Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 242

Amsakar Dorong Percepatan Asta Cita dan Pembenahan Pelayanan di Batam

0
Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Kantor Wali Kota Batam, Senin (9/2).

batampos – Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Kantor Wali Kota Batam, Senin (9/2). Apel tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta diikuti jajaran aparatur sipil negara dari kedua institusi.

Kegiatan itu menjadi ruang konsolidasi sekaligus penyampaian hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang sebelumnya digelar di Kabupaten Bogor. Dalam arahannya, Amsakar menyampaikan bahwa dirinya bersama Li Claudia menerima sejumlah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Arahan tersebut berkaitan dengan percepatan implementasi Asta Cita serta strategi transformasi pembangunan di daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dengan kebijakan nasional.

Baca Juga: Disdik Perintahkan Pendampingan Korban Pencabulan Guru SMKN 1 Batam

“Kami bersama Ibu Wakil menerima arahan langsung dari Bapak Presiden. Beliau meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Asta Cita dan strategi transformasi daerah,” katanya.

Salah satu program yang disorot dalam Rakornas, kata dia, ialah peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Program itu berfokus pada pembenahan kebersihan lingkungan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta penciptaan ruang kota yang nyaman sebagai fondasi kualitas hidup warga. Pemerintah daerah diminta menghadirkan tata kelola lingkungan yang tertib dan berkelanjutan.

Selain itu, Presiden juga memberikan arahan terkait peningkatan mutu pelayanan publik. Amsakar mengingatkan aparatur pemerintah agar menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme, serta menjauhi praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.

“Saya tidak ingin lagi mendengar adanya pelayanan yang memungut biaya. Pelayanan publik harus bersih, profesional, dan berintegritas,” kata dia.

Baca Juga: Volume Air Waduk Menyusut, Krisis Air Bersih Berpotensi Meluas

Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Asta Cita. Ia menyebut, program tersebut sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar pelaksanaannya tepat sasaran.

“Program MBG ini adalah investasi luar biasa untuk rakyat. Targetnya sekitar 82,3 juta penerima manfaat hingga akhir 2026 dan mampu membuka hingga satu juta lapangan pekerjaan. OPD teknis terkait harus bergerak cepat untuk menyukseskannya,” ujarnya.

Ia juga memaparkan, bahwa visi besar pemerintah pusat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, serta peluang ekonomi yang layak.

Isu kebersihan kota turut menjadi perhatian dalam apel tersebut. Amsakar menginstruksikan para camat dan lurah untuk segera menuntaskan persoalan sampah di wilayah masing-masing, termasuk penataan titik-titik yang kerap menjadi lokasi penumpukan. Ia menyampaikan rencana kegiatan gotong royong lintas instansi yang melibatkan kantor pemerintahan, sekolah, BUMN, dan BUMD.

“Tidak boleh lagi ada sampah berserakan di tepi jalan. Rabu ini kita akan menggelar kegiatan bersama. Kantor pemerintah, lembaga, sekolah, BUMN, dan BUMD harus bersih. Semua harus hadir dan bekerja,” ujarnya.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Meluas, Mendekat ke Pemukiman Warga Batuaji

Selain persoalan persampahan, dia turut menyoroti penggunaan atap seng pada sejumlah bangunan yang dinilai kurang mendukung estetika kawasan perkotaan. Ke depan, ia mendorong penggunaan material yang lebih representatif, seperti genting, guna menghadirkan wajah kota yang tertata dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Dari sisi kinerja kelembagaan, Amsakar memberikan arahan khusus kepada BP Batam dan Pemko Batam. BP Batam diminta mempercepat proses tender dan lelang proyek strategis serta menuntaskan persoalan distribusi air bersih yang masih menjadi keluhan warga. Sementara itu, Pemko Batam didorong untuk fokus membenahi pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas layanan publik yang kerap mendapat sorotan masyarakat, termasuk melalui media sosial.

