Lapak pasar seken furnitur dan meubel Mandalay, Sagulung. F. Eusebius Sara/batampos
batampos – Pasar Mandalay, yang terletak di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, dikenal sebagai pusat furnitur seken terbesar di wilayah Batuaji dan Sagulung. Beragam jenis perabot rumah tangga bekas tersedia di sini, mulai dari kusen, pintu, hingga meja dan kursi.
Barang-barang yang dijual di pasar ini umumnya adalah perabot seken dari negara tetangga yang telah diolah kembali sehingga layak digunakan dan memiliki nilai jual. Pintu dan kusen merupakan perlengkapan meubel yang paling banyak diminati oleh masyarakat.
Menurut Anton, salah seorang pedagang di pasar ini, minat masyarakat terhadap furnitur bekas cukup tinggi.
“Biasanya yang baru beli rumah dari pengembang datang ke sini untuk mengganti pintu standar mereka dengan pintu berkualitas. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp500 ribu,” ujarnya, Minggu (8/12).
Pasar Mandalay menawarkan perlengkapan rumah tangga yang cukup lengkap. Selain pintu dan kusen, pasar ini juga menyediakan meja, kursi, hingga lemari bekas. Lokasinya yang berada di simpang Dapur 12 Sagulung semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan perabot rumah tangga.
Agus, seorang pengunjung setia, mengaku sering membeli perlengkapan rumah di Pasar Mandalay. “Saya baru saja membeli lemari dan meja belajar anak di sini. Meskipun barang bekas, kualitasnya masih bagus dan harganya terjangkau,” ujarnya.
Pasar ini tidak hanya menjadi tempat belanja furnitur, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian warga sekitar. Banyak masyarakat yang membuka usaha makanan dan minuman untuk melayani konsumen yang berbelanja di pasar ini. “Keberadaan pasar ini sangat membantu ekonomi kami,” kata salah seorang pedagang makanan di sekitar pasar.
Anton menambahkan bahwa pasar furnitur bekas ini terus berkembang karena masyarakat semakin menyadari keuntungan membeli barang seken. “Selain harga yang murah, barang-barang di sini juga memiliki kualitas kayu yang baik, terutama pintu dan kusen,” jelasnya.
Keberadaan pasar ini juga memberikan alternatif bagi warga yang ingin mendekorasi rumah dengan perabot berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. “Ini solusi terbaik untuk mendapatkan furnitur bagus dengan anggaran terbatas,” kata Agus.
Pasar Mandalay terus menjadi pilihan utama masyarakat Batuaji dan Sagulung untuk mendapatkan perabot rumah tangga berkualitas. Dengan pilihan yang lengkap, harga terjangkau, dan kualitas barang yang baik, pasar ini menjadi daya tarik tersendiri di wilayah tersebut.
Sebagai pusat furnitur bekas terbesar di kawasan ini, Pasar Mandalay tidak hanya menawarkan solusi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. (*)
Seorang anak Palestina duduk di atas puing-puing sebuah bangunan yang hancur akibat serangan Israel di Kamp Pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah, 7 Desember 2024. F. Eyad BABA/AFP
batampos – Konflik di jalur Gaza, Palestina, antara Israel dengan Hamas masih terus terjadi. Korbannya siapa? Jelas warga sipil di Gaza yang dibombardir tanpa ampun oleh zionis Israel.
Bukan lagi peperangan, banyak pihak menilai bahwa kekerasa Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza merupakan genosida. Hal tersebut juga disuarakan oleh Amnesty International.
Dalam laporan terbarunya, Amnesty International menyebut telah menemukan bukti yang kuat untuk menyimpulkan bahwa Israel telah, masih, dan sedang terus melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, kata organisasi tersebut dalam laporan terbaru yang diterbitkan hari ini.
Laporan yang berjudul “You Feel Like You Are Subhuman’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza” mendokumentasikan bagaimana Israel, pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, melakukan pembalasan yang kejam secara berkelanjutan terhadap warga Palestina di Gaza dengan impunitas total.
“Laporan Amnesty International menemukan bahwa Israel melakukan tindakan yang dilarang dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma tentang International Criminal Court dengan niat khusus untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard melalui laporannya.
Dirinya melanjutkan, kejahatan Israel tersebut meliputi pembunuhan, serangan fisik serta mental dan secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan warga Palestina di Gaza yang dibuat dengan tujuan menghancurkan mereka secara fisik.
