batampos – Kehilangan aset milik daerah kembali terjadi. Kali ini, ada dua tutup drainase di depan Kantor DPRD Batam kembali hilang usai dilakukan pergantian setahun silam. Pemandangan tersebut sudah lama terjadi dan belum ada perbaikan dari Pemko Batam.

Hilangnya penutup aliran air ini, membuat lubang berdiameter 80 sentimeter terbuka, dan bisa mengancam keselamatan pejalan kaki yang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Kepala Dinas Bina Marga Sumberdaya Air, Suhar menyebutkan perbaikan segera ditangani karena kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi dan setelah diperbaiki namun hilang kembali.

“Tutup drainase itu sudah beberapa kali kami ganti dan hilang lagi segera kami lakukan penggantian,” kata Suhar, Rabu (9/10).

Suhar menambahkan pihaknya mengakui jika pencurian tutup drainase berulang terjadi dan membahayakan pengguna jalan. Bahkan pihaknya sudah berupaya beberapa kali sudah melakukan penggantian terhadap aset daerah tersebut.

“Nanti akan dicek oleh tim ke lapangan. Kalau yang rusak nanti segera diperbaiki. Kalau yang hilang akan kami segera ganti tutupnya. Biar pejalan kaki bisa nyaman,” ujarnya.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP agar berpatroli diarea tersebut sehingga pencurian tidak kembali terjadi. “Sudah kami koordinasikan dengan Satpol PP dan juga diperbantukan oleh kamera CCTV untuk memantau area tersebut,” ujarnya.

Kata warga Batamkota, Bangun mengatakan setiap melewati sini selalu khawatir bakal terjatuh kedalam drainase karena sudah tidak ada lagi penutupnya.

“Apalagi kalau saat malam hari pasti berbahaya. Kami warga berharap aset ini segera diperbaiki dan jangan sampai ada lagi pencurian,” katanya.

Diketahui pedestarian di sepanjang depan Pemko Batam dan Masjid Agung Batam ini merupakan salah satu titik jalan paling ramai dilewati pengguna jalan.

Sehingga tanpa ada rambu kerusakan, dikhawatirkan bisa membahayakan pengguna jalan kaki. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri berhasil mengungkap 4 kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan tujuan Malaysia.

Pengungkapan ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Agustus-Oktober. Lokasinya di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan Pelabuhan Internasional Harbour Bay.

Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Dony Alexander mengatakan dari 4 kasus tersebut pihaknya menangkap 4 orang pelaku dan menyelamatkan 5 orang korban.

“Tersangka ini melakukan pengurusan hingga keberangkatan korban tanpa dilengkapi persyaratan,” ujarnya di Mapolda Kepri, Rabu (9/10) siang.

Adapun tersangkanya terdiri 3 wanita berinisial YU, 47, NS, 46, RC, 41, dan laki-laki berinisial NW, 30, serta ZA, 43, Warga Negara Malaysia. Sedangkan korban berasal dari Pelanbaru, Bengkulu, Banyuwangi, Gresik, dan Jakarta.

“Modusnya selalu berubah-rubah dan berhasil kita identifikasi. Dulu rekrutmen berkelompok dan sekarang bergerak tidak berkelompok dengan identitas palsu,” katanya.

Dony menjelaskan para korban ditawarkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja kebun, hingga penjaga kantin sekolah. Mereka dijanjikan upah dengan gaji mencapai 2 ribu ringgit Malaysia.

“Untuk tersangka WN Malaysia ini melakukan penjemputan sendiri ke Batam. Kita akan lakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi guna penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Sementara Kepala BP3MI Provinsi Kepri, Kombes Imam Riyadi turut memberikan apresiasi atas pengungkapan ini. Menurut dia, dengan adanya keterlibatan WN Malaysia tersebut membuktikan bahwa modus operandi pengiriman PMI ilegal ini terus berkembang.

“Ini sudah kesekian kalinya. Modus baru ini selalu kita selidiki,” ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya bersama instansi lainnya selalu melakukan pencegahan, sosialisasi hingga edukasi. Dengan harapan, para PMI yang bekerja diluar negeri akan mendapatkan keselamatan dan hak-haknya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Pemerintahan Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15 miliar. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi menetapkan Budi Mardianto sebagai Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kota Batam untuk masa jabatan 2024-2029.

Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (9/10), yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.

Penetapan ini didasarkan pada surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan Nomor 825/DPC.30.02/X/2024, tertanggal 3 Oktober 2024, yang menyetujui dan menetapkan pimpinan definitif DPRD Kota Batam. Surat tersebut mengesahkan Budi Mardianto sebagai salah satu pimpinan DPRD sesuai hasil pemilihan dan perolehan suara partai politik.

Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan bahwa proses penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut undang-undang tersebut, DPRD kabupaten/kota yang memiliki jumlah anggota 45 hingga 50 orang harus dipimpin oleh satu ketua dan tiga wakil ketua, yang diusulkan oleh partai politik berdasarkan jumlah kursi terbanyak.

“Penetapan ini akan segera disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau melalui Wali Kota Batam untuk meresmikan pengangkatan pimpinan DPRD Kota Batam periode 2024-2029,” ujar Kamaluddin.

Seluruh anggota DPRD Kota Batam yang hadir dalam rapat paripurna tersebut secara aklamasi menyetujui keputusan ini.

