batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Senin (25/11) MK melantik 735 personel gugus tugas. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.
Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebab, jumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini jauh lebih banyak.
”Proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih,” ujarnya seusai melantik gugus tugas di gedung MK, Jakarta.
Selain jumlah daerah, ada faktor lain yang memengaruhi. Yakni, jumlah pasangan calon. Bisa saja di satu daerah hasilnya digugat lebih dari satu paslon. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kepercayaan terhadap MK.
”Kalau mereka masih yakin, mungkin akan membawa persoalan pilkada ke MK. Tapi, kalau mereka memilih untuk tidak ke MK, kan itu pilihan masing-masing juga,” jelasnya.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya gugatan, Suhartoyo memastikan MK telah memiliki strategi. Misalnya, menghentikan sementara persidangan pengujian UU.
Teknis persidangan juga akan mengikuti sistem panel. Hakim akan dibagi menjadi beberapa panel. Dengan cara itu, penanganan gugatan bisa lebih cepat. ”Tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara legislatif (pileg) kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, kemarin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada. Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon. (*)
Kapolda Kepri Irjen Yan Fitri Halimansyah (baju hitam) didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Asep Safrudin (kemeja hitam/kanan), Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Dony Alexander (baju putih), dan jajarannya mengecek komputer yang digunakan pelaku judol yang digerebek di Apartemen Aston Pelita, Jumat (22/11).
batampos – Apartemen Aston Batam di Pelita, Lubukbaja, disinyalir menjadi sarang pengoperasian judi online (judol) di Batam. Dalam dua tahun terakhir, Polda Kepri telah dua kali menggerebek apartemen berlantai 23 tersebut.
Pada awal tahun 2023, polisi menggerebek apartemen ini karena ada pengoperasian judol jaringan Filipina. Dalam sehari, jaringan ini meng-hasilkan omzet puluhan juta rupiah.
Terbaru, Polda Kepri kembali menggerebek apartemen tersebut di lantai 2 dan 17. Dari lokasi, polisi mengamankan 11 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga mengoperasikan judol jaringan Kamboja.
“Dalam dua tahun terakhir, sudah dua kali digerebek,” ujar sumber Batam Pos di Mapolda Kepri.
Pantauan Batam Pos, apartemen ini memiliki akses yang sangat ketat. Penghuni atau pengunjung harus memiliki kartu akses, dan pintu keluar-masuk lift dijaga petugas keamanan.
“Kalau mau naik, silakan tunggu di lobi dan lapor ke CS, atau tunggu dijemput penghuni kamarnya,” ujar salah seorang petugas keamanan.
Sementara itu, Manajer Apartemen Aston Batam mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas judol di apartemen tersebut. “Yang memiliki akses naik dan turun hanya diatur oleh satu orang. Jadi, kami sama sekali tidak tahu,” ujar seorang wanita yang enggan menyebutkan namanya.
Ia mengaku selama beraktivitas di dalam, pemilik maupun pekerja judol tersebut tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. “Tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau soal fasilitas kebersihan, itu tergantung permintaan pemilik,” katanya.
Sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan tren pengoperasian judol kini beralih ke apartemen. “Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser ke apartemen,” ujar Yan di lokasi.
Menurut Yan, pengoperasian ini tidak melibatkan pihak apartemen. Sebab, pihak apartemen tidak mengetahui aktivitas ilegal tersebut. “Tidak pernah. Pembayaran lancar, kalau tidak, aksesnya pasti dicabut,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Polda Kepri menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston Batam, Pelita, Jumat (22/11) sore. Kamar di lantai 2 dan 17 tersebut dijadikan markas pengoperasian judi daring.
Pantauan Batam Pos menunjukkan bahwa penggerebekan dipimpin langsung Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah; Wakapolda Kepri, Brigjen Asep Safrudin; dan Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Dony Alexander.
