batampos – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.

Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

‘‘APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,’’ kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis (2/1) dilansir dari Antara.

Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.

Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. ‘‘Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,’’ ujar dia.

Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

‘‘Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,’’ ujar Sri Mulyani.

Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

‘‘Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,’’ kata Sri Mulyani menambahkan.

Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

”Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak. (*)

Artikel APBN 2024 Ditutup Relatif Sehat dan Aman pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen, sebagai babak baru bagi perjalanan demokrasi bangsa. Ia memastikan, DPR RI menyambut baik putusan tersebut.

“Saya kira ini babak baru bagi demokrasi konstitusional kita, dimana peluang mencalonkan presiden dan wapres bisa lebih terbuka diikuti oleh lebih banyak pasangan calon dengan ketentuan yang lebih terbuka,” kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (2/1).

Politikus Partai NasDem itu memastikan, pihaknya bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu.

”Tentu pemerintah dan DPR akan menindaklanjutinya dalam pembentukan norma baru di Undang-Undang terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden,” ucap Rifqi.
Lebih lanjut, Riqfi menekankan hadirnya ketentuan baru tersebut, bisa diartikan pencalonan presiden dan wakil presiden lebih terbuka terhadap semua partai politik.

”Apa pun itu, Mahkamah Konstitusi keputusannya adalah final and binding. Karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban menindaklanjutinya,” ujar Rifqi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.

”Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).

MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

”Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkas Suhartoyo. (*)

Artikel Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen Babak Baru bagi Demokrasi pertama kali tampil pada News.

batampos – Setelah 36 kali ditolak, gugatan terhadap norma presidential threshold (PT) atau ambang batas pengajuan calon presiden-wakil presiden, akhirnya dikabulkan. Dalam putusan nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas adalah inkonstitusional.

Dalam putusannya, norma PT bukan hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

”Rezim ambang batas pe-ngusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan telah mencermati beberapa kali Pilpres yang selama ini didominasi partai politik tertentu dalam pengusulan calon. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya hak pemilih untuk mendapatkan alternatif calon yang memadai.

MK juga menilai, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas dan mempelajari arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, ada kecenderungan untuk mengupayakan agar setiap pilpres hanya terdapat dua paslon. Padahal, pengalaman menunjukkan, dengan hanya dua paslon, masyarakat di akar rumput mudah terjebak polarisasi yang mengancam kebhinekaan Indonesia.

Bahkan, jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan Pilpres akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan itu dapat dilihat dalam fenomena pilkada yang dari waktu ke waktu bergerak ke arah munculnya calon tunggal.

Artinya, lanjut MK, mempertahankan PT berpotensi menciptakan pilpres yang tidak memberi pilihan para rakyat. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau bergeser dari salah satu tujuan perubahan konstitusi.

”Yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” sebut Saldi.

Meski menyatakan norma PT inkonstitusional, MK meminta agar tetap diperhitungkan potensi jumlah calon. Karena itu, dalam revisi UU Pemilu mendatang, DPR dan pemerintah dapat mengatur agar tidak muncul paslon dengan jumlah yang terlalu banyak. MK juga memberikan pedoman dalam penyusunan norma tersebut.

Untuk diketahui, permohonan uji materi itu diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yakni Enika Maya Oktavia, dkk. Selain itu, ada juga perkara serupa di Nomor 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan LSM Netgrit yang diwakili Hadar Nafis Gumay dan perorangan Titi Anggraini. Serta perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan empat dosen. Yakni, Mantan Ketua Bawaslu Muhammad, Dian Fitri Sab-rina, S. Muchtadin Al Attas, serta Muhammad Saad.

Sementara itu, Titi Anggraini mengapresiasi putusan MK itu. Baginya, itu membuat demokrasi Indonesia kembali punya harapan. ”Jadi ini luar biasa ya, Pilpres 2029 akan lebih inklusif, masyarakat akan lebih punya banyak pilihan,” ujarnya.
Dengan demikian, dia meyakini, polarisasi tidak akan terjadi lagi. Dia berharap putusan MK itu menjadi momentum untuk partai politik berbenah dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

Titi juga berharap DPR mempedomani putusan MK dalam revisi UU Pemilu. Dia mengingatkan, jangan sampai putusan MK didistorsi seperti dalam kasus perubahan ambang batas Pilkada yang berujung lahirnya gerakan sipil.

”Kita harus belajar dari kasus peringatan darurat ketika Parlemen mencoba membonsai putusan MK, perlawanan masyarakat luar biasa,” jelasnya. Dia meminta Presiden Prabowo menegakkan putusan MK

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. ”Sikap kami selama ini selalu sama dalam menyikapi putusan MK. Kami menghormati apapun putusan MK itu,” ujarnya.

