Wakapolresta Tanjungpinang, AKBP Robby saat melakukan konferensi pers pengungkapan kasus peredaran 2079 butir ekstasi, Senin (25/11). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Dua orang pria yang diduga pengedar narkoba jenis pil ekstasi diringkus polisi. Dalam kasus tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Kepri berhasil mengamankan 2079 pil ekstasi sebagai barang bukti.
Dua pria itu diketahui berinisial AT dan YA. Tersangka AT ditangkap petugas kepolisian gerbang Perumahan Taman Surya Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kampung Bulang. Sementara YA, di jalan Haji Ungar Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.
“Awalnya kita dapat informasi, AT sering mengedarkan ekstasi di sekitaran Gerbang Perumahan Taman Seraya,” kata Kasat Narkoba Polresta Tanjungpinang, AKP Lajun Siado Rio Sianturi, Senin (25/11).
Usai menerima informasi itu, Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi, yang kerap dijadikan oleh AT sebagai tempat transaksi. AT pun tidak berkutik, saat ditangkap petugas di gerbang perumahan tersebut.
“Kita juga mengamankan dua bungkus pil ekstasi berlogo guci warna hijau dan biru sebanyak 2079 butir dari tersangka AT,” tambahnya.
Setelah diperiksa, polisi mendapati bahwa AT diperintahkan oleh tersangka YA untuk mengedarkan ribuan pil ekstasi itu kepada pengguna narkoba, yang ada di Tanjungpinang.
Berangkat dari informasi itu, petugas kepolisian berhasil menangkap YA saat sedang berada di Jalan Haji Ungar. Saat diperiksa, YA mengaku barang haram itu diperoleh dari VM (inisial) yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Kita interogasi tersangka YA, dia mengakui telah menyuruh tersangka AT. Tersangka YA mengaku disuruh oleh Vm (DPO),” tegasnya.
Selain itu, tersangka AT dan YA merupakan residivis kasus yang serupa, yakni narkoba. “Salah satu (pelaku) baru keluar dari penjara di tahun 2024 ini,” sebutnya.
Saat ini, Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang masih memburu pelaku VM, yang memasok ribuan pil ekstasi. Sementara kedua tersangka yang diringkus itu, dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
“Dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkasnya. (*)
Ketua KPU Batam Mawardi bersama komisioner menyampaikan pembatalan debat publik putaran kedua Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam di Hotel Crown Vista, (15/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menjalani pemeriksaan oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di kantor Bawaslu Batam, Senin (25/11). Pemeriksaan ini terkait pembatalan debat publik kedua pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota Batam yang dijadwalkan pada 15 November dan 23 November 2024.
Ketua KPU Batam, Mawardi, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Prosesnya kami ikuti, dan tentu KPU Batam sudah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Secara administrasi, semua dokumen selama koordinasi dengan pemangku kepentingan sudah disiapkan,” ujarnya.
Mawardi menambahkan, KPU Batam siap mengikuti proses yang berlangsung di Bawaslu.
“Soal putusan, ada regulasinya. Kami hanya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah sesuai aturan dan prosedur,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab batalnya debat publik kedua adalah perbedaan pendapat antara tim paslon terkait tata tertib debat.
“Kami sudah mengagendakan dan mempersiapkan debat jauh-jauh hari, termasuk koordinasi dengan tim paslon, Bawaslu, dan kepolisian. Namun, pembahasan tata tertib pada rapat gladi bersih tidak mencapai titik temu,” jelas Mawardi.
Pada hari pelaksanaan debat, paslon nomor urut 1 (NADI) sudah berada di dalam ruangan, sedangkan paslon nomor urut 2 (ASLI) berada di luar. Paslon ASLI menolak masuk karena keberatan dengan tata tertib yang mengizinkan penggunaan catatan kertas. Mereka menginginkan larangan total terhadap alat bantu, termasuk catatan dan perangkat elektronik. Sebaliknya, paslon NADI bersikeras menggunakan catatan kertas karena tidak dilarang dalam tata tertib yang sebelumnya disepakati.