“Mari kita bangun energi kolektif bersama, menciptakan lompatan-lompatan kemajuan. Bergerak cepat, serius, dan berorientasi hasil. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita mempercepat pelaksanaan Asta Cita Presiden,” kata Amsakar.(*)

Artikel Amsakar Dorong Percepatan Asta Cita dan Pembenahan Pelayanan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

KPK Dalami Keterlibatan Forwarder Lain dalam Kasus Suap Impor Barang KW di Bea Cukai

0
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu menampilkan temuan amplop saat operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). ANTARA/Rio Feisal

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya forwarder atau penyedia jasa pengiriman barang impor lain selain PT Blueray Cargo (BR) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang ilegal (KW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan keterlibatan forwarder lain tersebut masih dalam tahap pendalaman, terutama terkait aliran pemberian kepada oknum aparat Bea Cukai.

“Kalau untuk masalah pemberian, memang belum terkonfirmasi. Tetapi, kalau forwarder yang lain, memang ada,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2).

Asep menegaskan, KPK saat ini memfokuskan penyelidikan pada peran oknum pejabat di lingkungan DJBC yang diduga menjadi muara praktik suap dan gratifikasi tersebut.

“Itu juga salah satu yang sedang kami dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukai ini sendiri. Tentunya semua bermuara ke oknum tersebut,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pada hari yang sama, KPK mengungkapkan salah satu pihak yang diamankan adalah Rizal, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat.

Kemudian, pada 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan dalam OTT tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW.

Keenam tersangka itu adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Sisprian Subiaksono (SIS) selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, serta Orlando Hamonangan (ORL) selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC.

Selain itu, KPK juga menetapkan pihak swasta, yakni John Field (JF) selaku pemilik Blueray Cargo, Andri (AND) selaku Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo, serta Dedy Kurniawan (DK) selaku Manajer Operasional Blueray Cargo. (*)

Artikel KPK Dalami Keterlibatan Forwarder Lain dalam Kasus Suap Impor Barang KW di Bea Cukai pertama kali tampil pada News.

Putar Musik Keras hingga Larut Malam Bikin Resah, Polisi Datangi Kedai di Batam Kota

0
Polisi mendatangi kedai makan yang memutar musik keras hingga larut malam di Batam Kota.

batampos – Pemutaran musik dengan volume keras hingga larut malam di kawasan permukiman kembali meresahkan warga. Kondisi tersebut terjadi di salah satu kedai makan di lingkungan Perumahan Frensiana, Batam Centre, Kecamatan Batam Kota pada Minggu (8/2) malam.

Situasi ini memicu keluhan dan masyarakat mengadu melalui layanan Call Center 110 Polresta Barelang. Aduan diterima sekitar pukul 23.30 WIB dari seorang warga yang mengeluhkan suara musik keras karena mengganggu kenyamanan dan ketenangan lingkungan.

Menindaklanjuti laporan itu, operator Call Center 110 Polresta Barelang segera berkoordinasi dengan petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk meneruskan aduan kepada jajaran Polsek Batam Kota.

Baca Juga: Volume Air Waduk Menyusut, Krisis Air Bersih Berpotensi Meluas

Personel Piket Batara Biru bersama Piket Reserse Kriminal Polsek Batam Kota kemudian bergerak cepat menuju lokasi kejadian berdasarkan titik koordinat yang dibagikan pelapor melalui fitur share location.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas kepolisian melakukan langkah-langkah kepolisian secara persuasif dan humanis guna menindaklanjuti laporan masyarakat. Situasi di lingkungan perumahan tersebut pun berhasil dikendalikan dan kembali kondusif.

Kapolsek Batam Kota AKP Benny Syahrizal mengatakan, kejadian pemutaran musik keras tersebut menjadi pengingat pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kamtibmas, terutama di lingkungan tempat tinggal.