Polisi terlihat mendatangi kamar nomor 12 di lantai 2 serta kamar nomor 02 di lantai 17. Dari lokasi tersebut, polisi menangkap dua pemilik server, CW, 24, dan DN, 23, serta sembilan operator lainnya. (*)
Dengan lebih dari 69 juta follower di Instagram, sepotong pertanyaan pendek saja dari Will Smith setelah menyaksikan video keranjang sultan otomatis memicu kehebohan. Ya, di mana wahana nun di ketinggian dan di tengah hutan itu?
Jawabannya ada di tempat yang terpisah jarak sekitar tiga jam perjalanan dari Kota Sukabumi, Jawa Barat: Situ Gunung di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Ada paket lengkap di nirwana kecil ini: keranjang sultan yang membuat aktor Hollywood Will Smith tertarik tadi, jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara, curug (air terjun) kembar, sampai danau yang di atasnya dilintasi flying fox.
”Mayoritas pengunjung dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),” kata Kepala Resor TNGGP Situ Gunung Asep Suganda.
Situ Gung masuk Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Adapun luas TNGGP sekitar 24.270,80 hektare dan secara administratif berada di tiga kabupaten: Cianjur, Sukabumi, dan Bogor.
TNGGP satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia yang diumumkan menteri pertanian pada 6 Maret 1980. Sebelum ditetapkan sebagai TNGGP, kelompok hutan tersebut ditetapkan sebagai zona inti Cagar Biosfer Cibodas oleh UNESCO pada 1977.
Lintasi Sungai 153 Meter
Mari menjajal keranjang sultan dulu. Cuaca sejuk, sepoi angin, dan gemercik sungai di bawahnya adalah teman seperjalanan.
Pengunjung tinggal duduk di kursi model keranjang, lalu meluncur pelan di atas sungai sepanjang 153 meter. Tentu dengan dilengkapi pengaman.
Menuju titik start keranjang sultan, ada suguhan spot foto, kayak balkon, jembatan, dan sarang burung. Dan, setelah selesai menikmati wahana, pengunjung bisa melintasi jembatan merah menuju Valley Resto. Sembari beristirahat, bisa menunggu shuttle untuk transportasi pulang ke titik awal loket tiket.
Memiliki panjang 535 meter dan lebar 1,8 meter, jembatan gantung Situ Gunung berdiri 121 meter di atas permukaan tanah. Jembatan ini disebut-sebut jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara.
Jembatan gantung Situ Gunung kali pertama dibangun di pertengahan 2017 dan diresmikan pada 9 Maret 2019. Proses pembangunan jembatan dilakukan secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung.
Untuk keselamatan dan kenyamanan, selama pembangunan, dilakukan pendampingan teknis dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sekarang pecah jadi dua kementerian, Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman).
”Pemandangan hutan meng-hijau, dengan udara sejuk, jadi sajian saat melintas jembatan gantung,” kata Asep.
Curug kembar lembah purba merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang banyak diminati di kaki Gunung Gede Pangrango yang masuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Di sini, wisatawan bakal diajak menjelajahi lembah purba yang masih sangat alami dan dikelilingi pepohonan hijau nan rindang.
Sebelum kemudian juga bisa menikmati keindahan air terjun kembar.
”Jarak dari pintu masuk ke lokasi curug kembar lembah purba sekitar 1 kilometer lebih dan harus ditempuh dengan jalan kaki,” kata Asep.
Harga tiket masuk curug lembah purba Rp400 ribu per orang, sudah termasuk tiket masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan tiket masuk jembatan gantung. Sudah termasuk pula pemandu plus makan siang.
Meski berpemandangan elok, ada dua ancaman kepada Situ Gunung. Pertama, saingan dari tempat wisata baru. Kedua, akses ke lokasi.
Data sepanjang liburan Natal dan tahun baru pada 22 Desember 2023–1 Januari 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari 16 ribu pengunjung turun jadi 10 ribu saja. Banyaknya tempat wisata baru, jauhnya lokasi dari Kota Sukabumi, juga potensi kemacetan, kemungkinan turut jadi penyebab.
