Selasa, 28 April 2026
Beranda blog Halaman 2404

UMP Kepri 2025 Naik Rp221 Ribu dari UMP 2024

0
Kepala Disnakertrans Kepri, Mangara M Simarmata. F. Mohamad Ismail/BATAM POS

batampos– Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau 2025 resmi ditetapkan senilai Rp3.623.654. Besaran UMP itu mengalami kenaikan, sebesar Rp221 ribu lebih, jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini.

Kenaikan UMP Kepri 2025 ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri nomor 114 tahun 2024.

Kepala Disnakertrans Kepri, Mangara M Simarmata mengatakan bahwa kenaikan UMP sebanyak 6,5 persen ini berdasarkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan nilai UMP 2025 sendiri, bertujuan untuk meningkatkan daya beli bagi para pekerja di Indonesia.

BACA JUGA: Puluhan Buruh Duduki Kantor Disnakertrans Kepri Kawal Keputusan UMP 2025

“Sudah disahkan. Meningkatnya upah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat, semoga harga di pasar juga stabil dan bisa menggerakkan ekonomi di Kepri,” kata Mangara, Rabu (11/12).

Menurutnya, kenaikan UMP minimal 6,5 persen itu sudah melewati kajian yang mendalam, dalam rangka perbaikan daya beli pekerja di Indonesia. Kajian itu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Jadi mereka punya perhitungan yang matang. Kita juga sudah bahas sejak 6 Desember dan sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) masih dalam tahap pembahasan. Disnakertrans Kepri sendiri belum menerima hasil pembahasan UMK dari masing-masing kabupaten kota.

Penyerahan hasil pembahasan UMK ditetapkan pada 13 Desember mendatang. Sebab, Disnakertrans Kepri akan melakukan pembahasan lagi bersamaan dewan pengupahan.

“13 Desember kita mulai melakukan pembahasan. Lalu 18 Desember mendatang wajib ditetapkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel UMP Kepri 2025 Naik Rp221 Ribu dari UMP 2024 pertama kali tampil pada Kepri.

PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat

0
Ilustrasi.

batampos – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sembilan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani Polda Kepri sepanjang tahun 2024.

Pendamping korban UPTD PPA Kepri, Butet Lubis, mengungkapkan selain kasus prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur diungkap Polda Kepri, ada salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kekerasan terhadap anak berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP.

“Kasus ini yang ditangani oleh Polda Kepri, belum catatan dari laporan kasus di setiap Polsek dan Polresta jajaran. Untuk kasus anak di bangku SMP itu pelaku adalah orang tua kandung korban sendiri. Kasus ini saat ini sedang dalam proses menunggu persidangan di pengadilan,” kata dia, Rabu (11/12).

Baca Juga: 12,3 Kg Sabu Dibakar, BNNP Kepri Musnahkan Barang Bukti Penindakan Selama 2 Bulan

Butet menuturkan bahwa mayoritas korban mengalami tekanan psikologis yang berat akibat ancaman, rasa takut, hingga malu untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

“Banyak korban yang merasa takut dan malu, padahal kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar berani melapor,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pihak-pihak yang menangani kasus-kasus ini, mengingat korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan sangat rentan terhadap dampak permasalahan tersebut.

Baca Juga: Persiapan Nataru 2024 di Kepri: Transportasi Laut dan Darat Siap, Pembelian Tiket 100 Persen Daring

“Kami memohon kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan maksimal dan dukungan kepada para korban, karena mereka membutuhkan keadilan dan pendampingan untuk memulihkan kondisi mereka,” tambahnya.

UPTD PPA Kepri terus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

“Edukasi dan keberanian untuk melapor menjadi langkah awal yang penting dalam memutus rantai kekerasan,” kata dia. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel PPA Kepri Catat Ada 9 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pelaku Orang Terdekat pertama kali tampil pada Metropolis.

Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025

0
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).

Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Ia secara gamblang mengatakan APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.

“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.

Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.

“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.

“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)

Artikel Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025

0
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi

batampos – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6, pada Selasa (10/12/2024).

Berlangsung di Istana Negara, Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto; Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumi Raka; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Ia secara gamblang mengatakan APBN merupakan instrumen penting untuk menentukan kemajuan bangsa serta instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di dalam menghadapi berbagai gejolak dan krisis.

