan Posko Angkutan Laut Nataru di dua pelabuhan utama, yaitu Terminal Ferry Domestik Punggur dan Terminal Ferry Domestik Sekupang, yang dikelola langsung oleh BUP BP Batam. Selain itu, posko tambahan akan disediakan di Terminal Bintang 99 Persada di Batuampar, untuk melayani Kapal Pelni, bekerja sama dengan pengelola pelabuhan tersebut.

Baca Juga: SIMBG Jadi Kunci Percepatan Perizinan Bangunan di Kota Batam

Dendi menyebut, penumpukan penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada H-1 Natal di pelabuhan domestik. Sementara lonjakan di pelabuhan internasional terjadi pada H-2 Natal.

“Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan selama masa angkutan Nataru,” kata dia.

BUP BP Batam mencatat, selama Nataru 2023, sebanyak 44.027 penumpang Kapal Pelni tercatat naik dan turun, meningkat 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Terminal Ferry Domestik Telagapunggur, jumlah penumpang mencapai 144 ribu orang, sedangkan di Terminal Ferry Domestik Sekupang mencapai 106 ribu orang.

Arus penumpang di Terminal Ferry Internasional bahkan lebih tinggi, dengan 341 ribu penumpang tercatat selama periode Nataru 2023. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat pada libur Nataru 2024/2025.

Baca Juga: Cegah Kriminalitas dan Perjudian, Polresta Barelang Gencarkan Pembangunan Pos Siskamling

Untuk memastikan kelancaran perjalanan, BP Batam juga menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Instansi yang terlibat meliputi KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Balai Besar Karantina Kesehatan, serta otoritas TNI/Polri.

“Sinergi ini menjadi kunci utama dalam menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Kami mengapresiasi dukungan semua pihak yang terlibat,” kata dia.

Langkah antisipatif ini dia harapkan mampu memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat Batam dan sekitarnya selama musim liburan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BP Batam Siapkan Posko dan Koordinasi Lintas Instansi untuk Kelancaran Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

Keluarga Miskin di Anambas Capai 6.098 KK, Masih Ada yang Belum Masuk dalam DTKS

0
Kepala Dinsos Anambas, Usman. f.ihsan

batampos – Dinas Sosial Kabupaten Anambas mencatat ada 6.098 Kartu Keluarga (KK) yang dikategorikan miskin masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8.062 KK.

DTKS merupakan perkumpulan nama warga yang berstatus miskin untuk diberikan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta.

“Mudah-mudahan sampai tahun depan angkanya tetap segitu, tidak bertambah. Kalau berkurang, alhamdulillah,” ujar Kepala Dinas Sosial Anambas, Usman, Selasa, (17/12).

BACA JUGA: Ratusan Paket Gemarikan Dibagikan ke Keluarga Berisiko Stunting di Bintan

Menurut Usman, salah satu faktor yang membuat angka kemiskinan berkurang dikarenakan adanya peningkatan kualitas kerja.

“Sebelumnya menganggur, kemudian bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tentu kan, data ini harus dikeluarkan dari DTKS,” sebut Usman.

Kemudian, Usman masih menemukan ada sejumlah warga yang tidak masuk ke dalam DTKS disebabkan status pekerjaan di identitas kependudukan (KTP) belum dirubah.

“Banyak kita temui, dia hidup susah. Mau beri bantuan, namanya ga masuk DTKS. Karena itu status kerjanya Wirausaha. Tentu ga bisa dong,” terang Usman.

Usman menyarankan kepada warga yang ingin namanya masuk kedalam DTKS terlebih dahulu merubah status pekerjaan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Segera urus ke Disdukcapil, setelah diubah status pekerjaannya lapor ke kantor desa untuk dimasukkan ke dalam DTKS,” pungkas Usman. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Keluarga Miskin di Anambas Capai 6.098 KK, Masih Ada yang Belum Masuk dalam DTKS pertama kali tampil pada Kepri.