Berbulan-bulan Israel memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai manusia kelas dua yang tidak layak memiliki martabat dan hak asasi manusia dengan tujuan menghancurkan mereka secara fisi.
“Temuan ini harus menjadi peringatan bagi komunitas internasional bahwa ini jelas kejahatan genosida. Ini harus segera dihentikan,” kecan Agnes. Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia yang pernah memimpin Misi Pencari Fakta untuk Myanmar, Marzuki Darusman, menegaskan, situasinya sudah sangat jelas bahwa Israel telah dan masih melakukan genosida.
Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk membiarkan kejahatan ini terus berlangsung terhadap masyarakat Palestina di Gaza. Negara-negara penandatangan Konvensi Genosida memiliki tanggung jawab untuk segera melindungi masyarakat Palestina di Gaza dari kekejian Israel.
”Negara-negara yang belum menandatangani konvensi, seperti Indonesia, pun tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penghentian genosida, termasuk dengan mendesak negara-negara menghentikan penjualan serta pengiriman senjata ke Israel,” kata Marzuki.
Disebutnya, genosida terhadap warga Palestina di Gaza adalah tantangan sejarah atas komitmen dunia untuk mengakhiri kekejian. Bagaimana dunia, termasuk Indonesia, menjawab tantangan ini akan dicatat sebagai posisi kita saat dihadapkan dengan genosida yang dilakukan secara gamblang.
”Apa kita mengerahkan semua daya dan upaya untuk menghentikannya atau malah berpasrah diri?” ungkapnya.
Marzuki menambahkan, Indonesia dapat memperkuat rezim perlindungan terhadap genosida maupun kekejaman lainnya dengan menandatangani konvensi-konvensi kunci, seperti Konvensi Genosida 1948, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Konvensi Apartheid 1973, serta Statuta Roma 1998.
”Indonesia harus menjadi bagian dari negara-negara yang berkomitmen never again, dan menjalankan komitmen tersebut,” kata Marzuki. (*)
Penampakan proyek Riyadh Metro, jaringan kereta otomatis canggih yang diresmikan di Riyadh, Arab Saudi. F.RATP Dev
batampos – Arab Saudi secara resmi meluncurkan jaringan metro otomatis pertama di negara tersebut, yang menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi mobilitas perkotaan.
Proyek ambisius ini, yang dikelola RATP Dev bersama Perusahaan Transportasi Umum Saudi (SAPTCO). Ini merupakan bagian dari inisiatif Transportasi Umum Riyadh (Riyadh Public Transport/RPT) oleh Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh (RCRC).
Melansir Globalrailwayreview.com, Kamis (5/12/2024), Metro ini diresmikan oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud pada 27 November 2024 dalam sebuah acara yang menandai dimulainya operasional sistem transportasi canggih ini.
Menurut laporan tersebut, Metro Riyadh resmi mengangkut penumpang pada Minggu, 1 Desember 2024. Dengan panjang jaringan mencapai 176 kilometer, metro ini terdiri dari enam jalur otomatis dan 85 stasiun, beberapa di antaranya dirancang oleh arsitek internasional ternama.
Selain jaringan metro, sistem ini juga dilengkapi dengan jaringan bus yang meliputi 80 rute, tiga jalur Bus Rapid Transit (BRT), serta fasilitas pendukung seperti park-and-ride untuk mempermudah mobilitas masyarakat.
Dukungan Terhadap Modernisasi dan Visi 2030
Proyek metro ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi-lokasi strategis seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, dan kantor pemerintah, tetapi juga bertujuan mengurangi kemacetan, mempersingkat waktu perjalanan, dan mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan pribadi.
CEO RATP Dev, Hiba Farès, menyampaikan bahwa proyek ini akan membawa perubahan besar dalam sistem transportasi Riyadh.
“Jaringan terintegrasi ini akan mengubah mobilitas, memungkinkan warga dan pengunjung beralih dari perjalanan berbasis kendaraan pribadi ke sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan terhubung. Sebagai pemimpin global dalam transportasi perkotaan, kami bangga berkontribusi pada Visi 2030 Arab Saudi dengan menghadirkan solusi mobilitas modern dan inovatif,” ujarnya dikutip dari Globalrailwayreview.com.
Metro Riyadh juga sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, sebuah rencana ambisius yang menekankan modernisasi infrastruktur dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas perkotaan tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi melalui perbaikan infrastruktur transportasi.
