batampos – Dalam upaya memastikan ketersediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat, Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam melakukan peninjauan ke tiga distributor ikan terbesar di kota tersebut. Lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan 2 Barelang, Botania, Batamcentre, dan Batuampar.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan oleh Pemerintah Kota Batam. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk mengantisipasi dampak musim angin kencang yang kerap terjadi di akhir tahun.

“Alhamdulillah, stok ikan kita aman hingga Januari 2025,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, Kamis (28/11).

Menurut Yudi, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pengusaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan ikan dengan ukuran tertentu sesuai standar program.

Adapun jenis ikan yang mendominasi stok di Batam saat ini antara lain ikan benggol dan gembung, yang jumlahnya masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, potensi besar juga terlihat pada ikan air tawar seperti ikan lele dan nila, yang sebagian besar diproduksi oleh kelompok budidaya lokal.

“Ikan air tawar yang kita pasok berasal dari berbagai daerah seperti Rempang, Batuaji, dan kelompok budidaya lainnya,” tambah Yudi.

Lebih lanjut, ia berharap kelompok budidaya ikan lokal dapat turut mendukung keberhasilan program MBG. “Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perikanan lokal,” kata dia.

Langkah Diskan Batam ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan memastikan kesehatan masyarakat melalui penyediaan asupan gizi yang memadai. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Dinas Perikanan Batam Pastikan Stok Ikan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah yang memastikan seluruh pihak siap mendukung kebijakan itu demi kelancaran mobilitas masyarakat.

Ia menyebut, kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merayakan libur akhir tahun.

“Kami berharap kebijakan ini mampu meningkatkan trafik penumpang selama periode Nataru. Awalnya diprediksi terjadi kenaikan 5 persen, namun dengan adanya penurunan harga tiket, kami optimis peningkatan trafik bisa mencapai 10–15 persen,” ujar Pikri, Kamis (28/11).

PT BIB dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para pengguna jasa transportasi udara selama masa liburan.

“Ada beberapa langkah strategis yang telah diambil yakni koordinasi intensif, pendirian posko bersama di bandara. Tak hanya itu ada juga pelaksanaan ramp check untuk memastikan keselamatan penerbangan,” kata dia.

Langkah berikutnya PT BIB memastikan persiapan penambahan penerbangan jika kondisi diperlukan. Untuk memudahkan calon penumpang pihaknya juga mengoptimalkan servis check in antrean.

“Kalau ekstra flight kami masih menunggu perkembangan jika nantinya diperlukan. Optimalisasi layanan check in, antrean, dan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Selain itu Bandara Internasional Hang Nadim juga telah dikunjungi Kementerian Perhubungan bersama Komisi V DPR RI juga melakukan kunjungan kerja pada 20 November 2024 untuk memastikan kelancaran persiapan Nataru.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyampaikan kebijakan ini akan berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Menko AHY menegaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

“Penurunan harga tiket pesawat ini diupayakan melalui sinergi antar pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai domestik. Kami menurunkan biaya layanan di bandara, harga avtur, serta mengurangi fuel surcharge. Dengan langkah ini, harga tiket pesawat bisa turun sekitar 10 persen,” ujar AHY. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat, PT BIB Perkirakan Trafik Penumpang Naik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wawan, seorang pria tua yang duduk di kursi roda, tak dapat menahan tangis saat bertemu dengan Miftahul, anaknya yang sudah 7 tahun tidak ia temui, di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Rabu (27/11). Pertemuan emosional ini terjadi setelah mereka terpisah selama bertahun-tahun akibat keputusan Wawan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Perpisahan mereka bermula pada 2018, ketika Wawan memutuskan untuk bekerja di Malaysia menggunakan visa pelancong. Namun, ia bekerja secara ilegal di salah satu perusahaan di sana, yang mengakibatkan ia terjebak dalam situasi sulit.

Sebelum bertemu dengan anaknya, kursi roda yang membawa Wawan terlihat didorong oleh seorang petugas dari area kedatangan. Wawan kini harus menggunakan kursi roda karena kondisi kesehatannya yang menurun setelah mengalami stroke, beberapa bulan lalu.
Wawan adalah salah satu dari 127 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Malaysia karena tinggal dan bekerja tanpa izin. Ia bersama 126 WNI lainnya tiba di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center sekitar pukul 13.09 WIB setelah bertolak dari Pelabuhan Stulang Laut, Malaysia.

