batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp129 miliar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Hingga tahap awal, Pemko Batam telah berhasil menghemat sekitar Rp85 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, menyebut bahwa pihaknya masih perlu memangkas anggaran sekitar Rp43 miliar untuk mencapai target efisiensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta untuk terus menyisir belanja yang tidak prioritas.

“Kami telah melakukan pemotongan anggaran tahap awal sebesar Rp85 miliar. Untuk mencapai target Rp129 miliar, masih dibutuhkan efisiensi tambahan sekitar Rp43 miliar,” kata dia, Jumat (28/2).

Baca Juga: Program MBG di Batam Bertambah, Kini Menjangkau 13 Sekolah

Efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja perjalanan dinas, sewa hotel, alat tulis kantor, cenderamata, serta menghapus kegiatan yang tidak memiliki skala prioritas sesuai dengan arahan Inpres tersebut.

Untuk itu, Pemko Batam menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar kembali melakukan penyisiran anggaran guna meningkatkan jumlah belanja yang dapat diefisiensikan. Langkah ini dapat membantu menyeimbangkan keuangan daerah tanpa mengganggu pelayanan publik.

Selain efisiensi belanja, pemerintah setempat juga berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh dinas penghasil diminta untuk lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

“Perangkat daerah penghasil telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatkan pajak dan retribusi daerah,” kata Jefridin.

Objek pajak yang menjadi fokus optimalisasi pendapatan daerah mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir, Pajak Penerangan Jalan (PJU), pajak reklame, serta berbagai pajak daerah lainnya.

Baca Juga: Harga Santan Melonjak di Batam, Eksportir Akan Dipanggil untuk Stabilkan Pasokan

Langkah ini kemungkinan mampu menyeimbangkan kebutuhan anggaran tanpa harus mengorbankan program-program strategis yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pemko Batam juga akan terus memantau pelaksanaan efisiensi di masing-masing perangkat daerah untuk memastikan bahwa penghematan dilakukan secara efektif dan tidak menghambat operasional pemerintahan.

Dengan kombinasi strategi efisiensi dan optimalisasi PAD ini, pemerintah optimistis dapat mencapai target penghematan Rp129 miliar sesuai dengan amanat Inpres tersebut. (*)

Artikel Pemko Batam Targetkan Efisiensi Anggaran Rp129 Miliar, Fokus Pangkas Belanja Non-prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejak beroperasi penuh pada Januari 2025, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Kepri telah menangani 46 pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Keberadaan rumah sakit ini menjadi solusi bagi pasien yang sebelumnya harus dirujuk keluar Kepri untuk mendapatkan perawatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M Bisri, mengatakan saat ini terdapat 16 pasien yang masih menjalani rawat inap di RSJKO EHD. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya adalah perempuan dan 12 lainnya laki-laki. Mereka menjalani perawatan intensif sesuai dengan kondisi medis masing-masing.

“Total pasien saat ini 16 orang, dengan diagnosa medis beragam. Ada tujuh pasien yang didiagnosis skizofrenia tidak terinci, dua pasien skizofrenia paranoid, dua skizofrenia hebefrenik, serta masing-masing satu pasien dengan skizoafektif tipe manik, gangguan mental organik, skizofrenia katatonik, dan depresi berat dengan gejala psikotik,” katanya, Jumat (28/2).

Baca Juga: TPU Seitemiang Semakin Ramai Dikunjungi Peziarah

Selain itu, terdapat satu pasien yang berstatus pro visum karena terlibat dalam perkara hukum. Pasien dengan status ini mendapatkan perawatan khusus sembari menunggu proses hukum yang berjalan. Keberadaan RSJKO EHD memastikan bahwa pasien dengan gangguan jiwa tetap mendapatkan hak atas pengobatan yang layak.