Tantangan Keberlanjutan Jangka Panjang
Meski peluncuran ini menjadi langkah penting, keberhasilan jangka panjang dari Metro Riyadh akan sangat bergantung pada tingkat adopsi masyarakat serta kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan populasi Riyadh yang terus bertambah.
Dengan inovasi ini, Riyadh menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warganya, menjadikan sistem metro ini sebagai salah satu model transportasi modern di kawasan Timur Tengah. (*)
Seorang warga mengakses website PPDB. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)
batampos – Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mengemuka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar sistem ini dievaluasi, bahkan dihapus, demi menciptakan proses penerimaan siswa yang lebih adil dan berbasis prestasi.
Namun, usulan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Isa Anshori, seorang pengamat pendidikan, mengkritisi wacana tersebut dengan menyoroti kesiapan sekolah, kompetensi guru, serta dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah. Menurut Isa, keberagaman siswa sering kali belum diimbangi dengan pendekatan pembelajaran yang inklusif oleh para guru.
”Guru kita sering menggunakan pendekatan yang seragam untuk semua siswa. Padahal, setiap anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Guru harus dilatih untuk memahami karakter anak dan gaya belajar yang berbeda,” ujarnya kepada JawaPos.com (grup Batam Pos), Sabtu (7/12).
Isa juga menggarisbawahi tantangan di sekolah negeri, yang selama ini cenderung hanya menerima siswa berprestasi akademis.
“Sekolah negeri sering kali hanya fokus pada siswa yang sudah pintar. Guru tinggal memberikan tugas, sementara siswa belajar mandiri. Namun, ketika harus menghadapi siswa yang memerlukan perhatian lebih, banyak guru kewalahan,” tambahnya.
Menurut Isa, pelatihan intensif bagi guru sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pembelajaran yang inklusif.
”Jika guru mampu memahami kebutuhan siswa yang beragam, sistem zonasi sebenarnya bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Isa memperingatkan, penghapusan zonasi berpotensi memperburuk akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
”Jika seleksi berbasis nilai akademis diterapkan, kelompok ekonomi menengah ke bawah akan semakin sulit mengakses sekolah negeri berkualitas. Ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial,” jelasnya.
Isa menilai, sistem zonasi selama ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan bermutu tanpa harus bersaing dengan nilai akademis yang tinggi. ”Kalau zonasi dihapus, protes pasti akan datang dari kelompok yang selama ini terbantu oleh sistem tersebut,” katanya.
Menurut Isa, solusi terbaik bukanlah menghapus sistem zonasi, melainkan memperbaiki kekurangannya.
”Masalahnya bukan pada zonasi, melainkan pada mindset masyarakat, kesiapan sekolah, dan kualitas guru,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk fokus pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta.
”Semua sekolah harus memberikan pendidikan yang baik. Negara harus hadir untuk mewujudkan itu,” ujarnya.
Isa juga menyarankan pendekatan pembelajaran seperti deep learning, mindful learning, dan joyful learning yang menekankan proses belajar yang bermakna dan menyenangkan.
”Pendidikan itu bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana anak belajar. Zonasi seharusnya mendukung proses ini,” tambahnya.
Penghapusan zonasi dalam PPDB menjadi isu yang memerlukan pertimbangan matang. Isa berharap pemerintah dapat mengambil langkah bijak untuk menjaga pemerataan akses pendidikan.
”Jika kualitas pendidikan sudah merata, sistem zonasi atau bentuk seleksi lainnya tidak akan lagi menjadi polemik,” tuturnya. (*)
Gus Baha berdiskusi dengan Irjen Asep Edi Suheri (dua dari kanan), Brigjen Yuyun Yudhartara (tiga dari kanan), serta para petinggi NCS di Rembang. (DIVHUMAS MABES POLRI)
batampos – Tokoh agama Ahmad Bahauddin Nursalim atau kerap disapa Gus Baha memberikan pernyataan tajam untuk tidak penah melawan hukum sosial sekalipun dia memiliki kedudukan dan jabatan sangat tinggi. Bahkan, meski orang itu termasuk orang yang dekat dengan Allah.
Pernyataan Gus Baha tersebut diduga sebagai respons atas kontroversi yang dialami Miftah Maulana, di mana dia banjir cibiran dan hujatan karena merendahkan dan menghina penjual es teh dan Yati Pesek yang videonya viral di media sosial beberapa hari belakangan.
Gus Baha pun mengambil cerita tentang perang yang diikuti Rasulullah yang tak selalu berbuah kemenangan. Padahal, Rasulullah termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah, paling pantas untuk mendapat pertolongan.
