Salah satu apartemen yang berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif di Setwan Riau disita Ditreskrimsus Polda Riau. (Polda Riau/Antara)
batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyita apartemen milik mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Kompleks Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Komisaris Besar Polisi Nasriadi menyebutkan, penyitaan empat unit apartemen itu terkait dugaan tindak pidana korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif saat Muflihun menjabat Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau. Dana SPPD fiktif itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 2020–2021.
”Telah dilakukan penyitaan terhadap apartemen milik Muflihun senilai Rp 557 juta di Citraplaza Nagoya,” kata Nasriadi seperti dilansir dari Antara.
Selain atas nama Muflihun, tiga apartemen lain atas kepemilikan Mira Susanti, Irwan Suryadi, dan Teddy Kurniawan, yang dibeli pada 2020. Total nilai aset yang disita Ditreskrimsus Polda Riau di Kepulauan Riau sekitar Rp 2,1 miliar.
Sebelumnya, aparat kepolisian juga telah menyita dan menyegel rumah Muflihun di Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Jumat (22/11). Berdasar kesaksian warga sekitar, rumah yang ditempati orang tua Muflihun itu ditempel spanduk penyegelan bertuliskan Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau.
Dalam proses pemeriksaan, Muflihun diduga menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi. Uang di rekening tersebut diduga dinikmati tenaga harian lepas tertentu yang memiliki kedekatan dengan Muflihun.
Muflihun selaku Sekretaris DPRD memerintahkan PPTK untuk memasukkan nama tenaga harian lepas (THL) tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Namun, THL tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas, hanya mendapatkan uang perjalanan dinas untuk pribadi.
Nasriadi mengungkapkan, Muflihun mengakui menandatangani kuitansi panjar perjalanan dinas sebagai pihak yang menerima uang lebih kurang 50 kegiatan perjalanan dinas. Alasan penandatanganan ini karena PPTK sedang tidak berada di tempat. (*)
batampos – Rencana pemindahan operasional kapal Pelni dari Pelabuhan Batuampar ke Pelabuhan Bintang 99 yang semula dijadwalkan Rabu (4/12) harus ditunda. Kepala Pelni Cabang Batam, Muhammad Iqbal, membenarkan adanya penundaan tersebut. Saat ini, operasional kedatangan dan keberangkatan Kapal Motor (KM) Kelud tetap dilakukan di Pelabuhan Batuampar.
“Masih di Batuampar sementara. Kami masih menunggu administrasi dan persiapan dari terminal,” ujarnya, Rabu (4/12).
Iqbal menjelaskan bahwa pemindahan operasional ini memerlukan beberapa langkah persiapan, termasuk kelengkapan administrasi dan kesiapan fasilitas di Terminal Bintang 99. Namun, ia memastikan bahwa proses ini terus berjalan agar pemindahan dapat segera terealisasi.
Pantauan di lapangan, Pelabuhan Batuampar masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan utama untuk KM Kelud, yang merupakan salah satu moda transportasi laut andalan masyarakat Batam. Pelni sebelumnya berencana memindahkan operasional kapal ke Terminal Bintang 99 guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pelayanan.
Beberapa calon penumpang yang telah mengetahui rencana pemindahan tersebut mengaku bingung dengan informasi yang berubah. Salah satu calon penumpang, Lina, 28, berharap kejelasan terkait lokasi terminal.
“Saya awalnya dengar pindah ke Bintang 99, tapi sekarang katanya tetap di Batuampar. Kami butuh kepastian biar tidak salah lokasi,” katanya.
Pemindahan operasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna jasa Pelni, termasuk peningkatan kapasitas terminal dan kelancaran operasional kapal. Hingga saat ini, masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari Pelni Cabang Batam.
Sebelumnya, Kepala KSOP Khusus Batam, Capt Bharto Ari Raharjo, melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Tata Kelola Kepelabuhanan (Kabid Lala) KSOP Khusus Batam, Luderwijk Siahaan mengatakan pemindahan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat dan Bea Cukai.
“Banyak kepentingan stakeholder yang perlu disinergikan. Ini bukan hanya tugas KSOP, tetapi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat,” jelas Luderwijk, Selasa (3/12).