Dia meyakini, setiap putusan MK sudah melalui proses mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran. Sebagai negara hukum, kewajiban semua pihak untuk menghormati setiap produk hukum dari lembaga peradilan. Apalagi ini produk hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Dia berharap, putusan MK bisa berkontribusi dan membantu demokrasi Indonesia semakin berkembang dan tumbuh semakin matang. (*)

Artikel MK Nyatakan Ketentuan Presidential Threshold Inkonstitusional pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merilis aturan terbaru mengenai ketentuan pakaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melansir dari Antara, Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kerapihan dan menyesuaikan dengan dinamika budaya kerja yang terus berkembang.

Berdasar Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penggunaan Pakaian Kerja ASN. Perubahan tersebut untuk menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan profesional, serta mendukung citra positif setiap instansi pemerintah.

Dalam aturan baru, terdapat perubahan penting terkait pakaian dinas yang sebelumnya berwarna khaki. Aturan terbaru ini menjelaskan apa yang harus dikenakan ASN selama hari kerja, dengan tujuan menjaga profesionalisme dan sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja yang berlaku.

Mau tahu apa saja aturan terbaru mengenai seragam ASN? Berikut ini aturan terkait pakaian seragam ASN terbaru sesuai dengan edaran Kemendikdasmen pada Kamis (2/1).

1. Hari Senin

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan mengenakan pakaian dengan kombinasi warna putih dan gelap (hitam), yang terdiri atas:

1. Atasan: Pakaian berwarna putih.
2. Bawahan: Celana atau rok berwarna gelap, dengan tetap memperhatikan kerapihan dan kesopanan.
3. Tanda Pengenal Pegawai: Semua pegawai diwajibkan mengenakan tanda pengenal sebagai identitas resmi selama jam kerja.

2. Hari Selasa hingga Jumat

Pada Selasa hingga Jumat, ASN diperkenankan mengenakan pakaian bebas, namun tetap harus menjaga kerapihan dan kesopanan sesuai dengan lingkungan kerja.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan suasana kerja yang lebih fleksibel tanpa mengesampingkan etika profesional. Semua pegawai juga diwajibkan untuk mengenakan tanda pengenal selama bertugas.

3. Hari upacara bendera

Pada saat pelaksanaan upacara bendera, setiap ASN diwajibkan mengenakan pakaian yang telah ditentukan dalam surat undangan resmi.

Perubahan aturan pakaian bagi ASN ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman antar instansi, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan adanya kebijakan pakaian yang lebih bebas namun tetap sesuai aturan, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dan harmoni di setiap lingkungan kerja pemerintah. (*)

Artikel Tak Lagi Gunakan Baju Dinas Khaki, Ini Kebijakan Terbaru Mengenai Pakaian ASN di 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merilis aturan terbaru mengenai ketentuan pakaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melansir dari Antara, Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kerapihan dan menyesuaikan dengan dinamika budaya kerja yang terus berkembang.

Berdasar Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penggunaan Pakaian Kerja ASN. Perubahan tersebut untuk menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan profesional, serta mendukung citra positif setiap instansi pemerintah.

Dalam aturan baru, terdapat perubahan penting terkait pakaian dinas yang sebelumnya berwarna khaki. Aturan terbaru ini menjelaskan apa yang harus dikenakan ASN selama hari kerja, dengan tujuan menjaga profesionalisme dan sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja yang berlaku.

Mau tahu apa saja aturan terbaru mengenai seragam ASN? Berikut ini aturan terkait pakaian seragam ASN terbaru sesuai dengan edaran Kemendikdasmen pada Kamis (2/1).

1. Hari Senin

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan mengenakan pakaian dengan kombinasi warna putih dan gelap (hitam), yang terdiri atas:

1. Atasan: Pakaian berwarna putih.
2. Bawahan: Celana atau rok berwarna gelap, dengan tetap memperhatikan kerapihan dan kesopanan.
3. Tanda Pengenal Pegawai: Semua pegawai diwajibkan mengenakan tanda pengenal sebagai identitas resmi selama jam kerja.

2. Hari Selasa hingga Jumat

Pada Selasa hingga Jumat, ASN diperkenankan mengenakan pakaian bebas, namun tetap harus menjaga kerapihan dan kesopanan sesuai dengan lingkungan kerja.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan suasana kerja yang lebih fleksibel tanpa mengesampingkan etika profesional. Semua pegawai juga diwajibkan untuk mengenakan tanda pengenal selama bertugas.

3. Hari upacara bendera

Pada saat pelaksanaan upacara bendera, setiap ASN diwajibkan mengenakan pakaian yang telah ditentukan dalam surat undangan resmi.

Perubahan aturan pakaian bagi ASN ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman antar instansi, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan adanya kebijakan pakaian yang lebih bebas namun tetap sesuai aturan, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dan harmoni di setiap lingkungan kerja pemerintah. (*)

Artikel Tak Lagi Gunakan Baju Dinas Khaki, Ini Kebijakan Terbaru Mengenai Pakaian ASN di 2025 pertama kali tampil pada News.