Sesampainya di ruang kedatangan, Wawan tampak kebingu-ngan. Ia terlihat mencari seseorang, namun tampaknya ragu untuk berbicara. Tiba-tiba, tangannya yang lemah mengangkat ponsel dan meminta bantuan kepada seseorang di sekitarnya.

”Tolong carikan WA, saya mau telepon anak,” ucapnya dengan suara pelan.

Melalui ponsel tersebut, Wawan menghubungi Miftahul. Wajah Wawan langsung berseri-seri saat panggilan itu dijawab. Tak lama kemudian, seorang pemuda berlari mendekatinya dan langsung memeluknya. Keduanya menangis terharu.

”Ini anak kedua saya,” ujar Wawan sambil terisak.

Miftahul, pemuda berusia 27 tahun, mengaku baru saja tiba di Batam untuk menjemput ayahnya. Ia mengatakan, mereka telah berpisah selama 7 tahun.

“Waktu bapak berangkat dulu, ia masih sehat. Tapi yang penting sekarang, bapak bisa pulang. Sudah lama kami tidak bertemu,” kata Miftahul sambil menangis.

Momen haru ini juga mengun-dang perasaan iri dari beberapa PMI lain yang ada di lokasi tersebut, termasuk seorang pria tua yang juga duduk di kursi roda. Pria tersebut tampak terisak dan sulit berbicara, merasa sedih karena tidak ada keluarga yang menjemputnya.

Kepala BP3MI, Imam R., menjelaskan bahwa sebanyak 127 PMI dipulangkan dengan berbagai alasan, mulai dari tidak memiliki izin kerja hingga tinggal lebih lama dari yang diizinkan.

“Dari 127 WNI yang dipulangkan, beberapa di antaranya menjalani hukuman di Malaysia, sementara lainnya meminta dipulangkan karena sakit atau usia lanjut,” ungkap Imam di tengah proses pemulangan PMI di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center.

Menurut Imam, mayoritas PMI yang dideportasi adalah laki-laki, dengan jumlah 98 orang. Selain itu, terdapat 27 perempuan dan 3 anak-anak. Ratusan PMI tersebut akan ditampung sementara di rumah penampungan BP3MI di Batamcenter.

“Untuk sementara, mereka akan berada di penampungan untuk pendataan. Setelah itu, mereka akan dipulangkan ke daerah masing-masing,” tambah Imam.

Imam juga menjelaskan bahwa mayoritas PMI yang dipulangkan berasal dari wilayah Indonesia timur, Jawa, hingga Sumatra, dan semuanya berada di Malaysia secara ilegal.

“Mereka semua ilegal,” tegas Imam. (*)

Reporter : Yashinta

Artikel 7 Tahun Berpisah, Wawan Akhirnya Bertemu Sang Anak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wacana penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memunculkan sejumlah pertanyaan di tingkat daerah, termasuk di Kota Batam.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyatakan bahwa jika sistem zonasi benar-benar dihapus, maka proses PPDB dapat kembali seperti lima tahun lalu, dimana masyarakat akan berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah favorit.

”Saya kira jika zonasi dihilangkan, ini bakal kembali seperti dulu lagi, dimana ada sekolah unggulan. Namun, saya belum mengetahui lebih lanjut terkait ini. Kalau zonasi hilang, apakah masih ada sekolah unggulan?” ujar Rudi, Rabu (27/11).

Rudi menyoroti kemungkinan penumpukan jumlah siswa di sekolah favorit jika sistem zonasi dihapus.

Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan besar, terutama jika kapasitas sekolah tersebut tidak mampu menampung jumlah siswa yang mendaftar.

“Maka nanti akan bertumpuk di sana. Jika penerimaan melebihi kemampuan sekolah, sisa atau separuhnya mau ditaruh di mana? Ini perlu disiapkan. Namun, jika sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, ya kita ikuti saja,” ujarnya.

Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih menunggu arahan dan regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

”Kita cari solusi bersama. Maka kami juga menunggu arahan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa daya tampung sekolah di Batam saat ini sebenarnya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Namun, ia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah ke depan untuk terus memastikan hal ini.

Apabila sistem zonasi benar-benar dihapus, Pemko Batam berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan lokal demi memastikan akses pendidikan tetap merata bagi seluruh masyarakat. (*)

Reporter : Azis Maulana

Artikel Pemko Batam Tunggu Regulasi Pusat tentang Zonasi PPDB, sebab Khawatir Penumpukan Siswa di Sekolah Favorit pertama kali tampil pada Metropolis.