Menurutnya, uji coba pemindahan kapal Pelni dari Pelabuhan Batuampar ke Pelabuhan Bintang 99 telah dilakukan tanpa kendala teknis. Namun, surat keputusan pemindahan dari pemerintah pusat masih menjadi penentu realisasi proses ini.
“Kami berharap keputusan ini segera diterbitkan, sehingga semua pihak bisa bekerja sesuai rencana,” tambahnya.
Di sisi lain, Pelabuhan Bintang 99 mempersiapkan diri menjadi pusat layanan transportasi laut yang lebih memadai di Batam. Selain fasilitas ruang tunggu dan AC, pengelola pelabuhan juga menargetkan penyempurnaan fasilitas lain yang menunjang kenyamanan para penumpang kapal milik Pelni.
Pemindahan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban Pelabuhan Batuampar yang selama ini menjadi satu-satunya pelabuhan utama bagi kapal Pelni. Dengan dua pelabuhan penumpang yang aktif, distribusi penumpang dan barang diyakini akan lebih lancar dan efisien.
Luderwijk menambahkan, Jika semua dokumen selesai dalam pekan ini, pihaknya optimistis pemindahan bisa segera dilakukan. “Ini akan menjadi langkah besar bagi Batam dalam meningkatkan layanan transportasi laut, ” tuturnya.
Sementara itu Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar dalam keterangan resminya menyebutkan, Badan Usaha Pelabuhan kembali menggelar Rapat Penyempurnaan Rencana Uji Coba Embarkasi dan Debarkasi Terminal PT Bintang 99. Dalam rapat itu disepakati bersama dibutuhkan adanya penyempurnaan fasilitas baik dari sisi perairan dan darat terminal penumpang, sehingga pemindahan operasional Kapal Pelni dari Terminal Batuampar ke Terminal Bintang 99 yang semula dijadwal Rabu, 4 Desember 2024 harus ditunda.
“Sampai saat ini Operator Terminal Penumpang PT Bintang 99 masih menyempurnakan fasilitas-fasilitasnya demi kenyamanan penumpang KM Kelud nantinya,” ujar Dendi.
Aspek keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama, sehingga pada Rabu ini (4/12) akan dilaksanakan pengecekan Kolam dan Alur Pelabuhan oleh CQP guna memastikan kembali fasilitas alur dan kolam pada Terminal Penumpang PT Bintang Sembilan Sembilan Persada.
“BP Batam, KSOP Khusus Batam, KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, PT Pelni, PT Bintang 99 akan terus melaksanakan persiapan-persiapan sehingga pemindahan operasional Kapal Pelni ke Terminal Bintang 99 Persada dapat segera terwujud,” tutup Dendi. (*)
Ditkrimum Polda Kepri menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston yang diduga dijadikan tempat pengoperasian judi online, Jumat (22/11). F Cecep Mulyana/Batam Posi
batampos – Polda Kepri dan Jajaran Polres/ta tengah gencar mengungkap dan menindak praktik judi online (judol). Hal ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni mencegah serta memberantas perjudian secara online.
Dalam 2 bulan ini, polisi sudah menindak 13 kasus, dan menangkap puluhan orang. Mereka terdiri dari pemilik, marketing, dan operator.
“Sejak dikeluarkan Asta Cita ada 7 kasus. Sebelumnya ada 6 kasus,” ujar Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Putu Yudha Prawira di Mapolda Kepri, Selasa (3/12).
Ia menjelaskan 7 kasus yang baru diungkap tersebut berada di Batam. Pengoperasiannya yakni di apartemen dan perhotelan. “Minggu depan akan kita rilis,” kata Putu.
Sementara Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Kepri mendeteksi adanya 228 situs judi online di Batam. Ratusan situs ini sudah direkomendasikan ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) untuk dilakukan pemblokiran.
“Ratusan situs itu ditemukan selama 10 bulan dari patroli cyber dan penindakan beberapa waktu lalu,” ungkap Putu.
