batampos – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, negara akan menerima tambahan sekitar Rp49 triliun pada bulan depan yang berasal dari uang-uang koruptor yang tidak diurus dalam rekening-rekening bank.

“Jadi bulan depan kurang lebih akan ada Rp49 triliun,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden mengatakan dirinya memperoleh laporan mengenai rencana penyerahan sekitar Rp11 triliun kepada negara pada bulan depan.

Selain itu, terdapat pula sekitar Rp39 triliun dana yang disebut berasal dari uang-uang tidak jelas milik koruptor atau pelaku kriminal yang sudah lama tidak diurus.

Presiden menyebut dana tersebut berada di rekening-rekening yang tidak jelas kepemilikannya dan sudah diumumkan selama satu tahun, namun tidak ada pihak yang mengambil atau mengurusnya.

Prabowo mengatakan dana yang tidak diurus tersebut kemudian dipindahkan untuk kepentingan rakyat.

“Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut sudah sekian tahun tidak diurus ya. Saya katakan kamu sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan tidak ada yang datang. Ya sudah pindahin untuk rakyat,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atas upaya penyelamatan keuangan negara.

Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Penyerahan tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara tahun 2026 senilai Rp10.270.051.886.464. Tumpukan uang triliunan rupiah itu turut dipajang dalam acara penyerahan tersebut.

Di hadapan Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan secara simbolis nominal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penyerahan aset negara berupa kawasan taman nasional hasil penguasaan kembali oleh Satgas PKH seluas 2.373.171,75 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Selain itu, diserahkan pula perkebunan kelapa sawit tahap tujuh hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 2.373.171,75 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, yang kemudian dilanjutkan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan diteruskan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku bangga menyaksikan penyerahan hasil denda administratif. Menurut Presiden, uang Rp10 triliun merupakan bukti yang harus dilihat oleh rakyat Indonesia.

Dengan uang tersebut, pemerintah bisa menyelesaikan renovasi sebanyak 5.000 puskesmas melalui dana Rp10 triliun.(*)

Artikel Prabowo Sebut Bulan Depan Negara Terima Rp49 Triliun, Berasal dari Uang Koruptor di Rekening Bank pertama kali tampil pada News.

batampos – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai kembali, ke negara.

Penyerahan tahap ketujuh ini dilaksanakan secara estafet dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan yang dilanjutkan kepada BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara, dengan disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH dalam paparannya menjelaskan bahwa sejak dibentuknya pada Februari 2025 hingga hari ini, satgas telah berhasil menguasai kembali sejumlah lahan kawasan hutan dari sektor perkebunan sawit dan sektor pertambangan.

Dari sektor perkebunan sawit, satgas telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara itu, dari sektor pertambangan, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali sebesar 12.371,58 hektare.

Dari total penguasaan kembali tersebut, pada hari ini satgas menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap yang ketujuh seluas 2.373.171,75 hektare.

“Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BP Investasi Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara,” ucapnya.

Ia merinci, jutaan hektare lahan tersebut terdiri atas pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum. Lalu, pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan seluas 1.045.219 hektare dari 22 subjek hukum.

Kemudian, pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas 420.472,2 hektare dari 159 subjek hukum. Terakhir, kewajiban plasma seluas 192.300,32 hektare dari 106 subjek hukum.

“Apabila diakumulasikan pada tahap ketujuh, PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.120.915,75 hektare,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, pemimpin Korps Adhyaksa itu mengatakan bahwa penyerahan kembali kawasan hutan ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakni kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjaga kedaulatan hutan serta menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kebocoran yang merugikan negara.

“Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional,” ucapnya.(*)

Artikel 2,37 Juta Hektare Hutan Diserahkan ke Negara, Satgas PKH Sebut Sebagian Besar dari Sektor Perkebunan Sawit pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi perhatian khusus bagi warga yang masuk ke Indonesia dari Amerika Selatan untuk mengantisipasi penularan hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya berlayar dari Argentina menuju Cape Verde.

“Perhatian khusus diberikan kepada penumpang yang berasal dari negara-negara di Amerika Selatan, seperti Argentina dan negara lain di kawasan tersebut. Kalau di All Indonesia kan sudah terekam itu, disampaikan bahwa sebelumnya berasal dari negara mana, jadi walaupun misalnya di Singapura atau di negara mana, sistem perekaman dari All Indonesia itu bisa dibaca,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni di Jakarta, Rabu.

Andi menjelaskan, penyakit tersebut dapat menimbulkan hantavirus pulmonary syndrome atau HPS (sindrom paru berat akibat hantavirus) dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS (demam berdarah dengan gangguan ginjal).

Di Indonesia, varian yang ditemukan yakni HFRS, yang berasal dari strain Seoul, dan belum pernah ditemukan penularan dari tikus ke manusia seperti strain Andes yang ditemukan di kapal MV Hondius.

Meski demikian, Kemenkes terus mengawasi kasus kontak erat Warga Negara Asing (WNA) laki-laki berinisial KE (60) yang berdomisili di Jakarta Pusat dan berkontak erat dengan korban di kapal pesiar MV Hondius. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena hasil pemeriksaan laboratorium WNA tersebut dinyatakan negatif hantavirus.

