Jumat, 10 April 2026
Beranda blog Halaman 2372

Quick Count Poltracking Indonesia: Ansar-Nyanyang 55,07% Kalahkan Rudi-Rafiq 44,93%

0
Ansar-Nyanyang salam komando ditengah pendukungnya.

batampos – Quick count Poltracking Indonesia untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Riau (Kepri) telah selesai dilaksanakan. Hasil yang telah Poltracking peroleh yakni Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (cagub-wagub) Kepri nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura mendapatkan 55,07 persen suara sedangkan cagub-wagub nomor urut 2, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq mengantongi 44,93 persen suara.

“Quick Count Pilkada Kepulauan Riau 2024 dengan data masuk 100 persen perolehan pasangan nomor urut 1, H. Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura (55,07 persen), pasangan nomor urut 2, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq (44,93 persen),” kata Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam keterangannya, pada Kamis (28/11/2024).

Masduri melanjutkan, perolehan suara Ansar-Nyanyang dalam rentang margin of error berada di kisaran 54,07-56,07 persen. Sementara, Rudi-Rafiq mendapatkan 43,93-45,93 persen suara dalam rentang margin of error.

“Dengan margin of error 1,0 persen perolehan suara pasangan nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura berkisar antara (54,07-56,07 persen), dan pasangan nomor urut 2, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq berkisar antara (43,93-45,93) persen,” lanjutnya.

Maka dari itu, Masduri menyatakan bahwa pemenang Pilkada Kepri versi quick count yakni Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura. Ansar-Nyanyang berhasil mendapatkan total dukungan sebesar 55,07 persen.

“Pemenang Pilkada Kepulauan Riau versi quick count adalah pasangan nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura,” ujar Masduri.

Temun ini merupakan hasil quick count Poltracking Indonesia pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024. Hasil resmi Pilkada masih menunggu perhitungan berjenjang dari KPUD Kepulauan Riau.

Seperti diketahui, Poltracking Indonesia melaksanakan quick count Pilkada serentak 2024 di Kepri. Quick count dilaksanakan pada hari pemilihan Pilkada serentak yakni, Rabu 27 November 2024. Maksud dan tujuan dari quick count ini untuk memantau pelaksanaan Pilkada di Kepulauan Riau dan memprediksi hasil perolehan suara secara cepat.

Lebih lanjut populasi quick count adalah seluruh suara sah yang tersebar pada 3.327 TPS di Kepulauan Riau. Adapun metode yang digunakan adalah multistage random sampling.

Selanjutnya, jumlah sampel yang diambil sebanyak 530 TPS tersebar proporsional di 7 kabupaten/kota dengan margin of error kurang lebih 1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dengan kelurahan/desa di setiap kota/kabupaten dipilih secara acak dan proporsional, kemudian TPS dipilih secara acak.

Hasil Quick Count Poltracking Indonesia di Pilkada Kepri 2024:

– Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura 55.07%
– Muhammad Rudi-Aunur Rafiq 44,93%

Data masuk 100%

 

(*)

Artikel Quick Count Poltracking Indonesia: Ansar-Nyanyang 55,07% Kalahkan Rudi-Rafiq 44,93% pertama kali tampil pada Metropolis.

Firli Bahuri Mangkir Lagi dari Panggilan Polda Metro Jaya

0
Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

batampos – Polda Metro Jaya memastikan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan kedua penyidik Ditreskrimsus. Firli sejatinya harus menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini,” kata Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keteranganya, Kamis (28/11).

Ade mengatakan, Firli sudah mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada penyidik. Namun, belum dijelaskan lebih rinci mengenai ketidakhadiran Firli.

“Selanjutnya tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini, untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan,” jelasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.

“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

 

Artikel Firli Bahuri Mangkir Lagi dari Panggilan Polda Metro Jaya pertama kali tampil pada News.

Partisipasi Pemilih Batam di Pilkada 2024 Turun Signifikan

0
Ilustrasi.

batampos – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam 2024 tercatat sangat rendah, hanya mencapai 46,76 persen. Berdasarkan data sementara, sebanyak 420.694 dari total 899.666 Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilih mereka pada Rabu (27/11).

Di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), jumlah pemilih bahkan tidak mencapai separuh dari DPT yang terdaftar. Di TPS 013 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, yang menjadi tempat pencoblosan calon Wakil Gubernur Kepri Nyanyang, hanya 285 pemilih dari 586 yang menyalurkan hak pilihnya.

