Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos.
batampos – Jaringan Safe Migrant (JSM) mencatat bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi kasus dengan jumlah terbanyak sepanjang tahun 2024. Dari total 181 kasus yang didampingi oleh jaringan tersebut, 32,6% atau 59 kasus merupakan TPPO, menjadikannya kategori kasus tertinggi dibandingkan jenis kekerasan lainnya.
Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, menyatakan bahwa tingginya angka TPPO ini mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas.
“Kasus TPPO bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kemanusiaan. Ada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus dihentikan,” tegas Romo Paschalis.
Selain TPPO, kekerasan seksual juga menjadi sorotan dalam catatan tersebut, menyumbang 18,8% dari total kasus. Diikuti dengan kekerasan fisik 11,6%, perundungan 6,6%, dan eksploitasi ekonomi 6,1%. Secara total, sebanyak 209 korban tercatat, dengan 140 di antaranya adalah orang dewasa dan 69 adalah anak-anak.
Romo Paschalis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan masyarakat sipil. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus, seperti minimnya perspektif korban dari APH, terbatasnya kuota visum, dan hambatan dari keluarga korban yang tidak mendukung proses hukum.
“Kami mendorong adanya pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mereka memiliki sensitivitas korban, terutama terkait dengan gender,” tambahnya.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran, KKPPMP bersama Jaringan Safe Migrant mengusulkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Beberapa di antaranya adalah penyediaan kuota visum yang memadai, pembuatan kebijakan daerah terkait perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus dengan pendekatan berbasis korban.
“Kita butuh kebijakan yang lebih tegas. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas jaminan perlindungan bagi korban, terutama anak-anak dan perempuan yang berada dalam situasi rentan,” pungkas Romo Paschalis.
Melihat tren kasus TPPO yang terus meningkat dari tahun ke tahun, ia berharap kampanye 24 Hari Penuh Kasih Sayang 2024 yang diinisiasi Jaringan Safe Migrant dapat meningkatkan kesadaran publik.
Tagline “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, dan Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan” diharapkan mampu menggugah semua pihak untuk bergerak bersama melawan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan serta anak-anak. (*)
Harga daging ayam di Pasar Bincen Tanjungpinang mengalami kenaikan, Rabu (18/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Jelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru) harga daging ayam di Pasar yang ada di Kota Tanjungpinang, Kepri mulai mengalami kenaikan, pada Rabu (18/12). Kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak beberapa hari yang lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Amek, seorang pedagang ayam di Pasar Bintan Center (Bincen) Batu 9 Tanjungpinang. Ia mengatakan, saat ini harga ayam sudah naik menjadi Rp42 ribu per kilogram, yang sebelumnya senilai Rp40 ribu per kilogram.
“Minggu lalu memang masih Rp40 ribu per kilogram. Hari ini sudah Rp42 ribu. Kurang tahu ya karena apa, karena saya hanya jual kan saja,” kata Amek di Pasar Bincen Tanjungpinang.
Menurut Amek, harga daging ayam tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan lagi, selama jelang Nataru. Sementara harga daging, saat ini masih normal diangka Rp95 ribu per kilogramnya.
Kenaikan harga ayam tersebut juga terjadi di Pasar Encik Puan Perak Tanjungpinang. Di pasar yang baru saja direvitalisasi itu, harga ayam juga mengalami kenaikan sebesar Rp2 ribu per kilogram.
Tingginya harga ayam ini berdampak kepada pendapatan berjualan para pedagang. “Apalagi pasar Encik Puan Perak sudah tidak ramai lagi seperti dulu. Yang beli di sini hanya pelanggan tetap saja,” ujar Ahmad pedagang ayam di Pasar Encik Puan Perak.
Sementara itu, Kabid Stabilisasi Harga Disperindag Tanjungpinang, Riyanto mengklaim bahwa tidak semua pedagang menjual daging ayam senilai Rp42 ribu per kilogram. Yang menjual ayam dengan harga tersebut, menurutnya hanya segelintir pedagang saja.
“Tidak semua jual Rp42 ribu. Mungkin ada pedagang (ayam) yang masih nakal juga,” tambahnya.
Ia menerangkan, bahwa para pedagang ayam di Tanjungpinang dan Bintan sudah sepakat mematok harga daging ayam senilai Rp40 ribu hingga Rp41 ribu per kilogram. Sehingga, pedagang memang disarankan untuk tidak menjual daging ayam dengan harga diatas dari nilai yang telah disepakati itu.
“Sudah ada kesepakatan, harga ayam senilai Rp41 ribu per kilogram. Memang disarankan dijual diatas itu,” pungkasnya. (*)
batampos – Kasus penembakan senjata api yang dilakukan anggota Kepolisian kepada warga tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi III Martin Tumbelaka menilai ada banyak kejadian yang membuktikan polisi menggunakan kewenangannya untuk ‘membunuh’ dengan dalih penegakan hukum.