“Nabi pernah menang di perang Badar, pernah kalah di Uhud. Di urusan sosial, Allah memberikan hukum sosial yang berjalan,” kata Gus Baha saat menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia dalam video di kanal YouTube.
Gus Baha pun menukil pernyataan Ibnu Khaldun untuk memperkuat pernyataannya tersebut.
“Meskipun nabi bisa terbang ke langit sekalipun dalam peristiwa mi’raj, kalau ketemu anak kecil menampar, ketemu orang sepuh meludahi, tetap tidak diterima. Sekalipun Rasulullah di-back up sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, orang akan bubar,”kata Gus Baha.
Dia melanjutkan, seandainya dirinya yang merupakan seorang tokoh agama dan memiliki kedalaman dalam ilmu agama, apabila bertindak kurang ajar ke orang lain melanggar hukumsosial, tetap akan mendapatkan sanksi.
“Misalnya saya meludahi pak rector, dipastikan langsung saya dipecat,” katanya. (*)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (tangkapan layar instagram @puanmaharaniri)
batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas bahan pangan menjelang momen akhir tahun. Ia menekankan, kebutuhan masyarakat yang meningkat pada Hari Raya Natal 2024 dan libur Tahun Baru 2025 perlu diantisipasi dari sekarang.
“Kami mengimbau Pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok demi memastikan masyarakat dapat menikmati momen Natal dan pergantian tahun tanpa kekhawatiran kenaikan harga-harga komoditas,” kata Puan kepada wartawan, Minggu (8/12).
Salah satu yang menjadi sorotan, terkait harga minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang belakangan dikeluhkan masyarakat sebab melesat tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
“Kita hargai upaya Pemerintah dalam mengatasi persoalan kenaikan harga minyak goreng rakyat, tapi juga harus dipastikan pasokan MinyaKita merata ke seluruh daerah, bahkan sampai ke wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan),” ungkapnya.
Selain masalah harga MinyaKita yang melebihi HET, ditemukan pula adanya manipulasi minyak goreng. Menurutnya, bukan hanya persoalan produksi dan stok yang terbatas, tapi ada juga penyelewengan minyak goreng karena disparitas harga berbagai jenis minyak goreng yang tinggi.
Berdasarkan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, saat ini harga minyak goreng premium tembus hingga Rp 21.000 per liter. Sementara, MinyaKita di ritel modern berkisar di harga Rp 15.700 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.000-Rp
18.000 per liter.
Di sisi lain, harga minyak bekas atau jelantah untuk bahan baku biodiesel di pasar internasional lumayan tinggi, yakni sekitar Rp 18.000 per liter. Disparitas harga yang cukup tinggi itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu dengan memborong minyak goreng untuk dimanipulasi.
Ia menyesalkan, para oknum nakal tersebut lalu menjual minyak yang telah dimanipulasi itu ke luar negeri dalam bentuk minyak jelantah atau memperdagangkannya sebagai minyak goreng curah yang harganya lebih tinggi. Akibat kecurangan ini, stok minyak goreng rakyat yang seharusnya melimpah akhirnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kecurangan-kecurangan seperti ini harus jadi perhatian Pemerintah, penegak hukum, dan stakeholder terkait lainnya. Akibat permainan oknum-oknum tak bertanggung jawab, masyarakat jadi kesulitan mendapat minyak goreng murah,” tegas Puan.
Di sisi lain, Pemerintah melalui Perum Bulog menyatakan pasokan dan harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 cukup aman. Meski begitu, sudah terpantau adanya kenaikan harga sejumlah barang komoditas seperti bawang merah, bawang putih bonggol, cabai rawit merah, daging sapi murni, telur ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu (curah), bahkan hingga ikan kembung.
“Momen akhir tahun biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah agar bagaimana bisa menjaga tren kenaikan harga-harga komoditas,” pungkas Puan. (*)
KPU Kota Batam mendistribusikan logistik pilkada untuk wilayah kota Batam, Kamis (21/11). Tampak seorang pekerja menurunkan lostik pilkada yang baru tiba di gudang PPK Kecamatan Batamkota . F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – 27 November 2024, Pilkada dilaksanakan serentak. Rudi yang maju memperebutkan kursi Gubernur Kepri kalah cukup telak di Kota Batam. Rudi yang berpasangan dengan Aunur Rafiq hanya mengumpulkan suara sebanyak 203.620 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Batam. Sementara, Ansar Ahmad yang berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura mendapatkan 217.962 suara.