Fenomena serupa terjadi di TPS 18 Perumahan KDA Batamcenter, tempat calon Wali Kota Batam Amsakar Achmad mencoblos. Dari 583 pemilih terdaftar, hanya 289 yang hadir, menghasilkan tingkat partisipasi sekitar 48 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi Pilpres 2019 yang mencapai 60 persen.

Selain itu, di TPS 017 Perumahan Rosedale, tempat Wali Kota Batam Muhammad Rudi menggunakan hak pilihnya, partisipasi juga rendah, dengan hanya 277 dari 594 pemilih yang hadir.

Ketua KPU Kota Batam, Mawardi, mengatakan pihaknya belum menerima arahan dari KPU Provinsi Kepri terkait penetapan jumlah partisipasi pemilih.

“Belum ada. Karena menghitung tingkat partisipasi itu ada rumusnya,” ujar Mawardi, Kamis (28/11).

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan KPU, proses rekapitulasi hasil pemilihan masih berlangsung di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 28 November hingga 3 Desember 2024.

“Untuk Rekapitulasi tingkat kota akan dilakukan pada 5-7 Desember, dan di tingkat provinsi pada 9-11 Desember, ” tambahnya.

Rendahnya tingkat partisipasi ini menjadi perhatian serius, mengingat pada Pilkada 2020, partisipasi pemilih Batam tercatat mencapai 64,25 persen, meski situasi dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada 2020, dan bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang mencatatkan partisipasi sebesar 48 persen.

Dengan turunnya partisipasi pemilih, tentunya perlu adanya evaluasi serta penyadaran pentingnya hak pilih masyarakat dalam pemilu di masa mendatang. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Partisipasi Pemilih Batam di Pilkada 2024 Turun Signifikan pertama kali tampil pada Metropolis.

Tahun Depan, Pemko Batam Target 7 Ribu Nelayan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

0
Ilustrasi. Nelayan menarik perahunya usai pulang melaut di belakang Restoran Sri Rejeki, Batubesar, Nongsa. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam, menargetkan sebanyak 7 ribu nelayan di wilayahnya terdaftar dan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025. Hingga saat ini, sudah tercatat 3.444 nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan asuransi bagi para nelayan. Saat ini sudah ada 3.444 nelayan yang terdaftar sebagai peserta,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, Kamis (28/11).

Menurutnya, kota Batam memiliki sekitar 15 ribu nelayan yang tersebar di beberapa wilayah utama, yakni Kecamatan Bulang, Galang, dan Belakangpadang. Untuk meningkatkan jumlah peserta, pihaknya terus mendorong nelayan yang belum tergabung agar segera mengurus pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun persyaratan yang diperlukan cukup sederhana, yakni KTP dan Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

“Bagi para nelayan yang belum tergabung, silahkan menghubungi penyuluh atau datang langsung ke dinas. Kami siap membantu proses pendaftaran,” tambah Yudi.

Selain itu, ia juga mengingatkan para nelayan untuk selalu menjaga keselamatan saat melaut dan memastikan membawa identitas resmi.

“Keselamatan menjadi prioritas utama. Jangan lupa membawa identitas agar mempermudah jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata dia. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Tahun Depan, Pemko Batam Target 7 Ribu Nelayan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Metropolis.

Jelang Libur Nataru Harga Tiket Turun 10 Persen, Anggota DPR Iman Adinugraha Sebut akan Dongkrak Pariwisara

0
Ilustrasi sejumlah pesawat dari maskapai penerbangan domestik di bandara. (Dok/JawaPos.com)

batampos – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyambut baik kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga memimpin Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Iman menilai, penurunan harga tiket pesawat ini merupakan angin segar bagi sektor pariwisata nasional yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Terutama penurunan terjadi jelang natal dan tahun baru (Nataru).

“Penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen ini merupakan kebijakan strategis yang sangat relevan, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini akan menjadi dorongan signifikan bagi sektor pariwisata, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mudah bepergian,” ujar Iman, Kamis (28/11).

Lebih lanjut, Iman mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan ini. Menurutnya, kolaborasi dengan maskapai penerbangan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata perlu terus diperkuat untuk memastikan manfaat kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapannya, ini tidak hanya memacu aktivitas wisata tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya destinasi wisata yang bergantung pada kedatangan wisatawan domestik,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor energi dan lingkungan, Iman juga menyoroti perlunya pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan transportasi udara. “Langkah ini juga harus diiringi dengan upaya memastikan efisiensi energi dalam operasional penerbangan agar kebijakan ini tetap berdampak positif dalam jangka panjang,” jelasnya.

