batampos — Kota Batam semakin serius memperkuat posisinya sebagai destinasi penyelenggaraan pernikahan bertaraf internasional (international wedding destinations). Hal itu dibuktikan melalui ajang bergengsi, Grand Wedding Expo 2025, yang diselenggarakan Syurga Pelaminan dan Chantika Wedding. Acara ini digelar pada 8–12 Januari 2025 di Mega Mall Batam Centre, Atrium Timur dan Barat.

Acara ini menghadirkan berbagai layanan pernikahan premium serta produk pendukung dari 43 booth dan 54 peserta.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari strategi memperkenalkan Batam sebagai destinasi wedding internasional, khususnya untuk menarik wisatawan dari Singapura, Malaysia, dan negara-negara tetangga lainnya.

“Kami ingin menjadikan Batam bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai pilihan utama untuk pernikahan internasional,” katanya.

Menurutnya, Grand Wedding Expo 2025 adalah salah satu upaya konkret untuk mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tahun ini meningkat dari 1,5 juta menjadi 1,8 juta, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.

“Jika ada pasangan yang menikah di Batam, otomatis keluarganya atau rekan-rekannya juga akan datang menghadiri acara tersebut, tentu ini akan menambah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam,” jelasnya.

Terlebih, sambung dia, Kota Batam memiliki berbagai fasilitas penunjang yang menarik untuk pernikahan seperti kawasan pantai yang cukup banyak, sejumlah resort dan hotel serta berbagai aula pertemuan yang sangat memadai.

“Penyelenggara juga sudah bekerja sama dengan travel agent, sehingga diharapkan mengena ke target pasar wisman yang diharapkan,” ujarnya.

Acara ini tidak hanya dirancang untuk menarik calon pengantin, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan memanfaatkan momentum Grand Wedding Expo 2025, diharapkan Batam mampu memperkuat daya tariknya di pasar global.
Melalui kerja sama erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Batam optimistis mampu bersaing sebagai destinasi wedding yang diminati di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan berbagai event ini, sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara secara signifikan ke Batam,” terang Ardiwinata.

Sementara itu, Pelaksana Kegiatan dari Surga Pelaminan dan Chantika Wedding Organizer, Rahmad Sagara, menjelaskan bahwa expo ini meng-hadirkan berbagai layanan, mulai dari venue wedding mewah seperti Harris Hotel Batam Centre, Radisson Hotel, dan Grand Tama Convention Centre, hingga penyedia layanan dekorasi, katering, serta jasa kecantikan seperti Ella Rias Pengantin dan Puti Jelito Makeup.

“Selain itu, Automotive Expo dari merek-merek ternama seperti Wuling, Hyundai, dan Aion juga menjadi daya tarik tambahan,” katanya. (*)

Reporter : RATNA IRTATIK

Artikel Batam Bersiap Jadi Destinasi Wedding Internasional pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Batam mengadakan rapat paripurna membahas laporan reses masa persidangan I tahun 2024, evaluasi kinerja 2024, serta pembukaan masa persidangan II 2025.

Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menjelaskan bahwa laporan hasil reses wajib disampaikan oleh anggota dewan sesuai Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

“Laporan tersebut akan diteruskan kepada Wali Kota Batam sebagai masukan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” katanya, Rabu (8/1).

Baca Juga: Jelang Peresmian Program Makan Bergizi Gratis, Dinas Kesehatan Batam Tunggu Petunjuk Teknis

Selain itu, DPRD Kota Batam mencatat berbagai pencapaian pengesahan tiga Perda, termasuk Perda Pemakaman dan RPJPD 2025–2045.

“Penetapan 18 prioritas ranperda untuk tahun 2025,” jelasnya .

Pembahasan dan pengesahan Perda APBD Tahun 2025. Penyetujuan berbagai perubahan APBD Tahun 2024. Menggelar 247 rapat dengar pendapat (RDP) dan 22 inspeksi lapangan untuk mengevaluasi kinerja Pemko Batam.

Kamaluddin juga menyebut agenda penting sepanjang 2024, termasuk pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2024–2029, pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD, serta penyusunan Ranperda Pendidikan Anak dan Kota Ramah Anak.

DPRD menggelar 40 rapat paripurna, menghasilkan 46 keputusan DPRD, 14 keputusan pimpinan DPRD, serta beberapa rekomendasi strategis kepada Wali Kota dan BP Batam.

Baca Juga: BP Batam Siap Sambut Investasi Apple Senilai Rp16 Triliun

Kamaluddin menyampaikan berbagai tugas penting di Masa Persidangan II 2025.

Di antaranya pembahasan ranperda angkutan umum massal, ranperda pendidikan dasar, serta persiapan pengumuman akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

“Mari kita jalankan tanggung jawab ini dengan baik demi kemajuan Kota Batam,” ujar Kamaluddin. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel DPRD Batam Sahkan Tiga Perda dan Siapkan 18 Prioritas Ranperda Tahun 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan, alasan penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang SN terpisah dari 10 tersangka lain. Yakni karena masalah keamanan yang bersangkutan.

”Jadi 12 tersangka itu 11 mantan anggota polisi, satu tersangka sipil. Sebelas ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda,” kata Tiyan seperti dilansir dari Antara di Batam.

Dia menjelaskan, satu tersangka yang ditahan di Rutan Polda Kepri adalah mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol SN. Penahanan setelah pelimpahan tahap II dari penyidik ke Kejaksaan Tinggi Kepri dilakukan kejaksaan terhitung sejak 19 Desember 2024.

Baca Juga: Karyawan Warung Makan Setubuhi Pelajar SMP di Batam

Menurut dia, penahanan SN di Rutan Polda Kepri karena alasan keamanan. Selain itu, ada permohonan dari pihak keluarga serta pertimbangan dari Tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan.

