batampos – Jangan pernah menyepelekan TB dengan menyebutnya sebagai penyakit masa lalu. Apalagi, untuk Indonesia, negara dengan jumlah penderita terbanyak kedua di dunia setelah India.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melansir (30/10), sebanyak 8,2 juta orang didiagnosis tuberkulosis (TB) pada 2023. Itu jumlah tertinggi sejak 1995.
WHO juga menempatkan TB sebagai penyakit menular pembunuh utama pada 2023 melampaui Covid-19. Meski, jika dibandingkan 2022, jumlah kematian akibat TB pada 2023 turun. Dari 1,32 juta menjadi 1,25 juta.
Faktanya, TB masih membunuh dan membuat banyak orang sakit. Padahal, kita memiliki alat untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobatinya, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip dari website resmi WHO, Selasa (29/10).
Setelah India dan Indonesia, selanjutnya ada Tiongkok, Filipina, dan Pakistan dalam daftar penderita TB terbanyak di dunia. ”WHO mendesak semua negara menepati komitmen yang telah mereka buat untuk memperluas penggunaan alat deteksi hingga mengobati dan mengakhiri TB,’’ kata Tedros.
Menurut WHO, per 2023, pendanaan global untuk pencegahan dan perawatan TB terus menurun. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang menanggung 98 persen beban TB, sekarang menghadapi kekurangan pendanaan yang signifikan.
WHO pun terus memimpin upaya memajukan agenda vaksin TB dengan dukungan Dewan Akselerator Vaksin TB. ”Sangat penting bagi kita bersatu di semua sektor untuk menghadapi masalah mendesak ini,” katanya.
Di Indonesia, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto juga menjadikan penanggulangan dan pengobatan TB sebagai program percepatan. Beliau juga titip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat.
”Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai dilantik pada 20 Oktober. (*)
Ilustrasi para pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun terus menggerus semua sektor industri. Hingga 28 Oktober 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sudah ada 59.796 orang yang di-PHK.
Kondisi ini diakui oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Oleh karena itu, dia merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh gubernur guna membahas fenomena PHK ini. ”Besok (hari ini, red) kami akan bertemu dengan para gubernur secara online. Kami akan menitip pesan terkait bagaimana PHK ini harus menjadi perhatian para gubernur,” tuturnya saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (30/10).
Menurutnya, perlu ada mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem manajemen risiko yang baik di setiap perusahaan untuk menghindari kondisi fatal yang berujung pada PHK massal. Pemerintah berencana menetapkan instrumen yang dapat dijadikan sebagai sistem peringatan dini tersebut. Pihaknya akan menghimpun informasi sejak awal untuk kemudian disampaikan sebelum perusahaan mengalami kesulitan dan melakukan PHK.
”Sehingga dari gubernur melalui dinas tenaga kerjanya, data yang diperlukan bisa dimonitor sebelum kasus PHK terjadi,” katanya. Dengan cara ini, diharapkan perusahaan tidak terlambat dalam mengantisipasi masalah.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan data menarik terkait tren PHK ini. Ada pergeseran angka PHK di beberapa provinsi. Jika sebelumnya angka PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah, kini DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PHK tertinggi.
”Tiap hari data bergerak. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi sekarang,” ungkapnya.
Ada sekitar 14.501 pekerja di DKI Jakarta yang telah di-PHK sejak Januari hingga 28 Oktober 2024. Angka ini menggeser Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan provinsi dengan angka PHK tertinggi. Hingga 28 Oktober, angka PHK di Jawa Tengah telah mencapai 11.252 orang, disusul oleh Banten dengan 10.524 orang.
Putri mengaku masih belum dapat memprediksi penyebab pergeseran ini karena data baru terdeteksi dua hari terakhir. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta terkait hal ini.
”Dulu ketika Jawa Tengah tinggi, DKI Jakarta berada di posisi kedua. Banyak sektor jasa, restoran, dan kafe yang terkena dampak. Namun, kami belum mengkaji kasus terbaru ini,” paparnya. Data sementara menunjukkan bah-wa sektor pengolahan, jasa, dan perdagangan banyak terkena dampak.