Dari 12 kecamatan di Batam, Rudi hanya menang di Seibeduk, Bengkong, dan Batamkota, serat Sagulung. Sedangkan 8 kecamatan lainnya, perolehan suara Ansar jauh lebih tinggi.
Kekalahan Muhammad Rudi di kandangnya sendiri, Batam, mengejutkan banyak pihak. Sosok Rudi dikenal luas oleh masyarakat—pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota selama lima tahun, Wali Kota Batam selama sepuluh tahun, serta Kepala BP Batam. Kiprahnya yang panjang membuat namanya begitu lekat diingatan warga.
Selama menggawangi Pemko dan BP Batam, banyak pembangunan fisik dilakukan Rudi. Mulai dari pelebaran jalan, revitalisasi pelabuhan, bandara, tiga masjid ikonik, dan masih banyak lagi. Sehingga, tidak ada alasan bagi warga Batam untuk tidak memilih Rudi.
Tapi, Pilkada Kepri menjadi saksi kekalahan Muhammad Rudi di kandangnya sendiri, Kota Batam. Kekalahan mengejutkan Rudi di Batam, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik dan pendukungnya.
Meski memiliki modal politik dan finansial yang besar, strategi kampanye yang tidak terorganisir disebut-sebut menjadi salah satu alasan utama kekalahannya. Bahkan, partai pengusung dan tim suksesnya dinilai gagal mengelola kampanye dengan baik.
Hal itu diungkapkan oleh seorang pengurus teras partai pendukung Rudi-Rafiq di Pilgub Kepri 2024. ”Struktur kampanye kurang jelas dan faktor internal,” kata pria yang enggan namanya disebutkan.
Ia mengungkapkan, ketidakjelasan dalam struktur tim kampanye yakni tidak pernah dirinya diundang rapat koordinasi. ”Bahkan daftar tim kampanye pun tidak pernah terlihat. Saya baru lihat susunannya, setelah Anda (Batam Pos) perlihatkan,” ucapnya.
Dia mengatakan, bahwa banyak kegiatan yang seharusnya bisa menjadi momen konsolidasi, seperti deklarasi dan debat. ”Segala informasi, seperti deklarasi atau debat, hanya kami dapatkan dari media,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menyoroti, bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan tidak berjalan efektif. Manajemen kampanye yang buruk menjadi kelemahan mendasar.
Selain itu, kelompok masyarakat yang ingin mendukung Rudi merasa tidak terakomodir dengan baik.
”Contoh nyata terjadi ketika 700 orang dari kelompok ibu-ibu yang ingin hadir dalam acara kampanye batal karena tidak adanya transportasi dan dukungan logistik. Banyak kelompok-kelompok seperti ini. Situasi ini menjadi peluang bagi kubu lawan, Ansar Ahmad dan timnya, untuk merebut dukungan,” ujar pria itu sembari menyeruput kopi hitam kesukaanya di JCO One Batam Mall, Rabu (4/12).
Salah satu kritik tajam yang dilontarkan adalah tidak berjalannya mesin partai. Dia menilai bahwa struktur partai pengusung, gagal memberikan kontribusi signifikan.
“Mesin partai tidak jalan, yang jalan malah mesin kopi,” sindirnya.
Selain itu, tim media yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun citra Rudi juga dinilai kacau balau. Informasi yang disampaikan kepada publik tidak sederhana dan sulit dipahami masyarakat.
“Visi misi Rudi itu bagus, tapi penyampaiannya terlalu tinggi. Publik butuh bahasa yang sederhana dan mudah dicerna,” ucapnya.
Dia memberikan penilaian buruk atas kinerja tim media Rudi. “Pemberitaan Rudi terlalu mononton. Dari segi pemberitaan saja, saya menilai kualitasnya hanya 25 persen,” katanya.
Kekalahan Rudi juga dikaitkan dengan kurangnya perhatian terhadap kandangnya sendiri, Batam. Saat Rudi sibuk memperluas dukungan di luar Batam karena sudah yakin menguasai Batam, Ansar Ahmad dan timnya justru fokus menggempur Batam. Tak ada tim Rudi yang berusaha menjaga gempuran Ansar di Batam.
“Rudi seperti menutup diri. Sampai hari H, kami tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan tim kampanye di Batam,” katanya.
