batampos – Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sepanjang sejarah, Rini adalah perempuan pertama yang dipercaya memimpin reformasi birokrasi.

Nama Rini diumumkan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10) malam. Presiden Prabowo akan melantik Rini di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Sebelum ditunjuk sebagai Menteri PANRB pengganti Abdullah Azwar Anas, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak tahun 2022.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini mengawali kariernya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990. Ia menjabat sebagai Analis Kebijakan pada tahun 1997, pada instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pada 2008, Rini menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Kariernya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada tahun 2011, Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum.

Satu tahun kemudian, Rini dipercaya sebagai Deputi Bidang Kelembagaan. Kemudian tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.

Rini mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di kota kelahirannya, Bandung. Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, Rini meraih gelar Master of Public Management pada The Flinders University of South Australia.

Karier yang ia mulai dari internal Kementerian PANRB tentu membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya.

Tugas besar sebagai Menteri PANRB sudah menunggu. Reformasi tata kelola pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.

Rini, yang memulai kariernya sebagai seorang birokrat, hingga akhirnya dipercaya sebagai orang nomor satu di Kementerian PANRB. (HUMAS MENPANRB)

batampos – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait. Pertemuan ini membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Burhanuddin menyampaikan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat. Oleh karenanya, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” ujar Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Kejaksaan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI telah memulai proses pengadaan lahan tersebut. Ditargetkan, tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan.

Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengucapkan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal.

“Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” kata Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menuturkan bahwa upaya ini dalam rangka mewujudkan 100 Hari Program Presiden Prabowo Subianto dengan bergotong royong dalam membangun perumahan untuk rakyat. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya kepada Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan pada Selasa (22/10).

Kini Budi Gunawan secara resmi menduduki jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam).

Usai serah terima jabatan dengan Hadi, Budi Gunawan menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Menkopolkam Lodewijk F. Paulus akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. ”Semoga kami berdua mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap dia.

Pejabat yang biasa dipanggil BG itu mengungkapkan, salah satu hal pertama yang bakal dia lakukan sebagai menko polkam adalah memastikan terciptanya stabilitas keamanan. Khususnya stabilitas keamanan di bidang politik dan keamanan. Menurut dia itu sangat penting bila merujuk situasi geopolitik dunia.

”Artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah oleh karenanya tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia. Yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik. Itu menjadi prioritas kita,” ucap BG.

Kedua, lanjut BG, dirinya sebagai menko polkam akan menyelaraskan seluruh program yang ada di kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam. ”Agar selaras dan mendukung visi, misi, dan program prioritas pemerintahan Pak Prabowo Subianto kedepan. Agar target-target yang telah ditentukan itu tercapai,” terang dia. (*)

Sumber: JP Group