KPU mencoba melakukan mediasi selama dua jam, tetapi tetap gagal mencapai kesepakatan. Akibatnya, hanya acara seremonial pembukaan yang terlaksana, sedangkan segmen debat lainnya batal digelar.
Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, juga membenarkan pemanggilan tersebut.
“Ya, ini terkait laporan ke Bawaslu, sehingga kami diminta memberikan keterangan atau klarifikasi,” katanya.
Hal senada disampaikan Komisioner Adri Wislawawan. “Benar, seluruh komisioner dimintai klarifikasi,” tambahnya.
KPU Batam berharap masyarakat tetap mendukung tahapan Pilkada serentak 2024 agar berjalan lancar dan demokratis.
“Kami mengapresiasi segala masukan dari masyarakat dan tetap berkomitmen menyelenggarakan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tutur Mawardi.
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran
Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengungkapkan klarifikasi dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan debat kedua Pilkada Batam.
“Laporan terkait kegiatan debat kedua yang sempat dilaksanakan di Crown Vista Hotel sudah terdaftar. Proses klarifikasi ini akan berlangsung lima hari, dan saat ini sudah berjalan dua hari,” ujarnya usai proses pemeriksaan.
Klarifikasi tidak hanya dilakukan kepada KPU Batam tetapi juga kepada pelapor dan saksi-saksi yang memberikan keterangan.
“Ada kemungkinan mereka (pelapor dan terlapor) dipanggil kembali jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lagi,” tambah Antonius.
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah ketidaksepakatan antara kedua paslon mengenai aturan debat, yang menyebabkan acara tersebut dibatalkan.
Kapolresta Jamin Keamanan Pilkada
Di lain pihak, Kapolresta Barelang Kombes Heribertus Ompusunggu menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama proses Pilkada. Dalam pengamanan, pihaknya mengerahkan ratusan personel di seluruh TPS.
“Kami menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, khususnya di Kota Batam,” ujarnya, Senin (25/11).
Heribertus mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11).
“Dengan menggunakan hak suara, masyarakat dapat menentukan pemimpin terbaik bagi Kota Batam,” katanya.
Selain itu, ia meminta masyarakat menjaga situasi kondusif selama masa tenang agar pemungutan suara berjalan aman dan lancar.
“Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat Kota Batam untuk tetap menjaga situasi kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks selama masa tenang ini.
“Pilkada yang aman dan damai merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan pesta demokrasi ini dengan penuh kedamaian serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang sudah kita bangun,” tutupnya. (*)
Ditreskrimum Polda Kepri saat menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston yang diduga dijadikan tempat operasi judi online, Jumat (22/11) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos– Apartemen Aston Batam, Pelita, Lubuk Baja disinyalir menjadi sarang pengoperasian judi online di Batam. Terbukti, dalam 2 tahun ini, Polda Kepri 2 kali menggrebek apartemen yang berjumlah 23 lantai tersebut.
Pada awal tahun 2023, polisi menggrebek aprtemen ini karena ada pengoperasian judol jaringan Filipina. Dalam sehari, jaringan ini menghasilkan omset puluhan juta.
Terbaru, Polda Kepri kembali menggrebek apartemen ini yakni berada di lantai 2 dan 17. Dari lokasi, polisi mengamankan 11 orang dan menetapkannya tersangka. Mereka mengoperasikan judol jaringan Kamboja.
“Dalam 2 tahun ini sudah 2 kali digrebek,” ujar sumber Batam Pos di Mapolda Kepri.
Pantauan Batam Pos, apartemen ini memiliki akses yang sangat ketat. Penghuni atau pengunjung harus mengantongi kartu akses tersebut, dan pintu keluar masuk lift dijaga oleh sekuriti. “Kalau mau naik silahkan tunggu di lobi lapor ke CS. Atau tunggu dijemput penghuni kamarnya,” ujar salah seorang sekuriti.
Sebelumnya, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan trend pengoperasian judol kini beralih ke apartemen-apartemen.
“Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser di apartemen,” ujar Yan di lokasi.
Menurut Yan, pengoperasian ini tidak melibatkan pihak apartemen. Sebab, pihak apartemen tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut.