Tapi, siapa tahu, setelah Will Smith tanya ”di mana tempat ini?”, semakin banyak orang penasaran dengan tempat di ketinggian 1.049 mdpl tersebut. (*)
batampos– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad masih kekeh, enggan mencopot pejabat yang terjerat masalah hukum. Pejabat itu ialah Hasan, yang saat ini aktif menjabat kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri.
Hasan sendiri saat ini masih berstatus sebagai tersangka pemalsuan dokumen lahan, yang kasusnya ditangani oleh Polres Bintan.
Ansar Ahmad menegaskan, ia akan melakukan tindakan tegas, usai Hasan terbukti secara sah bersalah melakukan pemalsuan dokumen lahan di Bintan. Ia juga mengaku, bahwa Hasan juga melakukan pengajuan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
“(Pencopotan) kan nanti ada saatnya, kita juga menunggu (hasil) praperadilannya,” kata Ansar kepada Batam Pos di Gedung DPRD Kepri, Senin (25/11).
Sementara informasi yang diperoleh, Hasan memang tidak pernah mengajukan praperadilan, atas kasus pemalsuan dokumen yang ia sandungi itu. Kendati demikian, Gubernur Kepri tetap bersikeras tidak akan mencopot Hasan.
“Nanti akan kita cek dulu lah. Untuk rencana pemberhentian memang belum ada,” tegasnya.
Sementara itu, Humas PN Tanjungpinang, Boy Syailendra membenarkan terkait Hasan, yang tidak pernah mengajukan praperadilan di PN Tanjungpinang. “Belum ada kita terima (praperadilan Hasan),” pungkasnya.
Diketahui, dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan, “Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
Pemberhentian sementara aparatur pemerintah yang ditahan karena kasus hukum juga diatur dalam pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi “Pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan”. (*)
Wakapolresta Tanjungpinang, AKBP Robby saat melakukan konferensi pers pengungkapan kasus peredaran 2079 butir ekstasi, Senin (25/11). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Dua orang pria yang diduga pengedar narkoba jenis pil ekstasi diringkus polisi. Dalam kasus tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Kepri berhasil mengamankan 2079 pil ekstasi sebagai barang bukti.
Dua pria itu diketahui berinisial AT dan YA. Tersangka AT ditangkap petugas kepolisian gerbang Perumahan Taman Surya Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kampung Bulang. Sementara YA, di jalan Haji Ungar Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
“Awalnya kita dapat informasi, AT sering mengedarkan ekstasi di sekitaran Gerbang Perumahan Taman Seraya,” kata Kasat Narkoba Polresta Tanjungpinang, AKP Lajun Siado Rio Sianturi, Senin (25/11).
Usai menerima informasi itu, Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi, yang kerap dijadikan oleh AT sebagai tempat transaksi. AT pun tidak berkutik, saat ditangkap petugas di gerbang perumahan tersebut.
“Kita juga mengamankan dua bungkus pil ekstasi berlogo guci warna hijau dan biru sebanyak 2079 butir dari tersangka AT,” tambahnya.
Setelah diperiksa, polisi mendapati bahwa AT diperintahkan oleh tersangka YA untuk mengedarkan ribuan pil ekstasi itu kepada pengguna narkoba, yang ada di Tanjungpinang.
Berangkat dari informasi itu, petugas kepolisian berhasil menangkap YA saat sedang berada di Jalan Haji Ungar. Saat diperiksa, YA mengaku barang haram itu diperoleh dari VM (inisial) yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Kita interogasi tersangka YA, dia mengakui telah menyuruh tersangka AT. Tersangka YA mengaku disuruh oleh Vm (DPO),” tegasnya.
Selain itu, tersangka AT dan YA merupakan residivis kasus yang serupa, yakni narkoba. “Salah satu (pelaku) baru keluar dari penjara di tahun 2024 ini,” sebutnya.