“Peran penting ini yang mengharuskan APBN dijaga kesehatannya, kredibilitasnya, dan keberlanjutannya agar tidak menjadi sumber masalah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian Indonesia relatif baik dan stabil di tahun 2024.

Hal ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2025 dan lima tahun ke depan.

Kemudian sesuai instruksi Presiden RI, Sri Mulyani akan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan daerah, serta efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai pegangan bagi K/L terkait untuk menentukan arah kebijakan belanja daerah.

Kebijakan efisiensi dan upaya penghematan anggaran ini digaungkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan transformasi Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

“Saya ingatkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia diwarnai dengan ketegangan dan peperangan yang mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi negara-negara besar,” ujar Prabowo.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mengimbau agar seluruh K/L melakukan pengendalian anggaran secara hati-hati dan terencana dengan baik.

“Belanja negara harus dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada akan tantangan yang tidak menentu.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menindaklanjuti arahan-arahan Presiden RI sesegera mungkin.

“Kita diperintahkan untuk berhemat, terutama pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kemudian kebocoran anggaran juga harus dijaga bersama-sama. Dua perintah prioritas dari Presiden RI ini akan kita jalankan sampai ke bawah,” pungkasnya. (*)

Artikel Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

DK dan Serikat Pekerja Sepakat UMK Karimun Tahun 2025 Rp3.956.475

0
Pembahasan UMK karimun 2025 berjalan lancar di Gedung Sugie Komplek Perkantoran Pemkab Karimun. f.sandi

batampos– Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang juga bertindak sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten (DK) Karimun, Rabu (11/12) bersama dengan serikat pekerja dari FSPSI, FSPMI dan kalangan pengusaha telah membahas dan menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun 2025.

”Alhamdulillah, pembahasan untuk UMK karimun berjalan lancar dan damai. Seluruh peserta yang hadir ikut membahas sepakat UMK Karimun 2025 sebesar Rp3.956.475 atau mengalami kenaikan sebesar Rp241.475. Sementara UMK saat ini sebesar Rp3.715.000,” ujar Kepala Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah kepada Batam Pos.

BACA JUGA: UMK 2025 Kota Tanjungpinang Bakal Dibahas usai Pilkada 2024

Dikatakannya, dasar dalam membahas UMK Karimun 2025 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dan upah minimum sektoral untuk 2025. Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) memang belum terbit atau belum ditandatangani oleh Gubernur Kepri. Hanya saja, pihaknya yakin UMK Karimun yang sudah disepekati sudah di atas UMP Kepri nantinya.

”Selain itu, hari ini (Rabu) kita juga akan mengusahakan untuk meminta tanda tangan Bupati Karimun agar bisa segera dibawa ke Provinsi Kepri. Hal ini mengingat jadwal untuk pengesahan UMK Kabupaten/ kota oleh Gubernur Kepri akan dilaksanakan pada Jumat (13/12). Dan, kita juga bersyukur pembahasan berjaland engan aman dan lancar,” jelas Ruffindy.

Selain membahas UMK Karimun 2025, sambung Ruffindy, juga dibahas upah minimum sektoral (UMS). Dan, pembahasan UMS ini merupakan yang pertama kalinya sejak beberapa tahun lalu tidak pernah lagi dibahas. Dan, untuk tadi siang (Senin, red) UMS yang dibahas hanya untuk sektor granit yang diputuskan sebesar Rp3.960.000.

”Untuk UMS granit ini memang sempat dilakukan voting, karean ada dua angka yang diusulkan dalam pembahasan.. Yakni, keinginan dari kalangan pengusaha sebesar Rp3.960.000 dan usulan dari serikat pekerja sebesar Rp4.000.000. hasil voting 14 suara memilih angka Rp3.960.000 dan 7 suara memilih Rp4 juta. Dengan demikian, UMS granit disepakatio sebesasr Rp3.960.000,” ungkapnya.

