batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih tidak melakukan politisasi perkara. Pernyataan ini disampaikan Puan, setelah mengesahkan lima Pimpinan dan lima Dewas KPK dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

“Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” ucap Puan.

Adapun, lima pimpinan KPK terpilih yang disahkan DPR di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara, lima Dewas KPK terpilih yakni,

Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Menurutnya, hasil penetapan ini akan diserahkan DPR kepada Pemerintah. Nantinya pimpinan dan Dewas KPK terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya sudah selesai mekanisme yang ada di DPR, setelah ini tentu saja akan kami kembalikan (hasilnya), bersurat kepada presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan Pemerintah,” ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan tidak mempersoalkan soal latar belakang calon pimpinan KPK selama masih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan lembaga antirasuah tersebut. Terpenting pimpinan dan Dewas KPK bisa bekerja secara profesional dan amanah.

“Yang ada itu (dari Kepolisian), ada juga dari kejaksaan, ada dari hakim, kemudian ada dari polisi, ada auditor. Jadi sepertinya InsyaAllah ke depannya ini saling melengkapi, kemudian akan bisa bekerja secara profesional dan amanah,” pungkas Puan. (*)

Artikel Puan Ingatkan Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih Tak Politisasi Perkara Korupsi pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan investasi Apple di Indonesia akan berupa produksi komponen untuk handphone (HP).

Ia menjelaskan komunikasi masih terus terjalin untuk memastikan komitmen investasi tersebut dipenuhi dan memberikan kesepakatan yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia.

”Progresnya sangat baik, kita masih fine tuning. Dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja,” kata Rosan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12) dikutip dari Antara.

Menteri Investasi itu mengatakan targetnya dalam waktu satu pekan, kesepakatan terkait investasi Apple di Indonesia bisa dicapai.

Ia masih belum mengungkapkan detail komponen apa saja yang bakal diproduksi di Indonesia lewat pembangunan pabrik, namun yang jelas komponen yang akan diproduksi mereka nantinya adalah komponen bagian dalam dan luar ponsel.

”Harapannya seperti saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka,” kata Rosan.

Sebelumnya, diwartakan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.

“Terkait iPhone, Insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi,” katanya dalam Industrial Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/12).

Agus mengaku dirinya sudah berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengenai skema yang paling baik untuk merealisasikan investasi Apple. Meski demikian, kepastian mengenai skema, teknik, dan kawasan industri yang akan diarahkan mengenai investasi Apple sebesar 1 miliar dolar AS masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut. (*)

Artikel Investasi Apple Berupa Produksi Komponen HP pertama kali tampil pada News.

batampos – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkap tanggung jawab besar ulama dalam mengawal persatuan bangsa. Menurut dia, Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai Al-Qur’an dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila menyatakan negara berdasarkan musyawarah.

“Negara yang sudah disepakati oleh para kiai zaman dulu ayo kita jaga,” kata Marsudi Syuhud di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan itu Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI) MUI menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang bertajuk Workshop Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan. Acara itu menyoroti pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga keutuhan NKRI melalui nilai-nilai keislaman.

Marsudi mengaku bersyukur bisa berdakwah di LPBKI MUI. Maka dari itu, ulama harus menjaga keutuhan NKRI di negara yang bermusyawarah dan negara yang memiliki kesepakatan.

Marsudi mengatakan ulama harus memahami adab dalam kepemimpinan serta peran strategis dalam menjaga nilai musyawarah yang menjadi dasar negara ini. Dia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Di samping itu, kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama. “Majelis Ulama Indonesia juga di sini untuk melihat dan mengawasi tentang nizom (pemerintahan),” ucapnya.

Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Utang Ranuwijaya mengingatkan, MUI punya peran sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukuma) dan pelayan umat (khadimul ummah). MUI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada umat. Saat ini, MUI punya lembaga khusus untuk melayani mualaf.

Terkait LPBKI, Utang berharap lembaga pentashih buku tersebut bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait—Kemenag dan pesantren- untuk mengembangkan literasi Islam. Ke depan, LPBKI akan memberikan ruang bagi para dai untuk terus berkembang di dunia media sosial.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Ahmad Zayadi menyoroti kontribusi syariah dalam mendukung kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, syariah adalah nilai universal yang tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga kesejahteraan nasional.