”Kami meminta untuk mengevaluasi agar penggunaan senpi tidak disalahgunakan. Karena sudah banyak kejadian anggota Polri menggunakan pistol seenaknya,” kata Martin kepada wartawan, Rabu (18/12).
Hal yang sama juga disampaikan Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto, terkait kasus pembunuhan yang dilakukan seorang oknum polisi Polda Kalteng kepada warga dengan senpi.
Dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Katingan itu, pelaku diberikan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Martin mengapresiasi langkah Polda Kalteng.
”Untuk Pak Kapolda Kalimantan Tengah tentu kami berterima kasih karena sudah memproses anggotanya yang sudah melakukan pelanggaran dan sudah dihukum,” tuturnya.
”Saya melihat di sini ada satu masalah, dari hasil pelakunya itu terindikasi ternyata menggunakan psikotropika yaitu sabu-sabu,” sambungnya.
Martin menyatakan, ini menjadi perhatian Komisi III DPR dan meminta jajaran Polri untuk melakukan pengawasan ketat dan pengecekan berkala kepada anggotanya.
”Karena ini satu yang dituangkan dalam asta citanya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba. Jadi kami mendorong ini untuk pengecekan yang rutin untuk anggota kepolisian, baik dari Mabes Polri, Polda sampai ke bawah yaitu polsek,” tegasnya.
Martin menyesalkan kasus penggunaan senpi kembali terjadi di lingkungan Polri. Beberapa waktu lalu, Komisi III DPR juga memanggil jajaran Polres Semarang dan Polda Jawa Tengah dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig terhadap Gamma Rizkinata (GR), seorang pelajar SMKN 4 Semarang.
Kasus tersebut diwarnai oleh manipulasi, sebab awalnya pelaku disebut menembak korban karena melakukan tawuran. Padahal, saat kejadian tak ada peristiwa tawuran, dan belakangan diketahui pelaku menembak korban karena motornya terserempet.
”Ini kejadian juga menggunakan pistol sehingga menyebabkan kematian. Tentu kami mendorong pihak kepolisian supaya langkah-langkah pengawasan anggotanya lebih efektif dan maksimal,” pungkas Martin. (*)
Masyarakat Kampung Tua di Rempang menggelar pertemuan akbar di lapangan Sembulang pada siang ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan dari berbagai paguyuban Melayu. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Pasca kerusuhan yang terjadi pada Selasa (17/12) malam hingga Rabu (18/12) dini hari, situasi di Rempang mulai berangsur kondusif. Delapan warga yang sebelumnya menjadi korban kekerasan dilaporkan telah menerima perawatan medis. Dari delapan korban tersebut, tujuh di antaranya telah diperbolehkan pulang setelah menjalani rawat jalan.
Sementara itu, satu korban lainnya yang mengalami luka robek di kepala masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi korban tersebut dilaporkan mulai membaik, meski masih harus menjalani observasi lanjutan.
Merespons situasi yang memanas, masyarakat Kampung Tua di Rempang menggelar pertemuan akbar di lapangan Sembulang pada siang ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan dari berbagai paguyuban Melayu.
Kehadiran mereka diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih tenang serta memperkuat solidaritas warga dalam menghadapi konflik yang terjadi terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City.
Hadirnya beberapa aparat kepolisian di lokasi pertemuan menarik perhatian masyarakat. Sebelumnya, dikabarkan bahwa Kapolresta Barelang juga akan hadir dalam pertemuan ini. Namun, hingga siang hari, sosok Kapolresta belum tampak di lapangan.
Kehadiran pihak kepolisian ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak berwenang, serta memastikan jalannya pertemuan berlangsung aman dan tertib.
Pertemuan ini dianggap krusial bagi masyarakat Kampung Tua Rempang. Warga berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak.
Masyarakat ingin agar hak-hak mereka dihormati serta tidak ada lagi intimidasi atau gangguan dari pihak manapun selama proses penyelesaian konflik proyek Rempang Eco City.
“Kami ingin kejelasan dan perlindungan, bukan kekerasan,” ujar Aldi, salah satu warga.
Suara masyarakat Rempang semakin bulat dalam menolak segala bentuk kekerasan. Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah bijak dalam menyelesaikan konflik ini.
Dukungan dari tokoh adat dan paguyuban Melayu diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat Kampung Tua dalam memperjuangkan hak-haknya.
