Ilustrasi; Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. doumentasi OJK
batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 10 bulan di 2024 guna memperkuat industri perbankan nasional dan melindungi konsumen.
“Sebagai salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 telah dilakukan cabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, Senin (14/10).
Pencabutan izin usaha BPR dan BPRS tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.
Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.
Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR atau BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi.
Selanjutnya, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani BPR atau BPRS dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR atau BPRS tersebut.
15 BPR dan BPRS yang telah dicabut izinnya tersebut adalah PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, PT BPR Dananta, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, dan PT BPR Sembilan Mutiara.
Kemudian, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. (*)
Sejumlah penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter mendaftarkan IMEI ponsel di konter Bea Cukai. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos — Hingga saat ini, pemilik konter ponsel besar di Batam masih memanfaatkan jasa penjoki untuk melancarkan bisnis ponsel yang dipasok dari Singapura. Para pengusaha tersebut menawarkan jalan-jalan gratis dan memberikan uang saku sebagai imbalan untuk mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari ponsel-ponsel tersebut.
“Sampai sekarang kami (pemilik konter) masih menggunakan penawaran jalan-jalan itu,” ujar salah seorang pemilik konter yang tak berkenan disebut namanya di Lucky Plaza, Nagoya, Senin (14/10).
Ia menjelaskan bahwa jasa joki IMEI tersebut hampir digunakan seluruh konter. Namun, saat ini para pemilik kesulitan mencari penjoki. “Sulit sekarang mencari penjoki karena sudah dibatasi,” katanya.
Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan bahwa aturan pendaftaran IMEI saat ini memang dibatasi. Penumpang hanya dapat melakukan pendaftaran kembali setelah 1 tahun sejak tanggal registrasi terakhir.
“Aturan ini sesuai dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor. Sekarang konsentrasi kami selama setahun. Jika ada yang membawa lebih dari 2 ponsel, kami akan melakukan penindakan dan penegahan,” ujarnya.
Zaky menilai banyaknya pendaftaran IMEI melalui Batam disebabkan oleh letaknya yang strategis, berbatasan dengan Singapura. “Jika ada beberapa orang dengan KTP bukan Batam, kami akan melakukan penelitian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kasi BKLI) Bea Cukai Batam, Mujiono, menegaskan bahwa joki IMEI bukanlah tindakan yang dibenarkan.
”Aturan registrasi IMEI saat kedatangan penumpang sebenarnya ditujukan untuk memfasilitasi penumpang Indonesia yang benar-benar datang dari luar negeri,” ujarnya.
Mujiono menjelaskan bahwa tindakan joki IMEI yang dilakukan oleh konter besar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, sejauh ini pihaknya tidak menindak joki tersebut karena sesuai dengan aturan.
“Tindakan itu (joki IMEI) hanya untuk keuntungan pribadi. Ini yang dimanfaatkan,” katanya. (*)
Jefridin melihat langsung kondisi banjir di Batam. (istimewa)
batampos – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam H Jefridin, bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Kota Batam, meninjau langsung keluhan masyarakat terkait drainase yang meluap di RT 5 RW 2, Taman Duta Mas, Batamcenter, Senin (14/10).
Peninjauan ini dilakukan setelah adanya komplain dari Ketua RW 2 yang menyampaikan kondisi banjir yang terjadi akibat saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.
“Meskipun ukuran penangkap sampah telah diperbesar hingga tiga meter, masalah utama tetap pada sedimentasi dan penumpukan sampah,” kata Jefridin.
Saat meninjau kawasan Sedimentasi Trap Trash Rack (STTR) 5 yang dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jefridin menemukan banyak sampah seperti batang pohon kelapa sawit, bagian pohon pisang, batang kayu berukuran besar, hingga galon air mineral dan sampah lainnya yang terbawa arus air.
Hal ini menyebabkan aliran air menjadi lambat dan memicu naiknya permukaan air hingga menyebabkan banjir di beberapa area.
“Selain menjadi perhatian Pemerintah Daerah masalah sampah yang seringkali ditemukan di drainase ini perlu menjadi perhatian masyarakat,” jelasnya.
Jefridin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya maksimal untuk menangani masalah ini, tapi keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama.
“Untuk penyelesaian tuntas, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, dan saat ini usulan tersebut sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam,” jelasnya.
Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga terus berkoordinasi dengan pihak RW dan RT setempat untuk mencari solusi jangka pendek.
Jefridin juga memerintahkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk segera memperlebar saluran drainase agar air lebih cepat surut, terutama pada area yang terdampak langsung.