“Ia merupakan kontak erat dari kasus kedua (perempuan 69 tahun, meninggal) dan sempat satu penerbangan dari Saint Helena ke Johannesburg. Kondisi KE tidak bergejala, tetapi memiliki komorbid hipertensi yang tidak terkontrol dan riwayat vaping (rokok elektrik). Namun berdasarkan hasil laboratorium, pasien dinyatakan negatif hantavirus,” tuturnya.

Andi menjelaskan, masa inkubasi HPS berkisar sekitar 45 hari. Oleh karena itu, Kemenkes tetap akan melakukan pemantauan secara intensif selama periode tersebut sambil terus mencermati perkembangan situasi. Hingga saat ini, pasien kontak erat tersebut masih dikarantina di RSPI Sulianti Saroso.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa kondisi ini berbeda dengan pandemi COVID-19. Kemenkes berharap kasus tersebut tidak berkembang menjadi pandemi dan hanya terbatas pada klaster kapal MV Hondius saja.

“Setelah melewati masa pemantauan (selama 30 hari) selama isolasi mandiri dan seluruh penumpang dipastikan telah menjalani pemeriksaan kesehatan, situasi dapat dinyatakan aman sehingga intensitas pengawasan dapat dikurangi secara bertahap,” ucap Andi.(*)

Artikel Kemenkes Pantau Penerbangan dari Amerika Selatan untuk Mencegah Masuknya Hantavirus pertama kali tampil pada News.

batampos – Dubai International Airport (DXB) yang selama ini dikenal sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia mengalami penurunan aktivitas penumpang secara drastis akibat konflik di Timur Tengah yang memicu gangguan penerbangan di kawasan Teluk.

Gangguan tersebut terjadi setelah konflik Timur Tengah berdampak pada ruang udara regional dan memicu pembatalan ribuan jadwal penerbangan internasional.

Otoritas penerbangan Uni Emirat Arab sebenarnya telah mengembalikan lalu lintas udara ke kondisi normal pada Sabtu (2/5) setelah pembatasan darurat yang berlaku sejak 28 Februari resmi dicabut.

Namun demikian, dampak terhadap trafik penumpang di Dubai International Airport masih terasa cukup besar.

“Bandara hanya melayani 18,6 juta penumpang pada kuartal I 2026,” tulis laporan trafik penumpang Dubai International Airport, dikutip dari Reuters, Rabu (13/5).

Jumlah tersebut turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 23,4 juta penumpang. Bahkan, trafik penumpang pada Maret 2026 disebut anjlok hingga 66 persen.

Target ambisius Dubai International Airport untuk mencapai 100 juta penumpang pada 2026 kini diperkirakan mundur ke tahun 2027.

Dampak penurunan trafik juga terlihat pada operasional maskapai Emirates. Sejumlah penerbangan dari Eropa dan Amerika Serikat dilaporkan hanya terisi sekitar 5 hingga 10 persen kapasitas penumpang.

Bahkan, beberapa penerbangan menggunakan Airbus A380 yang biasanya mengangkut hampir 500 penumpang hanya diisi kurang dari 35 orang.

Penyebab utama penurunan tersebut adalah terganggunya penerbangan di kawasan Teluk akibat perang Iran, termasuk penutupan wilayah udara sementara dan tingginya pembatalan jadwal penerbangan.

Meski begitu, Emirates dikabarkan telah memulihkan sekitar 96 persen jaringan penerbangannya. Namun, dari total 90 maskapai yang biasanya beroperasi di DXB, baru 51 maskapai yang kembali aktif.

Sejumlah maskapai dari Eropa Barat dan Amerika Serikat masih menghadapi kendala terkait asuransi perjalanan serta advis perjalanan dari pemerintah masing-masing negara.

Manajemen bandara optimistis pemulihan trafik akan kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang, terutama didorong arus penumpang transit selama musim libur musim panas.(*)

Artikel Efek Konflik Timur Tengah, Bandara Dubai Kehilangan Jutaan Penumpang pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya upaya pihak-pihak eksternal menghambat penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo.

Menurut Budi Prasetyo, lembaga antirasuah itu menemukan informasi tersebut setelah menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black di Semarang, Jawa Tengah, pada 11 Mei 2026. Adapun Heri Black diduga terafiliasi dengan PT Blueray Cargo.

“Dari barang bukti yang diamankan dan disita tersebut, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini,” ujar Budi kepada para jurnalis dilansir dari Antara, Rabu (13/5).

Lebih lanjut dia menjelaskan penghambatan penyidikan tersebut berupa upaya pengondisian terhadap penyidikan kasus Bea Cukai.

“Hal ini bisa dipandang atau masuk kategori upaya merintangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, penyidik KPK akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea Cukai.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).(*)

Artikel KPK Sebut Ada Pihak yang Berupaya Menghalani Penyidikan Kasus Korupsi di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu pertama kali tampil pada News.