batampos – Kebijakan baru yang mengatur pengisian BBM Pertalite untuk kendaraan roda empat yang harus dengan barcode atau QR Code masih berpolemik di lapangan. Masyarakat pengguna kendaraan roda empat banyak yang belum tahu dengan aturan ini sehingga kerap terjadi cekcok dengan petugas SPBU.

Di Batuaji dan Sagulung hampir semua SPBU muncul dengan persoalan ini hingga, Senin (18/11). Ketika kendaraan roda empat yang belum tahu informasi ini dan sudah masuk antrean pompa pengisian Pertalite selalu berujung dengan pertengkaran dan cekcok. Pengendara tak mau mengalah, karena menganggap kebijakan ini dadakan tanpa ada sosialisasi yang maksimal di lapangan. Petugas SPBU tetap bersikeras dengan aturan baru tadi.

“Apa-apaan ini. Kalau memang harus pake barcode semua. Kenapa yang jual eceran di pinggir jalan kok masih bebas dapat stok pertalite?. Dari mana mereka dapat. Trus kalau hanya mobil saja, kenapa itu sepeda motor Thunder (ber tanki BBM ukuran besar) bisa isi lebih dari kapasitas tanki mobil. Toh hasil akhirnya sama juga menguras pertalite di SPBU ini. Tolong ini diperhatikan juga. Kalau memang mau terapkan sistem barcode seperti ini disampaikan ke masyarakat dengan jelas, ” ujar Lisnawati, pengendara mobil yang gagal isi pertalite di SPBU Simpang Basecamp.

Warga pemilik kendaraan roda empat lain yang diminta tanggapan atas kebijakan ini umumnya menyampaikan keluhan dan pertanyaan yang sama. Jika memang penerapan barcode ini wajib harus ada sosialisasi dan berlaku menyeluruh semua kendaraan. Jika tidak maka akan tetap ada kebocoran seperti masih bebas beredar nya pertalite eceran di pinggir jalan.

Keluhan warga ini juga disaksikan oleh Batam Pos yang melakukan pemantauan di lapangan. Banyak kendaraan roda dua dengan tanki BBM berukuran besar bolak balik ke SPBU untuk mengisi pertalite. Kendaraan roda dua masih bebas dengan pengisian pertalite ini dan kendaraan roda dua dengan tanki BBM berukuran besar tadi menjadi penyuplai stok pertalite di pedagang eceran.

Lansiran Pertalite dari tangki sepeda motor ke wadah botol pedagang eceran ini bahkan dilakukan terang-terangan di pinggir jalan bahkan ada juga di depan kawasan SPBU.

“Penerapan barcode yang tiba-tiba ini menyusahkan masyarakat. Jadi masalah sendiri antara masyarakat dengan petugas SPBU. Pasti protes lah kalau tak dikasih isi pertalite. Sepeda motor tanki besar itu kok bisa isi bebas berulang kali hingga angka ratusan ribu sekali isi, ” kata Norman, Warga lainnya.

Pihak SPBU saat dikonfirmasi mengaku tetap menjalankan prosedur penggunaan barcode seperti yang diinstruksikan oleh Pertamina Patra Niaga tersebut.

“Tetap kita tolak kalau memang mobil yang mau isi pertalite tapi belum ada barcode. Itu aturan dari sana. Kami hanya menjalankan, ” ujar pengawas SPBU Tanjunguncang, Rofiq. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Isi Pertalite Wajib Pakai QR Code, Pemilik Kendaraan Roda Empat Kerap Cekcok dengan Petugas SPBU pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Batam pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan, menjadikannya sebagai tahun dengan jumlah kasus kematian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, hingga November 2024 tercatat ada 9 kasus kematian akibat DBD. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 kasus kematian pada tahun 2023, 6 kasus pada 2022, serta masing-masing 4 kasus pada 2021 dan 2020.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, jumlah total kasus DBD sepanjang Januari hingga November 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 646 kasus. “Jumlah kasus ini lebih tinggi dibandingkan 392 kasus pada tahun 2023,” jelas Didi.

Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah puncak kasus tahun 2022 yang mencapai 902 kasus.

Berdasarkan data Dinkes, puncak kasus tertinggi pada 2024 tercatat di bulan Juli dengan 126 kasus, disusul Agustus sebanyak 112 kasus, dan Oktober dengan 96 kasus. Sementara itu, bulan April menjadi periode dengan kasus terendah, yakni 12 kasus, disusul Januari dan Mei masing-masing 29 kasus.