“Peninjauan ini diharapkan dapat menjadi langkah dalam penanganan lebih lanjut terhadap permasalahan drainase dan infrastruktur lainnya, demi kesejahteraan warga dan menghindari banjir yang lebih parah di masa mendatang,” ujar Jefridin. (*/adv)
batampos – BPR Dana Nagoya, merayakan ulang tahun ke-18 dengan berbagai acara menarik, termasuk giveaway bagi para nasabah dan pengikut media sosial mereka. Acara berlangsung di Kantor Pusat BPR Dana Nagoya, di Kompleks Nagoya Newton Blok F No 1-2, Batam, Jumat (11/10).
Acara ini diadakan bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para nasabah setia, serta memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah bekerja loyal selama bertahun-tahun.
Pimpinan Kantor BPR Dana Nagoya Cabang Odessa Botania, Nugrahadi Perdana, mengatakan, bahwa giveaway yang diadakan dalam rangka anniversary ini berisi hadiah uang tunai, souvenir, dan berbagai hadiah menarik lainnya dengan total hadiah mencapai belasan juta rupiah.
”Giveaway ini terbuka bagi para followers media sosial BPR Dana Nagoya serta nasabah setia kami,” katanya.
Tidak hanya giveaway, BPR Dana Nagoya juga memberikan penghargaan khusus kepada karyawan yang telah bekerja selama minimal 10 tahun. Karyawan yang memenuhi kriteria tersebut menerima emas Antam seberat 1 gram.
Selain itu, seluruh karyawan BPR Dana Nagoya yang berjumlah sekitar 70 orang berkesempatan mendapatkan hadiah doorprize sebagai bagian dari perayaan ulang tahun perusahaan.
”Agenda seperti ini rutin kami gelar dalam tiga tahun terakhir, dengan tujuan tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mendekatkan diri kepada calon nasabah. Kami berharap acara ini memberikan kesan yang mendalam bagi nasabah serta karyawan kami,” kata dia.
Dalam waktu dekat, BPR Dana Nagoya bakal mengadakan kegiatan internal sebagai kelanjutan dari perayaan ulang tahun perusahaan. Harapannya, agar loyalitas karyawan dapat terus terjaga, sementara nasabah dan calon nasabah bisa merasa semakin dekat dengan BPR Dana Nagoya.
Saat ini, BPR Dana Nagoya memiliki sekitar 3.000 nasabah. Punya satu kantor pusat, serta dua kantor cabang yang berada di Bengkong dan Botania. (*)
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. (Michael Siahaan/Antara)
batampos – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan harapannya mengenai wasit saat menghadapi Tiongkok. Dia berharap sang pengadil lapangan bisa menunjukkan kinerja yang baik dan adil sesuai dengan tugasnya.
Hasil pertandingan 2-2 melawan Bahrain tampaknya tak akan bisa dilupakan oleh segenap Timnas Indonesia. Pasalnya, kemenangan Garuda di depan mata sirna seketika jelang laga berakhir.
Timnas Indonesia saat melawan Bahrain memang sudah berhasil unggul 1-2 melawan Bahrain hingga menit ke-90 waktu normal. Namun petaka menghampiri saat injury time, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9.
Nahasnya, gol Bahrain tersebut tercipta di luar tambahan waktu yang ditetapkan. Perangkat pertandingan sebenarnya hanya memberikan waktu tambahan 6 menit. Tapi wasit tengah lapangan, Ahmed Al Kaf, justru memperpanjangnya hingga sembilan menit.
Shin Tae-yong mengaku masih dongkol dengan hasil tersebut. Dia menyebut kemenangan Garuda dirampok oleh wasit Al Kaf. “Jujur pada saat melawan Bahrain kemenangan kita dirampok,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers pralaga melawan Tiongkok, Senin (14/10).
“Semua bisa lihat bagaimana waktu lebih dari yang ditentukan pada tambahan waktu. Wasit tidak juga meniup peluit, seharusnya mereka bisa memperbaiki ini,” tambah eks pelatih Timnas Korea Selatan ini.
Menurut Shin Tae-yong, wasit seharusnya bisa tampil dengan baik. Hal itu tidak berlaku hanya untuk Timnas Indonesia, tapi untuk semua pertandingan sepak bola yang ada.
Karena itu, besar harapan pelatih berusia 54 tahun itu wasit di laga-laga berikutnya, termasuk dalam duel Tiongkok vs Timnas Indonesia nanti dapat bekerja dengan lebih adil. Bekerja sesuai dengan tugas yang seharusnya.