Saat ditanya mengenai kemungkinan angka PHK mencapai 70 ribu, seperti yang diprediksi oleh serikat pekerja, Putri enggan berspekulasi. Dia mengatakan, pemerintah terus berupaya agar tidak terjadi PHK massal.
Penetapan Upah Minimum
Selain isu PHK, buruh juga dihadapkan dengan masalah upah minimum provinsi (UMP) yang belum jelas nasibnya. Apalagi, usulan kenaikan 8-10 persen ditolak tegas oleh pe-ngusaha.
Menaker mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan menghitung besaran UMP. Data BPS yang diperlukan dalam formulasi perhitungan UMP sesuai dengan PP Pengu-pahan baru akan tersedia pada 6 November 2024. Data tersebut mencakup nilai inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, simulasi perhitungan UMP baru bisa dilakukan. Menurutnya, masih ada waktu sebelum tenggat penetapan besaran UMP pada 21 November.
Meski tetap menggunakan aturan PP Pengupahan, Yassierli tidak menutup kemung-kinan adanya perubahan. Termasuk desakan serikat buruh untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 8-10 persen.
”Nanti kita lihat. Artinya, ada aturan tetapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan, tergantung perhitungan yang nanti kami laporkan kepada Pak Presiden,” jelasnya.
Terkait penggunaan nilai alpha dalam perhitungan UMP, ia belum dapat memberikan jawaban pasti. Dia meminta semua pihak bersabar dan menunggu data dari BPS.
”Saat ini, kami belum bisa menentukan apa pun. Kita tunggu dulu hasil perhitu-ngannya. Namun, masukan dari buruh sudah kami tampung dan pahami,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen PHI Jamsos, Indah, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) masih berbeda pendapat terkait UMP. Terutama antara unsur pengusaha dan pekerja. Unsur pengusaha mengusulkan nilai alpha maksimum 0,3 sesuai dengan PP Pengupahan, sementara unsur pekerja meminta nilai alpha antara 0,3 hingga 1.
”Belum ada keputusan. Ini pertama kalinya Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja. Namun, pasti ada jalan keluar. Kita ingatkan pentingnya musyawarah mufakat,” tuturnya.
Putri juga enggan berspekulasi apakah keputusan mengenai UMP akan sama dengan tahun ini, di mana kenaikan rata-rata hanya sekitar Rp100 ribu. Dia menegaskan bahwa pihaknya menunggu data BPS untuk melakukan simulasi perhitungan.
Di sisi lain, Putri mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Diperkirakan ada 2,5-3 juta pekerja yang nasib upahnya ditentukan pada pertengahan November mendatang.
Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, berlaku upah berbasis produktivitas dengan struktur skala upah. Menurutnya, konsep ini kerap disalahpahami sehingga banyak perusahaan yang salah menerapkannya.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa usulan kenaikan UMP 2025 sebesar 8-10 persen harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
”Kami mengikuti PP 51. Di sana sudah ada formula berdasarkan kondisi perekonomian daerah, inflasi, dan koefisiennya,” ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).
Shinta menegaskan bahwa tidak semua daerah di Indonesia bisa diberlakukan kenaikan UMP yang sama. ”Tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah. Sudah ada formula yang berlaku,” imbuhnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan bahwa pihaknya mendorong penerapan Struktur Skala Upah dalam pengupahan agar tidak hanya terpaku pada UMP.
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah hingga yang tertinggi atau sebaliknya. Upah yang tercantum merupakan gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
”Kami mendorong agar upah minimum tidak menjadi satu-satunya fokus. Jika perusahaan berkinerja baik, maka bipartit bisa menetapkan upah lebih tinggi dari UMP,” jelasnya. (*)
Jaksa menerima uang kerugian negara dari Kuasa Hukum terpidana. F. Pidsus Kejari Tanjungpinang
batampos– Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menerima pengembalian uang pengganti atau uang kerugian negara dari Ari Roshandi, terpidana kasus korupsi Bansos Kepri Tahun 2020.