Kepala Dinas tenaga Kerja Probvionsi Kepri, Mangara M Simarmata yang dikonfirmasi Batam Pos secara terpisah menyatakan, tidak ada masalah jika kabupaten telah menetapkan UMK sebelum terbitnya UMP Kepri. ”Apalagi, jika di UMK yang disepakati sebesar Rp3.956.475. Dan, tentunya angka tersebut sudah di atas UMP Kepri jika nanti ditandatangani Gubernur Kepri,” terangnya. (*)

Reporter: Sandi

Artikel DK dan Serikat Pekerja Sepakat UMK Karimun Tahun 2025 Rp3.956.475 pertama kali tampil pada Kepri.

Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru

0
Sejumlah kendaraan yang akan melakukan penjemputan melintas di pintu kedatangan Bandara Hang Nang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – PT Bandara Internasional Batam (BIB) memastikan kesiapan seluruh fasilitas Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjelang momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Direktur Operasi PT BIB, Nugroho Jati, menyatakan renovasi ruang tunggu penumpang menjadi salah satu prioritas utama sebelum pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru.

“Ruang tunggu penumpang kami targetkan selesai sebelum posko terpadu dibuka pada 19 Desember. Saat ini, hanya tersisa dua ruang tunggu yang masih dalam pengerjaan, dan kami sedang mempercepat prosesnya,” ujar Nugroho, Rabu (11/12).

Baca Juga: Bebaskan PBB, Pemko Batam Berpotensi Kehilangan Rp20 Miliar

Selain fasilitas ruang tunggu, pelayanan publik lainnya seperti taksi, angkutan Damri, hingga jadwal penerbangan telah dipastikan memadai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan.

“Slot penerbangan aman, kapasitas kami sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini, belum ada pengajuan penambahan penerbangan dari pihak maskapai,” tambahnya.

Nugroho juga menyampaikan bahwa persiapan pembukaan Posko Terpadu Angkutan Natal 2024-Tahun Baru 2025 berjalan lancar.

Posko ini akan mencakup layanan infrastruktur, informasi, keamanan, keselamatan, hingga kesehatan guna memastikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa bandara.

Baca Juga: Libur Sekolah Semester Ganjil Dimulai 21 Desember, Orang Tua Diminta Pastikan Jadwal Anak

“Rencana operasional posko sudah kami siapkan. Detailnya akan disampaikan saat pembukaan posko pada 19 Desember nanti,” kata Nugroho.

Dengan persiapan yang matang, PT Bandara Internasional Batam optimistis mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Renovasi dan Pelayanan Publik Dikebut, Hang Nadim Batam Bersiap Sambut Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

Resmi Dibuka, Ini Jadwal dan Ketentuan Terbaru SNPMB 2025

0
Ilustrasi pendaftaran SNPMB. (Jawa Pos)

batampos – Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 telah resmi dibuka hari Rabu (11/12). Program ini kembali membuka peluang bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) dengan sistem penerimaan yang berlandaskan prinsip FETALA: Fleksibel, Efisien, Transparan, Adil, Larangan Berkonflik, dan Akuntabel.

Dalam proses seleksi tahun 2025, terdapat tambahan kuota siswa eligible sebesar 5 persen bagi sekolah yang menggunakan sistem e-rapor pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

SNPMB 2025 sendiri menyediakan tiga jalur penerimaan dengan kuota yang telah ditentukan, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

– Jumlah Kuota :
1. Kuota Jalur SNPMB 2025
SNBP (Seleksi Berdasarkan Prestasi)
PTN BLU dan PTN Satker: Minimal 20%
PTN Berbadan Hukum (PTNBH): Minimal 20%

2. SNBT (Seleksi Berdasarkan Tes)
PTN BLU dan PTN Satker: Minimal 40%
PTNBH: Minimal 30%

3. Seleksi Mandiri
PTN BLU dan PTN Satker: Maksimal 30%
PTNBH: Maksimal 50%

– Persiapan Akun SNPMB: Wajib untuk Semua Siswa dan Sekolah
Untuk mendaftar SNBP atau SNBT 2025, siswa dan sekolah wajib memiliki akun SNPMB yang dapat diakses melalui portal resmi SNPMB melalui https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
Sedangkan sekolah yang telah memiliki akun tidak perlu membuat akun baru. Siswa lulusan tahun sebelumnya wajib mendaftar ulang akun SNPMB.