Saat ini, Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang masih memburu pelaku VM, yang memasok ribuan pil ekstasi. Sementara kedua tersangka yang diringkus itu, dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
“Dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkasnya. (*)
Ketua KPU Batam Mawardi bersama komisioner menyampaikan pembatalan debat publik putaran kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam di Hotel Crown Vista, (15/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menjalani pemeriksaan oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di kantor Bawaslu Batam, Senin (25/11). Pemeriksaan ini terkait pembatalan debat publik kedua pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota Batam yang dijadwalkan pada 15 November dan 23 November 2024.
Ketua KPU Batam, Mawardi, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Prosesnya kami ikuti, dan tentu KPU Batam sudah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Secara administrasi, semua dokumen selama koordinasi dengan pemangku kepentingan sudah disiapkan,” ujarnya.
Mawardi menambahkan, KPU Batam siap mengikuti proses yang berlangsung di Bawaslu.
“Soal putusan, ada regulasinya. Kami hanya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah sesuai aturan dan prosedur,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab batalnya debat publik kedua adalah perbedaan pendapat antara tim paslon terkait tata tertib debat.
“Kami sudah mengagendakan dan mempersiapkan debat jauh-jauh hari, termasuk koordinasi dengan tim paslon, Bawaslu, dan kepolisian. Namun, pembahasan tata tertib pada rapat gladi bersih tidak mencapai titik temu,” jelas Mawardi.
Pada hari pelaksanaan debat, paslon nomor urut 1 (NADI) sudah berada di dalam ruangan, sedangkan paslon nomor urut 2 (ASLI) berada di luar. Paslon ASLI menolak masuk karena keberatan dengan tata tertib yang mengizinkan penggunaan catatan kertas. Mereka menginginkan larangan total terhadap alat bantu, termasuk catatan dan perangkat elektronik. Sebaliknya, paslon NADI bersikeras menggunakan catatan kertas karena tidak dilarang dalam tata tertib yang sebelumnya disepakati.
KPU mencoba melakukan mediasi selama dua jam, tetapi tetap gagal mencapai kesepakatan. Akibatnya, hanya acara seremonial pembukaan yang terlaksana, sedangkan segmen debat lainnya batal digelar.
Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, juga membenarkan pemanggilan tersebut.
“Ya, ini terkait laporan ke Bawaslu, sehingga kami diminta memberikan keterangan atau klarifikasi,” katanya.
Hal senada disampaikan Komisioner Adri Wislawawan. “Benar, seluruh komisioner dimintai klarifikasi,” tambahnya.
KPU Batam berharap masyarakat tetap mendukung tahapan Pilkada serentak 2024 agar berjalan lancar dan demokratis.
“Kami mengapresiasi segala masukan dari masyarakat dan tetap berkomitmen menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tutur Mawardi.
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran
Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengungkapkan klarifikasi dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan debat kedua Pilkada Batam.
“Laporan terkait kegiatan debat kedua yang sempat dilaksanakan di Crown Vista Hotel sudah terdaftar. Proses klarifikasi ini akan berlangsung lima hari, dan saat ini sudah berjalan dua hari,” ujarnya usai proses pemeriksaan.
Klarifikasi tidak hanya dilakukan kepada KPU Batam tetapi juga kepada pelapor dan saksi-saksi yang memberikan keterangan.
“Ada kemungkinan mereka (pelapor dan terlapor) dipanggil kembali jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lagi,” tambah Antonius.
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah ketidaksepakatan antara kedua paslon mengenai aturan debat, yang menyebabkan acara tersebut dibatalkan.
Kapolresta Jamin Keamanan Pilkada
Di lain pihak, Kapolresta Barelang Kombes Heribertus Ompusunggu menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama proses Pilkada. Dalam pengamanan, pihaknya mengerahkan ratusan personel di seluruh TPS.
“Kami menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, khususnya di Kota Batam,” ujarnya, Senin (25/11).
