Sejumlah saksi hadir pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada serentak tingkat Kabupaten Anambas. f.ihsan
batampos – Saksi dari tiga pasang calon kepala daerah (Cakada) kompak menolak untuk menandatangani hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Selasa, (3/12).
Adapun saksi yang menolak yaitu dari pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Rudi-Aunur Rafiq.
Kemudian, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Rusli Effendi-Johari dan paslon nomor urut 3 Wan Zuhendra-Amat Yani.
Bahkan saksi yang dimandatkan masing-masing paslon, hanya hadir sebentar lalu pergi meninggalkan tempat kegiatan.
Berdasarkan dari penuturan setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), para saksi itu menolak menandatangani disebabkan tidak puas dengan hasil yang diperoleh karena adanya indikasi politik uang.
“Ya benar dari arahan pak Rusli Effendi, untuk tidak tanda tangan hasil pleno,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Rusli-Johari, Lukman.
Sementara itu, Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anambas, Padillah menegaskan proses rapat pleno tetap berjalan meskipun tidak dihadiri oleh saksi maupun hasil perolehan suara tidak di tanda tangan.
“Tidak mengganggu jalannya proses rapat pleno,” tegas Padillah.
Menurutnya tidak ditandatangani hasil perolehan suara diperbolehkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 18 tahun 2024.
“Meski tak tanda tangan maupun tidak hadir boleh didalam aturan. Nanti wajib dicatat dalam kejadian khusus dan dicantumkan alasannya,” pungkas Padillah. (*)
Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 6.820.000.000 atau Rp 6,8 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Barang bukti itu diamankan setelah KPK mengamankan sembilan orang di wilayah Kota Pekanbaru, Riau dan Jakarta, pada Senin (2/12).
“Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp 6.820.000.000,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12) dini hari.
Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt. Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila.
Ghufron menjelaskan, barang bukti uang senilai Rp 6,8 miliar itu diamankan setelah pihaknya mengamankan sembilan orang. Menurutnya, tim penindakan KPK pertama kali mengamankan Plt. Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila bersama dengan sopirnya, DM di Kota Pekanbaru, pada Senin (2/12) sekitar pukul 18.00 WIB.
Menurutnya, dari tangan Novin diamankan uang senilai Rp 1 miliar yang terseimpan di dalam sebuah tas. Selanjutnya, tim penindakan KPK mengamankan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama dua ajudannya berinisial NAT dan MRM. Saat itu, penyidik juga mengamankan barang bukti senilai Rp 1.390.000.000.
“Pada sekitar pukul 20.30, RM meminta istrinya yaitu AOA untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2 miliar dalam tas kepada Tim KPK yang mendatangi rumah pribadinya di Jakarta,” ungkap Ghufron.
Kemudian sekitar pukul 20.32, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru. Tim KPK juga mengamankan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 830 juga di rumahnya, yang diduga diterima dari Novin Karmila.
Berdasarkan pengakuan Indra Pomi, lanjut Ghufron, secara keseluruhan uang yang diterimanya dari Novin Karmila
sejumlah Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 150 juta sudah diberikan Indra Pomi kepada Kadishub Kota Pekanbaru berinisial YL dan Rp 20 juta kepada wartawan.
Tim penindakan KPK sekitar pukul 21.00 WIB mengamankan anak dari Novin Karmila berinisial NRP di Kos Casa Tebet Mas Indah. KPK menyebut, pada rekening NRP terdapat saldo di rekening miliknya sebesar Rp 375.467.141. Diduga senilai Rp 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh RS atas perintah NK pada 2 Desember 2024.
Sekitar pukul 23:30, Novin Karmila meminta kakaknya yang berinisial FC untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp 1 miliar kepada tim KPK. Tak hanya itu, pada Selasa (3/12), mengamankan uang sejumlah Rp 100 juta dari NA di rumah dinas Pj Wali Kota Pekanbaru. Uang tersebut berasal dari pencairan TU yang diberikan oleh NK pada 29 November 2024.
“Pada pukul 10.00 WIB 03 Desember 2024, tim menuju rumah AN / U di Ragunan untuk mengamankan sekuarng-kurangnya uang sejumlah Rp 200 juta yang masih tersimpan di rumah AN / U yang merupakan uang dari NK,” pungkas Ghufron.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)
Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata. Foto: Disbudpar untuk batampos
batampos – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, memperkenalkan lomba yang unik dan belum pernah ada sebelumnya: lomba melamun.
Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian acara pergantian tahun ini akan berlangsung di Dataran Engku Putri Batamcenter, pada 28 Desember mendatang. Peserta ditantang untuk berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun selama 90 menit penuh.