Kunjungan Kerja ke Mesir, Prabowo Tunjuk Gibran jadi Plt Presiden

0
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming. (Biro Pers, Media, dan Informasi Set Wapres)

batampos – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 17-19 Desember. Prabowo menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 16 Desember 2024.

“Maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut,” demikian bunyi Keppres 34/2024, dikutip Selasa (17/12).

Gibran harus berkoordinasi dan meminta persetujuan Prabowo jika ada kebijakan yang perlu ditetapkan segera. Setelah Prabowo pulang ke tanah air, Gibran harus melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya, serta penugasan sementara sebagai presiden dicabut.

“Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden,” bunyi Keppres dimaksud.

“Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden,” imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan petunjuk kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih agar langsung menghubunginya apabila ada hal penting di Tanah Air.

“Persiapan untuk Natal dan tahun baru sudah matang dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik setiap saat saya bisa dihubungi sehingga kalau ada keputusan penting, semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (17/12).

Prabowo bertolak ke Kairo, Mesir untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Ia pergi dengan pesawat PK-GRD dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa siang.

Prabowo menjelaskan akan ada dua agenda di sana, yakni melakukan kunjungan ke Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8 di Kairo.

D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan antara delapan negara berkembang yang didirikan pada 1997. Terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turkiye, dan Pakistan.

Kunjungan ke Mesir ini, kata Prabowo, akan menjadi kunjungan kenegaraan presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013.

“Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia dan negara penting di Timur Tengah,” pungkas Prabowo. (*)

Artikel Kungan Kerja ke Mesir, Prabowo Tunjuk Gibran jadi Plt Presiden pertama kali tampil pada News.

Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam

0
Ketua Apindo Kota Batam Rafky Rasyid (ANTARA/Jessica)

batampos – Mulai pertengahan tahun 2025, Malaysia berencana memperkenalkan sistem pemeriksaan imigrasi menggunakan QR Code di pos pemeriksaan Johor untuk warga Singapura dan pemegang paspor asing lainnya.

Langkah ini bertujuan mempercepat proses di salah satu perlintasan darat tersibuk di dunia, yang menghubungkan Singapura dengan Malaysia.

Pejabat tinggi negara bagian Johor, Lee Ting Han, mengatakan kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura. Beberapa perusahaan asing disebut telah meminta efisiensi yang lebih baik di pintu masuk kedua negara.

Meski demikian, penerapan kebijakan ini masih terbatas pada hubungan bilateral Singapura-Malaysia. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi (Kanim) Batam, Kharisma Rukmana, menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pusat terkait dampak kebijakan tersebut.

Baca Juga: Konflik Lahan Teluk Bakau, DPRD Batam Ingatkan Transparansi Data Warga dan Pengembang

“Kita tunggu info dari pusat,” ujarnya singkat, Selasa (17/12).

Pengusaha travel agent di Batam, Surya Wijaya, menegaskan kebijakan ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia. Meski ada simpang-siur bahwa warga asing bisa memasuki Singapura tanpa paspor, hal tersebut tidak berlaku bagi WNI.

“Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat diperhatikan. Kalau dibebaskan masuk, nanti ramai orang Indonesia bekerja di Singapura,” kata dia.

Ditanya mengenai dampak kunjungan turis, disebutkan Surya bahwa potensi kunjungan wisatawan kini tergantung pada promosi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata serta pemerintah Indonesia.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menilai kebijakan ini tidak akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata maupun investasi di Batam.

“Saya kira tidak akan berdampak signifikan terhadap pariwisata Kepri ataupun Batam. Justru yang terjadi adalah akan makin banyak orang Kepri yang melancong ke Singapura dan Malaysia setelah kebijakan ini,” kata dia.

Baca Juga: Besok, Nasib UMK dan UMSK Kepri Ditentukan Besok

Ia menyebut, bahwa kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi rencana Batam sebagai hub regional atau internasional, mengingat pasar utama Batam berbeda dengan Singapura dan Malaysia.