Heribertus mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11).
“Dengan menggunakan hak suara, masyarakat dapat menentukan pemimpin terbaik bagi Kota Batam,” katanya.
Selain itu, ia meminta masyarakat menjaga situasi kondusif selama masa tenang agar pemungutan suara berjalan aman dan lancar.
“Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat Kota Batam untuk tetap menjaga situasi kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks selama masa tenang ini.
“Pilkada yang aman dan damai merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan pesta demokrasi ini dengan penuh kedamaian serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang sudah kita bangun,” tutupnya. (*)
Ditreskrimum Polda Kepri saat menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston yang diduga dijadikan tempat operasi judi online, Jumat (22/11) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos– Apartemen Aston Batam, Pelita, Lubuk Baja disinyalir menjadi sarang pengoperasian judi online di Batam. Terbukti, dalam 2 tahun ini, Polda Kepri 2 kali menggrebek apartemen yang berjumlah 23 lantai tersebut.
Pada awal tahun 2023, polisi menggrebek aprtemen ini karena ada pengoperasian judol jaringan Filipina. Dalam sehari, jaringan ini menghasilkan omset puluhan juta.
Terbaru, Polda Kepri kembali menggrebek apartemen ini yakni berada di lantai 2 dan 17. Dari lokasi, polisi mengamankan 11 orang dan menetapkannya tersangka. Mereka mengoperasikan judol jaringan Kamboja.
“Dalam 2 tahun ini sudah 2 kali digrebek,” ujar sumber Batam Pos di Mapolda Kepri.
Pantauan Batam Pos, apartemen ini memiliki akses yang sangat ketat. Penghuni atau pengunjung harus mengantongi kartu akses tersebut, dan pintu keluar masuk lift dijaga oleh sekuriti. “Kalau mau naik silahkan tunggu di lobi lapor ke CS. Atau tunggu dijemput penghuni kamarnya,” ujar salah seorang sekuriti.
Sebelumnya, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan trend pengoperasian judol kini beralih ke apartemen-apartemen.
“Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser di apartemen,” ujar Yan di lokasi.
Menurut Yan, pengoperasian ini tidak melibatkan pihak apartemen. Sebab, pihak apartemen tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut.
“Tidak pernah. Pembayaran lancar, kalau tidak aksesnya tidak dipakai,” tutupnya. (*)
Ketua KPU Tanjungpinang, M. Fauzal saat melepas pendistribusian logistik Pilkada 2024, Senin (25/11). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Kepri mulai melalukan pendistribusian logistik Pilkada 2024, Senin (25/11). Pengiriman logistik ke gudang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan itu dikawal ketat oleh Bawaslu hingga petugas kepolisian.
Pendistribusian logistik dilaksanakan secara bertahap. Yakni dimulai dari Kecamatan Tanjungpinang Timur meliputi dua Kelurahan yakni Kelurahan Batu IX dan Kelurahan Pinang Kencana dan 15 kelurahan lainya.
“Kita mulai dari kelurahan yang besar penggunaan logistiknya. Untuk Kelurahan Kamboja sama seperti Pemilu kemaren menjadi kelurahan terakhir saat penyerahan logistik,” kata Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal.
Faizal menerangkan, usai penyerahan logistik ke sekretariat PPS selesai, kemudian baru di lanjutkan ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari selasa besok. “Pastinya besok sudah harus berada di TPS sebelum hari pencoblosan,” tambahnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk dapat bersama sama aktif membantu petugas dalam pemantauan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
“Karena ini tanggung jawab kita bersama, maka sudah seharusnya kita kawal dengan seksama agar Pilkada kita berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (*)
Bupati Anambas, Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan menandatangani persetujuan bersama APBD tahun 2025. f.ihsan
batampos – Keuangan Kabupaten Anambas untuk tahun 2025 mendatang dipastikan akan defisit sekitar Rp 158 miliar.
