batampos – Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal pembahasan upah sektoral Kota Batam di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kamis (12/12). Aksi ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan diikuti sekitar 300 orang.

Para buruh membawa sejumlah tuntutan utama yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau sebesar 10 persen. Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2025 naik sebesar 30 persen. Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2025 dan Penyesuaian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri, dengan rincian sektor 1 naik 2 persen, sektor 2 naik 3 persen, dan sektor 3 naik 5 persen.

Koordinator lapangan, Faisal Kurniawan, menjelaskan aksi ini merupakan langkah lanjutan buruh dalam memperjuangkan hak atas kesejahteraan yang lebih baik. Faisal menyebut, pemerintah harus segera menetapkan kenaikan upah yang layak sesuai kebutuhan hidup para pekerja.

“Kami menuntut pemerintah untuk segera menetapkan kenaikan upah yang layak demi memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja di Batam. Jangan sampai keputusan UMSK tingkat kota bertentangan dengan UMSP provinsi. Khususnya di Batam, banyak sektor elektronik, tetapi UMSP malah hanya mencakup sektor galangan kapal, yang mana banyak pekerjanya berstatus outsourcing dengan hak-hak yang tidak jelas,” ungkap Faisal.

Faisal menegaskan, kenaikan UMK sebesar 6,5 persen yang diajukan sebelumnya oleh pemerintah tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di Batam. Buruh meminta kenaikan UMK sebesar 37,29 persen, mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kenaikan yang diajukan pemerintah tidak realistis. Inflasi di Batam sangat tinggi. Kalau kenaikan hanya 6,5 persen, kebutuhan hidup layak tidak terpenuhi. Kami meminta kenaikan berdasarkan hasil survei KHL,” tegasnya.

Dalam aksi ini, buruh juga menuntut pemerintah untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam yang sudah 6 tahun tidak diberlakukan. Faisal menyebutkan, pada tahun 2018, UMSK terakhir kali disahkan di Batam, dan setelah itu tidak pernah ada kejelasan.

“Kami kaum buruh berharap pemerintah menghasilkan keputusan yang benar-benar mengarah pada kesejahteraan bersama. UMSK harus segera ditetapkan, mengingat banyak pekerja di sektor tertentu yang layak mendapatkan upah lebih tinggi,” tambah Faisal.

Faisal menyampaikan bahwa aksi hari ini juga merupakan bagian dari upaya pengawalan keputusan yang akan diambil Dewan Pengupahan Kota (DPK). Jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, maka aksi lanjutan atau gugatan hukum bisa menjadi opsi.

“Keputusan perundingan hari ini sangat menentukan. Jika kenaikan upah tetap 6,5 persen, kami akan kembali menggelar aksi. Kalau tidak ada jalan keluar, buruh bisa saja melakukan gugatan hukum,” ujar Faisal.

Aksi ini diikuti oleh berbagai federasi buruh, seperti SPSI, FSPMI, dan KRB. Menurut Faisal, aksi yang dilakukan hari ini melibatkan perwakilan dari masing-masing federasi dengan total massa sekitar 1.000 orang.

“Target massa sebenarnya mencapai 15 ribu orang. Namun, karena undangan perundingan UMK oleh DPRD yang akan digelar besok, massa yang hadir hari ini dibatasi sebagai perwakilan,” jelasnya.

Buruh berharap pemerintah kota dapat merekomendasikan kenaikan upah kepada pemerintah provinsi sesuai kebutuhan hidup layak. Selain itu, keputusan UMK 2025 diharapkan mengacu pada realitas kondisi ekonomi di Batam yang memiliki tingkat inflasi tinggi.

“Aksi ini bukan hanya tentang upah, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh pekerja di Batam,” pungkas Faisal.

Sementara itu pantauan Batam Pos di lokasi petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP sudah berjaga sejak pagi. Selain itu tterliha kawat berduri dipasang di sepanjang Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di Sekupang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan menjelang aksi yang diperkirakan akan diikuti ratusan buruh dari berbagai Federasi serikat dan perusahaan di Batam.

Pemasangan kawat berduri dilakukan untuk menjaga jarak antara massa aksi dan area perkantoran, serta potensi eskalasi situasi saat aksi. Ini namanya barier tujuannya untuk antisipasi. karena ini sesuai SOP dimana masa diatas 300an,” ujar Kabag Ops Polresta Barelang, Kompol Zainal Abidin Christoper Tamba.

Beberapa kendaraan taktis seperti mobil patroli, mobil water canon, juga terlihat disiagakan di sekitar kantor Disnaker.

“Sama sama menjaga kondusifitas di Kota Batam, silahkan menyampaikan aspirasi tapi berikan sikap yang baik,” tambahnya.