Uang pengganti tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejari Tanjungpinang, Lanna Hanny Wanike Pasaribu dari Kuasa Hukum terpidana Zefri Idham di Kantor Kejari Tanjungpinang, Selasa (29/10).
Kepala Kejari Tanjungpinang melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Roy Huffington Harahap, mengatakan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 269.150.000 itu, diserahkan terpidana Ari Rosandhi melalui Kuasa Hukum.
“Kami telah menerima pengembalian uang pengganti dari terpidana Ari Rosandhi,” kata Roy, Rabu (30/10).
Atas pengembalian uang kerugian negara ini, Kejari Tanjungpinang melalui rekening RPL 009 dengan Nomor Rekening 017401001703301 akan menyetorkan ke Kas Negara berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Kode Billing 820241029342775.
Pengembalian ini sesuai dengan eksekusi putusan Kasasi MA Nomor 4863K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama terpidana Ari Rosandhi.
Terpidana Ari Rosandhi, lanjut Roy, dihukum oleh Hakim MA karena terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
“Vonis Hakim pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara” jelasnya.
Selain hukuman pokok, Ari Rosandhi juga dihukum membayar uang pengganti atau uang kerugian negara sebesar Rp 269.150.000 subsider 1 tahun penjara. (*)
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
batampos – Wacana untuk merevisi UU Nomor 40/1999 tentang Pers kembali mencuat. Salah satu substansinya memastikan keberpihakan negara pada media yang saat ini meng-hadapi tantangan transformasi digital dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Anggota Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan UU Pers memang beberapa kali dicoba untuk direvisi. Namun, hingga sekarang, upaya itu belum bisa dilakukan lantaran dikhawatirkan akan mengurangi bobot kemerdekaan pers yang diatur dalam UU tersebut.
”Kita memang harus ekstra hati-hati, tapi saya bukan anti nggak boleh (UU Pers) direvisi,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu, (30/10).
Totok menegaskan, pihaknya tetap memikirkan sisi ekonomi media di tengah tantangan yang kompleks saat ini. Namun, dia meyakini masih ada ruang-ruang lain yang bisa digunakan untuk menjaga komersialisasi media.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Prabunindya R. Revolusi mengatakan negara bisa hadir untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap keberadaan media. Perpres Nomor 32/2024 tentang Publisher Rights merupakan salah satu wujud keberpihakan tersebut.
Namun, Perpres yang sudah berlaku itu belum bisa dijalankan karena belum ada petunjuk teknisnya (juknis). Pihaknya telah mendorong Komite Publisher Right segera menyusun juknis tersebut agar ada titik terang kerja sama antara platform digital dan media. ”Kita perlu dorong komite tersebut,” ujarnya.
Prabu mengakui adanya gagasan mendorong penge-luaran iklan kementerian/lembaga sebagai sumber pendapatan industri media. Dia pun menegaskan prakarsa itu perlu didorong ekosistem media.
”Prakarsanya sedang dilakukan,” tuturnya. Dia menyebut, upaya itu merupakan salah satu bentuk keberpihakan negara terhadap industri media.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida menolak keras wacana revisi UU Pers. Pihaknya tidak ingin hasil revisi nanti justru menjadi lebih buruk mengingat komposisi anggota DPR saat ini. ”AJI menolak revisi UU Pers,” ujarnya. (*)
batampos – Cuaca panas yang melanda Kota Batam beberapa hari terakhir diperkirakan akan terus berlanjut hingga sepekan ke depan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam, suhu udara tercatat berkisar antara 32–34 derajat Celsius.
“Untuk suhu di Batam selama sepekan ini berkisar antara 32–34 derajat Celsius. Suhu ini dipengaruhi oleh rendahnya kelembapan udara di lapisan atas yang kering, sehingga menghambat pembentukan awan. Suhu tertinggi diperkirakan terjadi pada pukul 12.00-14.00 WIB,” kata Forecaster BMKG Hang Nadim Batam, Addini, Rabu (30/10).