“Tidak pernah. Pembayaran lancar, kalau tidak aksesnya tidak dipakai,” tutupnya. (*)
Ketua KPU Tanjungpinang, M. Fauzal saat melepas pendistribusian logistik Pilkada 2024, Senin (25/11). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Kepri mulai melalukan pendistribusian logistik Pilkada 2024, Senin (25/11). Pengiriman logistik ke gudang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan itu dikawal ketat oleh Bawaslu hingga petugas kepolisian.
Pendistribusian logistik dilaksanakan secara bertahap. Yakni dimulai dari Kecamatan Tanjungpinang Timur meliputi dua Kelurahan yakni Kelurahan Batu IX dan Kelurahan Pinang Kencana dan 15 kelurahan lainya.
“Kita mulai dari kelurahan yang besar penggunaan logistiknya. Untuk Kelurahan Kamboja sama seperti Pemilu kemaren menjadi kelurahan terakhir saat penyerahan logistik,” kata Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal.
Faizal menerangkan, usai penyerahan logistik ke sekretariat PPS selesai, kemudian baru di lanjutkan ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari selasa besok. “Pastinya besok sudah harus berada di TPS sebelum hari pencoblosan,” tambahnya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk dapat bersama sama aktif membantu petugas dalam pemantauan pendistribusian logistik Pilkada 2024.
“Karena ini tanggung jawab kita bersama, maka sudah seharusnya kita kawal dengan seksama agar Pilkada kita berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (*)
Bupati Anambas, Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan menandatangani persetujuan bersama APBD tahun 2025. f.ihsan
batampos – Keuangan Kabupaten Anambas untuk tahun 2025 mendatang dipastikan akan defisit sekitar Rp 158 miliar.
Kepastian ini diperoleh setelah Bupati Anambas, Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan menandatangani persetujuan bersama APBD 2025, Senin, (25/11).
Dalam kerangka APBD 2025 yang dibacakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran, Yosli dijelaskan bahwa anggaran pendapatan Kabupaten Anambas ditargetkan mencapai Rp 882 Miliar.
Dari Rp 882 Miliar ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 52,6 Miliar, Pendapatan Transfer Rp 829 Miliar, lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 13,4 Miliar dan penerimaan pembiayaan mencapai Rp 168 juta.
Sedangkan untuk anggaran belanja daerah pada tahun depan sebesar Rp 1,040 Triliun.
Dari angka tersebut, anggaran belanja operasi yang diperuntukkan untuk belanja pegawai mencapai Rp 756 Miliar.
Kemudian, belanja modal hanya Rp 138 Miliar, belanja tidak terduga Rp 40,8 miliar dan belanja transfer Rp 105,2 miliar.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan kenaikkan anggaran ini disebabkan adanya sejumlah item yang belum dimasukkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada bulan Juli lalu.
“Mudah-mudahan angka-angka tersebut dapat dijalankan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan baik,” ujar Yosli.
Sementara itu, Bupati Anambas, Abdul Haris menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2025 ini menjadi tugas terakhir sebelum memasuki masa pensiun.
“Perlu diketahui, selama menjabat saya selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk dimasukkan dalam setiap APBD,” ujar Haris.
Ia berharap selama 10 tahun masa kepemimpinannya sebagai Bupati Anambas dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. (*)
Ditreskrimum Polda Kepri saat menggerebek dua unit kamar di Apartemen Aston yang diduga dijadikan tempat operasi judi online, Jumat (22/11) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Apartemen Aston Batam, Pelita, Lubuk Baja disinyalir menjadi sarang pengoperasian judi online di (judol) Batam. Terbukti, dalam 2 tahun ini, Polda Kepri 2 kali menggrebek apartemen yang berjumlah 23 lantai tersebut.
Pada awal tahun 2023, polisi menggrebek aprtemen ini karena ada pengoperasian judol jaringan Filipina. Dalam sehari, jaringan ini menghasilkan omset puluhan juta.