Kepastian ini diperoleh setelah Bupati Anambas, Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan menandatangani persetujuan bersama APBD 2025, Senin, (25/11).
Dalam kerangka APBD 2025 yang dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran, Yosli dijelaskan bahwa anggaran pendapatan Kabupaten Anambas ditargetkan mencapai Rp 882 Miliar.
Dari Rp 882 Miliar ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 52,6 Miliar, Pendapatan Transfer Rp 829 Miliar, lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 13,4 Miliar dan penerimaan pembiayaan mencapai Rp 168 juta.
Sedangkan untuk anggaran belanja daerah pada tahun depan sebesar Rp 1,040 Triliun.
Dari angka tersebut, anggaran belanja operasi yang diperuntukkan untuk belanja pegawai mencapai Rp 756 Miliar.
Kemudian, belanja modal hanya Rp 138 Miliar, belanja tidak terduga Rp 40,8 miliar dan belanja transfer Rp 105,2 miliar.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan kenaikkan anggaran ini disebabkan adanya sejumlah item yang belum dimasukkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada bulan Juli lalu.
“Mudah-mudahan angka-angka tersebut dapat dijalankan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan baik,” ujar Yosli.
Sementara itu, Bupati Anambas, Abdul Haris menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2025 ini menjadi tugas terakhir sebelum memasuki masa pensiun.
“Perlu diketahui, selama menjabat saya selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk dimasukkan dalam setiap APBD,” ujar Haris.
Ia berharap selama 10 tahun masa kepemimpinannya sebagai Bupati Anambas dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. (*)
Ditreskrimum Polda Kepri saat menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston yang diduga dijadikan tempat operasi judi online, Jumat (22/11) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Apartemen Aston Batam, Pelita, Lubuk Baja disinyalir menjadi sarang pengoperasian judi online di (judol) Batam. Terbukti, dalam 2 tahun ini, Polda Kepri 2 kali menggrebek apartemen yang berjumlah 23 lantai tersebut.
Pada awal tahun 2023, polisi menggrebek aprtemen ini karena ada pengoperasian judol jaringan Filipina. Dalam sehari, jaringan ini menghasilkan omset puluhan juta.
Terbaru, Polda Kepri kembali menggrebek apartemen ini yakni berada di lantai 2 dan 17. Dari lokasi, polisi mengamankan 11 orang dan menetapkannya tersangka. Mereka mengoperasikan judol jaringan Kamboja.
“Dalam 2 tahun ini sudah 2 kali digrebek,” ujar sumber Batam Pos di Mapolda Kepri.
Pantauan Batam Pos, apartemen ini memiliki akses yang sangat ketat. Penghuni atau pengunjung harus mengantongi kartu akses tersebut, dan pintu keluar masuk lift dijaga oleh sekuriti.
“Kalau mau naik silahkan tunggu di lobi lapor ke CS. Atau tunggu dijemput penghuni kamarnya,” ujar salah seorang sekuriti.
Sementara Manager Apartemen Aston Batam, Pelita mengaku tidak pernah mengetahui adanya aktivitas judol di apartemen tersebut.
“Yang punya akses naik dan turun diatur hanya satu orang saja. Jadi kami sama sekali tidak tau,” ujar wanita yang enggan menyebutkan namanya.
Ia mengaku selama beraktivitas di dalam, pemilik maupun pekerja judol tersebut tidak menunjukkan hal yang mencurigakan.
Sebelumnya, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan trend pengoperasian judol kini beralih ke apartemen-apartemen.
“Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser di apartemen,” ujar Yan di lokasi.
Menurut Yan, pengoperasian ini tidak melibatkan pihak apartemen. Sebab, pihak apartemen tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut.
“Tidak pernah. Pembayaran lancar, kalau tidak aksesnya tidak dipakai,” tutupnya. (*)
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Senin (25/11) MK melantik 735 personel gugus tugas. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.
”WHERE is this?”