Ia mengimbau masyarakat untuk saling menghormati hak dan kenyamanan orang lain serta menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah warga, khususnya pada malam hari.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Hindari kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Keamanan dan ketenangan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Baca Juga: Disdik Perintahkan Pendampingan Korban Pencabulan Guru SMKN 1 Batam

AKP Benny juga menegaskan bahwa kepolisian siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui Call Center 110 yang beroperasi selama 24 jam sebagai sarana pengaduan yang cepat dan responsif.

Atas penanganan cepat tersebut, pelapor menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Polresta Barelang dan Polsek Batam Kota atas pelayanan yang dinilai sigap, profesional, dan humanis.

Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Batam Kota dapat terus terjaga dalam kondisi aman dan kondusif. (*)

 

Artikel Putar Musik Keras hingga Larut Malam Bikin Resah, Polisi Datangi Kedai di Batam Kota pertama kali tampil pada Metropolis.

KPK Buka Peluang Panggil Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api

0
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil sejumlah anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 terkait pengusutan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan penyidik untuk melengkapi berkas perkara Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau terkait dengan perkaranya, tentu siapa pun akan kami minta keterangan. Keterangan para saksi akan menguatkan pembuktian bagi kami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan, setiap saksi yang dipanggil diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara tersebut.

Dalam persidangan kasus suap DJKA yang digelar pada 2025, nama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sempat mencuat. Ia disebut diduga menerima aliran dana dan pernah meminta fee sebesar 10 persen dari proyek pembangunan jalur kereta api tersebut.

Selain Lasarus, terdapat pula 18 nama anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 dari berbagai fraksi yang disebut dalam persidangan diduga turut menikmati fee proyek. Beberapa di antaranya adalah Ridwan Bae, Hamka Baco Kady, hingga Sadarestuwati.

Asep menegaskan, penyidikan yang berjalan tidak hanya bertujuan melengkapi berkas perkara Sudewo, tetapi juga untuk menggali kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk legislator.

“Karena itu sudah terungkap di persidangan dan sumber lainnya. Tentunya kami memerlukan informasi tambahan, sebab untuk meningkatkan status hukum seseorang harus didukung kecukupan alat bukti,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada 22 September 2025 terkait kasus dugaan suap proyek DJKA. Penyidik mendalami perannya dalam pengaturan lelang hingga dugaan penerimaan fee proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

Usai pemeriksaan, politikus Partai Gerindra itu memilih irit bicara. Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam, sejak pukul 09.45 WIB hingga 15.03 WIB, di Gedung Merah Putih KPK.

“Saya dimintai keterangan terkait dengan kereta api,” kata Sudewo singkat. (*)

Artikel KPK Buka Peluang Panggil Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api pertama kali tampil pada News.

Disdik Perintahkan Pendampingan Korban Pencabulan Guru SMKN 1 Batam

0
Sekolah SMK Negeri 1 Batam. Foto. Yofi Yuhendri/ Batam Pos

batampos – Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Batam memerintahkan kepala SMKN 1 Batam untuk memberikan perhatian khusus kepada para korban pencabulan di sekolah tersebut. Pendampingan dilakukan dengan melibatkan pihak perlindungan anak guna memastikan kondisi psikologis korban tetap terjaga.

“Untuk korban, kami pastikan ada pendampingan. Kami libatkan pihak perlindungan anak agar korban mendapat pemulihan dan perlindungan yang maksimal,” kata Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Batam, Kasdianto.

Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak sekolah, sejauh ini terdapat empat siswa yang diduga menjadi korban perbuatan oknum guru tersebut. Data ini masih bersifat sementara dan dapat berkembang seiring proses penyelidikan.

Baca Juga: Disdik Kepri Nonaktifkan Guru Terduga Pencabulan di SMKN 1 Batam

Kasus ini sebelumnya terungkap setelah seorang siswa kelas X melapor ke pihak sekolah terkait dugaan pencabulan yang terjadi pada 6 Januari 2026 di ruang guru, usai jam pelajaran selesai. Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal sekolah.