Dia menambahkan, sebelum resmi dibuka, RSJKO EHD sudah mulai menerima pasien. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama rumah sakit bukanlah untuk menampung sebanyak mungkin pasien, melainkan untuk memastikan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan penanganan yang tepat.

“Ada kategori pasien yang membutuhkan isolasi khusus, tergantung tingkat keparahannya. Tetapi saat ini tidak ada pasien yang menjalani isolasi,” katanya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi di Dunia Kerja

Keberadaan RSJKO EHD dia harap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa di Kepri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke luar daerah. Dengan fasilitas yang terus dikembangkan, rumah sakit ini menjadi pusat rehabilitasi bagi pasien dengan gangguan jiwa dan ketergantungan obat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terus berupaya memperbaiki layanan kesehatan jiwa, termasuk dengan meningkatkan fasilitas dan tenaga medis di RSJKO EHD. Dengan demikian, pasien ODGJ di Kepri bisa mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan optimal tanpa harus dipindahkan ke luar daerah. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel RSJKO Kepri Tangani 46 Pasien ODGJ Sejak Awal 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Batam mulai menyalurkan dana bergulir kepada pelaku usaha mikro pada 2025. Program ini mengalami perubahan regulasi, khususnya dalam mekanisme pengikatan jaminan, yang kini menggunakan Hak Tanggungan secara elektronik.

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, mengatakan bahwa hingga Februari 2025, baru dua pelaku usaha mikro yang menerima pencairan dana bergulir dengan total nominal Rp160 juta. Sementara itu, ada empat calon penerima yang saat ini masih dalam proses pengajuan, dan diperkirakan pencairan dapat dilakukan pada Maret 2025.

“Kami baru efektif menyalurkan dana bergulir pada Februari tahun ini karena adanya perubahan regulasi. Sebelumnya, pengikatan jaminan menggunakan Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM), sedangkan dalam regulasi yang baru menggunakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) secara elektronik,” jelas Zulfahri, Jumat (28/2).

Baca Juga: Rp1,3 Miliar untuk Tenis Meja di Sekolah Batam, Disdik: Bukan Usulan Kami

Menurut Zulfahri, jaminan tetap berupa sertifikat tanah dan bangunan, namun saat ini ada dua jenis sertifikat yang berlaku, yaitu sertifikat analog berwarna hijau dan sertifikat elektronik. Perubahan dari KUM ke APHT dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam proses penyaluran dana bergulir.

Selain perubahan mekanisme jaminan, Pemko Batam tetap mempertahankan suku bunga dana bergulir sebesar 4 persen per tahun dengan tenor maksimal lima tahun.

“Baik untuk pelaku usaha mikro maupun koperasi, jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun dengan suku bunga flat 4 persen per tahun,” tambahnya.

Melalui program ini, pelaku usaha mikro dan koperasi di Batam dapat mengakses pinjaman modal hingga Rp150 juta. Program dana bergulir ini dikelola langsung oleh UPT Dana Bergulir Dinas KUKM Batam guna membantu UMKM mengembangkan usahanya.

Pemko Batam menargetkan total penyaluran dana bergulir sebesar Rp11 miliar sepanjang 2025. Untuk memastikan program ini berjalan efektif dan menghindari kredit macet, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

“Kami ingin program ini berjalan lancar tanpa adanya kredit macet, sehingga dana tersebut dapat terus digulirkan kepada pelaku usaha lainnya,” jelas Zulfahri.

Baca Juga: Konsumen Kecewa, Rumah Baru Sering Retak dan Bocor

Pemko Batam mengimbau para pelaku usaha untuk memanfaatkan program dana bergulir ini sebagai tambahan modal usaha. Dengan adanya dana bergulir ini, UMKM diharapkan dapat bertahan dan berkembang, serta menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi Batam dan nasional.

“Kami berharap UMKM bisa lebih berkembang dengan adanya dana bergulir ini, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini,” pungkas Zulfahri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Batam Salurkan Dana Bergulir untuk UMKM, Target Rp11 Miliar di 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.