Lomba yang mengadopsi konsep yang populer di Korea Selatan ini menarik perhatian publik. Lalu, lomba ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan budaya lokal, tetapi juga memberi kesegaran bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda.
“Lomba ini bukan hanya tentang berdiam diri, tetapi tentang menjaga ketenangan pikiran dan detak jantung yang stabil,” kata Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, Selasa (3/12).
Panitia menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan peserta, termasuk tenda untuk melindungi dari cuaca dan matras sebagai alas duduk.
“Pendaftaran untuk lomba ini gratis dan terbuka untuk umum, kami berharap bisa menarik lebih dari 100 peserta,” kata dia.
Hingga saat ini, pendaftar telah mencapai puluhan orang. Hal ini menunjukkan antusiasme yang cukup besar terhadap lomba yang terbilang unik tersebut.
Selain tantangan utama untuk melamun selama 90 menit, lomba ini juga melibatkan tenaga medis profesional yang bertugas untuk memantau detak jantung peserta.
“Kami akan memilih tiga pemenang berdasarkan kestabilan detak jantung mereka selama lomba. Pemenang juga berhak mendapatkan hadiah jutaan rupiah,” kata Ardi.
Tak hanya itu, lomba melamun ini juga menilai peserta yang mengenakan kostum paling menarik. Disbudpar Batam ingin memberikan ruang bagi kreativitas peserta.
“Jadi bagi yang mengenakan kostum unik dan menarik, akan ada perlombaan khusus untuk itu,” ujarnya. (*)
Ilustrasi: Siswa mengikuti ujian nasional berbasis komputer. (Arifin/Radar Sampit/Jawa Pos Group)
batampos – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa sekolah. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengaku sepakat, namun dengan sejumlah catatan.
Misalnya, UN tidak boleh menjadi satu-satunya syarat kelulusan. “Tapi salah satu unsur. Tidak seperti sebelumnya (jadi satu-satunya standar kelulusan, red),” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12).
Selain itu, UN tidak boleh diterapkan untuk jenjang sekolah dasar (SD). Sebab, menurutnya, pada jenjang SD yang diutamakan adalah wajib belajar. Termasuk fokus pada penekanan pendidikan karakter.
“Jadi mulailah di SMP untuk ke SMA. SMA untuk ke perguruan tinggi,” katanya. Nilai UN ini turut direkomendasikannya untuk dijadikan salah satu syarat dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Dengan begitu, siswa jadi punya motivasi dan semangat untuk belajar secara sungguh-sungguh.
“Misalnya nilai UN minimum sekian untuk diterima di sini (sekolah/perguruan tinggi, red). Itu kan jadi semangat belajar,” sambungnya.
Bukan hanya menghidupkan kembali siswa dalam belajar, UN bisa dijadikan pemetaan. Sehingga, kementerian bisa langsung melakukan penetrasi untuk perbaikan.
Terkait kekhawatiran mengenai dampak negatif UN seperti upaya kecurangan dan lainnya, Unifah menilai, hal itu bisa diperbaiki dalam tata kelola penyelenggaraan UN. Opsi penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga independen pun tak jadi soal. Yang jelas, pemerintah harus bisa mengatur dan mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi.
“Tapi yang paling penting itu kan dampaknya bagi anak-anak kita dan masa depan kita,” katanya. Mengingat, banyak perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Eropa, enggan menerima siswa Indonesia dengan alasan tak ada standar kelulusan yang jelas.
Usulan menghidupkan kembali ini pun ternyata didukung oleh sebagian masyarakat. Dari survey yang dilakukan PGRI, sebanyak 37402 responden ingin UN diadakan kembali. Tak hanya itu, mereka juga sepakat agar UN dijadikan salah satu penentu untuk masuk perguruan tinggi. (*)
Massa melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu Kota Batam, Selasa (4/12). Mereka menyuarakan dugaan ketidaknetralan penyelenggaraan pilkada. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Puluhan masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Batam, menyuarakan dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada 2024, Selasa (3/12).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Koordinator aksi, Binsar, menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar Pilkada diulang.
“Kami sepakat bahwa Pilkada diulang dan memenuhi prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri,” ujar Binsar di tengah orasi.
Pihaknya juga merencana aksi lanjutan pada hari berikutnya. Binsar turut menuding KPU Batam gagal menjalankan tahapan Pilkada dengan baik.
Ia menyebut banyak masyarakat tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, yang menyebabkan kebingungan dan hilangnya hak pilih.
“Di tiap TPS banyak tidak sesuai dengan DPT. Jadi terjadilah kebingungan di berbagai tempat hingga mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya dugaan kepentingan sepihak dari penyelenggara. Panitia penyelenggara ini dituding diutus untuk kepentingan sepihak. Pengawasan dari laporan dianggap tumpul, bahkan yang sudah memenuhi unsur dianulir oleh Bawaslu itu sendiri.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa simbol berupa pocong yang mereka sebut sebagai gambaran dari demokrasi yang “barang mati” karena banyak suara yang ditindas.