Meski kebijakan QR Code ini lebih relevan untuk Singapura dan Malaysia, Batam tetap harus menjaga daya saingnya sebagai destinasi wisata dan pusat investasi. Potensi kenaikan kunjungan wisatawan, khususnya dari Singapura, masih dapat dioptimalkan dengan promosi dan pengembangan fasilitas.

Namun, tanpa kebijakan serupa yang mempercepat akses bagi wisatawan asing ke Batam, ada kekhawatiran Batam bisa kehilangan momentum sebagai pintu masuk strategis di kawasan Asia Tenggara. (*)

 

Reporter: Arjuna

Artikel Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

KPK Tetapkan 2 Orang Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI

0
Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

batampos – Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Namun, KPK masih belum mengungkap identitas dua tersangka tersebut.

“Tersangka terkait dari perkara ini kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh dana yang berasal dari CSR Bank Indonesia,” kata Deputi Penindakan KPK, Rudi Setiawan ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12).

Saat disinggung salah satu pihak dari DPR RI terseret dalam kasus ini, Rudi enggan mengungkap secara gamblang. Ia hanya menyebut, tersangka dalam kasus ini berjumlah dua orang.

“Ada beberapa tersangka yang kita tetapkan sementara dua orang ya,” ucap Rudi.

Dalam proses penyidikan ini, kata Rudi, pihaknya juga telah melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor BI, pada Senin (16/12) kemarin. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan berbagai barang bukti dari upaya paksa penggeledahan itu.

“Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh,” ungkap Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memastikan berbagai barang bukti yang diamankan itu akan disita untuk diklarifikasi terhadap sejumlah saksi yang akan dipanggil dalam kasus ini.

“Tentunya, barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait temuan kami, itu akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Rudi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya melakukan penggeledahan di kantor BI, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12) malam. Penggeledahan itu merupakan tindaklanjut dari proses penyidikan KPK, terkait dugaan korupsi dana CSR BI yang tidak sesuai dengan peruntukan.

“Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di kantor BI,” ucap Tessa dikonfirmasi, Selasa (17/12).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyebut, dana CSR itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi,” ucap Asep Guntur, Rabu (18/9) lalu.

Ia menyebut, modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik, tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

“Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan,” ucap Asep.

KPK diduga telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik. (*)

Artikel KPK Tetapkan 2 Orang Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI pertama kali tampil pada News.

SIMBG Jadi Kunci Percepatan Perizinan Bangunan di Kota Batam

0
Warga Batam saat mengurus perizinan di MPP Batam.
F.Aziz Maulana/Batam Pos

batampos – Proses perizinan terkait bangunan gedung di Kota Batam kini berjalan lebih cepat dan efisien. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Reza Khadafy, menyatakan percepatan ini merupakan hasil penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Reza, implementasi sistem digital Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) menjadi kunci utama dalam perubahan ini.

“Dengan SIMBG, proses perizinan kini lebih transparan, akurat, dan hambatan birokrasi bisa diminimalisir,” ujar Reza, Selasa (17/12).

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Penumpang Saat Nataru, Imigrasi Batam Tambah Konter Pemeriksaan

Dalam sistem ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berperan sebagai dinas teknis. Sistem dari SIMBG terus diperbarui,

“Dan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan penerapannya berjalan lancar,” kata dia

Menurutnya, proses perizinan di Batam telah berjalan lebih cepat dibandingkan daerah lain, kecuali jika terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan.

“Jika persyaratan lengkap, proses perizinan hanya membutuhkan waktu singkat. Namun, jika ada syarat yang kurang atau tidak terpenuhi, berkas harus dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki,” jelasnya.

Reza menambahkan, ketika semua persyaratan telah lengkap, berkas akan langsung diteruskan ke dinas teknis untuk dilakukan verifikasi lapangan. Hasil verifikasi kemudian dikirimkan kembali ke Dinas PTSP, dan proses perizinan bisa selesai dalam hitungan menit.