Ia menjelaskan dalam tahun ini, pihaknya sudah memblokir 1 situs. Untuk itu, ia meminta Komdigi untuk memblokir seluruh situs yang sudah direkomendasikan tersebut.
“Kami juga berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi online ini. Jika menemukan, segera lapor, akan langsung ditindak lanjuti,” terangnya.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kepri juga menangkap 4 marketing judol yang beroperasi di hotel kawasan Batuaji. Marketing ini merupakan transpuan atau waria SS, DA, FZ, NA.
Mereka mempromosikan situs judol tersebut melalui akun instagram. Modusnya, mereka menggunakan pakaian seksi untuk menggaet para pemain.
Selain Ditreskrimsus Polda Kepri, pengungkapan judol juga dilakukan Ditreskrimun Polda Kepri pada pertengahan November kemarin di Apartemen Aston Batam, Pelita. Dari lokasi, polisi menangkap 11 orang, termasuk pemiliknya.
Dari apartemen ini, pelaku mengoperasikan 3 situs jaringan Kamboja. Bahkan, Chandra pemilik sekaligus warga Batam merupakan mantan operaror judol di Kamboja.
“Tersangka pernah di Kamboja,” ujar Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Dony Alexander.
Chandra membeli 3 link, masing-masing link dengan harga 1.000 USD. Adapun 3 link tersebut Hamsawin, Forwin87, dan Botakwin. Setiap situs melayani ratusan permainan, seperti slot, sabung ayam, domino, dan biliard.
“Link tersebut dibeli tersangka dari Kamboja,” katanya.
Untuk menggaet pemain, pemilik judol ini juga bekerjasama dengan adiknya, Anton. Anton kemudian ditangkap oleh Satreskrim Polresta Barelang.
Pada Maret tahun ini, Polresta Barelang juga menindak judol yang beropasi di Apartemen Sky Garden, Lubuk Baja, dan lantai 3 Apartemen Happy Greentown, Bengkong.
Jaringan judol ini dioperasikan oleh warga Batam yang pernah bekerja sebagai operator judol di Kamboja. Omset perbulannya mencapai Rp 2,2 miliar.
Sementara Kapolda Kepri, Irjen Ya Fitri Halimasnyah mengatakan trend pengorepasian judol di Batam saat ini beralih ke apartemen-apartemen.
“Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser di apartemen,” ujar Yan.
Menurut Yan, judol ini harus diberantas sesuai intruksi Menko Polhukam. Sebab, judol ini berdampak negatif ke para pemainnya.
“Dampaknya sangat signifikan terhadap kemiskinan rakyat-rakyat Indonesia,” tutupnya. (*)
Kondisi Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Rabu (4/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos–
Jumlah penumpang di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kota Tanjungpinang, Kepri diprediksi bakal mengalami kenaikan saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 mendatang.
Angkasa Pura Indonesia Tanjungpinang memprediksi sedikitnya terdapat 13.090 penumpang pesawat yang tiba di Bandara RHF. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 4 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“13 ribu penumpang itu diprediksi saat masa Nataru, yaitu dari 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Mengalami kenaikan 4 persen dari tahun lalu, yaitu sebanyak 12.546 penumpang,” kata Airport Security and Service Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Tanjungpinang, Rudy Sudrajat, Rabu (4/12).
Walaupun mengalami kenaikan, Angkasa Pura tidak melakukan penambahan maskapai penerbangan. Jumlah penerbangan tetap sama seperti hari biasa, yakni rute Jakarta dilayani oleh Garuda Indonesia, Batik Air dan Citilink.
Kemudian penerbangan antar daerah di Kepri, seperti rute Dabo Singkep Lingga, Tambelan Bintan dan Letung Kabupaten Anambas dilayani oleh maskapai Susi Air. Pesawat tersebut melakukan penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat.
Untuk menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Bandara RHF bakal melakukan persiapan pembentukan posko terpadu. Posko yang berisikan dari beberapa instansi itu bertugas melakukan monitoring angkutan udara di masa Nataru.
“Untuk waktu dan jadwal pelaksanaan posko terpadu menunggu surat dari Kementerian Perhubungan dan Kantor Pusat Angkasa Pura Indonesia,” ungkapnya.