Penurunan harga tiket ini diharapkan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi sektor pariwisata tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini terbebani oleh tingginya harga tiket pesawat domestik. “Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang melibatkan kolaborasi intensif dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” tuturnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Jelang Libur Nataru Harga Tiket Turun 10 Persen, Anggota DPR Iman Adinugraha Sebut akan Dongkrak Pariwisara pertama kali tampil pada News.

Bukan Penghuni Permanen, Pemilik Kos-kosan dan Tempat Usaha Pilih Bertahan di Tembesi Tower

0
Kuasa hukum PT TPM, Bali Dalo.

batampos – Proyek pengembangan kawasan Panbil II di Tembesi yang digarap PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) kembali menghadapi tantangan dari sebagian warga yang bertahan di lokasi. Berdasarkan hasil pendataan lapangan, mayoritas yang masih tinggal di lahan alokasi proyek ini adalah mereka yang mengelola kos-kosan dan tempat usaha, bukan penghuni permanen.

“Yang memiliki kos-kosan dan tempat usaha ini umumnya tinggal di luar Tembesi Tower. Mereka memberdayakan warga yang tinggal di sana untuk bertahan. Ini yang kita sayangkan,” ujar Soleh, Koordinator Lapangan PT TPM, saat ditemui di lokasi proyek.

Data yang dihimpun menunjukkan, masyarakat yang menggunakan lahan hanya untuk tempat tinggal sebagian besar telah menerima tawaran relokasi dari perusahaan. Mereka pindah ke rumah-rumah siap huni yang disediakan PT TPM di kawasan Tanjung Piayu. Langkah ini dilakukan demi kelancaran proyek Panbil II yang sudah mendapatkan alokasi resmi dari BP Batam.

Manajemen PT TPM menjelaskan bahwa selain menyediakan rumah relokasi, mereka juga menawarkan kompensasi tambahan kepada warga yang nilai asetnya melebihi tawaran awal. Ketua Tim Pembebasan Lahan PT TPM, Eka Teguh Kurniawan, menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan cukup adil dan pantas.

“Saran kami, terimalah tawaran ini. Proyek ini harus berjalan, dan kami segera memulai pembangunan. Jangan sampai warga terdampak dirugikan karena menunda keputusan,” kata Eka.

Ia juga mengimbau warga agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempertahankan keberadaan mereka di lokasi proyek.

Namun, beberapa warga tetap bertahan, sebagian besar karena alasan dipengaruhi pemilik kos-kosan dan usaha yang melihat potensi keuntungan dari situasi tersebut. PT TPM menyesalkan hal ini dan berharap situasi dapat segera terselesaikan secara damai.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Batam melalui Satpol PP telah mengeluarkan tiga Surat Peringatan (SP) kepada warga yang masih bertahan. Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, menegaskan bahwa jika tidak ada kesepakatan hingga batas waktu yang ditentukan, pihaknya siap melakukan penertiban paksa setelah Pilkada.

“Prosedur sudah dijalankan dengan benar. Penertiban paksa adalah opsi terakhir yang kami ambil sesuai aturan jika warga tetap menolak pindah,” ujar Imam.

Kuasa hukum PT TPM, Bali Dalo, menambahkan bahwa proyek Panbil II memiliki dasar hukum yang sah dan telah mendapatkan persetujuan dari BP Batam. Ia mengimbau pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.

“Proyek ini memiliki legalitas lengkap. Jika ada yang merasa dirugikan, lebih baik mengadu data secara hukum daripada terus bertahan tanpa dasar yang jelas,” tegas Bali Dalo.

Proyek Panbil II yang rencananya segera dimulai dipandang sebagai langkah strategis untuk pengembangan kawasan Tembesi. PT TPM berharap semua pihak dapat mendukung proyek ini dengan mengambil keputusan bijak demi menghindari langkah penertiban yang lebih tegas. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Bukan Penghuni Permanen, Pemilik Kos-kosan dan Tempat Usaha Pilih Bertahan di Tembesi Tower pertama kali tampil pada Metropolis.

Bidik Bangunan Liar Usai Pilkada, Ini Yang Jadi PR Bagi Tim Terpadu Kota Batam

0
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Tim Terpadu Kota Batam berencana untuk melanjutkan penertiban terhadap bangunan dan pemukiman liar setelah pelaksanaan Pilkada 2024.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Imam Tohari, menyebutkan bahwa ada enam titik pemukiman liar yang menjadi prioritas penertiban. Beberapa lokasi bahkan telah menerima surat peringatan sebelumnya.

“Lahan pemukiman liar ini ada yang berada di row jalan, dan sebagian sudah masuk dalam rencana alokasi pembebasan lahan,” ujar Imam di Sagulung, belum lama ini.