Kepala SMKN 1 Batam, Deden Suryana, menyatakan pihak sekolah telah menyerahkan seluruh proses penanganan kasus kepada kepolisian. Ia juga memastikan bahwa guru berinisial MJ tersebut sudah tidak lagi menjalankan aktivitas mengajar sejak laporan diterima.

“Kita serahkan kasus ini ke pihak Kepolisian untuk memeriksanya,” ujarnya, Senin (9/2).

Baca Juga: SPPG Batam Jamin Siswa Dapat Asupan Gizi, MBG Tetap Dibagikan Selama Ramadan

Kasdianto berharap kasus ini menjadi pembelajaran serius bagi seluruh satuan pendidikan agar memperkuat pengawasan internal serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. “Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan seperti ini,” tutupnya. (*)

Artikel Disdik Perintahkan Pendampingan Korban Pencabulan Guru SMKN 1 Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Bocah WNI Tewas Tertabrak Mobil di Singapura, Begini Kronologi Lengkapnya

0
Kecelakaan maut melibatkan turis asal Indonesia di Singapura. (SGRV)

batampos – Seorang bocah perempuan warga negara Indonesia (WNI) berusia enam tahun meninggal dunia setelah tertabrak mobil di South Bridge Road, Singapura, Jumat pagi, 6 Februari 2026. Lokasi kejadian berada tak jauh dari Kuil Relik Gigi Buddha, kawasan wisata yang dikenal ramai pejalan kaki.

Insiden nahas tersebut terjadi sekitar pukul 11.50 waktu setempat. Saat itu, korban tengah menyeberang jalan bersama ibunya yang berusia 31 tahun. Berdasarkan keterangan Kepolisian Singapura (Singapore Police Force/SPF), sebuah mobil yang keluar dari area parkir tiba-tiba menabrak keduanya.

Benturan keras membuat ibu dan anak tersebut terjatuh ke badan jalan. Keduanya masih dalam kondisi sadar saat petugas mengevakuasi mereka ke Singapore General Hospital untuk mendapatkan perawatan medis.

Namun, beberapa waktu kemudian, nyawa sang anak tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat yang dideritanya. Sementara itu, sang ibu hingga kini masih menjalani perawatan intensif.

Kesaksian mata turut memperjelas kronologi kejadian. Seorang saksi yang berjalan tepat di belakang korban menuturkan bahwa mobil melaju keluar dari area parkir tanpa memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyeberang.

Dalam unggahan di laman Facebook SG Road Vigilante, saksi menyebut pengemudi hanya sempat menoleh ke arah kiri saat hendak berbelok ke kanan, sebelum kemudian berakselerasi.

Saksi juga mengungkapkan bahwa roda belakang mobil sempat melindas tubuh sang ibu.
“Saya tidak mengerti mengapa pengemudi berakselerasi begitu cepat saat keluar dari tempat parkir,” tulisnya.

Dalam perkembangan penyelidikan, Kepolisian Singapura mengonfirmasi bahwa pengemudi mobil, seorang perempuan berusia 38 tahun, telah ditangkap. Ia diduga mengemudi tanpa pertimbangan yang wajar hingga menyebabkan kematian.

Hingga kini, penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Sementara itu, jenazah bocah WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Jenazah diberangkatkan dari Singapura menuju Jakarta pada Minggu pagi, 8 Februari 2026, menggunakan penerbangan Singapore Airlines, didampingi keluarga dan kerabat dekat, sebelum dimakamkan di Tanah Air.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura memastikan telah memberikan pendampingan sejak malam kejadian. Staf KBRI mendatangi rumah sakit, bertemu dengan ayah korban, serta membantu koordinasi dengan otoritas setempat.

“Staf kedutaan akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga almarhumah, serta memantau proses hukum yang berjalan,” ujar juru bicara KBRI, dikutip Senin (9/2).