Saat disinggung harga tiket, Rudy menyampaikan bahwa penurunan harga tiket di masa Nataru merupakan kewenangannya masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara RHF.
“Namun tetap mengacu pada tarif batas bawah dan tarif batas atas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan,” pungkasnya. (*)
Ketua KPU Batam Mawardi memberi keterangan. (F. Rengga Y / Batam Pos)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam memulai rapat pleno penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (4/12). Pleno yang digelar di Harris Resort Barelang ini dimulai dengan penghitungan suara dari kecamatan yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkecil, yaitu Kecamatan Bulang.
“Kami memulai pleno dari Kecamatan Bulang karena memiliki jumlah DPT paling sedikit, dengan enam kelurahan dan 25 TPS,” kata Ketua KPU Batam, Mawardi.
Selanjutnya, penghitungan dilanjutkan dengan Kecamatan Galang dan Belakang Padang. Hingga sore hari, proses pleno masih berlangsung dengan tertib dan aman.
Dalam pleno tersebut, PPK Kecamatan Bulang membacakan hasil rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pasangan calon nomor urut 1, Ansar Ahmad dan Nyanyang Harris Pratamura, unggul dengan perolehan 3.141 suara, mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, yang memperoleh 2.787 suara. Total suara sah di Kecamatan Bulang mencapai 5.928, dengan 285 suara tidak sah.
Sementara itu, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, pasangan nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, berhasil meraih kemenangan dengan 4.636 suara. Mereka mengungguli pasangan nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood, yang memperoleh 1.244 suara. Total suara sah dalam kategori ini mencapai 5.880, dengan 333 suara tidak sah.
Selain menyampaikan hasil rekapitulasi suara, PPK Kecamatan Bulang juga melaporkan beberapa kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu di antaranya adalah masalah terkait formulir C-pemberitahuan yang telah diselesaikan di tingkat PPK.
PPK juga mencatat adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu. Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan keterlibatan TNI-Polri, yang menjadi perhatian serius selama proses pemilihan.
Money politik juga menjadi sorotan dalam laporan tersebut. Modus yang digunakan termasuk pembagian uang kepada pemilih sebelum hari pencoblosan, serta kegiatan pasar murah dan syukuran dalam pelantikan presiden yang diduga memiliki tujuan politis. Laporan ini akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Hingga saat ini, pleno penghitungan suara tingkat kota di Batam masih berlangsung untuk kecamatan lainnya. Mawardi berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang transparan dan adil bagi semua pihak.
“Kita berharap Pilkada 2024 ini menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas,” pungkas Mawardi. (*)
Ole Romeny, calon pemain naturalisasi untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. (Intagram Ole Romeny)
batampos – Nyaris sebulan sudah pemain keturunan Belanda-Indonesia, Ole Romeny menghampiri Jakarta dan mulai menjalani naturalisasi. Tapi hingga kini, prosesnya masih belum ada kemajuan alias jalan di tempat.
Ole Romeny menjadi pemain berdarah Belanda berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Dia sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 16 November lalu, sehari selepas pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang.
Selain itu, Ole Romeny juga sudah berfoto dengan Erick Thohir. Meski gayanya berbeda, bukan salaman seperti gimmick yang sudah-sudah, tapi disampaikan bahwa sang penyerang telah sepakat untuk bela Garuda.
Kehadiran Ole Romeny nantinya diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, yang saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi zona Asia.
Hanya saja, hingga bulan sudah berganti dan mulai memasuki akhir tahun, proses naturalisasi tak beranjak dari PSSI. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI masih belum menerima berkas pengajuannya.
“Kalau Ole saya masih menunggu PSSI sampai sekarang belum mengajukan (surat/berkas) resmi. Jadi kami tunggu aja,” kata Menpora di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12) sore.
Apa yang diutarakan oleh Dito ini tak jauh berbeda seperti pernyataannya pada akhir November lalu. Menpora saat itu menyampaikan bahwa berkas naturalisasi Ole Romeny masih dikaji oleh PSSI.