“Bagaimanapun sebuah pertandingan hanya tidak untuk Indonesia, tapi ini untuk semua tim, semoga di waktu yang akan datang pertandingan harus berjalan baik dan dilakukan dengan adil,” pungkas pelatih yang pernah menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018 ini. (*)
Cocok untuk mengganti nasi sebagai alternatif sumber karbohidrat untuk sumber energi.
Dilansir dari laman alodokter.com roti gandum juga mengandung prebiotik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan serta dapat meminimalisir terjadinya sembelit.
Untuk membuat pizza roti tawar, yuk cek resep berikut ini.
Bahan yang diperlukan:
5 lembar roti tawar. Bisa diganti roti gandum utuh ya
1 butir telur ayam
2 sendok makan saus barbeque
5 buah sosis
5 lembar smoke beef
Setengah balok keju mozarella
Cara membuat :
1. Potong dadu roti dengan ukuran sekitar 1 cm
2. Lalu kocok lepas telur dalam satu wadah cukup besar, masukkan potongan roti ke dalamnya. Aduk rata
3. Siapkan topping. Irisan sosis, potong smoke beef, dan keju mozzarella
4. Panaskan teflon, apabila sudah panas, masukkan adonan.
Ratakan dan tekan-tekan adonan mengikuti bentuk teflon, lalu olesi saus barbeque
5. Tambahkan topping secara menyeluruh hingga menutupi seluruh bagian adonan
6. Tutup teflon, masak selama kurang lebih 15 menit di api yang sangat kecil. Tambahkan parsley (opsional) sebelum diangkat.
Hujan yang mengguyur Kota Batam mengakibatkan sejumlah ruas jalan banjir, seperti yang terlihat di Jalan Ahmad Yani (simpang Kepri Mall) Batamcenter, Senin (14/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menangani masalah banjir di wilayah ini dengan membangun stasiun pompa.
Rencana pembangunan ini telah diajukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan nilai sebesar Rp20 miliar.
Kepala DBMSDA Kota Batam, Suhar, menyatakan bahwa stasiun pompa tersebut akan dibangun di beberapa lokasi strategis yang rawan banjir, khususnya di wilayah Jodoh hingga Nagoya.
“Pada tahap awal, kami akan membangun stasiun pompa di muara-muara yang nantinya akan mengalirkan air ke laut. Salah satu lokasi yang dipilih adalah Pasar Induk Jodoh,” kata Suhar, Senin (14/10).
Ia menjelaskan bahwa wilayah Jodoh memerlukan tiga stasiun pompa. Sementara di wilayah Baloi dibutuhkan satu stasiun pompa.
“Meskipun untuk tahap awal baru ada satu stasiun yang akan dibangun, namun fasilitas ini sudah termasuk kolam olahan pintu air, mesin pompa, serta konstruksi sipil,” ujarnya.
Suhar berharap dengan adanya satu stasiun pompa ini, dampak banjir di beberapa wilayah seperti Martabak Har di Nagoya, Jodoh, dan sekitarnya bisa berkurang secara signifikan.
“Pembangunan ini hanyalah langkah awal, karena pekerjaan di lapangan sangat kompleks. Namun, stasiun pompa ini akan membantu mempercepat pengaliran air yang selama ini terhambat,” kata dia.
Selama ini, penanganan banjir di Batam hanya bergantung pada aliran air alami atau gravitasi, di mana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Namun, karena kondisi geografis Batam yang sebagian besar datar dan dekat dengan laut, aliran air sering kali terhambat, menyebabkan genangan yang cukup parah saat musim hujan tiba. Jalan-jalan sudah dilebarkan dan drainase yang ada sudah dioptimalkan, namun masalahnya tetap pada kapasitas pembuangan air yang terbatas.
“Air hujan yang datang dalam jumlah besar sulit dibuang dengan cepat, terutama di wilayah-wilayah datar yang elevasinya tidak jauh dari laut,” kata Suhar.
Dengan adanya stasiun pompa ini, diharapkan Batam bisa lebih siap menghadapi musim hujan
“Sehingga mengurangi risiko banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga serta merusak infrastruktur di kota,” tutupnya. (*)
Petugas BPBD dan Kepolisian mengevakuasi dahan pohon yang patah menimpa pemotor di Jalan Engku Putri, Selasa (15/10). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Dahan pohon di Jalan Engku Putri Kota Tanjungpinang, Kepri patah dan menimpa seorang pengendara sepeda motor, pada Selasa (15/10). Akibat insiden ini, pemotor yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
Pohon di dekat depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang tersebut tumbang sekitar pukul 08.00 WIB, saat hujan deras melanda ibu kota Provinsi Kepri tersebut.
“Kejadiannya jam 8 tadi. Saya dari dalam rumah dengar suara keras. Seperti ada yang jatuh. Saya liat ke luar ternyata ada dahan pohon besar jatuh,” kata Nini, warga sekitar di lokasi kejadian.