Tragedi ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban sekaligus menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian berkendara, terutama di kawasan wisata yang padat pejalan kaki. (*)

Artikel Bocah WNI Tewas Tertabrak Mobil di Singapura, Begini Kronologi Lengkapnya pertama kali tampil pada News.

SPPG Batam Jamin Siswa Dapat Asupan Gizi, MBG Tetap Dibagikan Selama Ramadan

0
Seorang guru membagikan makanan bergizi gratis untuk murid-murid SDN 010 Batam Kota beberapa waktu lalu. F.Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hal ini ditegaskan Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, meski pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Defri menyebutkan, SPPG Batam saat ini tengah bersiap mengikuti pola pelaksanaan MBG selama Ramadan sebagaimana arahan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, secara teknis, pihaknya masih menunggu surat edaran resmi sebagai dasar operasional di lapangan.

“Untuk pelaksanaan selama puasa, insyaAllah pelayanan MBG tetap ada. Secara prinsip kita siap menjalankan, tinggal menunggu edaran resmi dari pusat terkait mekanisme teknisnya,” ujar Defri, Senin (9/2).

Baca Juga: Volume Air Waduk Menyusut, Krisis Air Bersih Berpotensi Meluas

Ia menegaskan, seluruh satuan layanan MBG di Batam akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penyesuaian jenis makanan, waktu distribusi, hingga pola penyaluran kepada penerima manfaat.

“Teknisnya nanti kita sesuaikan sepenuhnya dengan arahan pusat. Begitu surat edarannya keluar, akan langsung kita sampaikan ke sekolah dan dapur MBG di Batam,” jelasnya.

Defri juga memastikan, koordinasi dengan sekolah, dapur MBG, serta pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program tidak mengganggu aktivitas ibadah puasa, sekaligus tetap menjamin pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.

“Kita ingin program ini tetap berjalan optimal, tapi juga menghormati suasana Ramadan. Prinsipnya pelayanan tetap ada dan tepat sasaran,” katanya.

Baca Juga: Disdik Kepri Nonaktifkan Guru Terduga Pencabulan di SMKN 1 Batam

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan empat skema pelaksanaan MBG selama Ramadan, mulai dari pengiriman makanan tahan lama untuk dibawa pulang oleh siswa yang berpuasa, layanan normal di daerah non-puasa, pelayanan rutin bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, hingga penyesuaian waktu konsumsi untuk pesantren saat berbuka puasa.

Defri menambahkan, Batam siap mengimplementasikan skema tersebut sesuai kondisi wilayah dan karakteristik penerima manfaat, setelah aturan teknis resmi diterbitkan.

“Intinya kita siap melaksanakan kebijakan pusat. Begitu regulasinya jelas, langsung kita jalankan,” pungkasnya. (*)

Artikel SPPG Batam Jamin Siswa Dapat Asupan Gizi, MBG Tetap Dibagikan Selama Ramadan pertama kali tampil pada Metropolis.

Jangan Nekat! Ini 7 Tanda Pilihan Prodi SNBP Kamu Terlalu Berisiko

0
ILUSTRASI: Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos)

batampos – Memilih program studi (prodi) melalui jalur SNBP bukan sekadar soal ikut-ikutan teman atau asal memilih kampus favorit. Jalur ini menilai rekam jejak akademik, konsistensi nilai, serta kecocokan prodi dengan profil siswa dan sekolah. Sedikit salah strategi saja, peluang lolos bisa langsung menipis.

Masalahnya, banyak siswa baru menyadari pilihannya terlalu berisiko setelah pendaftaran ditutup. Supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari, coba cek tujuh tanda berikut. Jika lebih dari satu poin terasa “kena”, bisa jadi pilihan prodi SNBP-mu perlu dipikirkan ulang.


1. Nilai Rapor Tidak Sejalan dengan Karakter Prodi

Jika kamu memilih prodi saintek, tetapi nilai Matematika, Fisika, atau Kimia selama tiga tahun cenderung biasa saja, ini sudah menjadi lampu kuning. SNBP sangat memperhatikan konsistensi nilai mata pelajaran yang relevan dengan prodi tujuan.