Situasi dan kondisi proses naturalisasi Ole Romeny ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pergerakan yang dilakukan PSSI saat memproses alih warga negara tiga pemain keturunan sebelumnya, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, dan yang terakhir Kevin Diks.
Saat Indonesia menaturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, mereka hanya butuh waktu beberapa hari untuk mulai masuk dan diproses pemerintah setelah bersalaman dengan Erick Thohir.
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bersalaman dengan Erick Thohir pada 6 September 2024. Lima hari kemudian, surat presiden dari Presiden Joko Widodo sudah dikeluarkan dan dikirim untuk dibahas oleh DPR RI.
Sementara untuk Kevin Diks, prosesnya diawali dengan pengumpulan berkas dan bersalaman dengan Erick Thohir pada 12 Oktober. Kemudian pada 17 Oktober, berkasnya sudah masuk di Kemenpora RI untuk diproses lebih lanjut. (*)
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melalui pertemuan daring, Selasa (3/12).
batampos – Tingkat inflasi Kota Batam pada November 2024 tercatat mencapai 2,04 persen secara year-on-year (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 1,55 persen. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian melalui pertemuan daring, Selasa (3/12).
Wali Kota Batam Muhammad Rudi diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, dalam rapat tersebut.
Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam yang dirilis pada 3 Desember 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam naik dari 104,84 pada November 2023 menjadi 106,98 pada November 2024.
Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,22 persen, sementara tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) sejajar dengan nasional, yaitu 1,55 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Batam, memberikan andil sebesar 0,31 persen pada November 2024. Komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga antara lain beras (0,11 persen) , daging ayam ras (0,11 persen) , tomat (0,10 persen) minyak goreng (0,07 persen) bawang merah dan bawang putih (masing-masing 0,07 persen dan 0,03 persen)
Selain itu, harga anggur, ikan kembung, brokoli, dan telur ayam ras juga turut memberikan sumbangan kecil terhadap inflasi.
Namun, beberapa komoditas justru memberikan andil deflasi, seperti cabai merah (-0,49 persen), cabai rawit (-0,15 persen), dan sayuran seperti kangkung, bayam, serta sawi hijau, masing-masing memberikan kontribusi deflasi kecil sebesar -0,02 persen.
Untuk menekan laju inflasi, Pemerintah Kota Batam melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memonitor harga-harga komoditas di pasar setiap bulan.
“Kami rutin melakukan monitoring terhadap harga pasar dan komoditas yang mengalami kenaikan. Hasil pemantauan ini dilaporkan secara berkala ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi dan tindak lanjut,” ujar Jefridin.
Secara nasional, data BPS menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi kontributor utama inflasi di delapan dari sepuluh daerah yang terpantau.
Kenaikan harga di kelompok ini memberikan andil sebesar 0,22 persen terhadap inflasi nasional.
Pemerintah Kota Batam berharap dengan pemantauan yang intensif dan koordinasi lintas sektor, kenaikan harga dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global maupun domestik,” kata dia.(*)
Menpora Dito Ariotedjo. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
batampos – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo buka suara soal rencana pemerintah pusat meningkatkan anggaran khusus sepak bola menjadi Rp 200 miliar. Dia menyebut wacana itu masih dalam kajian.
Rencana kenaikan anggaran khusus sepak bola awalnya muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyurati Menteri Keuangan, Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di sepak bola Tanah Air itu menyebut anggaran dinaikkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) khusus sepak bola yang disiapkan pemerintah pusat saat ini Rp120 miliar. Jumlah itu akan naik Rp 80 miliar menjadi Rp 200 miliar.
Peningkatan APBN khusus sepak bola tersebut diharapkan oleh Erick Thohir dapat membantu pelaksanaan program jangka panjang PSSI pada 2025 alias tahun depan.
Dito Ariotedjo tak menampik bahwa memang ada rencana tersebut untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Sepakbola Nasional.
“Ya, sepak bola kan ada Inpres-nya, percepatan,” kata Dito Ariotedjo usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait Desan Besar Olahraga Nasional (DBON) di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu (4/12).
“Tapi untuk 2025 ini masih dikaji ulang, dan lagi rapat trilateral antara Kemenpora, PSSI dan juga Kementerian Keuangan,” tambah Dito.
