batampos – Begitu mendengar suara gemuruh Sabtu (2/11) pagi sekitar pukul 07.00, Karmin, seperti juga banyak warga Dusun Tindik, Blora, Jawa Tengah, langsung berlari ke luar rumah. Ternyata, ada helikopter TNI Angkatan Darat yang mendarat darurat.

”Sempat saya cari ke atas dan tidak ada, tiba-tiba ada di bawah. Ada di sawah warga,” katanya.

Saat helikopter mendarat di sawah yang masuk wilayah Desa Kadengan, Kecamatan Randublatung, tersebut, Sab-tu (2/11), lanjut Karmin, seluruh penumpang langsung turun.

”Warga diminta menjauh,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Helikopter angkut Mi-17 milik TNI-AD mendarat darurat di persawahan warga. Penyebabnya, terjadi kerusakan pada bagian mesin. Heli itu pun langsung diperbaiki di lokasi.

”Sudah diperbaiki dan sore ini (kemarin sore, red) sedang cek untuk uji layak terbang,” ujar Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Czi Yuli Hartanto.

Dia menjelaskan, helikopter tersebut merupakan heli yang biasa digunakan untuk mengangkut personel TNI. Pilot melakukan pendaratan darurat karena terjadi kerusakan pada mesin.

Untuk perbaikan, butuh mendatangkan suku cadang heli yang rusak tersebut dari Semarang. Helikopter itu mengangkut 10 personel TNI-AD. Setelah selesai diperbaiki dan diuji kelayakan, heli dijadwalkan balik ke home base di Semarang.

”Semoga tidak ada kendala saat kembali ke home base di Semarang,” harapnya. (*)

batampos – Presiden Prabowo Subianto serius dalam upaya mencapai swasembada pangan. Minggu (3/11) Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan untuk meninjau berbagai program pendukung ketahanan pangan. Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengem-bangan Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Ada sejumlah lokasi yang dikunjungi Presiden Prabowo, diantaranya Desa Wanam yang menjadi percontohan praktik teknik budidaya padi terbaru berupa demontration plot dan Desa Telaga Sari yang melakukan proses tanam padi serta proses panen padi dengan menggunakan metode combine harvester.

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

”Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar. Start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar,” ujarnya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. ”Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen,” jelasnya.

Merauke memiliki kondisi lahan yang rata dan berawa, karena itu daerah tersebut dinilai memiliki ketersediaan air melimpah. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15 sentimeter hingga 30 sentimeter. Sehingga, sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

”Ini sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke,” terangnya secara terpisah.

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, Merauke memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan dengan konsep pertanian modern. Langkah strategis pencapaian swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan). ”Semua program itu untuk mempercepat proses tanam hingga panen,” terangnya.

Pada 2024, pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program Optimasi Lahan Rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten Merauke. Saat ini 35.000 hektare sudah ditanami, dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

”Program ini ditargetkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan,” jelasnya.

Rencana strategis berikutnya adalah melaksanakan program cetak sawah seluas 1 juta hektare secara bertahap di Kabupaten Merauke, dengan dimulainya demplot di Kawasan Sentra Produksi Pangan seluas 20 hektar di Distrik Wanam sebagai model.

“Demplot ini berfungsi sebagai sarana percontohan bagi petani di Distrik Wanam agar dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya,” ujarnya.

Amran menegaskan, modernisasi pertanian di Kabupaten Merauke menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. ”Pertanian skala luas seperti di Merauke membutuhkan alat mesin pertanian seperti traktor, rice transplanter, pompa air, dan combine harvester untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen,” ujarnya.

Langkah lainnya, pemerintah telah memberikan bantuan alsintan Traktor Roda 2 sebanyak 65 unit, Traktor roda 4 sebanyak 113 unit, rice transplanter sebanyak 76 unit, pompa air 638 unit, combine harvester 20 unit, dan Handsprayer 90 unit yang dikela 214 brigade pangan.

”Swasembada pangan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua,” jelasnya. (*)

batampos – PDIP menyindir sejumlah calon kepala daerah dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mencoba menarik Jokowi dalam kontestasi. Cara tersebut dinilai menunjukkan mentalitas yang lemah.

Sebelumnya, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu dengan Jokowi. Pertemuan itu berlangsung usai KIM meng-inginkan Jokowi ”turun gunung” membantu calon kepa-la daerah yang diusung.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai langkah yang dilakukan para cagub mempertontonkan mentalitas yang lemah. Apalagi, momentum itu dilakukan di saat elektabi-litas dalam survei turun.

”(Saat) ketidakpercayaan publik yang makin besar, kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah,” ujarnya usai menghadiri lomba lari 10 kilometer ’Victoria Run’, di BSD City, Minggu (3/11).