Sejumlah warga, termasuk Nasrul, mengungkapkan harapannya agar pertemuan akbar ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang berpihak pada warga, tetapi juga menjamin ketenangan dan keamanan masyarakat ke depannya. (*)
Melakukan kebaikan bukan hanya semata-mata untuk mendapat pujian, juga bukan tentang mendapat keuntungan. Tetapi rasa bahagia, karena menjadi orang yang berguna.
Masih menjadi bagian dari Kepulauan Riau, yakni di Kecamatan Bulang, Kelurahan Pulau Setokok, Kampung Melayu Setokok. Terdapat keluarga sederhana yang lahir dan besar di Setokok, memiliki rumah di atas laut, dengan pelantar yang cukup luas, sekitar 20 x 15 meter.
”Nama saya Diana, saya asli Setokok, dan berasal dari keluarga Chinese,” ucap Diana membuka perbincangan.
Ya, wanita inspiratif tersebut adalah Diana, 44, yang kerap disapa Miss Diana. Awalnya menetap di Setokok hingga kelas 6 SD, dan melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Tanjungpinang. Kemudian kuliah mengambil D3 Bahasa Inggris di Yogyakarta.
”Alhamdulillah saya mualaf di tahun 2001, saat itu usia saya 20 tahun, dan kuliah di Yogya,” ungkap Diana.
Setelah selesai merantau, untuk menimba ilmu, Diana memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Setokok. Diana mengatakan, saat itu di Setokok datang peneliti dari Singapura dan Jakarta, untuk meneliti tentang kebudayaan Melayu.
”Saat itu saya diajak kerja bareng, dan tugas saya menjadi penghubung antara kantor Singapura dengan Pemko Batam, dan otomatis saya harus bolak-balik Batam-Singapura,” terang Diana.
Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, hanya sekitar satu tahun, ia pulang ke Setokok. Diana mengaku ia tidak betah tinggal di Singapura, ia merindukan kehangatan masyarakat Indonesia, khususnya di tempat ia tinggal.
Setelah itu, Diana mencoba mencari pekerjaan baru di Batam, berbekal kuliah pendidikan Bahasa Inggris, Diana kerap mendapat pekerjaan di bidang mengajar, seperti kursus Bahasa Inggris, dan mengajar di sekolah. Hal itu berjalan cukup lama, hingga beberapa tahun.
”Lalu saya berhenti bekerja karena menikah, dan memutuskan untuk fokus mengurus anak,” ujar Diana.
Diana bercerita, pada tahun 2001 hingga 2002, di Setokok lautnya masih bagus, pasirnya masih putih bersih, dan tidak ada sampah plastik. Dari situ Diana mulai berpikir untuk memulai gerakan kecil, yakni membuat komunitas bernama Kawan Laut di tahun 2016, dengan mengajak belasan anak muda di Setokok. Mereka membuat bank sampah, dan mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Diana, 44, saat melakukan kegiatan di pelantar rumahnya, di Kampung Setokok, Kecamatan Bulang.
”Saya coba nawarin warga untuk jualan sampah, dan banyak yang tertarik,” ucapnya.
Setelah jalan kurang lebih 3 tahun, komunitas kawan laut memutuskan untuk off sementara, karena Covid-19 di tahun 2020. Kemudian November 2022, datang PT Seven Clean Seas (SCS) dari Singapura ke Setokok, mereka memiliki kantor di Bali dan Bintan. Sesuai namanya, SCS bergerak di bidang NGO, yakni menjaga kebersihan laut.
”Karena mereka dengar di Setokok ada komunitas Kawan Laut, yang juga konsen di bidang lingkungan dan pembersihan sampah laut,” jelas Diana.
Akhirnya Diana kenalan dengan SCS, dan mereka menawarkan untuk mendukung komunitas Kawan Laut. Diana kemudian merekrut warga tempatan untuk dipekerjakan menjadi kru clean up-nya, dengan jadwal seminggu sekali gotong-royong membersihkan sampah.
”Alhamdulillah sudah berjalan selama dua tahun, dan ini masuk tahun ketiga,” tuturnya.
Setelah jalan beberapa tahun, Setokok tampak jauh lebih baik, selain memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, lingkungan juga menjadi lebih bersih. Tidak berhenti di situ, setelahnya Diana kembali membuat komunitas bernama Rumah Pelantar di tahun 2020 yang bergerak di bidang edukasi.
”Awalnya karena pelantar di rumah saya cukup besar, saya suka ajak teman-teman saya yang mau berbagi ilmu, inspirasi, ayo ke pelantar, kira-kira bisa mengajar apa, nanti saya yang bagian ngumpulin anak-anak,” terang Diana.
”Alhamdulillah sudah banyak yang datang, ada dari Jakarta, ada guru dari Singapura, guru dari Batam, dan baru saja Dompet Dhuafa mengirimkan da’i ke Setokok,” sebut Diana senang.