Menpora Dito menerangkan, penambahan anggaran tak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus melihat lebih jauh dulu terkait fungsi dan kebutuhannya. Namun dia memastikan bahwa cabor yang jadi prioritas dalam DBON menuju olimpiade, akan didukung.
Sepak bola sendiri saat ini masuk dalam DBON. Namun, statusnya bukan sebagai cabor unggulan, melainkan cabor industri. “Tapi prinsipnya untuk DBON juga sama cabor yang untuk menuju Olimpiade juga semua kebutuhan pasti insya Allah terpenuhi,” jelas Dito.
Selain itu, dalam rapat koordinasi terkait DBON, Dito juga mengungkapkan bahwa Piala Dunia sepak bola masuk dalam prioritas DBON tahap kedua. Ajang sepak bola paling bergengsi tersebut akan diprioritaskan selain Asian Games dan Olimpiade.
“Prioritas dari Pak Prabowo, fokusnya adalah Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia di sepak bola, jadi work to World Cup jadi otomatis sampai dengan Olimpiade juga (prioritasnya) jadi itu tercermin dari cabang-cabang olahraga DBON,” jelas Dito. (*)
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat melalui Pertamina telah meluncurkan aplikasi MyPertamina dengan QR Kendali untuk mengawasi distribusi subsidi BBM, sementara Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), memperkenalkan Fuel Card 5.0 sebagai alat kontrol kuota BBM bersubsidi di daerah.
Namun, langkah simultan ini dinilai berpotensi membingungkan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Safto Anggito Sianturi, menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
”Ada potensi tumpang tindih antara penggunaan Fuel Card 5.0 dan QR Kendali Pertamina. Kami berharap ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, melalui BPH Migas dan kementerian terkait, dengan pemerintah daerah,” kata Gabriel, Rabu (4/12).
Menurut Gabriel, pemerintah pusat hingga kini masih menyusun aturan dan mekanisme terkait pengelolaan dan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Oleh karena itu, politisi dari PDI-P menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penundaan sementara penerapan Fuel Card 5.0 hingga ada kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
”Konsolidasi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan tidak ada kebingu-ngan atau dampak negatif bagi masyarakat. Kita tidak ingin terjadi konflik implementasi yang justru merugikan penerima subsidi,” tambah Gabriel,
Meski begitu, Gabriel memberikan apresiasi terhadap upaya inovasi dari kedua pihak, baik pusat maupun daerah, yang sama-sama bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran.
Namun ia mengingatkan bahwa tanpa sinkronisasi yang baik, tujuan tersebut sulit tercapai.
”Tujuan utamanya adalah memastikan subsidi ini tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan koordinasi yang matang, kita dapat meng-hindari kendala teknis dan administrasi yang merugikan,” ujarnya.
Keputusan mengenai distribusi dan pengelolaan BBM bersubsidi dinilai krusial, terutama di tengah masyarakat yang kini mulai resah dengan kemung-kinan kebijakan tumpang tindih.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan kebijakan yang solid, efektif, dan tidak membebani masyarakat.
Sementara, Ombudsman Provinsi Kepri Laga Paroha Patar Siadari, menegaskan terkait kekhawatiran banyak masyarakat yang bingung terkait rencana penerapan fuel card 5.0 oleh Disperindag Batam tahun depan dengan aturan pengisian BBM bersubsidi pertalite menggunakan QR kendali Pertamina atau scan QR code, Disperindag wajib turun ke masya-rakat menyosialisasikan secara masif, tak hanya melalui media massa terkait program fuel card 5.0, sekaligus menjelaskan tujuan, fungsi dan teknisnya.