Nini menyampaikan, bahwa dahan pohon tersebut juga menimpa seorang pengendara motor wanita. Saat ini, kata dia korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan.
“Timpa satu orang perempuan. Dia (korban) dari arah Engku Putri mau ke Basuki Rahmat. Sudah dibawa ke Rumah Sakit oleh polisi,” tambahnya.
Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanjungpinang bersama pihak kepolisian tengah mengevakuasi dahan pohon, yang patah menutup badan jalan. (*)
Veronica Tan di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10). Sebanyak 49 tokoh di antaranya telah dipanggil Prabowo untuk diminta komitmennya membantu pemerintahan 5 tahun mendatang.
Dari 49 tokoh tersebut, terdapat enam tokoh wanita yang telah dipanggil Prabowo. Enam tokoh wanita itu terdapat nama lama dan baru yang duduk di pemerintahan.
Salah satu nama lama yang dipanggil yakni, Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sri Mulyani. Diisukan, Sri Mulyani ditawarkan kembali menduduki posisi Menkeu pada kabinet Prabowo-Gibran.
Tak hanya Sri Mulyani, tokoh perempuan lainnya yang juga dipanggil yakni, Veronica Tan. Nama Veronica Tan cukup familiar di publik, mengingat dirinya merupakan mantan istri dari politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Selain Veronica, nama tokoh baru perempuan lainnya yakni, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk. Selanjutnya, Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Arifatul Choiri Fauzi, dan pengusaha Widiyanti Putri Wardhana.
Berikut daftar nama tokoh perempuan yang diundang Prabowo:
1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
2. Veronica Tan (mantan istri politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok)
3. Ribka Haluk (Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah)
4. Arifatul Choiri Fauzi (Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama)
5. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
6. Meutya Hafid (Politikus Partai Golkar)
Salah satu kapal yang diduga menyedot pasir laur dari perairan Indonesia ditangkap KKP.
batampos – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menangani lima kasus pengerukan pasir laut di Kepri sepanjang tahun 2024 ini.
Lima kasus tersebut yakni dua kasus penambangan pasir laut dan satu kasus pasir timah hasil penindakan terdahulu dan sudah diproses sesuai UU Cipta Kerja. Serta dua kasus terbaru adalah hasil penindakan KKP yakni penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura yang melakukan kegiatan pengerukan dan hasil kerukan (dumping) tanpa izin dan dokumen yang lengkap di Perairan Batam, Kepulauan Riau.
“Ya sudah ada lima kasus dan dua yang baru ini dalam proses,” ujar Kepala PSDKP Batam Thurman melalui Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kekuatan Saiful Anam.
Sejauh ini penindakan terhadap pelanggaran aktifitas tambang pasir laut ini baru untuk pasir laut biasa. Sementara penambangan pasir sedimentasi belum ada, karena memang belum ada izin yang diterbitkan.
“Pasir sedimen kebijakan dari pemerintah pusat. Titik lokasi pastinya masih dalam kajian,” tutur Anam.
Jikapun nanti ada keputusan dan petunjuk terkait penambangan pasir sedimentasi ini, lanjutnya, izin dasar PKKPRL tetap ada juga. Namun sejauh ini belum ada PKKPRL pasir sedimentasi ini.
Untuk kasus persoalan tambang yang bermasalah dengan izin PKKPRL ini pada dasarnya dikenai sanksi administratif dan penertiban perizinan sesuai dengan Permen KKP nomor 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo juga menjelaskan hal yang sama. Sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.
“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun, terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi, ” ujarnya.
Sehingga dua kasus ungkapan terbaru ini sebut Viktor, estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara.
“Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” katanya.
Ini jadi dorongan kuat KKP untuk terus memerangi aktifitas penambangan atau penyedotan pasir illegal di tanah air.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara terkait Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Trenggono mengatakan ekspor sedimentasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pasir hasil sedimentasi. Namun, ekspor dapat dilakukan bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.
Untuk dua penindakan terbaru yakni; kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura, dalam siaran pers sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, menjelaskan, bahwa saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.
Hal tersebut merupakan hasil treking dan bisa dibuktikan kepada masyarakat ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.
“Menurut pengakuan nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran,” ujarnya.
Di kapal penghisap pasir yang membawa 10 ribu meter kubik pasir itu terdapat 16 orang Anak Buah Kapal (ABK). Dua orang WNI, satu orang warga Malaysia, dan 13 warga negara RRT.
“Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia,” katanya.
Ipunk juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.
“Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah,” katanya. (*)