Banyak siswa merasa aman hanya karena ranking kelas bagus, padahal kesesuaian nilai dengan prodi jauh lebih menentukan. Nilai tinggi di mapel yang tidak relevan sering kali tidak cukup menutup kekurangan di mapel inti.


2. Mengincar Prodi Favorit Tanpa Opsi Aman

Prodi favorit seperti Kedokteran, Psikologi, atau Teknik Informatika memang menggiurkan. Namun, jika pilihan pertama sangat ketat dan pilihan kedua sama-sama “neraka persaingan”, strategi SNBP kamu terbilang nekat.

Idealnya, ada satu pilihan yang lebih realistis dan sesuai dengan profil nilai serta rekam jejak sekolah. Tanpa opsi aman, kamu seperti bertaruh habis-habisan di satu meja.


3. Daya Tampung Prodi Terlalu Kecil

Ada prodi dengan peminat ribuan, tetapi daya tampung SNBP hanya belasan orang. Jika tetap memilih tanpa pertimbangan matang, peluang lolos jelas sangat tipis.

Kesalahan umum siswa adalah hanya melihat nama besar kampus tanpa mengecek rasio daya tampung dan peminat. Semakin kecil kuota, semakin ketat pula seleksi nilai dan prestasi.


4. Ikut-ikutan Teman atau Tren

Ini kesalahan klasik yang sering dianggap sepele. Memilih prodi karena teman-teman juga ke sana, atau karena sedang viral di media sosial, adalah strategi berisiko.

SNBP menilai kecocokan personal, bukan kebersamaan geng. Jika pilihan prodi tidak mencerminkan minat dan kekuatan akademikmu, risikonya ganda: tidak lolos SNBP, atau lolos tetapi merasa salah jurusan.


5. Rekam Jejak Sekolah Lemah di Prodi Tersebut

Rekam jejak sekolah juga menjadi faktor penting. Jika dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak ada alumni sekolahmu yang lolos ke prodi itu lewat jalur prestasi, artinya persaingannya berat untuk profil sekolahmu.

Bukan berarti mustahil, tetapi risikonya jelas lebih tinggi. Tanpa strategi cadangan, peluang aman semakin mengecil.


6. Prestasi Nonakademik Tidak Relevan

Prestasi nonakademik memang bisa menjadi nilai tambah, asal relevan. Prestasi olahraga, misalnya, tidak terlalu membantu jika kamu memilih prodi eksakta murni tanpa dukungan nilai akademik yang kuat.

Jika kamu terlalu berharap pada prestasi yang tidak nyambung dengan prodi, itu tanda strategi pilihanmu kurang tepat.


7. Tidak Punya Alasan Kuat Memilih Prodi

Coba jujur pada diri sendiri. Jika alasan memilih prodi hanya karena “terlihat keren”, “bergengsi”, atau “biar kelihatan pintar”, ini tanda paling jelas bahwa pilihanmu berisiko.

Prodi SNBP idealnya dipilih karena kamu paham tuntutannya dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Tanpa alasan yang kuat, keputusan tersebut sudah rapuh sejak awal. (*)

Artikel Jangan Nekat! Ini 7 Tanda Pilihan Prodi SNBP Kamu Terlalu Berisiko pertama kali tampil pada News.

Volume Air Waduk Menyusut, Krisis Air Bersih Berpotensi Meluas

0
Waduk Sei Ladi.

batampos – Krisis air bersih di Kota Batam kembali menjadi perhatian serius menjelang Ramadan, Idulfitri, maupun perayaan Imlek 2026 dalam waktu dekat. Batam yang sepenuhnya bergantung pada air hujan melalui waduk dan daerah tangkapan air (DTA), kini menghadapi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang.