Zayadi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi dia, implementasi kebijakan berbasis syariah harus didukung dengan regulasi yang kuat, seperti sertifikasi halal dan pengawasan produk halal.

Dia menambahkan, Kemenag telah meluncurkan Perpustakaan Islam Digital yang menyediakan berbagai literatur keislaman, seperti buku, naskah khutbah Jumat, hingga layanan berbasis digital lainnya. Platform ini bertujuan memberikan akses pengetahuan Islam yang lebih luas kepada masyarakat.

Narasumber lainnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Husein Muhammad, menggarisbawahi peran metodologi modern dalam memahami teks-teks keagamaan klasik. Teks agama sudah selesai, sedangkan realitas baru terus bermunculan. “Saya berharap Majelis Ulama Indonesia dapat mengembangkan metodologinya,” ujarnya.

Menyoal tentang adab ulama sebagaimana yang disinggung Marsudi, beberapa hari ini viral soal sikap penceramah atau ulama Miftah Maulana Habiburrahman yang berkata-kata kasar yang seakan-akan merendahkan seorang penjual es teh bernama Sunhaji.

Sikap Miftah mendapat kecaman dari banyak pihak. Sehingga ulama yang juga menjabat utusan khusus Presiden itu harus minta maaf kepada publik dan Sunhaji secara langsung. Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk dari DPR. (*)

Artikel MUI Tekankan Ulama Harus Memiliki Adab dan Jaga Keutuhan NKRI pertama kali tampil pada News.

batampos – Meski diwarnai kontroversi, lima pimpinan KPK hasil fit and proper test disetujui DPR dalam rapat paripurna, Kamis (5/12). Nyaris tidak ada interupsi dari wakil rakyat terkait nama-nama pimpinan terpilih tersebut. Mereka sepakat mengesahkan pimpinan KPK untuk masa bakti 2024-2029.

Lima pimpinan KPK itu adalah Setyo Budianto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Hasil voting di Komisi III DPR RI, Setyo yang saat ini menjabat Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut dipilih sebagai ketua KPK.

Selain mengesahkan lima pimpinan KPK baru, DPR juga menyetujui lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. Yakni Benny J. Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Kelimanya menjabat sampai 2029.
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengatakan, para pimpinan dan dewas KPK harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sejauh ini, tugas berat itu belum sepenuhnya mampu dikerjakan pimpinan KPK era Nawawi Pomolango cs.

Menurut Lakso, menjaga independensi dan integritas KPK adalah kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap komisi antirasuah bisa kembali. ”Menjaga independensi agar KPK tidak dijadikan alat gebuk politik,” kata Lakso, kemarin.

Selain itu, pimpinan KPK yang baru mesti menjamin tidak adanya intervensi terhadap kerja-kerja penyelidik dan penyidik. Ini penting agar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi ciri khas KPK berjalan optimal.

”Pimpinan harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan malah penghambat kerja-kerja insan KPK di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) KPK melakukan lelang puluhan barang milik koruptor yang berhasil dirampas. Aneka barang seperti mobil, motor, tas mewah, sampai perhiasan tersebut kemarin dijajar rapi di Rupbasan KPK di jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur.

Pantauan di lokasi, mobil yang dilelang di antaranya milik Rafael Alun Trisambodo jenis Toyota Land Cruiser yang dibandrol dengan harga lelang awal Rp713 juta. Ada juga tas mewah dan barang branded lain.

Jaksa Eksekusi KPK Syarkiyah kemarin menjelaskan, total ada 13 perkara yang barangnya bakal dilelang pada 10 Desember nanti. Antara lain, kasus Abdul Latif, Eko Darmanto, Mochtar Effendi, Priyo Andi Gularso, dan Edi Rahman. Total ada 31 mobil, 17 sepeda motor, 30 buah tas, dan belasan perhiasan. (*)

Artikel Pimpinan Baru KPK Disahkan DPR dalam Sidang Paripurna pertama kali tampil pada News.