Jika melihat perjalanan Diana, memang sangat indah, tetapi tetap saja akan ada banyak kerikil yang ia lalui. Diana mengatakan, bahkan sampai saat ini ia masih bergerak seorang diri, ia masih sulit untuk menemukan masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, untuk terus memajukan kampung Setokok.
Beberapa kali Diana mulai merasa jenuh, karena melihat respons masyarakat yang tidak begitu support. Sempat terpikir di benaknya, untuk pindah saja ke Batuaji, karena tak mampu sendiri.
”Tapi ternyata Allah mendengar, setiap saya mulai merasa lelah, Allah hadirkan orang-orang baik, uluran-uluran tangan untuk membantu saya bangkit kembali,” ucap Diana terharu, di akhir perbincangan. (*)
batampos – Bentrokan pecah antara warga Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Batam, dengan puluhan karyawan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, pada Selasa (17/12) malam hingga Rabu (18/12) dini hari. Sekitar sepuluh orang warga luka-luka, dan belasan sepeda motor rusak.
Informasi yang dihimpun Batam Pos menyebutkan, insiden tersebut bermula pada Selasa (17/12) siang ketika warga memergoki sejumlah pekerja PT MEG merusak spanduk penolakan atas keberadaan PSN Rempang Eco City yang dipasang warga di Sembulang Hulu. Asmah, warga Sungai Buluh, mengatakan tindakan itu memicu amarah masya-rakat yang akhirnya menangkap salah satu pekerja dan membawanya ke posko warga.
“Kami menahan dia di pos-ko untuk menunggu polisi. Selama ini spanduk-spanduk kami sering dirusak. Jadi, kami merasa perlu mengambil tindakan,” katanya.
Bentrok ini semakin memperkeruh hubungan antara warga Rempang dan PT MEG. Warga secara tegas menolak keberadaan perusahaan tersebut karena dianggap merusak ketenangan dan kenyamanan mereka.
“Kami ingin PT MEG keluar dari wilayah ini. Selama mereka ada di sini, kami terus merasa terancam,” ujar Asmah.
Warga lain, yang meminta namanya tidak disebutkan, menambahkan bahwa saat pekerja PT MEG sedang ditahan di posko warga, tak lama berselang polisi datang. Warga mendesak pekerja PT MEG tersebut membuat perjanjian agar tidak melakukan perusakan lagi, tetapi ia menolak. Akibatnya, warga tidak bersedia melepasnya.
Pada malam harinya, tiba-tiba puluhan orang yang diduga pekerja PT MEG menyerbu Kampung Sembulang Hulu dengan mengendarai mobil, motor, dan lori. Sebagian membawa senjata tajam.
Warga kaget. Para perempuan dan anak-anak menjerit, berlarian. Suasana mencekam. Bentrokan antara warga setempat dan puluhan orang yang datang tiba-tiba itu pun tak terelakkan.
Edi, salah seorang warga yang menjadi korban, menceritakan upayanya melindungi anaknya dari serangan. “Mereka datang lang-sung menyerang. Anak saya diancam, ditodong pakai parang, akan dibunuh. Saya melindungi anak saya, tapi malah dipukul dan disabet parang di punggung,” katanya.
Menurut warga, serangan itu tidak berhenti di posko Sembulang Hulu. Para pekerja PT MEG juga bergerak ke Sungai Buluh, menyerang warga yang tidak tahu-menahu, termasuk anak-anak. Akibat kejadian tersebut, tercatat sepuluh warga me-ngalami luka-luka, dan belasan sepeda motor rusak.
Di sisi lain, PT MEG memberikan kronologi berbeda terkait insiden tersebut. Me-nurut Angga, Koordinator Lapangan PT MEG, kericuhan bermula saat tim lapangan mereka sedang berpatroli di wilayah Sembulang. Ketika mereka hendak membantu sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan, situasi mendadak memanas karena muncul empat orang tak dikenal yang membawa parang dan mengancam timnya.
Angga menyebut salah satu anggota tim mereka sempat terpisah dan dikeroyok oleh warga.
“Rekan kami ditangkap, diikat kakinya, dan dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Kami berusaha meminta bantuan polisi, tetapi warga sempat menghalangi upaya membawa korban ke rumah sakit,” jelas Angga.
PT MEG juga membantah tuduhan bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap warga atau anak-anak. Me-nurut Angga, perusahaan selama ini berkomitmen membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai program sosial.
“Kami tidak mungkin melakukan itu. Sebagai pengem-bang Rempang Eco City, kami selalu berusaha merangkul masyarakat,” katanya.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Boy Even Sembiring, yang melakukan advokasi, menyebut kejadian ini sebagai peristiwa kedua yang mengancam keselamatan warga. Menurut dia, sejauh ini tindakan hukum atas semua peristiwa itu belum tampak.