“Ini rasanya panitia diatur oleh peserta. Simbolis pocong itu kami mengandaikan demonstrasi jadi barang mati bukan barang hidup. Karena banyak suara yang ditindas,” ujar Binsar.
Massa juga mendesak agar pihak Bawaslu menindaklanjuti dugaan operasi tangkap tangan (OTT) dan menyeret paslon yang diduga terlibat pelanggaran. Mereka berharap semua pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini dapat diusut tuntas demi menjaga integritas demokrasi di Batam.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Bawaslu Batam, Syailendra Reza, menyatakan bahwa tuntutan para demonstran akan ditampung dan dibahas lebih lanjut. “Semua tuntutan dari teman-teman ini menjadi catatan kami,” kata dia. (*)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025.
Seperti pada Selasa (3/12) sore, saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Kebijakan dan Insentif Fiskal dirinya memilih bungkam.
Bahkan, Sri Mulyani hanya berjalan lurus ke arah pintu keluar untuk menuju mobil dinas saat ditanya wartawan soal kepastian PPN 12 persen. Dengan pengawalan yang ketat, ia hanya menjawab singkat dan meminta awak media untuk menunggu pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko saja yang menyampaikan (PPN 12 persen),” kata Sri Mulyani singkat.
Tak hanya di momen Rakortas ini, Sri Mulyani juga enggan berkomentar soal penerapan kebijakan dalam beberapa acara yang dihadirinya. Salah satunya saat hadir dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Gedung BI, Jakarta, pada Jumat (29/11).
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani tampak bungkam dan hanya melempar senyum kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait kenaikan PPN 12 persen.
Sementara itu, kepastikan penerapan PPN 12 persen justru datang dari Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF di Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Parjiono pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan PPN 12 persen sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dijadwalkan berlaku mulai awal 2025.
Baca Juga: Punya Aura Penglaris Alami Sejak Lahir, 6 Weton Ini Mudah Menarik Rezeki, Akan Terus Beruntung dan Sukses Menurut Primbon Jawa
“Jadi (PPN 12 persen) kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” kata Parjiono.
Lebih lanjut Parjiono mengatakan bahwa pemerintah sendiri telah memberikan pengecualian kenaikan PPN 12 persen untuk masyarakat miskin, layanan kesehatan dan pendidikan.
“Pengecualiannya sudah jelas untuk apa masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya di sana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir,” pungkasnya. (*)
batampos – Aktivitas truk pengangkut material tanah di kawasan galangan kapal kembali menjadi sorotan warga. Setelah sebelumnya menggunakan jalan utama Brigjen Katamso, kini truk-truk tersebut beralih melewati jalan lingkungan galangan kapal secara diam-diam.
Perubahan jalur ini diduga untuk menghindari perhatian publik setelah aktivitas mereka di jalan utama mendapat protes keras dari warga.
Meski begitu, dampak negatif dari aktivitas ini tetap dirasakan, terutama oleh pengguna jalan dan warga sekitar.
Pantauan di lapangan debu yang berterbangan saat cuaca panas serta lumpur yang terbawa saat hujan masih menjadi masalah bagi pengendara lainnya. Bahkan, ruas jalan utama Brigjen Katamso tetap kotor karena truk-truk tersebut harus melintasi jalur itu untuk menuju lokasi penimbunan di kawasan galangan kapal.
“Ini cuma memutar jalur saja. Dampaknya tetap sama. Debu dan lumpur tetap mengganggu, baik warga maupun pekerja di sekitar,” ujar Susanto, warga Tanjunguncang, Selasa (3/12).
Proyek cut and fill ini sebelumnya telah memicu keluhan warga karena mencemari jalan raya. Material tanah yang tercecer di jalan berubah menjadi debu saat kering dan menjadi lumpur licin saat hujan. Kondisi ini dianggap berbahaya bagi pengguna jalan dan mengurangi kenyamanan warga yang melintas di kawasan tersebut.
Pihak proyek hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait permasalahan ini. Wartawan yang mencoba mengakses lokasi proyek dan kawasan galangan kapal untuk meminta konfirmasi tidak diperkenankan masuk. Manajemen galangan kapal yang menjadi tujuan penimbunan tanah juga memilih bungkam.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, menegaskan bahwa aktivitas kendaraan proyek harus sesuai aturan.
“Kendaraan pengangkut material tidak boleh mengotori jalan utama. Jika ada pelanggaran, pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan penegak perda juga turun tangan melakukan penertiban,” tegas Salim.