Ia menyebutkan, Rudi terlalu bergantung dengan survei yang menunjukkan keunggulan enam persen atau 10 persen. Namun, hasil akhir membuktikan bahwa strategi ini tidak cukup untuk menghadapi stretegi yang dilakukan kubu Ansar.
”Sampai detik ini, saya masih merasa tak mungkin Rudi kalah. Finansial, modal politik, modal kinerja di Batam. Tapi, begitulah faktanya, Rudi kalah di Batam,” ujarnya mengakhiri pembicaraan dengan Batam Pos.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Rudi dan Rafiq, Kamaludin, angkat bicara terkait berbagai isu yang mencuat usai kekalahan pasangan tersebut di Pilkada Kepulauan Riau 2024.
Kamal mengatakan, tim pemenangan solid dan bekerja maksimal sesuai arahan konsultan.
”Tim kami solid, semua bekerja dengan baik. Baik tim media, advokat, hingga monitoring data, semua kompak,” ujar Kamaludin kepada Batam Pos, Jumat (6/12).
Ia membantah tuduhan adanya kekacauan internal dalam tubuh tim pemenangan. Menurutnya, seluruh tahapan seperti rapat koordinasi, peluncuran, hingga penutupan kampanye telah dilakukan dengan terorganisir.
”Tahapan sudah kami ikuti, namun waktu memang menjadi salah satu tantangan,” ucapnya.
Saat disinggung mengenai isu bahwa Rudi terlalu fokus di luar Batam sementara lawan politik lebih intensif menggarap Batam, Kamal menjawab diplomatis. ”Kami bergerak sesuai arahan konsultan. Kalau ada tim lain masuk, itu wajar saja,” katanya.
Namun, ia juga mengakui beberapa faktor yang memengaruhi hasil akhir Pilkada. Salah satunya, tidak semua mesin partai bekerja maksimal.
”Hanya sebagian perwakilan pengurus partai yang benar-benar berjalan,” ungkapnya.
Terkait isu bahwa pasangan Rudi-Rafiq kurang menggarap suara minoritas, Kamaludin menyatakan hal itu mungkin saja terjadi.
”Penggarapan kami berbasis TPS. Sebagai contoh, ada 3.710 TPS yang didatangi saat kampanye, mencakup 80 kecamatan. Jadi, kami merasa sudah mengupayakan maksimal dari segi demografi,” ucapnya.
Kamal menilai strategi komunikasi tim Rudi-Rafiq menjadi salah satu kekuatan mereka selama Pilkada. Dia memberikan, apresiasi tinggi kepada tim media Rudi-Rafiq.
”Kami salut. Dari hitungan internal, media kami paling unggul dibandingkan tim lain. Narasi yang dibangun tajam namun tetap santun, tanpa menggunakan pola serangan,” ujarnya.
Kamaludin mengakui, bahwa kekalahan Rudi-Rafiq memang mengejutkan tim.
”Tiga hari menjelang hari tenang, kami masih optimis menang. Hasil survei internal menunjukkan keunggulan di wilayah-wilayah seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun, dan Natuna. Bahkan, reaksi masyarakat saat kampanye sangat positif,” ujarnya.
Namun, hasil Quick Count menunjukkan kekalahan bagi pasangan tersebut. Meskipun demikian, Kamaludin menyatakan bahwa tim pemenangan menerima hasil Pilkada dengan lapang dada.
”Kami mengikuti semua tahapan penghitungan, mulai dari pleno PPK hingga tingkat kabupaten/kota. Kami menghormati dan menghargai hasil tersebut,” tuturnya.
Namun, ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang hanya mencapai 46 persen sebagai salah satu kendala yang memengaruhi hasil akhir.
Tim hukum Rudi-Rafiq, yang sudah dibentuk sejak awal, kini tengah mengumpulkan temuan-temuan terkait dugaan pelanggaran selama Pilkada.
”Proses hukum akan berjalan sesuai tahapan waktu yang ada. Ketika waktunya tiba, kami akan menyampaikan temuan tersebut,” kata Kamaludin.
Mengakhiri wawancara, Kamaludin menegaskan bahwa tim Rudi-Rafiq telah berjuang maksimal mengikuti arahan konsultan pemenangan yang kredibel, termasuk dari LSI.
”Kami menghargai proses demokrasi yang berlangsung jujur dan adil,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Rahmayadi Mulda, mengungkapkan, bahwa kekalahan Rudi di Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor penting.
Salah satu faktor utama, menurutnya, adalah sikap politik Rudi yang berseberangan dengan partai penguasa saat ini, yaitu Partai Gerindra.