Terbaru, Polda Kepri kembali menggrebek apartemen ini yakni berada di lantai 2 dan 17. Dari lokasi, polisi mengamankan 11 orang dan menetapkannya tersangka. Mereka mengoperasikan judol jaringan Kamboja.
“Dalam 2 tahun ini sudah 2 kali digrebek,” ujar sumber Batam Pos di Mapolda Kepri.
Pantauan Batam Pos, apartemen ini memiliki akses yang sangat ketat. Penghuni atau pengunjung harus mengantongi kartu akses tersebut, dan pintu keluar masuk lift dijaga oleh sekuriti.
“Kalau mau naik silahkan tunggu di lobi lapor ke CS. Atau tunggu dijemput penghuni kamarnya,” ujar salah seorang sekuriti.
Sementara Manager Apartemen Aston Batam, Pelita mengaku tidak pernah mengetahui adanya aktivitas judol di apartemen tersebut.
“Yang punya akses naik dan turun diatur hanya satu orang saja. Jadi kami sama sekali tidak tau,” ujar wanita yang enggan menyebutkan namanya.
Ia mengaku selama beraktivitas di dalam, pemilik maupun pekerja judol tersebut tidak menunjukkan hal yang mencurigakan.
Sebelumnya, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan trend pengoperasian judol kini beralih ke apartemen-apartemen.
“Ternyata aktivitas ini dikelola di apartemen-apartemen yang tidak kita duga. Dulu-dulu kita ungkap di perumahan, sekarang bergeser di apartemen,” ujar Yan di lokasi.
Menurut Yan, pengoperasian ini tidak melibatkan pihak apartemen. Sebab, pihak apartemen tidak mengetahui adanya aktivitas ilegal tersebut.
“Tidak pernah. Pembayaran lancar, kalau tidak aksesnya tidak dipakai,” tutupnya. (*)
Menko Polhukam Budi Gunawan bersama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi press di Jakarta (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan merespons usulan mengubah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc. Menurut pejabat yang akrab dipanggil BG, usulan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam.
Perubahan tersebut, kata BG, akan membawa konsekuensi. Baik yang bernilai positif maupun negatif. Semua bergantung pada sudut pandang dan tujuan atas munculnya usul tersebut.
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai,” kata dia.
Karena itu, BG menyampaikan bahwa usulan tersebut harus dikaji lebih dalam oleh semua pihak. Sebab, bila direalisasikan dampaknya akan signifikan.
“Penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan tersebut, terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif,” ujarnya.
BG menilai harus ada diskusi terbuka untuk mendengar masukan, pandangan, dan saran dari semua pihak. Termasuk diantaranya suara dari para ahli.
“Diskusi secara terbuka maupun masukan-masukan dari berbagai pihak, berbagai elemen masyarakat penting untuk kita dengar dalam rangka membantu dalam menentukan arah yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU,” terang dia. (*)
DPRD bersama Pemerintah Kota Batam menyetujui dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)2025 pada rapat paripurna digrdung DPRD Batam, Senin (25/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto, menyebutkan APBD disepakati sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Selain itu, APBD juga menjadi alat koordinasi, perencanaan pembangunan, dan pengawasan,” ujar Budi, Senin (25/11).
Berdasarkan hasil pembahasan, total pendapatan daerah Kota Batam ditargetkan sebesar Rp 3,96 triliun sementara belanja daerah mencapai Rp 4,07 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja ini akan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp 115 miliar.
Rincian pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 2,13 triliun, pajak daerah: Rp 1,73 triliun, retribusi daerah Rp 227 miliar
Tema pembangunan tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024, adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Fokus utamanya mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan stunting. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM. Dukungan terhadap ekonomi hijau, ekonomi digital, dan hilirisasi sumber daya alam,” ujarnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan Pemerintah Kota Batam dalam menyusun APBD.
“Penyusunan APBD ini bukan sekadar angka-angka, melainkan wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat. Saya berharap setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Rudi juga menyoroti capaian belanja daerah yang telah memenuhi berbagai ketentuan wajib, seperti alokasi 30,21 persen untuk pendidikan dan 75,78 persen untuk pembangunan jalan serta transportasi umum.