”Bahwa alasannya untuk keamanan,” ujar Tiyan Andesta.

Dia menjelaskan, Kompol SN semasa menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polresta Barelang banyak mengungkap kasus-kasus narkoba yang saat ini para pelaku ditahan di rutan. Oleh karena itu, demi keamanan tersangka dilakukan penahanan terpisah dari 11 tersangka lain.

”Karena Kasat (narkoba) ini banyak mengungkap perkara narkotika dan macam-macam yang ditangani di situ. Untuk keamanan, penahanan jangan dulu di Rutan Kelas IIA Barelang,” tandas Tiyan Andesta.

Tiyan menyebut, saat ini Tim JPU Kejaksaan sedang menyiapkan administrasi untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Batam. ”Jika perkara sudah disidangkan, seluruh tersangka ditahan di rutan yang sama. Setelah dilimpahkan ke pengadilan kemungkinan besar di rutan,” terang Tiyan Andesta.

Kejari Batam menargetkan berkas perkara ke 12 tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Batam bulan Januari ini. Tiyan Andesta menegaskan, tidak ada perlakuan khusus terhadap para tersangka yang sebagian besar adalah mantan anggota Polri. Penahanan tetap dilakukan, hanya penempatan rutan yang berbeda karena alasan keamanan.

Baca Juga: Jual Koyo Tanpa Izin, Warga Batam Dimejahijaukan

Adapun keduabelas tersangka tersebut yakni, Satria Nanda (eks Kasatnarkoba Polresta Barelang), Aris Chandra, Jaka Surya, Sigit Sarwoedi, Ibnu Ma’ruf, Zukifli Simanjuntak, Rahmadi, Fadillah, Aryanto, Junaedi Gunawan, Wan Rahmat. Kemudian, satu tersangka dari kalangan sipil Aziz Matua Siregar, berperan sebagai kurir.

Para tersangka terlibat kasus penyisihan barang bukti sabu untuk dijual kembali, dijerat pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) atau pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman mati. (*)

Artikel Mantan Kasatresnarkoba Barelang Ditahan Terpisah, Kejari Batam Jelaskan Alasannya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Santi, warga Baloi, Batam dimejahijaukan di Pengadilan Negeri Batam karena menjual koyo secara online tanpa izin. Ibu tiga anak ini pun terancam pidana 5 tahun penjara.

Kemarin, jaksa penuntut umum Arfian menghadirkan empat orang saksi dalam sidang yang menjerat Santi. Tiga diantaranya adalah pegawai BPOM Kepri, satu diantaranya ahli dan dua petugas lapangan. Sedangkan satu saksi lainnya merupakan suami terdakwa. Saat bersidangan, terdakwa didampingi dua penasehat hukum.

Dalam keterangannya, saksi pegawai BPOM menjelaskan perbuatan terdakwa terungkap dari informasi warga. Yang mana menyebutkan adanya penjualan obat kuasi dan tradisional secara online.

“Kami dapat informasi adanya penjualan online, dan benar saja di sebuah ruko yang didepannya menjual alat perkakas, kami menemukan berkardus-kardus obat tradisional dan obat kuasi,” tegas salah satu saksi.

Menurut dia, obat tersebut dijual disalah satu aplikasi online. Obat tradisional yang dijual sejenis koyo mulai dari ujung rambut hingga kaki. Namun semua jenis koyo yang dijual tak memiliki izin sama sekali.

“Terdakwa mendapatkan barang jualan itu juga secara online dari luar vnegeri. Kemudian dijual lagi lewat online yang bisa dibeli untuk semua daerah Indonesia. Omset Rp 10 juta,” tegas saksi.

Sementara, Chesin, suami terdakwa tak menampik istrinya berjualan koyo secara online. Jualan itu pun sudah dilakoni sang istri usai masa Covid-19 berakhir, disaat ekonomi keluarga merosot.

“Saya tak mampu lagi membiayai ekonomi keluarga, karena usaha saya turun dratis. Istrilah yang punya inisiatif jualan setelah mencari-cari ide usaha di online. Saya malu karena tak mampu membiayai keluarga, dan peran saya digantikan istri,” ujar pria itu sembari menangis.

Menurut dia, usaha secara online itu dilakoni sang istri sudah lebih satu tahun dengan keuntungan tak terlalu besar. Namun keuntungan itu bisa menutupi biaya hidup mereka sehari-hari.

“Keuntungan istri saya kecil. Saya tak ikut jualan karena saya yang mengasuh anak dan antar-anak sekolah,” ujar pria berkulit putih ini lagi sambil menangis.

Tak hanya itu, Chelsin juga menyebutkan selama ini pihaknya tak pernah tahu jika menjual koyo dari luar negeri itu salah. Sebab tak ada sama sekali penyuluhan terhadap istrinya.

“Tak ada penyuluhan, istri saya langsung dinyatakan bersalah. Kami juga tidak tahu itu salah, karena yang dijual bukan untuk dimakan tapi obat luar. Yang selama ini juga tak pernah dapat keluhan dari pelanggannya,” jelas suami terdakwa.

Hakim Monalisa yang mendengar penjelasaan suami menegaskan, bahwa terdakwa bisa dijerat oleh petugas karena produk yang dijual tak memiliki izin.

“Harusnya itu ada izin dari BPOM, tapi ini sama sekali tak ada izinkan,” sebut Monalisa.

Usai mendengar keterangan saksi, sidang pun ditunda hingga minggu depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Jual Koyo Tanpa Izin, Warga Batam Dimejahijaukan pertama kali tampil pada Metropolis.