Selain itu, melemahnya dukungan dari masyarakat Melayu akibat kasus Rempang Galang juga menjadi pukulan telak.
”Pendukung loyal dan setia Rudi di Batam selama ini berasal dari kalangan masyarakat Melayu. Namun, sejak kasus Rempang Galang pecah, kekuatan Rudi di kalangan masyarakat lokal mulai memudar,” katanya, Sabtu (7/12).
Ia menambahkan, Rudi juga menghadapi keterbatasan dalam membangun jejaring politik di tingkat nasional karena tidak mendapatkan dukungan dari partai penguasa. Hal ini berdampak pada strategi politik Rudi yang sulit berkembang.
”Posisi Rudi tidak memungkinkan untuk melakukan banyak manuver politik. Dukungan dari masyarakat juga semakin menurun,” katanya.
Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Muhammad Rudi, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh kuat di Batam. Meski telah berkontribusi besar selama lebih dari satu dekade, dinamika politik dan respons masyarakat terhadap isu-isu tertentu tampaknya menjadi faktor krusial yang menentukan hasil Pilgub Kepri. (*)
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyambangi Batam untuk memastikan layanan PMI berjalan dengan baik. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepulauan Riau. Sejak Januari hingga saat ini, tercatat 412 kasus TPPO berhasil diungkap oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri bersama aparat penegak hukum di wilayah tersebut.
”Sepanjang bulan ini saja, ada 14 kasus TPPO yang terungkap, dengan 21 tersangka berhasil diamankan,” kata Karding saat kunjungan kerjanya di Batam, Sabtu (7/12).
Dalam kunjungan tersebut, Karding meninjau layanan BP3MI di Batam dan mendorong penerapan sistem layanan terpadu satu atap. Menurutnya, layanan ini dapat menekan biaya yang selama ini menjadi kendala bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
”Calon PMI seharusnya tidak perlu berputar-putar karena itu memakan waktu dan biaya. Idealnya, layanan terpadu berpusat di satu lokasi agar lebih efisien,” ucap Karding.
Karding menegaskan, perlindungan dan tata kelola penempatan PMI menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, pentingnya memastikan keberangkatan PMI sesuai prosedur resmi agar negara dapat memberikan perlindungan yang optimal.
”Negara hanya bisa hadir jika kita tahu di mana mereka bekerja, untuk siapa, dan siapa pihak yang memberangkatkan mereka,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke shelter BP3MI Batam, Karding menemukan 21 calon PMI ilegal yang diduga menjadi korban penipuan agen atau perekrut. Mereka dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan, tetapi berisiko tinggi terhadap eksploitasi.
”Saya melihat 21 orang di shelter, rata-rata mereka menjadi korban penipuan. Ini sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Jika tidak dicegah, masalah ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Karding menyatakan, pihaknya bersama aparat penegak hukum fokus memburu pelaku atau sindikat di balik pengiriman PMI ilegal. Ia menegaskan bahwa PMI ilegal tidak akan ditangkap, melainkan mereka yang bertanggung jawab atas perekrutan ilegal yang akan diberikan sanksi tegas.
”Kami menargetkan siapa yang berada di belakang praktik ilegal ini, baik individu, kelompok, maupun sindikat. Mereka harus ditangkap dan dihukum sesuai aturan,” tutur Karding.
Ia mendorong, BP3MI dan para pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan pencegahan terhadap keberangkatan PMI ilegal.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan angka TPPO di Kepri, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi PMI yang bekerja di luar negeri. (*)
Pelabuhan Peti Kemas Batuampar terus bersolek dan tingkatkan pelayanan. F. Humas BP Batam untuk Batam Pos
batampos– Ekspor Kota Batam Oktober 2024 mencatatkan performa luar biasa. Ekspor Batam tumbuh 23,28 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan nilai mencapai USD 1.541,50 juta. Peningkatan ini terutama dipacu oleh ekspor sektor nonmigas yang melonjak sebesar 24,99 persen atau senilai USD 292,07 juta.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan, bahwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai kumulatif ekspor Batam dari Januari hingga Oktober 2024 juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar USD 1.145,37 juta atau 9,38 persen.
“Peningkatan ini didorong oleh naiknya ekspor sektor migas sebesar USD 140,96 juta (20,55 persen) dan sektor nonmigas sebesar USD 1.004,41 juta (8,72 persen),” kata Eko, Jumat (6/12).