Deputi Bidang Pelayanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa hingga 31 Januari 2026 jumlah pelanggan Air Batam Hilir (ABH) telah mencapai 342.253 pelanggan. Dengan kondisi cuaca saat ini, BP Batam telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami gangguan suplai air.

“Dari pemetaan kami, ada sekitar 28 wilayah yang membutuhkan layanan distribusi air menggunakan truk tangki, dengan kebutuhan sekitar 200 trip pengiriman. Itu pun belum termasuk permintaan tambahan melalui call center ABH,” ujar Ariastuty usai rapat persiapan pelayanan Ramadan di Kantor Wali Kota Batam, Senin (9/2) sore.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Meluas, Mendekat ke Pemukiman Warga Batuaji

Saat ini, armada truk tangki yang tersedia berjumlah 21 unit. Namun, dalam sepekan terakhir, hanya 14 unit yang beroperasi secara efektif untuk melayani kebutuhan air di 28 wilayah terdampak.

“Kondisi ini jelas tidak ideal. Karena itu, kami menambah armada. Saat ini tersedia 21 unit, tetapi yang aktif hanya 14. Hingga 14 Februari nanti, total armada akan ditambah menjadi 34 unit untuk membantu distribusi air. Kami perkirakan cukup selama Ramadan,” kata Ariastuty.

Ia merinci, armada tersebut terdiri atas 5 unit milik ABH, 5 unit milik BP Batam, 4 unit truk sewaan dari ABH, dan 7 unit sewaan dari BU SPAM. Selain itu, BP Batam juga menambah armada baru berupa truk yang dimodifikasi dengan tandon air di atasnya, menyusul keterbatasan ketersediaan truk tangki di Batam.

“Dengan tambahan 11 unit armada baru dan 2 unit truk tangki impor, total armada menjadi 34 unit. Kami menilai jumlah ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Batam diperkirakan masih akan mengalami musim kemarau hingga Maret mendatang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada volume air waduk yang terus menyusut.

“Rata-rata penyusutan air waduk mencapai 2 sampai 3 sentimeter per hari,” kata Ariastuty.

Baca Juga: Disdik Kepri Nonaktifkan Guru Terduga Pencabulan di SMKN 1 Batam

Ia memaparkan, ketahanan air di sejumlah waduk Batam kini berada pada kondisi darurat.

Waduk Sei Harapan diperkirakan hanya mampu bertahan selama 1 bulan 8 hari, Waduk Nongsa 2 bulan 2 hari, Waduk Sei Ladi 4 bulan 13 hari, Waduk Muka Kuning–Duriangkang 5 bulan 1 hari, dan Waduk Tembesi 5 bulan 2 hari.

“Jika melihat angka-angka ini, berarti kita sudah masuk dalam situasi darurat,” tegasnya.

Menghadapi kemungkinan hujan yang belum turun dalam waktu dekat, BP Batam membuka opsi ikhtiar tambahan. Selain distribusi air melalui darat, upaya hujan buatan juga menjadi pertimbangan, meski biayanya cukup besar.

“Kita berharap selain ikhtiar doa, ada opsi hujan buatan. Namun, hujan buatan biayanya sangat mahal dan kami masih menunggu apakah BMKG dapat merekomendasikannya atau tidak,” ujarnya.

Terkait cepatnya penyusutan volume waduk, Ariastuty tidak menutup kemungkinan adanya faktor eksternal, seperti deforestasi dan alih fungsi lahan.

“Faktor-faktor eksternal seperti itu tentu juga berpengaruh,” katanya.

Baca Juga: BPBD Batam Sebut Kemarau Picu Lonjakan Risiko Kebakaran

Sementara itu, Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menegaskan pemerintah berupaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi selama Ramadan. Ia menyebut penambahan armada distribusi air telah ditindaklanjuti.

“Dalam pertemuan terakhir, kami meminta penambahan armada dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti,” ujar Amsakar.