Addini menambahkan, kondisi kelembapan yang rendah menyebabkan berkurangnya potensi pertumbuhan awan di Batam. Hal inilah yang mengakibatkan suhu panas semakin terasa oleh masyarakat.
Meskipun begitu, potensi hujan di Kepulauan Riau masih ada, terutama di wilayah Kecamatan Belakangpadang, Karimun, dan Bintan, yang sempat mengalami hujan ringan. “Potensi hujan masih ada, terutama di daerah Belakangpadang, Karimun, dan Bintan,” tambahnya.
Seiring dengan suhu panas yang diperkirakan akan berlangsung lama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan tetap menjaga tubuh terhidrasi. Beberapa imbauan diberikan untuk menghindari dampak buruk dari cuaca panas ini.
“Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak terlalu mendesak. Gunakan payung atau topi jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, serta perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi,” kata Didi.
Selain itu, ia juga menyarankan konsumsi buah-buahan segar yang bisa membantu menjaga cairan tubuh. Didi juga mengingatkan untuk menghindari minuman dingin atau es secara berlebihan karena dapat menyebabkan radang tenggorokan.
Gunakan pakaian berbahan katun yang mudah menyerap keringat agar tubuh lebih nyaman.
“Jangan terlalu sering mandi dengan sabun karena bisa membuat kulit kering,” tuturnya.
“Masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dalam menghadapi cuaca panas yang ekstrem
dan menjaga kesehatan selama periode ini berlangsung,” tutupnya. (***)
batampos – Perkara judi online W88 (URL: https://www.w88viral.com/) yang ditangani Mabes Polri dengan tujuh terdakwa ternyata bukanlah tindak pidana perjudian biasa. Judi online tersebut merupakan sindikat perjudian internasional dengan keuntungan miliaran rupiah.
Karena bukan judi biasa, para terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis. Mereka, yaitu Vivian, Rahma Hayati, Juni Hendrianto, Fandias, Edi Sino, Edi Santo, dan Januar Dwiprama, bahkan terancam pidana hingga 20 tahun penjara.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Tiyan Andesta, mengatakan bahwa perkara judi online tangkapan Mabes Polri beberapa waktu lalu sudah bergulir ke persidangan. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dari Mabes Polri.
”Untuk perkara judi online W88 sudah mulai disidangkan. Ada tujuh terdakwa dalam perkara ini,” ujar Tiyan.
Menurut Tiyan, para terdakwa dijerat dengan sejumlah undang-undang, termasuk UU ITE, UU tentang Transfer Dana, serta UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, mereka juga dikenakan pasal perjudian sesuai dengan KUHP.
”Untuk ketujuh terdakwa dibagi dalam empat berkas perkara berbeda. Setiap berkas didakwa dengan beberapa pasal dakwaan berbeda, mulai dari perjudian, elektronik, hingga TPPU,” jelas Tiyan.
Saat ditanya mengenai ancaman penjara, Tiyan menyatakan bahwa melihat beberapa pasal yang didakwa, para terdakwa bisa mendapatkan hukuman hingga 15 tahun. Namun, apakah hukuman maksimal tersebut akan dijatuhkan atau tidak, tergantung pada pembuktian di persidangan.
”Untuk perkara ini memang tidak ada minimal hukuman, jadi hukuman tergantung pada pembuktian dan pertimbangan dari jaksa maupun hakim nantinya,” tegas Tiyan.
Diketahui, perkara website judi online W88 (URL: https://www.w88viral.com/) yang ditangani Mabes Polri dengan tujuh terdakwa telah bergulir di Pengadilan Negeri Batam pada Senin (28/10). Para terdakwa, yaitu Vivian, Rahma Hayati, Juni Hendrianto, Fandias, Edi Sino, Edi Santo, dan Januar Dwiprama, disidang dalam empat perkara terpisah karena memiliki peran berbeda dalam jaringan judi online tersebut.
Terdakwa Edi Santo, Edi Sino, dan Januar disidang dalam satu berkas yang sama. Sementara Vivian dan Rahma disidang dalam berkas terpisah, namun mereka tetap berada di bawah satu majelis hakim. Dalam amar dakwaan, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa kelima terdakwa memiliki peran berbeda-beda dalam jaringan judi online internasional itu.