Ia melanjutkan dari pemberitahuan yang disampaikan buruh, ada sekitar 300 hingga 500 orang. “Dari pemberitahuan ada 300-500 an dari masa aksi. Kami pengamanan menyiagakan ada 350 personel baik yang di area titik kumpul, beberapa pengawala di jalan dan disini kantor Disnaker,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan Pengupahan, Hendri Syaker, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur tentang upah minimum sektoral di tingkat kota dan kabupaten.

“Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil rapat, Pasal 7 Permenaker ini menjelaskan dua hal penting. Pertama, gubernur menetapkan upah minimum sektoral. Kedua, gubernur dapat menetapkan upah minimum di kabupaten atau kota. Penetapan upah ini didasarkan pada karakteristik dan risiko kerja di sektor tertentu, tuntutan pekerjaan yang lebih berat, serta kebutuhan spesialisasi yang diperlukan,” ujar Hendri di hadapan para buruh.

Hendri juga menjelaskan, dalam Ayat 9 disebutkan bahwa upah minimum sektoral tahun 2025 akan dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Perhitungan ini nantinya akan didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak terkait dalam dewan tersebut.

“Kami sebagai mediator dalam rapat ini bertugas untuk berada di tengah, memastikan semua pihak mendengar dan mencapai kesepakatan. Pemko Batam, melalui Dinas Tenaga Kerja, mendukung penuh kebijakan ini. Namun, hingga saat ini, juknis (petunjuk teknis) dari Permenaker tersebut belum kami terima,” lanjutnya.

Hendri menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Kota Batam akan menjadikan ketentuan dalam Permenaker 16/2024 sebagai acuan utama. Hasil kesepakatan ini nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Batam untuk diteruskan ke Gubernur.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menegaskan bahwa secara organisasi, Apindo mempertanyakan dasar penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Menurutnya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, kenaikan UMP seharusnya hanya sekitar 4,6 persen.

“Keputusan pemerintah menaikkan UMP sebesar 6,5 persen jelas jauh dari prediksi kami dan tidak sesuai dengan aturan PP 51 Tahun 2023. Harus dipahami, PP tersebut secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Permenaker tidak bisa mencabut atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Rafki.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kenaikan tersebut dapat membebani dunia usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi domestik berupa daya beli masyarakat yang melemah dan tekanan global akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan. “Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang pada akhirnya membebani perekonomian, khususnya di Batam,” tambahnya.

Rafki menjelaskan, berdasarkan analisis Apindo, kenaikan UMP ini hanya akan berdampak pada dua wilayah di Kepri, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga. “Kabupaten/kota lain tidak akan terpengaruh karena upah minimumnya sudah jauh di atas UMP Kepri,” jelasnya.

Namun, ia mengkhawatirkan dampak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) di Batam. “UMK Batam yang sudah relatif tinggi sejak awal, jika ditambah kenaikan 6,5 persen, akan semakin membebani pengusaha. Apalagi UMSK Batam yang memerlukan definisi jelas terkait karakteristik, risiko, dan beban kerja sektoral sebagaimana disebut dalam Permenaker 16/2024, belum memiliki petunjuk teknis yang memadai,” ungkap Rafki.

Karena itu, Apindo meminta penetapan UMSK Batam ditunda hingga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang lebih jelas dari pemerintah pusat. “Untuk tahun 2025, Apindo menyarankan agar hanya UMK yang diterapkan di Batam, tanpa adanya penetapan UMSK,” tegasnya.

Meski demikian, Rafki menyatakan bahwa Apindo tetap akan mematuhi keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan UMP. “Karena keputusan ini telah ditetapkan oleh Presiden RI, kami akan mematuhi dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Kami juga akan menginstruksikan pengusaha di Kepri untuk menaati kenaikan UMP ini,” tutupnya.

Saling Dorong Antara Buruh dan Polisi Warnai Aksi Demo UMSK di Kantor Disnaker Batam

Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di depan kantor Disnaker Kota Batam, Kamis (12/12), berubah tegang setelah massa mencoba menerobos barikade keamanan. Aksi dorong-dorongan pun tak terelakkan, memperkeruh suasana.

Ketegangan mulai memuncak ketika massa mendekati barikade dan berusaha masuk ke area kantor Disnaker. Aparat keamanan, termasuk personel kepolisian dan Satpol PP, berusaha keras mencegah massa memasuki kawasan tersebut. Namun, aksi saling dorong antara buruh dan petugas tak dapat dihindari, menambah panas suasana di lokasi.

“Kami hanya menuntut hak kami, dan meminta pembahasan UMSK segera diselesaikan,” teriak salah seorang buruh dari atas mobil komando.