Atas kejadian yang berulang ini, warga Rempang bersama organisasi masyarakat sipil menyerukan agar Presiden Prabowo dan DPR RI memastikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan Rempang atas wilayah adatnya. Selain itu, warga meminta Kapolri untuk memerintahkan jajarannya melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas atas seluruh peristiwa intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang terkait PSN Rempang Eco City. Mereka juga meminta pengawasan dari Komnas HAM.
Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, mengatakan dalam kejadian ini kedua belah pihak saling melayangkan laporan polisi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan gelar perkara.
“Kami akan meminta keterangan kedua pihak dan hasil visum dari kedokteran. Nanti kita gelar (perkara),” ujarnya di Mapolresta Barelang.
Ia menjelaskan bahwa bentrokan ini diduga karena adanya lima karyawan PT MEG yang merusak dan menurunkan spanduk yang dipasang warga. Spanduk tersebut berisi penolakan terhadap PSN Rempang Eco City.
Oleh warga, karyawan tersebut dikejar, dan mereka berhasil menangkap salah seorang karyawan PT MEG serta menyekapnya. “Namun mereka (warga) main hakim sendiri. Warga mengamankannya berjam-jam,” katanya.
Usai menyekap karyawan PT MEG, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan memediasi kedua belah pihak. Namun, situasi kembali memanas karena adanya provokator.
“Terjadi bentrokan karena karyawan PT MEG tidak terima rekannya diperlakukan seperti itu (disekap). Untuk provokatornya, ini masih kami selidiki,” ungkapnya.
Dengan adanya bentrokan ini, pihaknya bersama TNI melakukan penjagaan dan patroli di lokasi kejadian. Penjagaan ini melibatkan 70 personel Polresta Barelang dan 25 personel TNI.
“Kondisi saat ini sudah kondusif. Imbauan kepada warga, jangan main hakim sendiri. Jika ada permasalahan, foto dan laporkan,” tutupnya. (*)
Bangunan yang berdiri di area DAS Sungai Jang Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Rabu (18/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Bangunan yang dibangun di dekat hilir atau muara Daerah Aliran Sungai (DAS) Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, Kepri dinilai berpotensi merusak lingkungan. Sebab aliran Sungai Jang tersebut diduga ditimbun oleh pemilik bangunan berkonsep kapal tersebut.
Dari kejauhan, bagian bangunan yang menghadap ke sungai memang dibangun dengan bahan material kayu. Namun lantai bagian dalam bangunan itu berbahan beton dan telah ditimbun.
Menurut Aktivis Lingkungan di Tanjungpinang, Kherjuli menilai menimbun atau mereklamasi sebagian area sungai dengan tanah urug, akan berdampak terhadap lingkungan. Terutama pada fungsi DAS Sungai Jang itu sendiri.
Sempadan sungai yang saat ini sudah menjadi bangunan, membuat luasan DAS berkurang dan semakin menyempit, serta menghambat limpasan air dari darat menuju ke laut.
“Terutama pada saat hujan. Ini dapat berpotensi terjadinya peningkatan genangan air atau banjir di bagian hulu atau tengah DAS Sungai Jang,” kata Kherjuli kepada Batam Pos, Rabu (18/12).
Selain berpotensi banjir, menurutnya adanya penimbunan di dekat DAS itu akan membuat peningkatan timbulan sampah, hingga dapat mengganggu ekosistem mangrove yang ada di sungai tersebut.
Ia menegaskan, jika memang penimbunan tersebut tidak memiliki izin atau persetujuan lingkungan, pemerintah harus menertibkan bangunan berbentuk kapal itu. “Apapun alasannya dan peruntukannya,” tegasnya.
Menurutnya, DAS merupakan bagian dari sumber daya air. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Seharunya, sungai yang merupakan kekayaan negara, harusnya dipelihara dan dijaga.
“Dalam Undang-Undang itu setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak daya air,” pungkasnya.
Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menerima informasi, terkait adanya dugaan penimbunan di dekat DAS Sungai Jang tersebut.
Saat ini, PPNS Satpol PP Tanjungpinang tengah melakukan penyelidikan dan mencari tahu pemilik bangunan tersebut. “Dapat informasi dari pimpinan ada penimbunan, masih kita dalami, siapa penghuninya kita belum dapat informasi,” tegasnya. (*)
Suasana ruang check in Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Menghadapi lonjakan penumpang selama libur akhir tahun, Bandara Hang Nadim Batam resmi membuka posko terpadu, Rabu (18/12). Posko ini akan beroperasi hingga 2 Januari 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam (BIB), Nugroho Jati, menyatakan bahwa posko ini dirancang untuk memberikan pelayanan optimal kepada penumpang. ”Seperti pada momen Nataru sebelumnya, kami melibatkan seluruh stakeholder terkait angkutan penerbangan. Posko ini akan didukung oleh 334 personel dari berbagai bidang,” ujar Nugroho.
Pihak bandara memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2024, sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2025. Selama periode tersebut, jumlah penumpang harian diperkirakan mencapai 12.000 hingga 15.000 orang, meningkat dari rata-rata harian normal sekitar 10.000 penumpang.
Untuk mengakomodasi peningkatan ini, Bandara Hang Nadim telah menambah sembilan penerbangan ekstra dengan tujuan Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta mela-lui maskapai Super Air Jet dan Batik Air. ”Kami memproyeksikan kenaikan trafik penumpang sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini juga berlaku untuk trafik penerbangan dan kargo,” tambah Nugroho.
Meski terminal Bandara Hang Nadim sedang dalam proses renovasi, Nugroho memastikan bahwa area kritikal seperti ruang tunggu dan loket check-in sudah beroperasi optimal.
”Beberapa fasilitas baru telah diperbaiki sehingga lebih segar dan nyaman. Selain itu, kami menambahkan variasi toko suvenir dan restoran baik di dalam maupun di luar terminal,” jelasnya.
Posko terpadu di Bandara Hang Nadim mencakup layanan keamanan, kesehatan, dan informasi penumpang. Untuk pelayanan kesehatan, posko ini bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menyediakan klinik khusus bagi para penumpang.
”Dengan adanya posko ini, kami berharap perjalanan para penumpang selama libur Nataru menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar,” ujar Nugroho.
Dengan persiapan ini, Nugroho mengatakan Bandara Hang Nadim siap menjadi salah satu pusat mobilitas penting selama musim libur akhir tahun. Selain itu juga memastikan pengalaman penerbangan yang lebih baik bagi para penumpang.
Polri Kerahkan 141 Ribu Personel
Menjelang masa libur akhir tahun, Polri bakal menggelar Operasi Lilin untuk memastikan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Operasi akan berlangsung selama 13 hari, sejak 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Jumlah personel yang terlibat mencapai 141.605 orang.
”Kegiatan ini adalah upaya kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan aktivitas, baik ibadah, perjalanan mudik, maupun rekreasi,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho saat Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2024, Rabu (18/12).
Berdasar data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), potensi pergerakan masyarakat dengan berbagai moda transportasi pada Nataru kali ini diprediksi mencapai 110,67 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan 2,83 persen atau sekitar 3,04 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lonjakan diprediksi terjadi pada puncak arus mudik, yakni 21 dan 28 Desember 2024. Sementara itu, puncak arus balik pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.
”Melihat tingginya mobilitas masyarakat, rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way akan diterapkan di sejumlah titik sesuai kebutuhan,” terangnya.
Operasi Lilin 2024 tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pengamanan lokasi strategis. Mulai tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas transportasi.
’’Perhatian ekstra juga diberikan pada lokasi yang berpotensi menjadi pusat keramaian saat malam pergantian tahun,” ujarnya.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan kemarin membuka Latihan Pra-Operasi Lilin 2024. Latihan itu merupakan bagian dari persiapan intensif untuk pengamanan Nataru.
Dalam sambutannya, Irjen Pol Aan Suhanan menegaskan, pengamanan Nataru adalah tanggung jawab bersama. Melibatkan Polri, TNI, dan seluruh stakeholder terkait.
”Natal dan tahun baru adalah momen penting bagi masyarakat. Kami bersama seluruh elemen akan bekerja keras untuk memastikan semua aktivitas berjalan aman, nyaman, dan lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara resmi membuka posko Nataru Rabu (18/12). Apel gabungan di Terminal 1B yang dihadiri berbagai instansi terkait menandai dimulainya operasi posko hingga 5 Januari 2025.
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta Putu Eka Cahyadhi mengatakan, posko Nataru berperan penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan penerbangan. Mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai 2,9 juta orang selama periode Nataru, berbagai persiapan telah dilakukan.
”Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komando untuk memantau situasi terkini serta merespons dengan cepat segala bentuk permasalahan,” ucapnya.
Persiapan jelang libur Nataru tak hanya dilakukan di Pulau Jawa. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) juga telah menyiapkan petugas, armada, dan layanan operasional lainnya.
Direktur Utama PT JKT Thomas Dwiatmanto mengatakan, sebagian besar masyarakat diprediksi menggunakan kendaraan pribadi/mobil dan melewati tol sebagai salah satu jalur utama. Diperkirakan ada 598.418 kendaraan yang melintas di jalan tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT) selama libur panjang Nataru.