Kasus ini berawal pada tahun 2021, ketika terdakwa Edi Sino berkenalan dengan seseorang bernama Ahan alias Eat (DPO) yang mengaku sebagai pemilik website perjudian online W88 (URL: https://www.w88viral.com/) dan menawarkan kerja sama kepada terdakwa Edi Sino untuk melakukan transaksi keuangan hasil perjudian online website W88 tersebut. Namun, Edi Sino tidak pernah bertemu secara langsung dengan Ahan dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi Telegram dengan username EAT dan grup EAT USD. Dalam kegiatan perjudian ini, Edi Sino bekerja sama dengan Edi Santo dan Januar.
Peran Vivian dan Rahma adalah mencari pemilik rekening yang nantinya akan digunakan untuk transaksi judi online. Tak hanya itu, dalam dakwaan kedua hingga ketiga, para terdakwa dikenakan dakwaan terkait transaksi elektronik dan transfer dana.
Sementara terdakwa Juni dan Fandias disidang oleh majelis hakim yang dipimpin Wattimena, didampingi Douglas dan Ando Bayu. Kedua terdakwa dijerat dengan UU Perjudian dan UU Transaksi Elektronik serta TPPU, di mana aliran dana judi tersebut dialihkan.
Dalam dakwaan jaksa pada bulan Desember 2023, Fandias dihubungi terdakwa Juni, yang menanyakan apakah bisa melakukan penukaran dari rupiah ke mata uang kripto USDT. Harga atau nilai yang ditawarkan oleh Money Changer PT. Dias Makmur Sejahtera adalah 5 poin dari setiap penukaran uang ke mata uang kripto USDT, dan terdakwa Fandias menyetujui harga tersebut.
Pendapatan dari permainan judi online yang diubah menjadi kripto USDT oleh terdakwa berasal dari permainan judi di website W88 (URL: https://www.w88viral.com/). W88 merupakan situs judi terbesar di Asia, yang menawarkan beragam arena perjudian, termasuk olahraga, slot, permainan memancing, lotre, dan P2P.
Agenda persidangan Fandias dan Juni adalah mendengarkan keterangan saksi dari Mabes Polri. Namun, jaksa Abdullah belum bisa menghadirkan para saksi.
”Kami sudah melakukan pemanggilan yang patut, namun saksi belum bisa hadir. Ada lima saksi, Yang Mulia,” ujar Abdullah. Hakim Wattimena menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda keterangan saksi. (*)
F. Miftahul Hayat/Jawa Pos Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomnas Lembong dibawa menuju mobil tahanan Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10) lalu.
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan bahwa Tom Trikasih Lembong (TTL) mendapatkan aliran dana dalam kasus izin impor gula. Dipastikan dela-pan perusahaan yang mengolah gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP) dan PT PII sebagai pengimpor mendapatkan keuntungan.
Kapuspen Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa terkait kerugian negara dalam kasus izin impor gula tersebut, kendati telah disampaikan sekitar Rp400 miliar. Namun, semua itu masih dihitung untuk memastikan jumlah kerugian negara secara tepat.
”Terkait aliran dana ke TTL didalami juga, hingga saat ini belum ada,” paparnya.
Tapi, dari bukti-bukti yang telah didapatkan, penyidik akan melakukan pengembangan. Misalnya, bila ada penambahan keterangan dari saksi-saksi. ”Ini bergantung dari keterangan-keterangan berbagai pihak tersebut,” urainya.
Menurutnya, yang pasti PT PPI dan delapan perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu didapatkan dari penjualan gula impor dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
”Soal perusahaan-perusahaan itu apakah menyebut ada aliran dana ke siapa, itu materi penyidikan,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa penanganan kasus kebijakan izin impor gula tersebut murni penegakan hukum. Sebab, penyelidikan kasus ini dimulai sejak Oktober 2023.
”Dengan dua alat bukti yang mencukupi. Tidak ada politisasi hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mempertanyakan pengusutan terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula kristal di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab, Tom menjabat posisi Menteri Perdagangan pada 2015–2016 sehingga sudah berlalu sudah 9 tahun lalu.