“Per November ini, atau hingga 12 November 2024, tercatat ada 46 kasus,” tambahnya.

Berdasarkan analisis data per wilayah, Kecamatan Batam Kota tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi, mencapai 87 kasus. Namun, dari sisi risiko penyebaran, Kecamatan Batu Ampar memiliki angka Incidence Rate (IR) tertinggi, yakni 78 per 100.000 penduduk, meskipun jumlah kasusnya hanya 49.

“Batu Ampar memiliki IR tertinggi di Batam, menandakan risiko penularan di sana lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya,” jelas Didi Kusmarjadi.

Selain Batu Ampar, Kecamatan Batam Kota dan Bengkong juga mencatat angka yang perlu diwaspadai. Bengkong memiliki 86 kasus dengan IR 66 per 100.000 penduduk, sementara Batam Kota mencatat IR sebesar 43 per 100.000 penduduk.

Dalam upaya menekan angka kasus DBD, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, termasuk menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus DBD. Surat edaran ini berisi imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD, terutama selama musim penghujan.

“Kami juga membentuk Jumantik Rumah, Jumantik Perkantoran, serta mengintensifkan pengawasan di tempat-tempat umum melalui Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024,” kata Didi.

Sebagai upaya konkret lainnya, Pemko Batam menggalakkan Gerakan 3M Plus, yang mencakup Menguras, Menutup, Mengubur, serta langkah tambahan lainnya untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, juga diterapkan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), di mana setiap rumah tangga diwajibkan memiliki satu juru pemantau jentik nyamuk.

Dengan tingginya angka kematian dan kasus DBD, Didi berharap masyarakat Batam turut berperan aktif dalam menjalankan gerakan pencegahan yang dicanangkan Pemko Batam. “Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menurunkan kasus DBD di Batam, terutama di tengah musim penghujan yang masih berlangsung,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Waspada, Kasus Kematian Akibat DBD Meningkat Signifikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam akan mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Pemilihan Wali Kota Wakil Walikota Batam dan Gubernur Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis, 21 November 2024. Distribusi logistik mencakup kotak suara, bilik suara, surat suara, serta perlengkapan TPS lainnya, yang akan disebar ke 12 kecamatan di Kota Batam.

Proses distribusi diperkirakan berlangsung selama lima hari dengan jadwal yang telah diatur untuk memastikan logistik tiba tepat waktu di setiap TPS menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024.

Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, menyampaikan bahwa Kecamatan Batam Kota akan menjadi wilayah pertama yang menerima distribusi logistik pada 21 November. Logistik akan diambil dari gudang utama KPU di Sekupang dan dikirim ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batam Kota.

Selanjutnya, logistik dari PPK Batam Kota akan disalurkan ke 281 TPS pada 26 November, sehari sebelum hari pencoblosan. “Distribusi logistik ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah kami rencanakan, sehingga seluruh kebutuhan TPS dapat terpenuhi tepat waktu. Setiap kecamatan memiliki jumlah TPS yang berbeda, dan kami berupaya agar logistik sampai dengan aman dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Bosar, Senin (18/11).

Selanjutnya pada Jumat, 22 November, distribusi logistik dijadwalkan ke Kecamatan Sagulung. Logistik ini akan disimpan sementara di PPK Sagulung sebelum didistribusikan lebih lanjut ke 301 TPS pada 25-26 November. Pendistribusian ini mencakup pengawasan ketat untuk menjaga keamanan serta memastikan semua peralatan dan surat suara tiba dalam kondisi baik.

Pada hari yang sama, yaitu 22 November, gudang KPU juga akan mengirimkan logistik ke Kecamatan Sekupang. Logistik untuk Sekupang ini akan disalurkan ke 238 TPS pada 26 November. Sistem pendistribusian yang dilakukan bertujuan agar setiap TPS siap menjelang hari pencoblosan, dan masyarakat tidak mengalami hambatan dalam menggunakan hak pilih mereka.

Untuk wilayah yang lebih jauh seperti Kecamatan Bulang, Galang, Belakang Padang, dan Lubuk Baja, pengiriman logistik akan dilakukan pada Minggu, 24 November, dari gudang utama KPU ke gudang PPK masing-masing kecamatan. Pendistribusian dari PPK ke TPS di empat kecamatan tersebut akan dilakukan pada 25-26 November, mengingat letak geografis wilayah yang memerlukan penanganan distribusi yang lebih teliti.