Momentum ini menjadi istimewa bagi Wali Kota Muhammad Rudi, karena menandai akhir masa jabatannya dalam penyusunan APBD Kota Batam.
“Hari ini menjadi momen penting bagi saya secara pribadi. Ini adalah kontribusi terakhir saya dalam penyusunan APBD. Semoga kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Batam ke depan,” ujar Rudi. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, berharap pendidikan di semua kabupaten yang ada di Kepri maju dan meningkat kualitasnya, termasuk di Karimun.
batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mempunyai komitmen meningkatkan kualitas generasi muda. Kepeduliannya terhadap milenial tersebut menjadikannya pemimpin tepat membangun Kepri.
“Kita akan terus menggalakkan pendidikan formal dan non formal lalu workshop hingga pelatihan kerja seperti yang ada di wilayah Sungai Bati, Karimun,” kata Ansar, Senin (25/11/2024).
Ansar melanjutkan, semua kabupaten yang ada di Kepri harus maju dan meningkat kualitasnya, termasuk di Karimun. Menurutnya semua wilayah di Kepri punya potensi besar di berbagai sektor termasuk anak muda.
“Rencana ke depan untuk generasi muda Karimun, akan kita perbanyak Balai Latihan Kerja (BLK). Supaya Karimun bisa bersaing dengan Batam,” tuturnya.
Adapun beberapa catatan manis pernah ditorehkan Ansar untuk pengembangan kualitas anak muda Kepri. Salah satunya yaitu ia berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebanyak 2000 lebih milenial menjadi tenaga kerja profesional.
Lalu, Ansar juga berhasil membangun BLK di atas lahan seluas 1.998 meter persegi dengan bangunan seluas 1.500 meter persegi. BLK tersebut menawarkan pelatihan kerja di berbagai bidang di Karimun melalui APBD Provinsi.
Maka dari itu, Ansar menegaskan, Kepri punya potensi besar untuk bersaing dengan wilayah lain di Tanah Air. Karenanya, ia mempersiapkan betul-betul sumber daya manusia unggul untuk menghadapi Indonesia Emas 2045.
“Kualitas SDM harus disiapkan. Maka perlu pelatihan-pelatihan dan inovasi juga harus kita kembangkan,” tutup Ansar. (*/adv)
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad (tengah)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memiliki komitmen menjadikan Kepri provinsi bershalawat. Oleh karena itu, Ansar dianggap sebagai pemimpin relijius untuk masyarakat Kepri.
Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, Ahmad Kuswanto mengatakan, Ansar merupakan pemimpin yang selalu mengajak ke arah kebaikan. Salah satunya dengan selalu mengajak masyarakat Kepri, baik kalangan tua dan muda, untuk bersholawat.
“Saya pribadi melihat pemimpin dari segi agama, dan Pak Ansar itu agamanya sangat bagus. Lalu, Insha Allah dimanapun acara Pak Ansar kita selalu mengawali dan mengakhirinya dengan shalawat,” kata Ahmad, Senin (25/11/2024).
Ahmad menambahkan, jika suatu wilayah mendengungkan shalawat, maka daerah tersebut akan tenang. Tidak hanya itu, daerah tersebut akan dijauhi dari bahaya.
“Suatu pemimpin kalau ada acara di suatu wilayah dan selalu mengajak shalawat maka akan dijauhkan dari mara bahaya,” lanjutnya.
Komitmen Ansar menjadikan Kepri provinsi bershalawat itu sejalan dengan kerja nyatanya memberikan kemudahan perizinan membangun rumah ibadah. Tak hanya itu, Ansar juga turut menjalankan program Bantuan Keumatan yang memberikan bantuan kepada 861 rumah ibadah se-Kepri senilai Rp112 miliar.
Oleh sebab itu, Ahmad menegaskan, Ansar merupakan pemimpin teladan bagi masyarakat Kepri. Namun, ia berharap agar Ansar bisa membangun Kepri lebih merata.
“Harapan kami semoga Pak Ansar bisa membawa Kepri maju,” ujar Ahmad. (*/adv)