Selain itu, Tom juga dijadikan tersangka untuk importasi gula tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.
”Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadiannya 2015–2023, sedangkan masa jabatannya hanya 2015-2016? Ini seolah sangat tidak logis,” ujarnya kemarin.
Rudi mengingatkan, aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam penanganan dan pengusutan kasus korupsi. Termasuk bagi Kejaksaan Agung yang mengusut dan menangani kasus dugaan korupsi impor gula kristal.
Jika mau fair, lanjutnya, semestinya semua menteri yang menjabat selama tahun 2015-2023 harus diperiksa sebagai saksi. ”Agar, Kementerian Perdagangan bisa lebih besar dan tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan importasi,” imbuhnya.
Dia juga berharap, aparat penegak hukum untuk memprioritaskan penanganan kasus baru dibanding me-ngulik peristiwa yang terlewat hampir satu dekade. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki salah satu fokus sentral yakni penegakan hukum.
”Kejaksaan, KPK, dan Polri harus memprioritaskan penegakan hukum pada kasus-kasus yang baru untuk mendukung roda pemerintahan Presiden Prabowo,” kata dia.
Pada kesempatan lain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut berkomentar. “Saya turut bersedih sebenarnya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Negara.
Cak Imin, sapaan akrabnya, juga mendoakan Tom Lembong agar bersabar dan diberikan kekuatan. Namun ketika ditanya lebih lanjut soal indikasi kriminalisasi, dia irit bicara. “Saya tidak tahu,” kata Cak Imin. (*)
Rumah yang terbakar akibat dibakar oleh istri seorang pria di Alor akibat Judi Online. (ANTARA)
batampos – Seorang istri berinisial HH (35) di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur diringkus polisi karena nekat membakar suaminya, Mario Agustinus Wendo. Aksi ini dilakukan setelah HH menemukan bahwa sang suami bermain judi online. Demikian dikutip dari Antara.
“Terduga pelaku akan dijerat dengan pasal 187 1e dan 2e KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” kata Wakapolres Alor Kompol Jamaludin dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis (31/10).
Wakapolres menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh HH tersebut dipicu oleh permasalahan keuangan yang yang dialami oleh keluarga tersebut.
Terduga pelaku mengaku kesal terhadap suaminya karena tidak ada keterbukaan masalah keuangan. Sehingga akhirnya terduga pelaku menemukan bukti rekening yang digunakan korban untuk bermain judi daring.
Dalam pemaparan kronologis kejadian, Wakapolres menjelaskan bahwa awalnya terduga pelaku HH menumpang mobil pikap dari Lantoka menuju Kalabahi. Sesampainya di simpang perumahan Lapas Kalabahi, terduga pelaku turun dan menunggu ojek. Saat menunggu, terduga pelaku melihat penjual bensin dan timbul niat untuk membakar suaminya.
Terduga pelaku kemudian menemukan dua botol air kemasan kosong ukuran 1,5 liter di sekitar tempat menunggu dan memasukkannya ke dalam tas gendong miliknya.
Setelah mendapat ojek, terduga pelaku membeli BBM jenis pertalite sebanyak empat botol di pertigaan menuju rumah mertuanya yang mana rumah tersebut juga dihuni oleh terduga pelaku dan suaminya.
Setiba di lokasi, terduga pelaku mengecek keberadaan suaminya dengan melihat sandal di depan rumah. Setelah memastikan suaminya berada di dalam kamar, terduga pelaku kemudian mengunci kamar dari luar menggunakan gembok.
“Terduga pelaku kemudian menyiramkan bensin ke arah korban yang sedang tidur, ke dinding kamar yang terbuat dari triplek, dan ke gorden pintu kamar sebelum membakarnya,” tambah Wakapolres.
Akibat perbuatannya itu suaminya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit dan dirawat. intensif karena mengalami luka bakar yang serius.
“Korban mengalami luka bakar serius mencapai 80 persen dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSD Kalabahi,” jelas Wakapolres.
