batampos – Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur (cagub-wagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura terus mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin Kepri selanjutnya. Ansar-Nyanyang dinilai kombinasi hebat pilihan masyarakat Kota Tanjungpinang untuk Kepri makmur merata.

Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, Mulyadi mengatakan, Ansar-Nyanyang merupakan kombinasi hebat. Ia meyakini, Ansar-Nyanyang bisa membawa Kepri lebih baik di periode selanjutnya.

“Saya yakin duet Pak Ansar dan Pak Nyanyang itu bisa buat Kepri, Tanjungpinang hingga Batam bisa lebih baik makmur dan merata,” kata Mulyadi, Jumat (1/11/2024).

Ia meneruskan, baik Ansar dan Nyanyang sudah maksimal memberikan perbaikan positif untuk Kepri maupun Tanjungpinang. Pasangan tersebut sosok kompeten untuk kemajuan Kepri ke depan.

“Pak Ansar sudah banyak berbuat untuk Kepri dan Pak Nyanyang punya kepedulian terhadap masyarakat Batam,” ucapnya.

Kepedulian Ansar-Nyanyang itu terbukti dengan program yang sudah mereka gulirkan terutama terhadap golongan muda. Salah satunya pembangunan Balai Latihan Kerja untuk generasi milenial yang ada di Kepri hingga Karimun.

Maka dari itu, Mulyadi menerangkan, Ansar-Nyanyang merupakan kombinasi ideal untuk kepemimpinan Kepri ke depan. Karenanya, ia menilai, Ansar-Nyanyang layak memimpin Kepri untuk periode selanjutnya.

“Harapan saya semoga Pak Ansar dan Pak Nyanyang terpilih jadi pemimpin Kepri di periode selanjutnya,” ujar Mulyadi. (*/adv)

batampos – Kamar hunian warga binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas kelas II A Batam kembali digeledah. Penggeledahan kali ini dilakukan oleh interen petugas Lapas yang disaksikan oleh tim dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kepri, Kamis (31/10).

Tidak hanya geledah kamar hunian, sejumlah napi yang dicurigai juga menjalani pemeriksaan urine. Ini untuk memastikan bahwa lingkungan lapas Batam benar-benar bebas dari narkoba.

“Alhamdulillah, penggeledahan berjalan lancar dan tidak ada narkoba yang ditemui. Test urine juga semua bersih, ” ujar Kalapas Batam Heri Kusrita.

Razia kamar hunian WBP ini disebutkan Heri dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta penyelenggaraan dari 13 program akselerasi yang digaungkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Turut hadir juga tim satgas Kamtib kanwil Kepri berjumlah 15 orang dan 35 orang petugas pengamanan Lapas Batam dengan sasaran blok dan kamar hunian random yang dilaksanakan razia.

Kabid Pengamanan Divpas Kepri, Davy Bartian apresiasi dengan razia yang tidak menemukan narkoba dan benda paling dilarang tersebut. Dia berharap agar kedepannya lingkungan Lapas tetap dijaga dengan baik agar selalu teratur dan tertib serta bebas dari Narkoba.

“Pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya simbolis semata, namun benar-benar kita sebagai bagian dari organisasi harus menyukseskan apa yang menjadi arahan pimpinan”, ujar Davy Bartian.

Meskipun tidak ada narkoba namun dalam razia ini, petugas tetap menyita barang yang dilarang lainnya seperti; kartu remi, mancis, Staples, pisau cukur, alat musik mp3, sajam, baterai dan headset. Barang-barang ini langsung dimusnahkan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat jaminan kesehatan bagi warganya yang tidak mampu melalui alokasi dana sebesar Rp 46,7 miliar dari APBD Perubahan Tahun 2024. Dana ini terutama dialokasikan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 67.000 warga miskin di Batam, serta kebutuhan kesehatan lainnya yang mendesak, termasuk pembayaran layanan rumah sakit bagi orang terlantar dan bantuan rujukan ke luar daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Batam ini diperuntukan untuk belanja iuran jaminan BPJS kesehatan bagi warga miskin dan tak mampu. Angkanya yakni mencapai Rp 42,9 miliar bagi 67.000 warga Kota Batam.

Selain itu anggaran ini dipakai juga untuk pembayaran hutang layanan rumah sakit tahun sebelumnya, pembayaran layanan rumah sakit tahun 2024 bagi orang terlantar. Ada juga bantuan biaya rujukan ke luar daerah bagi yang memerlukan rujukan ke rumah sakit luar Batam serta untuk belanja barang dan jasa.

“Jadi total keseluruhan itu Rp46,7 miliar. Khusus untuk Belanja Iuran Jaminan (BPJS) adalah Rp 42,9 miliar,” ucap Didi, Jumat (1/11).

Ia menambahkan, bantuan iuran ini diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP Kota Batam dan mendapat keterangan tidak mampu dari kelurahan serta rekomendasi dari Dinas Sosial.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit,” ucap Didi,

Ia menyebutkan, Pemko Batam melakukan pembaruan data kepesertaan setiap bulan melalui rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, terutama jika ada penerima yang sudah pindah, meninggal dunia, atau mengalami perubahan status ekonomi.

“Selain rekonsiliasi dengan BPJS, kami juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pembaharuan data secara proaktif. Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambah Didi.

Dalam perencanaan anggaran ini, Pemko Batam juga menyiapkan dana untuk menutup hutang layanan rumah sakit dari tahun sebelumnya dan memberikan bantuan rujukan ke luar daerah bagi pasien yang membutuhkan perawatan khusus.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, tingkat kemiskinan di kota ini tercatat sebesar 4,85 persen pada Maret 2024, turun 0,17 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa stabilnya ekonomi kota turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, dan bantuan kesehatan menjadi salah satu faktor penunjangnya.

Dengan berbagai inisiatif ini, Pemko Batam berharap bisa menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra