batampos – Pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Senin (21/10) memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Kiprah mereka dinanti untuk memperbaiki berbagai sektor yang terkait dengan kepentingan publik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tidak akan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan di dunia pendidikan. Dia akan menghimpun masukan dari beberapa pihak soal kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Baik dari internal kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, maupun tokoh-tokoh pendidikan.
”Semuanya harus kami kaji karena plus minus ya. Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja kami akan lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa,” tuturnya ditemui usai sertijab di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10).
Terkait Kurikulum Merdeka, misalnya. Mu’ti mengatakan, kebijakan itu masih baru dan belum semua satuan pendidikan menerapkannya. Meski di era Nadiem sudah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum tersebut secara bertahap.
”Kami ingin kebijakan dikdasmen sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masya-rakat. Yang lebih penting lagi juga bisa menjadi aktualisasi dan realisasi dari program Presiden Prabowo,” paparnya.
Soal honor guru, Mu’ti menyatakan, kebijakan tersebut sangat terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah. Karena itu, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait lainnya. ”Itu juga harus melalui pemetaan dan pengkajian yang serius karena guru ini kan kategorinya ada yang sudah PNS, PPPK, dan honorer,” ujarnya.
Beda lagi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti-Sainstek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dia mengaku akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Nadiem di ranah perguruan tinggi, riset, dan teknologi sebelumnya. Sebab, dia tak ingin ada stagnasi akibat perubahan pucuk kepemimpinan. Karena itu, dia akan langsung bekerja tanpa harus alasan ’’belajar” terlebih dahulu. ”Perbaiki mana yang harus diperbaiki. Perbaikan sambil jalan karena pendidikan itu proses yang berjalan,” ungkapnya.
Terkait program kerja, Satryo bakal membuat metode pembelajaran baru untuk dunia pendidikan tinggi. Tujuannya agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dunia kerja. ”We will transform our educational methodology, enggak bisa lagi memorizing, tapi harus membuat anak-anak kita punya critical thinking,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan menggarap berbagai aturan terkait kebudayaan. Hal itu akan diwujudkan melalui mekanisme omnibus law kebudayaan. ”Nanti mungkin ada semacam omnibus law kebudayaan. Sehingga UU Kebudayaan itu menjadi satu,” jelasnya.
UU tersebut akan mengatur kebijakan terkait budaya, perfilman, hingga museum. Termasuk mengenai cagar budaya. ”Sekarang kan terpisah, undang-undang perfilman sendiri, cagar budaya sendiri, nanti didiskusikan lah, kita kaji supaya substansinya tidak lepas,” jelasnya.
Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengaku memiliki target cukup besar dalam sebulan pertama kepemimpinannya. Pasalnya, pihaknya harus melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
”Kami tentunya bersama-sama dengan menteri sekretaris negara dan menteri keuangan, kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru,” terangnya.
Kementerian Kesehatan tidak mengalami perubahan menteri maupun wakil menteri. Budi Gunadi Sadikin dan Dante Saksono Harbuwono masih berduet sebagai Menkes dan Wamenkes. Meski demikian, Prabowo punya tiga program yang harus mereka kerjakan.
Pertama, melaksanakan program skrining kesehatan untuk seluruh masyarakat. ”Harus dibereskan di November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup,” ungkapnya. Tugas kedua, Budi harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal.
Tugas ketiga, mengatasi penyakit tuberkulosis (TB). ”Kita buatkan programnya yang bagus. Cara kerjanya kita luncurkan pada Desember,” lanjutnya.
Di bidang infrastruktur, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tol hingga bendungan akan berlanjut. Khusus untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam 100 hari pertama pihaknya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.
Terpisah, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa pihaknya sempat di-panggil Prabowo untuk membantu dalam pembangunan IKN. ”Bahkan Pak Prabowo menginstruksikan IKN dipercepat pembangunannya,” terangnya.
Karena itu, pembangunannya akan dilanjutkan untuk bangunan lembaga legislatif dan yudikatif. ”Gedung DPR dan gedung MA akan dibangun,” sebutnya.
Kabinet di era Presiden Joko Widodo hanya ada 34 kementerian. Kini, di era Presiden Prabowo, jumlahnya menjadi 48 kementerian. Itu berarti ada kementerian baru yang membutuhkan gedung dan staf.