Di tengah situasi tersebut, di dalam kantor Disnaker, Dewan Pengupahan Kota Batam terus melanjutkan pembahasan terkait UMSK. Forum itu dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan yang dicapai, memicu ketidakpuasan di kalangan buruh yang berunjuk rasa.

Belum diketahui secara jelas, apa penyebab aksi dorong dorongan itu terjadi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Ratusan Buruh Gelar Aksi di Kantor Disnaker Batam, Tuntut Kenaikan Upah Layak dan Upah Sektoral pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) berkomitmen melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur jalan pada 2025. Proyek tersebut meliputi pelebaran, peningkatan kualitas, dan pembangunan jalan baru di berbagai titik strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurai kemacetan.

Kepala DBMSDA Kota Batam Suhar menjelaskan, terdapat dua prioritas utama pelebaran jalan tahun 2025. Proyek pertama adalah melanjutkan pelebaran jalan dari Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken, Golden Prawn. Proyek ini sempat terhenti akibat putus kontrak pada tahun 2023.

“Tahun 2025, kita akan tuntaskan pelebaran jalan Bengkong yang tertunda tersebut,” ujarnya, Kamis (12/12).

Proyek kedua adalah pelebaran jalan dari SP Plaza hingga ke simpang kantor Camat Sagulung. Ruas ini juga akan ditambah satu lajur untuk memperlancar arus kendaraan yang kerap macet di lokasi tersebut khususnya pada saat jam-jam sibuk.

“Pelebaran jalan ini meliputi area yang dekat dengan jembatan Graha Nusa. Proses lelang sudah selesai dan siap dilaksanakan. Artinya untuk pelebaran jalan kita di tahun 2025 ada dua, dan telah dilelang serta bisa dicek yakni peningkatan jalan dari Simpang Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken, Golden Prawn dan peningkatan jalan dari SP Plaza hingga ke simpang kantor Camat Sagulung, ” tambah Suhar.

Selain itu, di tahun depan Pemko Batam juga merencanakan pembangunan jalan baru yang akan menjadi jalur alternatif. Salah satunya adalah pembangunan jalan dari kawasan Belian yang akan tembus ke Botania 1.

“Jalan baru ini dirancang untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. sehingga lebih efisien,” jelasnya.

Pemko Batam juga fokus pada peningkatan jalan di beberapa lokasi yang mengalami kerusakan parah. Salah satu prioritasnya adalah jalan dari Simpang Princes Tiban hingga ke Simpang Ulim Albab menuju Ciptaland. “Meski tidak dilakukan pelebaran, jalan ini akan diperbaiki mengingat kondisinya sudah sangat rusak. Proyek peningkatan ini sudah dilelang dan akan segera dikerjakan,” ungkap Suhar.

Berbagai proyek jalan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan transportasi masyarakat dan memberikan solusi untuk mengurai titik-titik kemacetan di Batam. Kepala DBMSDA menegaskan bahwa seluruh proyek sudah direncanakan dengan matang dan proses lelang dilakukan secara transparan.

Pemko Batam optimis bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang direncanakan ini akan mempercepat mobilitas warga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kota Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Batam Tuntaskan Pelebaran Jalan Bengkong dan Sagulung pada 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bakamla Zona Barat memberikan kejutan istimewa dalam rangka HUT ke-19 Bakamla. Dipimpin oleh Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bambang Trijanto, Bakamla memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa SD di SDN 018 Batam, Selasa (12/12).

Kegiatan ini melibatkan hampir 3.000 siswa di wilayah kerja Bakamla, mulai dari Aceh hingga Sambas, sebagai bentuk nyata kontribusi Bakamla terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Laksma Bambang Trijanto, kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintahan Prabowo-Gibran yang keempat, yakni meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

“Kami berusaha menggandeng CSR untuk menyediakan makanan bergizi yang benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Semoga kegiatan ini menjadi pilot project yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak untuk menjamin gizi anak secara berkelanjutan,” jelasnya.

Menu yang disediakan meliputi ayam, perkedel, telur, dan susu. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi besar dari Kadisdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, yang berharap program serupa dapat terus berlanjut di masa depan.

“Kegiatan ini sangat baik untuk mendukung perkembangan gizi anak. Saat ini, kami tengah mengkaji berbagai pola untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis secara lebih luas, termasuk menggandeng CSR, membuka dapur umum, dan memberdayakan komite sekolah,” ungkapnya.

Tri Wahyu juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 99 miliar dari APBD pendamping untuk mendukung program penyediaan makanan bergizi gratis bagi 213.700 siswa dari tingkat TK hingga SMP. Namun, juknis pelaksanaan program ini baru akan dirampungkan pada tahun 2025.