Namun, ia menekankan perlunya tanggung jawab bersama antara Air Batam Hilir (ABH) dan Air Batam Hulu (ABHU) agar distribusi air berjalan lancar.

“Saya beri penekanan kepada ABH dan ABHU untuk ikut bertanggung jawab serta mencari opsi-opsi agar distribusi air ke masyarakat bisa lebih lancar,” tegasnya.

Meski kondisi waduk berada pada level darurat, Amsakar mengaku tetap optimistis kebutuhan air selama Ramadan dapat teratasi.

“Dengan kondisi seperti ini, insyaallah Ramadan masih bisa kita lalui,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan hingga ke tingkat bawah. Bahkan, aparat TNI dan Polri turut dilibatkan untuk memantau distribusi air guna mencegah potensi gejolak di masyarakat.

“TNI dan Polri ikut membantu memantau agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat,” katanya.

Di sisi keagamaan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, Lukman Rifa’i, membenarkan adanya rencana pelaksanaan salat istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan.

“Kita lihat perkembangannya dulu. Jika satu sampai dua pekan ke depan cuaca masih seperti ini, ikhtiar keagamaan yang akan dilakukan adalah melaksanakan salat istisqa,” ujarnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Lukman menyebut terdapat dua opsi, yakni memusatkan salat di satu lokasi atau melaksanakannya di beberapa titik di setiap kecamatan.

“Ada dua opsi, apakah dipusatkan di satu titik atau dilaksanakan di beberapa titik per kecamatan. Komunitas masjid dan masyarakat juga dipersilakan melaksanakannya,” katanya. (*)

Artikel Volume Air Waduk Menyusut, Krisis Air Bersih Berpotensi Meluas pertama kali tampil pada Metropolis.

Golkar Respons Kritik Gedung MUI di Bundaran HI: Jangan Campuradukkan Kebijakan dan Teknis

0
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

batampos – Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun gedung khusus bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah lembaga Islam lainnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menuai beragam kritik dari publik. Gedung tersebut direncanakan berdiri di atas lahan sekitar 4.000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 40 lantai.

Sejumlah pihak menilai rencana tersebut kontras dengan kondisi sosial di berbagai daerah, seperti persoalan kemiskinan, stunting, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa kritik publik merupakan hal yang sah dan perlu dihargai. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak mencampuradukkan antara kebijakan nasional dan persoalan teknis pelaksanaan di lapangan.

“Kalau bicara kemiskinan, pangan, stunting, dan pendidikan, itu semua sudah memiliki kebijakan nasionalnya. Presiden telah menetapkannya sebagai prioritas,” ujar Idrus.

Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah yang telah berjalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta berbagai program pengentasan kemiskinan.

Menurut Idrus, persoalan yang masih muncul di lapangan lebih banyak disebabkan oleh kendala implementasi, bukan arah kebijakan.

“Dalam pemerintahan, harus dibedakan antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kalau masih ada sekolah bocor atau distribusi makanan bermasalah, itu masuk wilayah teknis,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab teknis berada di tangan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik sebaiknya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah.

“Presiden sudah menetapkan pendidikan sebagai prioritas, kemiskinan harus ditangani, dan stunting harus diturunkan. Semua itu tertuang dalam Asta Cita. Sekarang yang perlu dibenahi adalah pelaksanaannya,” tuturnya.

Terkait rencana pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di kawasan Bundaran HI, Idrus menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan bangsa.

Meski demikian, Idrus menilai kritik masyarakat—termasuk yang disampaikan melalui media sosial—tetap penting sebagai bentuk kontrol publik. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Presiden untuk mengingatkan dan menegur para pelaksana kebijakan di lapangan.

“Apa yang disampaikan masyarakat patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang baik. Namun, harus ditempatkan secara proporsional agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” pungkasnya. (*)

Artikel Golkar Respons Kritik Gedung MUI di Bundaran HI: Jangan Campuradukkan Kebijakan dan Teknis pertama kali tampil pada News.