Kamaluddin berharap partai politik terkait, termasuk PDI-P, segera berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memproses dokumen-dokumen yang diperlukan guna mempercepat proses pengesahan.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan PDI Perjuangan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar pengesahan ini dapat segera ditandatangani,” tutupnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) baru yang mengatur pemeriksaan keimigrasian bagi pemegang izin tinggal tetap atau Permanent Residence (PR) Singapura.

Kebijakan bebas visa ini berlaku mulai 8 Oktober 2024, meliputi Batam, Bintan dan Karimun, serta akan dievaluasi secara berkala. Aturan ini memberikan kemudahan bebas visa kunjungan selama empat hari bagi pemegang PR, sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui sektor pariwisata dan investasi.

Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam, Kharisma Rukmana, menyatakan bahwa warga negara Singapura sebelumnya sudah mendapatkan fasilitas bebas visa dengan izin tinggal selama 30 hari. Namun, SE ini dikeluarkan khusus bagi pemegang PR Singapura.

“Harapannya, kebijakan ini tidak hanya mendongkrak pendapatan negara tetapi juga menarik kedatangan wisatawan asing yang memiliki kredibilitas baik serta memberikan manfaat bagi peningkatan pariwisata, ekonomi, investasi, dan aspek lainnya,” ujar Kharisma, Rabu (9/10).

Pemegang PR Singapura yang memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan ini akan diberikan izin tinggal selama empat hari, tanpa opsi perpanjangan. Apabila melebihi batas waktu tersebut, mereka akan dikenakan biaya tambahan.

Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 yang mengatur daftar negara, wilayah administratif khusus, dan entitas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan. Beberapa negara yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Brunei, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup warga negara dengan izin tinggal tertentu, dalam hal ini pemegang PR Singapura. Mereka dapat masuk melalui delapan TPI yang berada di Kepri, yaitu Pelabuhan Nongsa Marina, Batam Center, Harbourbay, Sekupang, Sri Bintan Pura, Bandar Bintan Telani, Lagoi, dan Tanjungbalai Karimun.

“Tempat pemeriksaan ini berada di bawah empat kantor imigrasi, yakni Imigrasi Batam, Tanjungpinang, Tanjunguban, dan Karimun. Pengawasan akan dilakukan seperti biasanya, melalui pengawasan rutin termasuk operasi Jagratara yang saat ini sedang berlangsung,” katanya.

Proses pemeriksaan keimigrasian bagi pemegang PR Singapura dilakukan secara manual dan tidak bisa melalui autogate.

“Jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam SE, maka pemegang PR tersebut tidak akan diizinkan masuk,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Penerbangan internasional rute Incheon, Korea Selatan – Hang Nadim, Batam, dipastikan akan dimulai pada 27 Oktober 2024. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, menyambut baik kabar ini dan optimis bahwa penerbangan reguler ini akan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Batam.

Ardiwinata menjelaskan bahwa pembukaan rute ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Batam.

“Saat ini, Batam menargetkan 2 juta kunjungan wisman pada tahun 2024, namun hingga Agustus 2024, jumlah kunjungan baru mencapai 800 ribu,” ujarnya, Rabu (9/10).

Ia menambahkan sebelum pandemi Covid-19, wisman asal Korea Selatan merupakan salah satu pengunjung terbanyak di Batam, menempati peringkat kedua atau ketiga.

“Dengan adanya penerbangan reguler ini, kami berharap kunjungan wisatawan asal Korea dapat kembali meningkat,” kata Ardiwinata,

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum pandemi, Batam sempat melayani penerbangan carter khusus dari China, dan kini Batam tengah menantikan kedatangan penerbangan reguler yang pertama kali dari Korea Selatan.

Kerja sama terkait penerbangan ini telah ditandatangani setahun yang lalu, dan Ardi menyebut hal ini sebagai peluang besar bagi perkembangan pariwisata Batam.

“Dalam konsep pariwisata, ada tiga elemen penting: aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dengan dibukanya rute penerbangan dari Korea Selatan ini, aksesibilitas wisatawan ke Batam menjadi lebih mudah, yang tentunya akan mendukung peningkatan kunjungan wisata,” terangnya.

Selain itu, Ardi juga menyinggung regulasi visa yang tengah ditunggu, meskipun peraturan terkait permanent residence bagi wisman yang datang melalui Singapura sudah tersedia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, mengonfirmasi bahwa penerbangan rute Incheon – Batam akan dilayani oleh maskapai Jejuair dari Korea Selatan, bekerja sama dengan Lion Group melalui skema codeshare.

“Kami pastikan jadwal penerbangan pada 27 Oktober 2024, dan kerja sama ini memungkinkan masyarakat dari Korea Selatan maupun negara lainnya untuk lebih mudah mengunjungi kota-kota di Indonesia melalui Batam dan Bali,” ujarnya.

Kerja sama antara Jejuair dan Lion Group ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan pariwisata Indonesia, terutama Batam sebagai salah satu pintu gerbang utama.

Tak hanya rute ke Korea Selatan, PT BIB juga tengah menjajaki pembukaan rute penerbangan ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam, serta rencana untuk membuka kembali rute penerbangan ke China, khususnya Kunming dan Guangzhou.

“Kami terus berupaya membuka lebih banyak rute penerbangan internasional, baik ke Asia Tenggara maupun China, yang diharapkan dapat terealisasi tahun ini,” tutupnya. (*)

Reporter : AZIS MAULANA