Khusus di SDN 018 Batam, sebanyak 732 siswa mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis Bakamla. Kepala SDN 018, Nurmala, menyatakan bahwa banyak siswa di sekolahnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. “Kadang mereka hanya membawa bekal nasi kosong. Bantuan seperti ini sangat berarti. Kami berharap program ini berlanjut agar gizi anak-anak lebih terjamin,” ujarnya dengan haru.

Ada momen mengharukan saat kegiatan berlangsung. Seorang siswa terlihat menyimpan nasi kotaknya ke dalam tas. Ketika ditanya oleh Laksma Bambang Trijanto, bocah itu menjawab dengan polos, “Mama belum makan. Buat Mama saja.” Tersentuh oleh jawabannya, Laksma Bambang langsung memberikan nasi kotak tambahan agar anak itu bisa menikmati makanannya bersama teman-teman.

Program ini tidak hanya mendapat sambutan positif dari siswa dan guru, tetapi juga dari masyarakat sekitar. Banyak yang berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain, khususnya di wilayah yang masih menghadapi tantangan gizi anak.

Dalam pelaksanaannya, Bakamla menggandeng berbagai elemen, termasuk pihak swasta melalui program CSR. “Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Kolaborasi seperti ini bisa menjadi model keberlanjutan untuk mendukung generasi penerus yang lebih sehat dan cerdas,” tutur Laksma Bambang.

Melalui kegiatan ini, Bakamla menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Harapannya, langkah ini menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk melakukan hal serupa, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul.

Semoga program seperti ini terus berlanjut dan menjadi jembatan untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Rayakan HUT ke -19, Bakamla Zona Barat Beri Makan Bergizi Gratis kepada Murid SD di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan tengah mempersiapkan penerapan mata pelajaran baru, yakni coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), di jenjang sekolah dasar.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan era digital.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa persiapan intensif sedang dilakukan melalui pelatihan guru.

“Melalui program Pembatik dan Pemantik, kami menyiapkan sejumlah guru sebagai pelatih utama yang nantinya akan membimbing guru-guru lainnya di sekolah. Ini sesuai dengan pola yang disiapkan oleh Wakil Presiden,” ujar Tri Wahyu.

Ia menambahkan, pelaksanaan awal mata pelajaran ini akan dimulai dari kelas IV, meskipun ada wacana untuk menguji coba penerapannya sejak kelas I.

Menurut Tri Wahyu, pola pembelajaran coding akan diarahkan untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara positif.

“Anak-anak sekarang secara alami memiliki kemampuan digital bawaan. Tantangannya adalah mengarahkan kemampuan ini agar digunakan untuk hal-hal bermanfaat,” jelasnya.

Ia optimistis, implementasi mata pelajaran ini dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang, meski persiapan menyeluruh masih menjadi prioritas.

Selain coding dan AI, pendekatan baru dalam pengajaran matematika juga menjadi fokus. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya menjelaskan bahwa matematika di tingkat TK dan PAUD akan ditekankan pada penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. “Misalnya, anak-anak diajarkan menganalisis jalur perjalanan terbaik dengan waktu tempuh tertentu. Ini bukan sekadar menghitung, tetapi mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan nyata,” paparnya.

Penerapan mata pelajaran baru ini menjadi bagian dari program kurikulum yang sedang dikaji oleh tim Kementerian Pendidikan. Abdul Mu’ti menegaskan, coding dan AI akan bersifat pilihan, terutama karena belum semua sekolah memiliki fasilitas memadai, seperti perangkat komputer dan akses internet yang stabil.

“Pilihan ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan siswa. Karena itu, sekolah yang memiliki sarana memadai dapat mulai menerapkan lebih awal, sementara sekolah lainnya akan menyesuaikan secara bertahap,” tambah Abdul Mu’ti saat menemui guru dan kepala sekolah di Batam.

Rencana pemberlakuan ini merupakan wujud implementasi salah satu misi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin keempat dari Asta Cita menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di bidang sains, teknologi, dan pendidikan.

Dengan fokus pada generasi muda, dua mata pelajaran baru ini diharapkan dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. “Mereka harus siap bersaing di pasar kerja digital yang menuntut kemampuan pemrograman dan pemahaman teknologi AI,” ujar Abdul Mu’ti.

Dinas Pendidikan Kota Batam pun optimis, inisiatif ini akan memicu peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai sekolah. “Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap implementasinya agar tujuan utama, yaitu mencetak SDM unggul di bidang digital, dapat tercapai,” kata Tri Wahyu.

Ke depan, langkah ini diharapkan menjadi model nasional dalam menciptakan generasi yang tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi fondasi penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Disdik Batam Persiapkan Implementasi Mata Pelajaran Coding dan AI Mulai Tingkat SD pertama kali tampil pada Metropolis.