Ia menambahkan, tim terpadu telah memetakan beberapa kawasan yang dinilai menghambat pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota.

Enam titik pemukiman liar tersebut meliputi lahan di dekat Kantor Kecamatan Bengkong, lahan alokasi proyek Panbil II di Tembesi Tower, row jalan di Baloi Kolam, row jalan di Bukit Senyum, lahan dekat Bandara Hang Nadim arah Kampung Jabi, dan kawasan di dekat Kampung Tua Dapur 12 di Sagulung. Penertiban difokuskan pada kawasan yang berada di row jalan karena berpotensi menghambat pelebaran jalan.

“Untuk pelebaran jalan, ada dua lokasi yakni di Baloi Kolam dan Bukit Senyum. Sementara empat lokasi lainnya adalah lahan pengembang yang sudah memiliki legalitas alokasi dari BP Batam,” jelas Imam.

Imam menambahkan, penertiban juga dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi risiko banjir akibat bangunan liar yang mengganggu saluran drainase.

Di kawasan Batuaji dan Sagulung, bangunan liar yang berdiri di dekat row jalan menjadi persoalan serius. Beberapa di antaranya adalah kios pedagang kaki lima yang hampir menyentuh ruas jalan. Imam menegaskan, kondisi ini tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga berdampak pada kepentingan publik.

Bangunan liar yang berdiri di atas row jalan telah menyebabkan penyempitan jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, saluran drainase di sekitar kawasan ini sering tertutup oleh bangunan ilegal, sehingga memicu genangan air ketika hujan deras.

Udin, seorang warga di kawasan Marina, mengeluhkan keberadaan kios pedagang kaki lima yang memakan badan jalan.

“Mereka parkir sembarangan, dan arus lalu lintas jadi macet. Kami berharap pemerintah segera menertibkan kawasan ini demi kenyamanan bersama,” kata Udin.

Imam menegaskan, penertiban ini bukan sekadar untuk kepentingan estetika kota, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan mendukung kelancaran program pembangunan. Ia juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan ilegal untuk mematuhi aturan dan bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, Imam menyadari bahwa penertiban ini akan menghadapi tantangan, terutama terkait dengan sosialisasi kepada warga yang terdampak. “Kami akan berusaha memberikan solusi terbaik bagi mereka, termasuk memfasilitasi relokasi jika memungkinkan,” ujarnya.

Penertiban bangunan liar menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi Tim Terpadu Kota Batam. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan upaya ini dapat menciptakan tata kota yang lebih tertib dan mendukung pertumbuhan infrastruktur yang berkelanjutan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Bidik Bangunan Liar Usai Pilkada, Ini Yang Jadi PR Bagi Tim Terpadu Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Dinas Perikanan Batam Pastikan Stok Ikan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis

0
Ilustrasi. Warga saat belanja ikan benggol di pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos – Dalam upaya memastikan ketersediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat, Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam melakukan peninjauan ke tiga distributor ikan terbesar di kota tersebut. Lokasi yang ditinjau meliputi Jembatan 2 Barelang, Botania, Batamcentre, dan Batuampar.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diluncurkan oleh Pemerintah Kota Batam. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk mengantisipasi dampak musim angin kencang yang kerap terjadi di akhir tahun.

“Alhamdulillah, stok ikan kita aman hingga Januari 2025,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, Kamis (28/11).

Menurut Yudi, pihaknya terus berkoordinasi dengan para pengusaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan ikan dengan ukuran tertentu sesuai standar program.

Adapun jenis ikan yang mendominasi stok di Batam saat ini antara lain ikan benggol dan gembung, yang jumlahnya masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, potensi besar juga terlihat pada ikan air tawar seperti ikan lele dan nila, yang sebagian besar diproduksi oleh kelompok budidaya lokal.

“Ikan air tawar yang kita pasok berasal dari berbagai daerah seperti Rempang, Batuaji, dan kelompok budidaya lainnya,” tambah Yudi.

Lebih lanjut, ia berharap kelompok budidaya ikan lokal dapat turut mendukung keberhasilan program MBG. “Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses makanan bergizi, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perikanan lokal,” kata dia.

Langkah Diskan Batam ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan memastikan kesehatan masyarakat melalui penyediaan asupan gizi yang memadai. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Dinas Perikanan Batam Pastikan Stok Ikan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Metropolis.

Menunggu Keputusan Bawaslu Soal Pemeriksaan Jajaran KPU Batam

0
Ketua KPU Batam Mawardi bersama Komisioner KPU Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Pembatalan debat kedua Pilkada Batam yang sedianya berlangsung pada 15 November lalu menjadi sorotan publik. Para jajaran di KPU Batam pun telah dipanggil Bawaslu.