Selain menimbulkan korban jiwa, perbuatan terduga pelaku juga merinci kerugian material yang ditimbulkan dalam kejadian tersebut, meliputi, tiga unit rumah dengan rincian 2 unit rumah hangus total dan 1 unit rumah terbakar bagian depan (pintu dan jendela).
Sejumlah kendaraan seperti dua unit motor dan satu mobil roda empat itu terbakar akibat perbuatan HH.
“Terduga pelaku HH saat ini diamankan di ruang Satuan Reskrim Polres Alor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk korban, pemeriksaan belum dapat dilakukan karena masih dalam perawatan medis,” jelasnya. (*)
Personel Polresta Barelang memeriksa petugas pelipatan suara di gudang penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Rabu (30/10). F.Humas Polresta untuk Batam Pos
batampos – Personel Polresta Barelang melaksanakan pengamanan proses pelipatan surat suara di gudang penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Rabu (30/10). Selain pengamanan lokasi, petugas pelipat surat suara turut diperiksa ketat.
Kabagops Polresta Barelang, Kompol Z.A.C Tamba mengatakan pengamanan ini sesuai intruksi Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu dan merupakan bagian dari tahap penting dalam Pilkada 2024.
“Kami telah menempatkan personel untuk memantau proses pelipatan surat suara, memastikan keamanan dan kelancaran agar tidak ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan para personel pengamanan juga ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para petugas pelipatan surat suara yang masuk dan keluar area.
Para petugas dilarang membawa ponsel atau benda pribadi lainnya yang tidak diperlukan selama bekerja.
“Dengan pengawasan ini, diharapkan potensi gangguan dapat dicegah sehingga surat suara bisa sampai ke pemilih dalam kondisi baik,” katanya.
Tamba menegaskan pihak kepolisian akan terus mengawal dan menjaga ketertiban selama seluruh tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
“Pengamanan pelipatan surat suara ini merupakan wujud komitmen Polri untuk mendukung Pilkada 2024 berjalan aman dan tertib,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengatakan pihaknya akan melakukan pengamanan maksimal terhadap seluruh tahapan Pilkada, termasuk debat nanti.
“Pengamanan tetap ada dalam Operasi Mantap Praja, mulai kampanye, debat. Ada seribuan personel (pengamanan),” ujarnya.
Heribertus mengatakan, kegiatan debat ini merupakan kesempatan masyarakat untuk menilai dan menentukan pilihan terhadap 2 pasangan calon, yakni Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI) dan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra (ASLI).
“Mari sama-sama kita saksikan. Kita lihat bagaimana kandidat yang ada,” katanya.
batampos – Tiga orang anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan surat peringatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Anambas.
Bawaslu memberikan surat peringatan dikarenakan anggota BPD tersebut kedapatan turut serta dalam kampanye calon Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2, Muhammad Rudi.
“Ketiga anggota BPD itu dilaporkan masyarakat karena turut serta di kegiatan kampanye pak Rudi,” ujar Ketua Bawaslu Anambas, Jufri Budi, Rabu, (30/10).
Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa yang bersangkutan belum mengetahui larangan bahwa anggota BPD dilarang turur serta dalam kampanye calon kepala daerah (Cakada).
“Pengakuan mereka hanya ingin mengetahui visi dan misi calon Gubernur Kepri,” ungkap Jufri.
Jufri mengingatkan kepada seluruh kepala desa (Kades) maupun anggota BPD untuk tetap netral dalam Pilkada.
“Jaga kondusifitas daerah kita, jangan terlibat politik praktis untuk Kades dan anggota BPD yang masih aktif,” pungkas Jufri. (*)
batampos – Jangan pernah menyepelekan TB dengan menyebutnya sebagai penyakit masa lalu. Apalagi, untuk Indonesia, negara dengan jumlah penderita terbanyak kedua di dunia setelah India.
batampos – Cuaca panas yang melanda Kota Batam beberapa hari terakhir diperkirakan akan terus berlanjut hingga sepekan ke depan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam, suhu udara tercatat berkisar antara 32–34 derajat Celsius.