”Soal fuel card 5.0 sebenarnya niatnya bagus, namun mungkin penerapannya nanti di lapangan masih gagap. Saya yakin masyarakat masih banyak yang tak paham apa fungsi dan tujuan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU menggunakan fuel card. Ini PR besar dan tantangan besar yang harus mampu diselesaikan oleh Kadisperindag Batam,” tegas Lagat.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
”Mana nantinya batas pembelian yang resmi digunakan oleh masyarakat Batam dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU. Apakah acuannya mengikuti aturan Pertamina sebanyak 120 liter per hari per kendaraan, ataukan menggunakan batasan acuan fuel card 5.0 dari kebijakan Disperindag Batam yang hanya sebanyak 20 liter pertalite per hari per kendaraan. Kebijakan itu harus segera diputuskan, jangan buat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Karena kalau aturan tersebut tumpang tindih, bisa memicu abuse of policy,” tegasnya.
Salah satu pemilik kendaraan roda empat di Batam yang tinggal di Perumahan Alam Raya Batam Center, Sudar, mengaku masih bingung tentang apa fungsi fuel card dan scan QR code untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU.
”Kami bingungnya, di aturan Pertamina jelas menyatakan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite per kendaraan roda empat batasnya per hari sebanyak 120 liter, namun kalau menggunakan fuel card 5.0 katanya per hari kendaraan roda empat hanya boleh mengisi BBM bersubsidi pertalite sebanyak 20 liter saja. Itu yang bikin bingung. Saya sebagai masyarakat, pastinya akan mengikuti aturan dari Pertamina,” terangnya.
Sementara, Section Head Commrel Pertamina Patra Niaga Tengku Muhammad Rum-Rum mengapresiasi dan mendukung langkah Disperindag Batam dalam mengeluarkan kebijakan pemberlakuan fuel card 5.0 untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite untuk kendaraan roda empat di Batam.
”Dari Pertamina mensupport sekali terkait pemberlakuan fuel card di Batam tahun depan. Hal tersebut demi meminimalisir kebocoran konsumsi BBM subsidi jenis pertalite ke pihak yang tidak seharusnya berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi,” terangnya melalui sambungan telepon WhatsApp.
Fuel Card untuk Pembatasaan BBM Subsidi, Pendaftaran Gratis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mengajak pemilik kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite untuk segera membuat fuel card 5.0. fuel card 5.0 bertujuan sebagai alat untuk membatasi penggunaan bahan bakar subsidi oleh kendaraan yang telah terdaftar.
Pendaftaran fuel card 5.0 memiliki syarat yang mudah dan gratis. Proses pendaftaran bisa dilakukan secara online atau di 10 tempat seperti Gedung Bersama, Mall Pelayanan Publik hingga pusat perbelanjaan lainnya.
”Untuk pendaftaran fuel card sangat mudah. Bisa secara online atau di pusat perbelanjaan, setiap hari sampai hari minggu,” ujar Gustian, Kepala Dinas Perindustrian.
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau menunjukkan Fuel Card
Gustian juga menjawab banyak kegelisahaan masyarakat yang menyamakan fuel card 5.0 dengan QR Code subsidi tepat My Pertamina. Dimana keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan.
QR Code subsidi tepat MyPertamina merupakan aplikasi untuk mendata jumlah kendaraan yang menggunakan pertalite. Program ini berlaku secara nasional dan hanya sebagai data kendaraan berbahan bakar pertalite.
”Sementara fuel card adalah alat untuk membatasi pembelian BBm bersubsidi Pertalite agar kebutuhannya mencukupi,” ujar Gustian.
Dikatakan, fuel card 5.0 memiliki fungsi lebih lanjut yaitu untuk memantau dan mengontrol jumlah pembelian Pertalite yang dapat dilakukan oleh kendaraan tersebut.
”Kalau QR code itu kan 120 liter. Kalau kajian kami kendaraan roda 4 itu idealnya hanya 20 liter per hari, jadi itu bisa terkontrol mengingat saat ini pengguna Pertalite meningkat,” kata dia.
Ia berharap dengan adanya fuel card 5.0 distribusi bahan bakar subsidi ini lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apalagi pendaftaran fuel card 5.0 bisa dilakukan secara online atau offline.
”Kami memberikan banyak kemudahan untuk pendafataran fuel card. Asal memang kendaraanya jelas, mati pajak tak masalah. Pemilik kendaraan juga bisa memilih satu dari 3 bank yang kami tetapkan, seperti Sumut, Bukopin dan CIMB Niaga,” jelasnya.