Kementerian Kehutanan adalah salah satu kementerian baru. Sebelumnya, mereka bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Raja Juli Antoni. Raja belum bisa menjelaskan banyak meski sudah membaca peraturan presidennya. Dia sempat membaca draf terakhir yang belum ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. ’’Besok pagi,” katanya ketika ditanya kapan serah terima jabatan.
Kementerian lain yang dipisah adalah Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Kementerian UMKM dipimpin oleh Maman Abdurahman. Sedangkan Kementerian Koperasi dikepalai Budi Arie Setiadi. Keduanya sudah berbagi kantor.
”Kami di Smesco Indonesia dan (kantor) yang di Jalan Rasuna Said akan jadi kantor Kementerian Koperasi,” ungkap Maman.
Penambahan jumlah kementerian juga memicu persoalan infrastruktur. Pasalnya, jumlah gedung yang tersedia terbatas. Salah satu yang terdampak adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin Muhaimin Iskandar.
Muhaimin mengaku belum diberi lokasi khusus. Berdasar arahan dari menteri sekretaris negara, dirinya diminta berkantor di gedung Kemenko PMK.
”Saya dapat kabar dari Mensesneg Pak Pras, saya akan berkantor di sini, di kantor PMK,” ujarnya usai sertijab.
Kemarin Cak Imin langsung berkeliling melihat sekitar kantornya. Dia akan mendapat ruang tidak jauh dari bangunan depan Kemenko PMK. Dengan demikian, Cak Imin akan berbagi gedung dengan Kemenko PMK yang dipimpin Pratikno.
Bukan hanya ruangan, Ketum PKB itu juga belum memiliki staf. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada sekretaris menteri PMK untuk menye-diakan staf, termasuk pengisian deputi.
”Mungkin kita cari satu atau dua deputi yang bisa sinkronisasi dunia usaha kecil dengan pemberdayaan sosial,” ujarnya.
Belum adanya kejelasan kantor disampaikan juga oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Maklum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kini dipecah menjadi tiga kementerian. Yakni, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
”Nah, kita ini kan orang baru di sini ya. Jadi kita lihat dulu ini, habis ini dilihatkan seperti apa,” ungkapnya ditemui usai sertijab.
Namun, dia yakin sudah ada pembagian-pembagian secara garis besar. Sementara detailnya masih menunggu nomenklatur lebih lanjut. ”Yang pasti di sinilah (kantor Kemendikbudristek Senayan, red). Mau di mana lagi,” ujarnya,” lantas tertawa.
Sementara itu, urusan pemerintahan terkait hak asasi manusia (HAM) resmi menjadi nomenklatur kementerian yang berdiri sendiri. Atas pemisahan tersebut, masya-rakat sipil meminta pemerintahan baru mengoreksi berbagai kebijakan pemerintahan lama yang dibayangi pola pelanggaran serius terhadap HAM.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, di era Joko Widodo, agenda pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi kerap beririsan dengan pelanggaran HAM. ”Seperti penindasan atas kebebasan berekspresi, perusakan lingkungan, dan penyingkiran hak komunitas adat,” katanya di Jakarta, Senin (21/10).
Sejak Januari 2019 hingga Oktober 2024, Amnesty International Indonesia mencatat 454 kasus serangan terhadap 1.263 pembela HAM. Ribuan pembela HAM itu meliputi pegiat masyarakat adat, jurnalis, dan aktivis lingkungan.
Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya menilai Kementerian HAM hanya pencitraan. Sebab, tanggung jawab negara atas pemenuhan HAM selama ini sering diabaikan.
”Perlu juga dipertanyakan bagaimana nanti tugas Kementerian HAM, apakah akan bentrok dengan Komnas HAM?” imbuhnya.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat memberikan celetukan kepada wakilnya, Otto Hasibuan, dalam sesi perkenalan dengan pegawai kemarin. ’’Pak Otto ini bos saya saat di pengadilan,’’ katanya disambut tawa hadirin. Yusril menambah kelakarnya, ’’Soalnya kartu advokat saya bisa dicabut.’’
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, dipisahkannya HAM menjadi kementerian sendiri tersebut bagian dari kepedulian pemerintahan Prabowo Subianto.
’’Dan di Asta Cita (pemerintahan Prabowo), HAM itu urutan pertama, lho,’’ paparnya. (*)