“Kami sudah mengantisipasi kebutuhan di kecamatan pulau seperti Bulang dan Belakang Padang, sehingga pengiriman direncanakan lebih awal agar tidak ada keterlambatan. Koordinasi dengan pihak keamanan juga telah dilakukan untuk memastikan logistik tiba dengan aman,” lanjut Bosar.

Pada Senin, 25 November, giliran kecamatan lainnya seperti Nongsa, Batuaji, Sungai Beduk, Bengkong, dan Batu Ampar yang akan menerima distribusi logistik Pilkada. Untuk wilayah-wilayah ini, logistik akan dikirim dari gudang KPU ke PPK masing-masing, dengan rencana pengiriman dari PPK ke TPS dijadwalkan pada 26 November.

Bosar menambahkan, proses distribusi logistik ini melibatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya guna memastikan tidak ada gangguan atau kendala yang menghambat kelancaran distribusi. Pengamanan ini juga dilakukan untuk menjamin kerahasiaan dan keutuhan surat suara hingga tiba di TPS.

“Sistem distribusi yang sudah disusun KPU ini diharapkan bisa meminimalisir kendala logistik di hari pemilihan. Kami juga membuka posko untuk pemantauan distribusi logistik, sehingga jika ada permasalahan teknis, kami bisa menanganinya dengan cepat,” pungkas Bosar.

Polda Kepulauan Riau sebelumnya memastikan kesiapan untuk mendukung kelancaran dan keamanan Pilkada Serentak 2024 yang tinggal 9 hari lagi. Termasuk di antaranya terkait distribusi logistik Pilkada di Batam. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan, seluruh personel Polda Kepri telah disiapkan untuk mengawal distribusi logistik Pilkada, mulai dari gudang KPU hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Batam.

“Kami berkomitmen penuh memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar. Koordinasi dengan KPU, TNI, dan pihak terkait terus kami perkuat guna mengantisipasi potensi gangguan,” ujarnya.

Pengamanan akan diperketat, terutama menjelang hari pemungutan suara, dengan fokus pada titik-titik rawan serta jalur distribusi logistik. Polda Kepri juga telah menyiapkan tim pengawasan khusus untuk memantau situasi di lapangan dan memastikan seluruh prosedur pengamanan sesuai standar operasional. Langkah antisipatif sudah disiapkan sebagai respons cepat jika terjadi insiden. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pengiriman Logistik Pilkada KPU Batam Berjalan Selama 5 Hari, Dimulai dari Batam Kota pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Satgas penanganan di wilayah Kecamatan Sagulung masih berkutat membereskan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Sejumlah lokasi penumpukan sampah pinggir jalan telah dibersihkan termasuk lokasi bekas TPS di pinggir jalan depan Candi Bentar, Seilekop yang sebelumnya meluber dengan tumpukan sampah rumah tangga.

Upaya Satgas ini hendaknya didukung oleh masyarakat dengan tertib membuang sampah. Sampah rumah tangga diletakan di tong sampah depan rumah dan akan diangkut oleh armada pengangkut sampah kecamatan. Masyarakat tak perlu bawa keluar dan buang ke pinggir jalan.

Camat Sagulung M Hafiz Rozie sebelumnya menjelaskan, armada pengangkut sampah dari pemukiman di Sagulung ada 18 unit, dan itu cukup mengcover semua pemukiman masyarakat di Sagulung. Meskipun tidak setiap hari namun dalam sepekan tentu ada jadwal pengangkutannya.

“Untuk pengangkutan dari depan rumah masih rutin dengan kekuatan armada yang ada. Jangan lagi buang sampah sembarangan, ” ujar Hafiz.

Untuk kelancaran proses pengangkutan sampah dari pemukiman, masyarakat juga diminta untuk tertib membayar iuran sampah yang telah ditentukan. Di Sagulung sendiri masih ada masyarakat yang menolak bayar iuran sampah. Itu terjadi di kelurahan Seilekop yang memang selama ini bermasalah dengan penumpukan sampah di pinggir jalan. Karena tidak menunaikan iuran sampah maka pemukiman tersebut tidak dijangkau oleh armada pengangkut. Masyarakat akhirnya buang begitu saja ke pinggir jalan.

“Iya masih ada yang belum mau membayar iuran sampah. Ini yang akan terus kita sampaikan sosialisasi ke mereka. Saat ini sudah mulai bersih sampah di pinggir jalan dan kita berharap tak ada lagi yang buang sampah ke pinggir jalan, ” ujar Lurah Seilekop Bida Agusta.