Masih kata Gustian, pihaknya bersama Bank telah menyiapkan admin-admin yang siap siaga membantu para pendaftar. Yang mana proses pendaftaran akan mendapat respon cepat.
”Semua pendaftaran yang masuk akan langsung diproses, jadi memang untuk pelayanan kami buka juga Sabtu Minggu,” jelas Gustian.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat sangat tinggi. Sejak dibuka pada 28 Februari 2023, pendaftaran berjalan lancar meskipun jumlah pendaftar sempat menurun beberapa waktu lalu.
”Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam dan kota lainnya dalam memperoleh Pertalite, serta mendorong percepatan penggunaan layanan digital dalam administrasi pemerintahan,” katanya.
Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh calon pemohon meliputi foto kendaraan dengan nomor polisi yang jelas, foto STNK, foto KTP, QR Code Subsidi Tepat My Pertamina, serta surat pernyataan untuk kendaraan dengan nomor polisi luar kota Batam.
”Bagi pengemudi angkutan umum dan angkutan online, mereka juga diwajibkan mengunggah foto ID pengemudi dan ID akun,” jelas dia.
Meskipun pendaftaran akan berlangsung hingga Februari 2025, Kartu Kendali/fuel card 5.0 ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Maret 2025, dengan pembatasan kuota berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 11 Tahun 2024.
Program Kartu Kendali/Fuel Card 5.0 ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih adil dan efisien di Kota Batam, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM. (*)
Pasar Rakyat Wan Sri Beni. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos.
batampos – Pasar Wan Sri Beni yang terletak di kawasan Marina, Kota Batam, hingga kini belum juga beroperasi meski telah selesai dibangun sejak 2019 oleh Kementerian Perdagangan RI. Kondisi pasar yang mangkrak ini membuat warga dan pedagang setempat menyayangkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan fasilitas tersebut.
Pasar ini awalnya direncanakan untuk mengakomodasi para pedagang pasar kaget dan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Marina. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.
Kondisi pasar pun semakin memprihatinkan dengan akses jalan masuk yang hanya berupa tanah kosong, tanpa aspal atau pengerasan. Di sekeliling pasar, semak belukar semakin tumbuh liar, membuat pasar tampak tak terurus.
Warga yang tinggal di sekitar lokasi pasar merasa kecewa. Mereka berharap pasar tersebut segera difungsikan agar tidak menjadi proyek yang sia-sia.
“Kalau gini kesannya mau habisin anggaran saja. Habis bangun dibiarkan terlantar begitu saja,” ujar Sudarsono, warga Perumahan Devin Premier yang lokasinya tak jauh dari pasar tersebut.
Sebagai pasar yang dibangun di kawasan padat penduduk dan dekat dengan jalan utama, keberadaan Pasar Wan Sri Beni dinilai strategis. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pasar tersebut menjadi simbol pemborosan anggaran.
Arnold, seorang pedagang pasar kaget di Marina, mengungkapkan keinginannya agar pasar itu segera dioperasikan. “Kalau pasar ini dikelola dengan baik, kami para pedagang bisa berjualan di tempat resmi dan diawasi pemerintah,” katanya.
Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, mengaku telah menyampaikan keluhan warga terkait kondisi pasar tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam telah merespons dan berencana untuk segera mengambil alih pengelolaan pasar tersebut.
“Sudah kita sampaikan semua kondisinya dan lagi diproses Disperindag,” ujar Syamsuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, menegaskan bahwa pemberesan fasilitas pasar akan segera dilakukan. Beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi Ia memastikan bahwa pasar tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat.
“Akan segera dibereskan secara bertahap,” ujarnya beberapa waktu lalu. (*)
batampos – Kemunculan dua inovasi pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite memunculkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.
Tak hanya itu. Lagat juga menegaskan, antara Pertamina dengan Disperindag Batam harus segera menyinkronkan aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite di SPBU menggunakan scan QR code Pertamina sebanyak per hari maksimal 120 liter, dengan pembatasan di fuel card 5.0 yang akan diberlakukan tahun depan sebanyak hanya 20 liter pertalite saja per hari per kendaraan roda empat.