”PT JKT telah menyiagakan armada operasional di jalan tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT) sejumlah 17 unit kendaraan, terdiri atas kendaraan derek, mobile customer service (MCS), ambulans, kendaraan rescue, kendaraan patroli jalan raya (PJR), crane, dan mobile storing,” jelasnya. Selain itu, disiapkan pula 55 paket water barrier dan 706 unit traffic cone untuk mendukung layanan lalu lintas.
Sementara itu, Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengungkapkan, bakal terjadi kenaikan volume kendaraan pada empat gerbang tol utama dari arah barat. Yakni, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa.
Sebab, mobilitas masyarakat diperkirakan mencapai 3.057.246 juta kendaraan keluar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) selama periode 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Angka ini naik 17,9 persen dibandingkan lalu lintas normal. Angka ini pun naik 2,4 persen dibandingkan momen Nataru tahun lalu.
Sementara itu, kendaraan masuk Jabotabek diproyeksikan mencapai 3.002.175 unit selama 18 hari. Banyak warga yang diprediksi menghabiskan liburan ke Jabotabek. Sebab, angka prediksi tersebut ternyata naik 18,6 persen dibandingkan normal dan naik 2,19 persen dibandingkan tahun lalu.
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan selama Nataru, lanjut dia, Jasa Marga telah menyiapkan berbagai strategi. ”Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran perjalanan, Jasa Marga juga mengoperasikan sejumlah ruas tol baru,” katanya.
Ruas tol yang dioperasikan antara lain jalan tol Solo– Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Yogya–Solo) segmen Kartasura–Klaten sepanjang 22,3 km yang sudah bertarif. Lalu, jalan tol Yogya–Solo segmen Klaten–Prambanan sepanjang 8,5 km yang akan dioperasikan secara fungsional pada libur Nataru sehingga tanpa tarif.
Selain itu, jalan tol Probolinggo–Banyuwangi segmen Gending–Kraksaan sepanjang 10,3 km juga akan difungsionalkan tanpa tarif. Jalan tol Jakarta–Cikampek II Selatan segmen Sadang–Kutanegara sepanjang 8,5 km juga disiapkan untuk dioperasikan secara situasional berdasar diskresi kepolisian.
Di sisi lain, Jasa Marga juga telah menyiagakan 514 armada operasional di seluruh jalan tol di Indonesia. Armada ini terdiri atas kendaraan derek, mobile customer service (MCS), ambulans, kendaraan rescue, kendaraan patroli jalan raya (PJR), crane, dan mobile storing. Kelengkapan jalan pun telah disiapkan seperti 112 paket rambu contraflow dan 18.299 unit traffic cone untuk mendukung layanan lalu lintas. (*)
Maia Estianty bersama Isa Zega. (Instagram: maiaestiantyreal).
batampos – Gara-gara mengundang Isa Zega di podcastnya, netizen mengaku kecewa berat dengan Maia Estianty.
Maia Estianty menghadirkan Isa Zega, seorang transgender dalam podcast dan videonya sudah tayang di YouTube.
Menurut netzen seharusnya Maia Estianty tahu kalau Ise Zega sempat dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan melakukan penistaan agama.
Pelaporan ini buntut dari ibadah umrah yang dilakukannya di Tanah Suci dengan menggunakan pakaian perempuan.
Laporan polisi terhadap Isa Zega dilakukan setelah kasus penistaan agama diduga dilakukan Isa Zaga viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak, termasuk diatensi anggota DPR RI.
“Gila yang begini dikasih panggung. Penista agama public enemy. Undang yang lebih berbobot gitu loh bun. Ya Allah, kecewa sekali sekelas bunda Maia yang diundang kok yang
begini,” komentar salah satu netizen.
“Kukira bunda pintar, eh ternyata kayak gini dikasih panggung. Biar apa Bun ? Biar naikin viewer Bun, malu banget dah,” timpal yang lainnya.
Netizen lain meyakini Maia Estianty telah salah dalam memilih bintang tamu untuk datang ke podcast miliknya. Padahal, menurut netizen, banyak orang lain yang lebih layak dan lebih menarik untuk diundang ke podcast dan dikulik ceritanya.
“Disayangkan bunda @maiaestiantyreal mendingan undang kak @shellasaukiaofficial langsung kalau mau nanya-nanya,” komentar salah satu warganet.
“Saya bukan ahli surga, tapi jika melihat agama saya dipermalukan sama Sahrul rasanya tetap sakit. Dengan dia posting artinya dia merendahkan dan meremehkan aturan
agama Islam tentang tata cara beribadah,” timpal yang lainnya.
“Kalau viralnya positif boleh boleh saja sih diundang. Dia kan jelas-jelas menistakan agama, nggak jujur soal kelamin saat ibadah umrah. Mending gak usah dikasih panggung. Buktinya dia ngerasa nggak bersalah mainin agama.”