Situasi serupa, lanjutnya, juga dilakukan Lutfi di Jawa Tengah. Hasto menduga, langkah menemui Jokowi dilakukan untuk meminta restu dan sekaligus memohon agar menang dalam Pilkada. Baginya, praktik itu seperti mengembalikan Indonesia ke budaya Orde Baru.
Padahal, semestinya cagub tidak perlu melakukan itu. Sebab, pemilih lebih suka kandidat menawarkan gagasan dan mempertontonkan prestasi.

”Budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya orde baru. Berbeda dengan budaya anak muda, generasi milenial, gen Z ya mengedepankan prestasi, itu bedanya,” kata dia.

Hasto menduga, para calon yang mendatangi Jokowi menginginkan adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada. Tapi dia yakin, pengaruh Jokowi tak lagi kuat mengingat Presiden Prabowo sudah mene-kankan pentingnya aparat netral pada pilkada.

”Kalau ada aparatur negara termasuk oknum polisi yang bergerak untuk memenangkan pasangan calon tertentu, itu artinya berseberangan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo,” jelasnya.

Politisi asal Jogja itu mengajak masyarakat untuk bergerak jika terjadi campur tangan aparat negara dalam Pilkada 27 November. ”Jangan takut mari kita bergerak, kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegas Hasto.

Sementara itu, Cagub Jakarta Ridwan Kamil mengakui dalam pertemuan dengan Jokowi ada dukungan yang disampaikan. Bukan hanya dukungan, Joko-wi juga memberikan sema-ngat agar tak lelah meyakinkan masyarakat Jakarta di masa kampanye. ”Intinya, kalau sedang berkontestasi yang dibutuhkan semangat yang lain-lain itu hal teknis,” kata Ridwan dalam rilisnya Sabtu.

Sebagai mantan Gubernur Jakarta, Jokowi juga memberikan nasihat berdasarkan pengalamannya. Kepada RK, jika terpilih agar memperkuat pembangunan Jakarta ke depan. ”Pesan Pak Jokowi jangan hanya membangun gedungnya, tapi bangun juga masyarakat dan komunitas di Jakarta,” kata RK menambah-kan. (*)

batampos – Pemerintah memastikan akan menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Salah satu yang paling mendesak adalah soal pengupahan yang harus diputuskan pada November ini.

”Pemerintah menindaklan-juti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Tenaga Kerja segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang Undang Ketenagakerjaan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11).

Dia melanjutkan, dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan itu juga akan ada konsekuensi dari perubahan yang tertuang dalam putusan MK. Selain itu, terdapat pula nomenklatur pemisahan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Dalam waktu dekat, Kemenaker akan mempersiapkan perumusan upah minimum (UM) yang juga tertuang dalam putusan MK itu. Namun, Airlangga menyebutkan, hal teknis terkait upah perlu disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

”Secara bertahap dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian upah sektoral. Akan ada pemberitahuan kepada para gubernur yang siklusnya ada di sana,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengungkapkan, dalam

putusan MK tidak ada amar klaster ketenagakerjaan untuk dicabut. Tetapi, sebagai pertimbangan perbaikan.

Sementara itu, mengenai penentuan UM, pihaknya masih terus menggodok besarannya. Dia meminta masyarakat bersabar hingga nanti akan diumumkan secara terbuka oleh Kemenaker.

”Sebentar lagi, insya Allah kalau sudah selesai kita sampaikan menyangkut hal-hal yang jadi pedoman kebijakan penetapan UM provinsi tersebut,” ungkapnya.

Soal dasar hukum penetapannya apakah masih menggunakan PP Pengupahan, Anwar tidak memberi keterangan pasti. Dia hanya mengatakan, pengumuman akan dilakukan dalam beberapa hari ini.

”Tunggulah, nanti kita keluarkan kebijakan,” katanya singkat.

Terpisah, menurut kelompok buruh, putusan MK diartikan sudah berkekuatan hukum tetap sejak diketok. MK menyatakan bahwa pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum tetap.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, hal itu berarti pasal dimaksud dicabut. Sehingga, aturan turunannya pun tidak berlaku.

”Jadi, kebijakan aturan pengupahan harus mengundang dewan pengupahan daerah seluruh Indonesia, termasuk berunding dengan serikat buruh,” tegasnya.

Karenanya, pemerintah tak bisa seenaknya membuat aturan baru melalui permenaker soal pengupahan. Apalagi, jika sampai masih menggunakan PP Pengupahan.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan bahwa putusan MK sudah berlaku sejak disetujui beberapa hari lalu.

Penetapan UMP harus melibatkan serikat buruh. Bukan lagi menggunakan indeks tertentu yang ada dalam formula perhitungan di PP Pengupahan sebagai turunan UU Ciptaker. (*)