Salim menyebut pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada pengelola proyek agar memastikan kebersihan jalan yang dilalui kendaraan berat. Namun, tindakan tegas tetap diperlukan jika aturan ini dilanggar terus-menerus.
Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. “Harus ada langkah tegas, jangan dibiarkan terus-menerus. Kalau begini, kami yang dirugikan,” tambah Susanto. (*)
Ilustrasi: Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
batanmpos – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat.
“Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah. Jadi, belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (3/12).
Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi Pertalite.
“Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti Pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya,” ucapnya.
Bambang kembali menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Dia mengatakan, DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.
“Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada, jadi bisa di-exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi, pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya. (*)
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berfoto dengan siswa siswi SLB Negeri Batam pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Sekolah SLB Batam, Selasa (3/12). F.Cecep Mulyana
batampos – Dalam momen memperingati Hari Disabilitas Internasional, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batam menggelar pentas seni penuh makna. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka melalui tari, nyanyian, hingga fashion show.
Para siswa bahkan memukau penonton dengan mengenakan kostum daerah khas Nusantara.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut hadir dalam acara ini dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia menyaksikan berbagai penampilan siswa dan menyempatkan diri berfoto bersama mereka.
“Saya sampaikan pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas, yang idealnya tidak hanya berhenti pada perayaan seremonial semata,” kata dia, Selasa (3/12).
Momentum ini harus menjadi pengingat bagi semua untuk terus meningkatkan pembinaan.
“Berbagai regulasi sudah mendukung tumbuhnya partisipasi dan kreativitas anak-anak disabilitas, seperti rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, ASN, hingga akses layanan publik dengan bahasa isyarat,” ujar Amsakar.
Ia juga menyoroti kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam berbagai regulasi.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan bahwa penyandang disabilitas memiliki posisi setara dalam masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Negeri Batam, Dian Indriani, mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya membuka peluang kerja dan akses pendidikan inklusif bagi mereka.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja dengan kuota tertentu, yaitu 2 persen di pemerintahan dan 1 persen di perusahaan swasta.
“Kami berharap pemerintah dan sektor swasta konsisten menerapkan aturan ini,” ujar Dian.
Dian juga mengungkapkan harapannya agar sekolah umum di tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK lebih terbuka menerima siswa penyandang disabilitas.
Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 2 Batam yang telah menjalin kerja sama dengan SLB untuk memberikan akses pendidikan inklusif meskipun melalui proses seleksi khusus.
“Semoga lebih banyak sekolah yang mengikuti jejak ini, sehingga anak-anak kami memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan,”kata dia.
Kegiatan yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkembang. (*)
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berfoto dengan siswa siswi SLB Negeri Batam pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Sekolah SLB Batam, Selasa (3/12). F.Cecep Mulyana
batampos – Dalam momen memperingati Hari Disabilitas Internasional, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batam menggelar pentas seni penuh makna. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka melalui tari, nyanyian, hingga fashion show.
Para siswa bahkan memukau penonton dengan mengenakan kostum daerah khas nusantara.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut hadir dalam acara ini dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia menyaksikan berbagai penampilan siswa dan menyempatkan diri berfoto bersama mereka.
“Saya sampaikan pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas, yang idealnya tidak hanya berhenti pada perayaan seremonial semata,” katadia, Selasa (3/12).
Momentum ini harus menjadi pengingat bagi semua untuk terus meningkatkan pembinaan.
“Berbagai regulasi sudah mendukung tumbuhnya partisipasi dan kreativitas anak-anak disabilitas, seperti rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, ASN, hingga akses layanan publik dengan bahasa isyarat,” ujar Amsakar.
Ia juga menyoroti kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang telah diatur dalam berbagai regulasi.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan bahwa penyandang disabilitas memiliki posisi setara dalam masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Negeri Batam, Dian Indriani, mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas. Ia menekankan pentingnya membuka peluang kerja dan akses pendidikan inklusif bagi mereka.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja dengan kuota tertentu, yaitu 2 persen di pemerintahan dan 1 persen di perusahaan swasta.
“Kami berharap pemerintah dan sektor swasta konsisten menerapkan aturan ini,” ujar Dian.
Dian juga mengungkapkan harapannya agar sekolah umum di tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK lebih terbuka menerima siswa penyandang disabilitas.
Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 2 Batam yang telah menjalin kerja sama dengan SLB untuk memberikan akses pendidikan inklusif meskipun melalui proses seleksi khusus.
“Semoga lebih banyak sekolah yang mengikuti jejak ini, sehingga anak-anak kami memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan,”katadia
Kegiatan yang berlangsung meriah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkembang. (*)