– Jadwal Penting SNPMB 2025
Berikut adalah jadwal resmi yang perlu dicatat:
Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2024
Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 6–31 Januari 2025

Registrasi Akun SNPMB Siswa:
SNBP: 13 Januari–18 Februari 2025
SNBT: 13 Januari–27 Maret 2025
Pengisian Pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) : 6-31 Januari 2025
Pendaftaran SNBP: 4–18 Februari 2025
Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 2025
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari–30 April 2025

– Ketentuan Siswa Eligible SNBP 2025
Siswa yang ingin mendaftar SNBP harus memenuhi kriteria berikut:
Ketentuan Akreditasi Sekolah:
Akreditasi A: 40% terbaik di sekolah
Akreditasi B: 25% terbaik di sekolah
Akreditasi C atau lainnya: 5% terbaik di sekolah
Tambahan Kuota
Sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS berhak atas tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%.

– Tips Sukses Mendaftar SNPMB 2025
Pastikan sekolah sudah mengisi data di PDSS sesuai jadwal.
Registrasi akun SNPMB lebih awal untuk menghindari kendala teknis.
Ikuti petunjuk resmi dari portal SNPMB untuk pendaftaran yang lancar.
Dengan persiapan matang dan mengikuti jadwal resmi, peluang sukses dalam SNPMB 2025 semakin terbuka lebar! Tetap pantau informasi terbaru di portal resmi SNPMB. (*)

Artikel Resmi Dibuka, Ini Jadwal dan Ketentuan Terbaru SNPMB 2025 pertama kali tampil pada News.

Defisit APBN hingga November 2024 Tembus Rp 401,8 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

0
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 401,8 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Oktober 2024 yang sebesar Rp 309,2 triliun.

“Sampai dengan akhir November defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun di dalam APBN kita 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (11/12).

Meski meningkat, Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut masih 76,8 persen dari defisit yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN 2024. Realisasi defisit masih belum melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun.

“Total defisit anggaran di dalam UU APBN mencapai Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Makanya kita sebut 76,8 persen dari defisit yang ada di UU APBN 2024 atau -1,81 persen dari PDB kita,” sambungnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappenas ini juga memastikan meskipun postur APBN secara total defisit, tetapi keseimbangan primernya masih tercatat surplus sebesar Rp 47,1 triliun. “Ini memang suatu yang tetap kita jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Menkeu juga membeberkan bahwa hingga akhir November 2024, pemerintah sudah memperoleh pendapatan negara sebesar Rp 2.492,7 triliun. Itu artinya, pemerintah telah mengantongi 89 persen dari target yang ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2024.

Ia menyebut, ada kenaikan sebesar 1,3 persen dalam pendapatan yang diperoleh pemerintah. Hal ini merupakan momentum positif setelah sebelumnya pendapatan negara sempat mendapat tekanan luar biasa pada Juli dan Agustus 2024, utamanya untuk pajak dan bea cukai.

“Pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bulan Agustus, itu kalau kita lihat pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cukai sejak tahun lalu itu tekanannya luar biasa,” ujar Sri Mulyani.

“Sehingga untuk mendapatkan positif gross itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang sangat kita harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” sambungnya.

Meski begitu, ia menilai bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih cukup baik dalam 2-3 tahun terakhir. Adapun hingga akhir November 2024 belanja negara telah mencapai Rp 2.894,5 triliun.

“Belanja negara untuk sampai dengan akhir November telah terbelanjakan sebesar Rp 2.894,5 triliun. Ini artinya 87 persen dari pagu anggaran yang ada di dalam UU APBN kita. Kenaikannya cukup tajam sebesar 15,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” pungkasnya. (*)

Artikel Defisit APBN hingga November 2024 Tembus Rp 401,8 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani pertama kali tampil pada News.

Target Investasi Rp 115 Triliun per Tahun, BP Batam Siapkan Infrastruktur Prioritas

0
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

batampos – BP Batam akan memfokuskan pengembangan kawasan strategis sebagai prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang tahun 2025.

Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyatakan bahwa perencanaan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang.

“BP Batam bertugas untuk menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi unggulan investasi di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, saya optimis ekonomi Batam akan kembali tumbuh lebih dari 7,04 persen,” ujarnya, Rabu (11/12).

Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Kawasan Strategis

Untuk mencapai target tersebut, BP Batam menetapkan sejumlah prioritas infrastruktur, di antaranya pengembangan prasarana pendukung konektivitas darat, fasilitas perumahan dan permukiman, serta sarana pengembangan kawasan industri. Langkah-langkah ini dirancang guna mendukung Prioritas Nasional 3 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2025-2030, Batam harus mampu menarik investasi rata-rata Rp 115 triliun per tahun.

“Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen daerah agar target ekonomi ini dapat tercapai. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan rencana kerja pemerintah lima tahun ke depan,” kata Rudi.

Beberapa sektor strategis yang menjadi fokus pengembangan BP Batam meliputi: Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pengembangan terminal kargo untuk meningkatkan kapasitas logistik; Pelabuhan Batuampar, modernisasi pelabuhan guna meningkatkan efisiensi distribusi barang; infrastruktur jalan, peningkatan jalan koridor utama untuk memperlancar konektivitas transportasi darat.

Baca Juga: 216 Km Jalan Butuh Perbaikan, Tambal Sulam Tak Efektif, Warga Harapkan Perbaikan Permanen

Selain itu, BP Batam juga memaksimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti Nongsa Digital Park (NDP) untuk sektor teknologi digital, KEK MRO untuk industri kedirgantaraan, dan KEK Kesehatan yang berfokus pada pariwisata kesehatan terintegrasi.

Rudi optimis langkah-langkah ini akan memberikan nilai tambah signifikan bagi Batam. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor strategis, Batam dapat berkontribusi signifikan dalam mendorong perekonomian nasional menuju target pertumbuhan yang ambisius.

“Dengan pengembangan yang tepat, Batam akan semakin kokoh sebagai pusat investasi dan logistik internasional,” kata dia. (*)

 

Reporter: Arjuna

Artikel Target Investasi Rp 115 Triliun per Tahun, BP Batam Siapkan Infrastruktur Prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.

ASN Pindah ke IKN Mundur jadi April 2025

0
Ilustrasi bangunan Istana Kepresidenan di IKN yang memiliki desain seperti burung garuda mengepakkan sayapnya. (Ist. Jawa Pos)

batampos – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa ASN yang akan pindah ke IKN bakal mundur menjadi April 2025 atau setelah Hari Raya Idul Fitri atau lebaran. Dari sebelumnya direncanakan pada Januari 2025.

Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, rencana itu mundur karena hingga kini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) masih dalam proses menghitung terkait pemindahan ASN secara bertahap.

Ia mengatakan, sesuai rencana memang pemindahan ASN akan dilakukan pada Januari 2025. Namun karena mendekati Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri atau lebaran maka kemungkinan baru akan dilakukan pada April 2025.

“Menurut Menteri PANRB yang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya kan bulan Januari 2025, cuma Maret kan lebaran. Ada lebaran, mungkin dihitung itu,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut Basuki membeberkan bahwa saat ini OIKN sedang ditahap melanjutkan pembangunan IKN. Hal ini sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota politik yang bisa dilakukan pada tahun 2028.

Sementara itu, untuk sektor yudikatif dan legislatif baru akan dimulai pembangunannya pada tahun 2025 mendatang. Adapun penyelesaian pembangunannya diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun.

“Yudikatif dan legislatif baru mulai 2025, kalau baru kulai 2025 minimal ya 2027 selesai,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB) era Presiden Jokowi, Abdullah Azwar Anas akhirnya membuka suara terkait transfer ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, mutasi ASN ke IKN akan dilakukan mulai Januari 2025 dari sebelumnya dijadwalkan sekitar September dan Oktober tahun ini.

Anas mengklaim, jadwal transfer ini telah sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang diperolehnya melalui Mensesneg Pratikno, pada Senin (7/10) malam.

“Saya kemarin sudah dapat perintah ditanya terus sama wartawan ini kapan pindah ke IKN. Tadinya September ke Oktober arah Presiden bukan soal apa. Tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN Tadi sampaikan sudah selesai tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan,” kata Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Hotel Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

“Tapi tadi malam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno. Dapat perintah Januari ASN pindah ke IKN,” sambungnya. (*)

Artikel ASN Pindah ke IKN Mundur jadi April 2025 pertama kali tampil pada News.