Keputusan mendadak tersebut memicu dugaan pelanggaran dan ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara. Tempo lalu, proses pemeriksaan berlangsung di Kantor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sekupang, 25 November lalu.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Batam, Mawardi mengatakan, bahwa pihaknya telah memberikan keterangan sesuai yang diminta oleh Bawaslu.

Baca Juga: Komisioner KPU Batam Jalani Pemeriksaan Terkait Pembatalan Debat Publik Paslon Pilwako

“Sudah mereka (Bawaslu) tanya-tanya soal kronologis, biasa lah. Karena itu juga tupoksinya Bawaslu kan, kami hanya mengikuti prosesnya,” ujar Mawardi, Kamis (28/11).

“Keputusannya sama Bawaslu, kami hanya memberitahukan apa yang kami alami. Biasa lah, orang kan pandangan dari sudut mana dia melihatnya,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan debat kedua yang sempat direncanakan di Crown Vista Hotel.

“Laporan terkait kegiatan debat kedua sudah terdaftar. Proses klarifikasi ini akan berlangsung lima hari, dan saat ini sudah berjalan dua hari,” kata Antonius.

Menurut dia, selain memeriksa pihak KPU Batam, klarifikasi juga dilakukan terhadap pelapor dan saksi-saksi lainnya.

“Ada kemungkinan mereka (pelapor dan terlapor) dipanggil kembali, jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lagi,” tambahnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Menunggu Keputusan Bawaslu Soal Pemeriksaan Jajaran KPU Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Pelaksanaan Pilkada Aman, PPK Sagulung Mulai Pleno

0
Ilustrasi.

batampos – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berlangsung aman dan tertib. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sagulung, Eddy, memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pada Rabu (27/11) berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Kita pantau dan memang semua berjalan lancar sampai pengembalian logistik dan surat suara. Hari ini rencana mulai pleno,” ujar Eddy, Kamis (28/11).

Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan akan dilaksanakan di tingkat PPK dan dilakukan per kelurahan. Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah seluruh logistik dan surat suara kembali dengan aman ke tingkat PPK. Penyelenggara berupaya memastikan tahapan ini dapat berjalan sesuai prosedur tanpa hambatan.

Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, juga memastikan bahwa situasi selama pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlangsung aman. Tim gabungan bersama penyelenggara Pilkada mengawal ketat setiap tahapan, mulai dari pendistribusian logistik hingga pengembalian surat suara.

“Situasi aman terkendali. Dari pendistribusian logistik ke TPS, pencoblosan hingga pengembalian logistik dan surat suara aman dan lengkap semua. Hari ini bahkan mulai pleno,” tegas Rohandi.

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Kota Batam, Sagulung memiliki 301 TPS, termasuk dua TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Batam. Tingginya jumlah TPS membuat pengawasan ketat menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran Pilkada di kecamatan ini.

Eddy menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilakukan dengan semangat menjaga integritas dan transparansi. Penyelenggara terus berupaya agar Pilkada kali ini berakhir dengan baik tanpa adanya gangguan atau hambatan yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Sementara itu, Albert, salah satu tokoh masyarakat di Sagulung, mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada yang telah bekerja keras. “Sebagai masyarakat, kami berterima kasih kepada penyelenggara Pilkada yang telah berjuang memuluskan pelaksanaan pemungutan suara. Semoga tahapan selanjutnya juga berjalan dengan aman dan tertib tanpa kecurangan,” ujar Albert.

Albert juga berharap hasil Pilkada kali ini dapat menghadirkan pemimpin yang merakyat dan mampu menjalankan tugas dengan jujur serta amanah. “Biar Batam dan Kepulauan Riau bisa lebih maju lagi. Kita butuh pemimpin yang mendengarkan rakyatnya,” harapnya.

Penyelenggara Pilkada di Sagulung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal. Dari distribusi logistik hingga penghitungan suara di pleno tingkat kecamatan, semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang aman dan tertib di Sagulung menjadi contoh positif dalam upaya mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas. Kapolsek Sagulung menegaskan komitmen pihak keamanan untuk terus menjaga stabilitas hingga seluruh proses Pilkada selesai.

Dengan dimulainya pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK, masyarakat Sagulung menaruh harapan besar agar seluruh proses berlangsung lancar hingga pengumuman hasil resmi. Proses demokrasi yang berlangsung damai ini menjadi langkah penting bagi masa depan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pelaksanaan Pilkada Aman, PPK Sagulung Mulai Pleno pertama kali tampil pada Metropolis.