batampos– Kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen yang akan berlaku mulai Januari 2025 sebagaimana diatur melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, membawa angin segar bagi para buruh.

Namun, Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies, seorang analis perburuhan dan kebijakan publik sekaligus akademisi dari Kota Batam, menilai langkah inii belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan buruh secara komprehensif.

Menurut Rikson, kenaikan upah tanpa diimbangi dengan perbaikan aspek pendukung lainnya seperti pengembangan sistem transportasi umum, akses perumahan layak bagi karyawan, regulasi yang mendukung sektor gig economy dan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Work-Life Balance Buruh, hanya memberikan solusi parsial terhadap masalah kesejahteraan buruh.

“Batam sebagai pusat industri nasional menghadapi kompleksitas yang lebih luas dari sekadar upah. Buruh di kota ini membutuhkan kebijakan yang holistik agar kualitas hidup mereka benar-benar meningkat. Sebab apalah arti pertumbuhan ekonomi, tanpa perbaikan kualitas hidup buruh?” tegas Rikson yang juga berprofesi sebagai dosen di Institut Indobaru Bisnis Nasional (IIBN) Batam.

BACA JUGA: UMP Kepri 2025 Naik, UMK Batam Jadi Sorotan Pengusaha

Data BPS menunjukkan bahwa pada 2023, Batam memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,14 persen, di atas rata-rata nasional. Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) Batam menunjukkan kenaikan biaya hidup yang signifikan, terutama di sektor transportasi dan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum hanya akan menutup sebagian kecil dari beban ekonomi yang dihadapi buruh.

Rikson menyoroti pentingnya sistem transportasi umum yang terjangkau dan merakyat. Saat ini, operasional Trans Batam yang terbatas dan minimnya jumlah armada tidak memadai untuk mendukung mobilitas pekerja industri yang memiliki shift malam. “Buruknya transportasi memaksa banyak buruh mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi pribadi atau taksi online. Ini mengurangi daya beli mereka meskipun upah naik,” jelasnya.

Batam juga menghadapi krisis akses hunian dan perumahan terjangkau bagi buruh. Banyak pekerja harus tinggal di kawasan informal dengan fasilitas yang minim. Pemerintah perlu mendorong pembangunan rumah susun sewa murah atau memberikan subsidi perumahan bagi karyawan industri. “Jika kita benar-benar ingin menciptakan kesejahteraan, hunian layak adalah kunci utama,” tambah Rikson.

Rikson juga menekankan perlunya regulasi yang melindungi pekerja di sektor gig economy, seperti pengemudi ojek online dan pekerja freelance. Di era digitalisasi, banyak pekerja di Batam bergantung pada sektor ini, namun mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial maupun kontrak kerja yang adil. “Gig economy adalah bagian dari realitas baru dunia kerja di Batam. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi,” ujarnya.

Terakhir Kota Batam, sebagai pusat industri, memiliki ritme kerja yang tinggi dengan tuntutan fisik dan mental yang signifikan bagi buruhnya. Taman publik atau ruang hijau dapat menjadi tempat untuk melepas penat, berolahraga, dan bersosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap RTH dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan bahkan meningkatkan produktivitas kerja.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persentase RTH di Batam masih jauh dari target ideal nasional sebesar 30 persen dari luas wilayah kota, sebagaimana diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius, terutama bagi buruh yang sering kali tinggal di kawasan padat penduduk dengan akses terbatas ke fasilitas rekreasi.

Rikson berharap pemerintah, pengusaha, akademisi dan serikat buruh dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. “Kenaikan upah adalah langkah awal, tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Batam membutuhkan pendekatan kebijakan yang menyentuh semua aspek kehidupan buruh untuk benar-benar menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan analisis ini, Rikson mengajak masyarakat untuk melihat kesejahteraan buruh bukan hanya sebagai angka di kertas, tetapi sebagai perubahan nyata dalam kualitas hidup sehari-hari mereka. (*)

Artikel Buruh Butuh Lebih dari Sekadar Upah Minimum: Solusi Holistik Diperlukan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Syahbudi, memberikan arahan terkait kebijakan terbaru pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji saat memimpin kegiatan manasik haji di Aula Manasik KUA Belakangpadang, Jumat (13/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program manasik haji mandiri yang digelar sepanjang tahun oleh KUA Belakangpadang. Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan calon jamaah haji di Kecamatan Belakangpadang tahun 1446 H/2025 M. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang tata cara, prosedur, dan kebijakan terbaru dalam pelaksanaan ibadah haji.

Dalam sambutannya, Syahbudi menekankan pentingnya persiapan spiritual, fisik, dan administrasi bagi para calon jamaah. Menurutnya, dengan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah, calon jamaah diharapkan bisa melaksanakan ibadah dengan tertib, nyaman, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh calon jamaah agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mempelajari setiap tahapan ibadah haji. Kebijakan baru ini bertujuan memastikan semua jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk,” ujar Syahbudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kecamatan Belakangpadang mendapat kuota 10 jamaah untuk tahun 2025. Seluruh jamaah yang terdaftar telah mengikuti tahap-tahap persiapan administratif dan kesehatan sesuai regulasi pemerintah.