Senada disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam Eka Surianto yang berharap masyarakat tak lagi buang sampah sembarangan. Lingkungan tempat tinggal juga juga harus rutin dibersihkan dengan menggalakkan kegiatan gotong royong rutin.

“Kita tetap bekerja maksimal di lapangan, namun masyarakat juga harus dukung dengan tertib buang sampah. Rutin lakukan goro bersih kan lingkungan, ” ujar Eka.

Begitu juga terkait Retribusi sampah yang belum semua masyarakat membayar, diimbau untuk mentaati aturan yang ada, agar terjangkau oleh armada pengangkut sampah.

“Untuk retribusi ini kita tidak bisa paksakan begitu saja. Belum ada aturan atau sanksi untuk mereka yang menolak membayar retribusi. Konsekuensi nya ya sampah harus jadi tanggungjawab sendiri. Tidak boleh buang sembarangan ke pinggir jalan. Kalau itu (buang sampah sembarangan) terjadi tentu ada sanksinya karena ada Perda yang mengaturnya. Makanya kita himbauan agar semua masyarakat untuk membayar iuran sampah biar dicover oleh armada, ” ujar Eka. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Petugas Komitmen Bereskan Sampah dari Pemukiman, Masyarakat Diminta Tertib Bayar Iuran Sampah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan, Capella Group menyelenggarakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Sales Office Capella Dinamik Nusantara (CDN Batam Center). Adapun kegiatan ini mengusung tema “Aksi Donor Darah Bareng Capella, Langkah Bersama Menyelamatkan Kehidupan”. (15/11)

Dengan Semangat Sinergi Bagi Negeri, Capella Group melalui PT Capella Dinamik Nusantara kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah untuk membantu sesama. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kepulauan Riau dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Sebanyak 63 calon pendonor terdaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Dari jumlah tersebut, 39 orang berhasil mendonorkan darahnya, sementara ada 24 orang lainnya tidak lolos pada tahapan pemeriksaan kesehatan awal. Para peserta mendapatkan pelayanan kesehatan gratis seperti pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar HB, dan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis yang bertugas.

“Kami percaya bahwa aksi kecil seperti donor darah dapat membawa manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Dengan semangat ‘Sinergi Bagi Negeri’, kami ingin berkontribusi nyata untuk masyarakat Kepulauan Riau sekaligus memberikan kesempatan bagi karyawan serta masyarakat umum untuk berbagi,” ujar Syaiful, Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Kepulauan Riau.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Batam, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan darah bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima darah, tetapi juga bagi pendonornya. Dengan mendonorkan darah secara rutin, pendonor dapat membantu memperlancar sirkulasi darah dan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya donor darah secara rutin.

“Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu kegiatan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.” Tutup Syaiful (*)

Artikel Donor Darah Bareng Capella Langkah Bersama Selamatkan Kehidupan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, terus berupaya mengoptimalkan potensi retribusi parkir untuk mencapai target Rp15 miliar pada tahun 2024.

Kepala Dishub Batam, Salim mengatakan, bahwa hingga Oktober 2023, retribusi parkir telah mencapai Rp8,6 miliar. Sementara untuk capaian bulan November masih dalam proses evaluasi.

“Kita akan optimalkan 600 titik parkir untuk meningkatkan retribusi. Hingga Oktober lalu, retribusi parkir sudah Rp8,6 miliar, sementara bulan November masih kita tunggu hasilnya,” ujar Salim, Senin (18/11).

Dishub Batam telah menerapkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut, salah satunya adalah program parkir berlangganan dan pembayaran non-tunai. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.

“Saat ini ada sekitar 1.000 kendaraan yang sudah bergabung dalam program parkir berlangganan. Kami menyediakan opsi berupa stiker berlangganan maupun pembayaran non-tunai,” kata dia.

Selain itu, Dishub Batam juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan juru parkir terkait penerapan program tersebut.

Tidak hanya mengoptimalkan lokasi yang ada, Dishub Batam telah menjajaki potensi lahan parkir baru. Beberapa titik baru yang mulai berkembang diharapkan mampu menambah sumber retribusi.

“Kami menawarkan sistem parkir mandiri kepada beberapa lokasi baru agar lebih terorganisir dan tetap sesuai aturan perda. Di tahun 2025, akan ada survei dari konsultan untuk memetakan potensi lahan parkir baru dan mengevaluasi dampak kenaikan tarif,” ujar Salim.

Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya optimis dapat meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap pendapatan daerah, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Batam Genjot Retribusi Parkir, Hingga Oktober Tembus Rp8,6 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.