“Kami juga sudah melakukan rapat dengan Kementerian PUPR untuk update sistem tahun 2025 agar prosesnya semakin cepat,” tuturnya.

Baca Juga: Monumen WTB Terancam Tertutup Bangunan, Praktisi Pariwisata Kepri Soroti Dampaknya

Sistem SIMBG tidak hanya mempercepat proses perizinan tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka antara pemohon dan petugas, sehingga menciptakan transparansi dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Salah satu fitur yang diharapkan ditambahkan adalah fitur pengecekan status perizinan agar masyarakat dapat mengetahui progres secara detail dan real-time.

Selain SIMBG, Reza juga menjelaskan tentang penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Sistem ini mencakup 16 sektor, termasuk kesehatan dan pariwisata, dengan total 1.268 jenis perizinan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, yakni rendah, menengah, dan tinggi.

“Untuk risiko rendah, izin bisa langsung terbit secara otomatis tanpa verifikasi dari dinas teknis, khususnya untuk pengurusan Mendirikan Bangunan (MIB). Tentu saja, pembaruan sistem secara berkala menjadi harapan kami agar semakin efektif,” ujarnya.

Baca Juga: Dialog Mitra Industri di Batam, Kemenaker RI Bahas Pemberdayaan SDM

Reza menekankan pentingnya koordinasi dengan dinas teknis untuk mempercepat pertimbangan teknis. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketika pengecekan lapangan dilakukan, namun pemohon tidak berada di lokasi.

“Kami berharap masyarakat bisa mengurus perizinan sendiri melalui sistem yang sudah ada tanpa menggunakan jasa pihak ketiga,” imbuhnya.

Dengan percepatan dan transparansi yang kini diterapkan di Batam melalui SIMBG dan OSS RBA, diharapkan iklim investasi dapat lebih kondusif dan menarik bagi investor asing (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel SIMBG Jadi Kunci Percepatan Perizinan Bangunan di Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Penghapusan Utang 1 Juta UMKM Dilakukan Dua Kali Tahun 2025

0

batampos – Pemerintah melalui Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penghapusan utang bagi para pelaku UMKM di Bank BUMN akan diterapkan dua kali pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan setelah Menteri UMKM melaksanakan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).

Kepastian ini juga disampaikan seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan Insya Allah di bulan Januari, kita akan membagi menjadi dua stage realisasi terhadap penghapusan hutang (UMKM) ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari yang nanti kita akan juga laporkan kepada Presiden. Lalu stage kedua setelah Maret,” kata Maman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (17/12).

Lebih lanjut, ia memproyeksi ada sekitar 1,097 juta pelaku UMKM yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan utang tahun depan. Angka ini kata Maman, akan fluktuatif seiring dengan proses review yang masih terus berjalan bersamadengan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Ini masih plus minus naik turun. Yang ini lah sedang kita review,” jelas Maman.

Maman juga mengatakan bahwa secara teknis proses review ini terbilang tidak mudah, apalagi sebagian besar pelaku UMKM sudah tak diketahui keberadaannya. Untuk itu, dia berharap Bank Himbara dapat membantu mencari pihak-pihak yang bakal menerima fasilitas tersebut.

“Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan, tak menutup kemungkinan kebijakan penghapusan piutang UMKM ini bakal diperpanjang. Hal ini agar tak menimbulkan moral hazard bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut.

“Jadi kalau memang nanti 6 bulan belum bisa segera kita realisasikan karena problem implementasi teknis di lapangan yang sangat luar biasa complicated, tidak menutup kemungkinan akan kita perpanjang. Kita akan mengajukan ke Pak Presiden untuk melakukan revisi PP untuk kita perpanjang,” paparnya. (*)

Artikel Penghapusan Utang 1 Juta UMKM Dilakukan Dua Kali Tahun 2025 pertama kali tampil pada News.