Golongan barang ekspor nonmigas terbesar selama periode Januari-Oktober 2024 adalah Mesin atau Peralatan Listrik (HS 85), dengan nilai mencapai USD 5.760,78 juta.
Komoditas ini menyumbang kontribusi signifikan sebesar 46 persen dari total ekspor nonmigas Batam.
Selain itu, komoditas unggulan lainnya adalah Benda-benda dari Besi dan Baja (USD 2.003,26 juta atau 16 persen) serta mesin-mesin atau Pesawat Mekanik (USD 1.173,30 juta atau 9,37 persen).
Namun, tidak semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Ekspor ikan dan udang, misalnya, justru turun 24,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kontribusi hanya 0,10 persen terhadap total ekspor nonmigas.
Singapura masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Batam pada Oktober 2024, dengan nilai mencapai USD 424,86 juta. Angka ini meningkat 13,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 22,74 persen dibandingkan Oktober 2023.
Sepanjang Januari-Oktober 2024, Singapura tetap menjadi pasar utama dengan kontribusi 26,18 persen atau senilai USD 3.494,78 juta, meskipun turun 15,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Negara tujuan ekspor terbesar lainnya adalah Amerika Serikat (USD 3.324,31 juta), Australia (USD 1.480,18 juta), Tiongkok (USD 982,59 juta), dan Jepang (USD 557,69 juta),” ungkap Eko.
Dari sisi pelabuhan, Batu Ampar mencatatkan nilai ekspor terbesar pada Oktober 2024, yaitu sebesar USD 943,09 juta. Nilai tersebut meningkat 19,43 persen dibandingkan September 2024 dan naik 49,95 persen dibandingkan Oktober 2023. Selama periode Januari-Oktober 2024, total ekspor kumulatif melalui Pelabuhan Batu Ampar mencapai USD 8.010,33 juta, menyumbang 77,93 persen dari total ekspor Kota Batam.
Meski demikian, volume ekspor kumulatif tertinggi tercatat melalui Pelabuhan Kabil, dengan berat mencapai 3.778,17 ribu ton, melonjak 221 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja ekspor yang positif ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam, khususnya di sektor perdagangan internasional. “Batam terus menunjukkan daya saingnya sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia, meskipun harus menghadapi tantangan ekonomi global,” ujar Eko. (*)
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tetap berkomitmen untuk menertibkan para juru parkir (jukir) liar di beberapa titik perkotaan Batam, yang selama ini dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Batam, Salim, menyusul putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam terhadap vonis 26 jukir yang dijatuhi pidana denda sebesar Rp150 ribu. Atau apabila para juru parkir bersangkutan tidak dapat membayar denda tersebut, hukuman mereka bisa diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.
Salim menegaskan, Dishub tetap berkomitmen menertibkan jukir liar sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam menangani para jukir yang menarik retribusi tanpa memberikan tanda bukti karcis parkir kepada pemilik kendaraan.
Dalam upaya menertibkan jukir liar,kata Salim jajaranya sudah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian dan Satpol PP untuk menyisir lokasi-lokasi yang masih terdapat jukir liar.
Kami terus melakukan pengawasan dan edukasi ke mereka agar bisa diarahkan, ujarnya, Sabtu (7/12).
Salim menyebutkan, fokus dari Dishub Batam ialah melakukan pembinaan. Para jukir liar tersebut terus diawasi termasuk dalam kawasan pasar kaget yang menjadi sorotan. Menurutnya selagi lokasi itu terdaftar maka retribusinya harus masuk ke kas daerah.
Contohnya seperti di Simpang Tobing dan Ruko Merlion, Batuaji, itu mereka sudah terdaftar dan masuk ke kas daerah namun masih saja ditemukan mereka (jukir, red) belum mengenakan atribut parkir yang disediakan,’’ ungkapnya.
Terkait pengadaan atribut parkir, lanjut Salim, pihaknya bakal mendistribusikan ke setiap juru parkir resmi yang terdaftar, karena hal tersebut juga sudah masuk dalam APBD 2025.
Pengadaan tetap kami upayakan ke beberapa jukir, namun itu masih bertahap,’’ tutur Salim.
Salim menambahkan, ia juga mengarahkan agar warga untuk bisa ikut dalam parkir berlanggan. Sebab, program stiker parkir berlangganan yang dimulai sejak Mei 2024 mencakup semua lokasi parkir yang dikelola jukir, kecuali di pelabuhan, mal, dan bandara yang dikenakan pajak parkir. (*)