Ada juga yang menyerukan agar video podcast Maia Estianty dan Isa Zega di-take down. Bahkan, ada netizen membuat semacam polling untuk mengetahui seberapa anyak netizen yang ingin video itu di-take down. Polling itu ternyata disukai 15 ribu lebih para pengguna media sosial. (*)
batampos – Uang palsu (upal) yang dicetak di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) diduga sudah beredar ke banyak tempat. Selain di Mamuju, Sulawesi Barat, upal pecahan Rp100 ribu itu ternyata telah beredar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buktinya, polisi berhasil membekuk salah seorang anggota sindikat peredaran upal itu di Kampung Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Wajo.
Kasatreskrim Polres Wajo Iptu Alvin Aji Kurniawan menjelaskan, pria yang dibekuk itu bernama Ambo Ala, 42. Dia ditangkap Senin (16/12) lalu. Menurut Alvin, peran Ambo Ala atau AA sangat penting.
Namun, Ambo Ala dibekuk bukan karena mengedarkan upal. Lebih dari itu, dialah orang yang bertugas sebagai pencetak garis benang tengah pada uang kertas. Jika tak diteliti dengan baik, garis benang tersebut mirip asli.
Penangkapan terhadap Ambo Ala merupakan hasil koordinasi dengan Resmob Polres Gowa.
”Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan,’’ ujarnya kepada FAJAR (grup Batam Pos), Rabu (18/12).
Dia menjelaskan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Wajo setelah mengetahui rekannya ditangkap polisi. Keberadaannya diketahui setelah polisi menerima informasi dari masyarakat.
Berdasar hasil interogasi, pria yang beralamat di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, itu mengaku diminta oleh Andi Ibrahim untuk memuluskan pencetakan upal. ”Dia mendapatkan upah senilai Rp3 juta dari Andi Ibrahim,’’ tutur Alvin.
Andi Ibrahim adalah kepala perpustakaan (Kapus) UIN Alauddin Makassar. Dia kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka. ”Polisi (Polres Gowa, red) juga mengamankan barang bukti handphone milik Ambo Ala,’’ terangnya.
Selain kepala perpustakaan, Andi Ibrahim juga tercatat sebagai dosen di UINAM. Dia mengampu mata kuliah dasar-dasar organisasi informasi. Dia menyelesaikan sarjana bidang agama di UIN Alauddin pada 1995. Kemudian, pada 1998, dia melanjutkan studi bidang sastra di Universitas Indonesia (UI). Pada 2019, Ibrahim mendapatkan gelar doktor di UIN Alauddin Makassar. Dia juga kerap menjadi pembicara mengenai literasi dan perpustakaan.
Sebagaimana diberitakan, kasus itu berawal saat Polres Gowa menerima laporan transaksi menggunakan uang palsu senilai Rp500 ribu di Kecamatan Pallangga. Dari informasi tersebut, penyidik melakukan pelacakan.
Saat itulah diketahui ada sindikat upal yang melibatkan pegawai UINAM. Tim penyidik lantas menuju gedung perpustakaan UINAM. Di sana ditemukan mesin pencetak upal. Polisi juga menemukan upal siap edar senilai Rp446.700.000 dalam pecahan Rp100 ribu.
Belakangan terungkap jika sindikat upal di UINAM ternyata memiliki jaringan di Mamuju, Sulawesi Barat. Polresta Mamuju telah menangkap empat orang jaringan produksi upal yang beroperasi di UINAM. Dua orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sulbar.
Pada bagian lain, Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar Prof Muhammad Halifah Mustamin kembali menegaskan bahwa Ibrahim telah dinonaktifkan dari jabatan kepala perpustakaan. Begitu juga seorang staf yang membantunya dalam kasus upal tersebut.
Di sisi lain, hari ini Polda Sulsel akan mengekspose kasus tersebut secara lebih detail. Dari informasi yang diperoleh FAJAR, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan secara langsung akan memimpin ekspose kasus tersebut di Polres Gowa pada hari ini.
”Kamis (19/12) rencananya (diekspose) di Polres Gowa,’’ ujar Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Didik Supranoto saat dikonfirmasi Selasa (17/12).
Ditanya lebih jauh mengenai perkembangan kasus tersebut, perwira polisi tiga melati di pundak itu masih enggan berbicara. Detailnya, kata dia, nanti disampaikan langsung oleh Kapolda Sulsel saat ekspose. (*)
batampos – Bentrokan pecah antara warga Sembulang Hulu, Pulau Rempang, Batam, dengan puluhan karyawan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, pada Selasa (17/12) malam hingga Rabu (18/12) dini hari. Sekitar sepuluh orang warga luka-luka, dan belasan sepeda motor rusak.