Lebih lanjut, Syahbudi menjelaskan beberapa poin penting terkait kebijakan baru, di antaranya penyesuaian jadwal keberangkatan, peningkatan layanan di tanah suci, serta peraturan teknis lain seperti penggunaan aplikasi Haji Pintar yang memudahkan jamaah dalam mendapatkan informasi selama perjalanan.

Syahbudi berharap melalui kegiatan ini, para calon jamaah dapat lebih siap menghadapi tantangan fisik dan mental selama melaksanakan ibadah di tanah suci. “Kami ingin memastikan semua jamaah memahami prosedur dengan baik sehingga perjalanan ibadah mereka lancar dan penuh keberkahan,” tambahnya.

Dengan semangat dan antusiasme yang tinggi dari para calon jamaah, program manasik haji mandiri ini menjadi salah satu langkah nyata Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji di Kecamatan Belakangpadang.

Kegiatan manasik ini mendapat sambutan positif dari para calon jamaah yang hadir. Salah satu peserta, Suryani, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi jamaah yang baru pertama kali akan menunaikan ibadah haji.

“Manasik ini sangat membantu kami dalam memahami setiap tahapan ibadah haji, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Penjelasannya rinci, sehingga memberikan rasa tenang dan percaya diri dalam mempersiapkan ibadah kami,” ujar Suryani.

Calon jamaah lainnya, Abdul Kadir, juga merasa terbantu dengan adanya penjelasan tentang aspek-aspek teknis ibadah haji. “Kami diberi gambaran detail tentang proses di Bandara King Abdulaziz, penginapan di Makkah dan Madinah, hingga tata cara pelaksanaan ibadah di Arafah dan Mina. Semua sangat jelas,” katanya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kemenag Tekankan Pentingnya Persiapan Fisik dan Spiritual pada Manasik Haji pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana membangun jalan lintas selatan yang menghubungkan Simpang Sungai Pancur Piayu, Simpang Teluk Lengung, hingga Simpang Jasinta Punggur. Proyek jalan sepanjang 9,94 kilometer ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026 setelah Detail Engineering Design (DED) rampung.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, menyebutkan bahwa rencana pembangunan jalan ini akan dimulai dari penyusunan DED yang masuk dalam APBD Perubahan 2025. Namun, eksekusi pembangunan kemungkinan baru akan dimulai pada 2026.

“Ini kan baru rencana. Wali Kota baru akan dilantik Februari 2025, jadi kemungkinan pengerjaannya dimulai 2026. Tahun 2025 kita siapkan dulu DED-nya,” ujar Suhar, Jumat (13/12).

Menurutnya, pembangunan jalan lintas selatan ini dibagi menjadi tiga seksi dengan total anggaran mencapai Rp130,78 miliar. Seksi Pertama meliputi ruas jalan dari Simpang Sungai Pancur ke Kampung Bagan sepanjang 3,62 km. Jenis pekerjaannya ialah penambahan lajur menjadi dua arah dan pengaspalan. Adapun anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp20,5 miliar untuk penambahan lajur, dan Rp10,6 miliar untuk pengaspalan.

“Ini baru hitungan sementara ya, ” tambah Suhar.

Adapun seksi kedua meliputi ruas jalan dari Kampung Bagan ke Simpang Teluk Lengung sepanjang 2,25 km. Jenis pekerjaan adalah pengaspalan, pembangunan struktur jalan, dan jembatan sepanjang 50 meter. Anggaran yang dibutuhkan Rp6,52 miliar untuk pengaspalan, Rp24,9 miliar untuk struktur jalan, dan Rp25 miliar untuk jembatan.

“Paling krusial di seksi kedua ini karena ada jembatannya,” terang Suhar.

Sementara itu untuk seksi ketiga ruas jalan dari Simpang Teluk Lengung ke Simpang Jasinta Punggur dengan panjang 4,09 km. Jenis pekerjaan pengaspalan dan pembangunan struktur jalan dengan anggaran Rp22,6 miliar untuk struktur jalan, dan Rp11,96 miliar untuk pengaspalan.

“Jadi jalan lingkar selatan ini ada tiga seksi, seksi pertama 3,62 km, seksi kedua 2,23 km dan seksi ketiga 4,09 km dengan total panjang jalan 9,94 km, ” tuturnya.

Suhar menjelaskan, pembangunan jalan lintas selatan ini akan memberikan banyak manfaat, antara lain kelancaran mobilitas. Dimana nantinya akan mempermudah arus lalu lintas dan distribusi barang. Sebagai jalan alternatif yang menghubungkan Batuaji dan Sagulung ke Punggur serta Bandara Hang Nadim tanpa harus melalui Batam Center.

Kehadiran jalan ini nantinya juga akan memperpendek jarak tempuh dan menghemat waktu perjalanan bagi mereka yang berada di Batuaji atau Sagulung menuju ke Punggur dan Bandara. Selain itu sekaligus menjadi jalan alternatif jika terjadi penutupan jalan di jalur utama.

“Proyek ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Dengan total anggaran Rp130 miliar yang dibagi, itu masih sangat masuk akal,” kata Suhar.

Pembangunan jalan lintas selatan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di wilayah Batam sekaligus meningkatkan konektivitas antarkawasan. Jika terlaksana sesuai jadwal, proyek ini akan menjadi salah satu infrastruktur penting yang mendukung perkembangan Kota Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Batam Siapkan Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 9,94 Kilometer pertama kali tampil pada Metropolis.