batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan dana untuk tunjangan hari raya (THR). Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap pada Jumat (13/3).

Selain bupati, KPK juga menetapkan Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan praktik korupsi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dana itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan THR eksternal.

“Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan adanya dugaan praktik serupa yang terjadi pada tahun 2025. Di mana AUL (Bupati Cilacap) diduga menginstruksikan salah satu stafnya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari perangkat daerah guna memenuhi kebutuhan THR eksternal,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3).

Menurutnya, pemberian THR tersebut tidak hanya terjadi pada 2026, tetapi juga diduga sudah berlangsung sejak 2025.

“Jadi pemberian THR ini tidak hanya untuk hari raya di tahun 2026, tetapi juga pada 2025 sudah pernah terjadi,” ujarnya.

Namun pada saat itu praktik tersebut belum terdeteksi oleh KPK karena belum adanya laporan atau informasi yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

“Cuma pada saat itu tidak termonitor oleh kami dan juga belum ada laporan informasi yang masuk kepada kami,” tutur Asep.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi terus berulang apabila tidak terungkap melalui operasi tangkap tangan.

“Jika tahun ini tidak tertangkap tangan, kemungkinan besar praktik seperti ini akan kembali diulangi,” katanya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Artikel KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Tersangka Kasus Pungutan THR pertama kali tampil pada News.

batampos – Otoritas kesehatan Singapura menyita puluhan ribu produk rokok elektrik atau vape dalam operasi besar yang dilakukan pada Februari 2026. Nilai barang sitaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1,1 juta dolar Singapura atau sekitar Rp13 miliar.

Penyitaan dilakukan oleh Health Sciences Authority (HSA), yang menyebut operasi ini sebagai yang terbesar sejak September 2025.

Dalam pernyataannya, HSA mengungkapkan pihaknya menyita hampir 67.000 unit vape dan komponen terkait serta menahan seorang pria berusia 29 tahun dalam operasi yang digelar pada 24 Februari 2026.

Dari hasil penyelidikan lanjutan, pria tersebut diduga bertanggung jawab atas sebuah gudang komersial yang berlokasi di kawasan Mandai.

Gudang itu diketahui menyimpan sejumlah besar produk vape yang diduga akan diedarkan di pasar lokal.

“Lelaki tersebut ditahan karena dicurigai terlibat dalam pengimporan vape dan komponen terkait. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung,” demikian keterangan HSA.

Pemerintah Singapura juga akan memperketat aturan terkait rokok elektrik melalui penerapan sanksi baru yang lebih berat.

Penegakan hukuman tersebut akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 di bawah aturan Tobacco Control and Vaping Products Act.

Melalui aturan tersebut, importir vape dapat menghadapi hukuman penjara wajib hingga sembilan tahun serta denda maksimal 300 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp3,5 miliar.

Sementara itu, pemasok atau distributor produk vape ilegal dapat dikenai hukuman penjara wajib hingga enam tahun serta denda hingga 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar.

HSA juga mengingatkan pemilik dan penghuni tanah, bangunan, maupun premis komersial agar lebih waspada terhadap penyimpanan produk terlarang seperti vape di properti mereka.

Apabila melanggar aturan tersebut, pemilik atau penghuni bangunan dapat dikenai denda hingga 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp1,17 miliar, atau hukuman penjara maksimal tiga tahun untuk pelanggaran pertama.

Sedangkan untuk pelanggaran kedua, pelaku dapat dikenai denda hingga 200 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar atau hukuman penjara maksimal enam tahun, atau keduanya sekaligus. (*)

Artikel Singapura Sita 67 Ribu Vape Senilai Rp13 Miliar, Operasi Terbesar Sejak 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – Serangan air keras yang dialami aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menuai perhatian nasional hingga internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan menilai insiden itu tidak seharusnya dialami oleh seorang aktivis kemanusiaan.

Kecaman disampaikan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosial X milik UN Human Rights Office.

“Sangat prihatin atas serangan air keras yang mengerikan terhadap Andrie Yunus,” tulis Volker Türk dalam unggahannya.

Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan demokrasi. Karena itu, PBB menegaskan pelaku harus segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

“Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan pengecut ini harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

PBB juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para aktivis kemanusiaan seperti Andrie Yunus. Aktivis HAM dinilai memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan publik dan memperjuangkan keadilan.

“Para pembela HAM harus dilindungi dalam menjalankan pekerjaan penting mereka dan dapat menyuarakan isu-isu kepentingan publik tanpa rasa takut,” lanjut Volker Türk.

Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3) malam usai menghadiri diskusi bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Salemba, Jakarta. Akibat serangan itu, Andrie Yunus mengalami luka pada sekitar 24 persen bagian tubuhnya.

Saat ini Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan luas karena menyangkut keselamatan aktivis yang memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. (*)

Artikel PBB Kecam Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menepis anggapan yang menyebut ekonomi Indonesia tengah menuju resesi. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan tren penguatan, baik dari sektor manufaktur maupun konsumsi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam keadaan yang sehat.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari yang berada di level 53,8. Angka tersebut menunjukkan ekspansi sektor industri sekaligus menjadi salah satu capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Aktivis KontraS Disiram Air Keras oleh OTK, Mata Kanan Andrie Yunus Alami Luka Parah

Selain sektor manufaktur, aktivitas konsumsi masyarakat juga dinilai terus meningkat. Hal itu terlihat dari pergerakan Mandiri Spending Index yang menunjukkan tren kenaikan serta pertumbuhan penjualan ritel di berbagai daerah.

“Banyak yang bilang kita sudah resesi, padahal dari indikator PMI saja terlihat aktivitas manufaktur justru meningkat,” ujar Purbaya, Jumat (13/3).

Ia menambahkan, tingkat keyakinan konsumen saat ini juga berada di level 125,2. Angka tersebut menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih cukup tinggi.

Di sektor otomotif, penjualan mobil pada Februari tercatat tumbuh sekitar 12,2 persen. Pertumbuhan ini menjadi sinyal positif setelah pada tahun sebelumnya sempat mengalami kontraksi.

Kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia juga dinilai tetap terjaga. Meski kondisi ekonomi global masih bergejolak, aliran modal asing masih tercatat masuk ke pasar saham serta instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada Maret 2026.

Sementara itu, terkait tingkat inflasi yang tercatat 4,64 persen, Purbaya menilai angka tersebut perlu dilihat secara lebih rinci. Ia menjelaskan bahwa inflasi tersebut dipengaruhi faktor teknis terkait kebijakan subsidi listrik pada tahun sebelumnya.

Jika faktor tersebut dikeluarkan dari perhitungan, inflasi riil Indonesia diperkirakan berada di kisaran 2,59 persen.

Baca Juga: Imigrasi Umumkan Penyesuaian Layanan Selama Libur dan Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri 1447H

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai ruang pertumbuhan ekonomi nasional masih terbuka. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga terus dijaga guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara.

Penyaluran kredit per Januari 2026 tercatat telah tumbuh sekitar 10 persen, didukung oleh likuiditas yang tetap terjaga di sektor keuangan.

Pemerintah pun optimistis momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus berlanjut meskipun dinamika ekonomi global masih menghadirkan berbagai tantangan. (*)

Artikel Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi Indonesia Masih Kuat, Bantah Isu Resesi pertama kali tampil pada News.