batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam akan turut mengawasi aktivitas warga di sepanjang Jalan Trans Barelang selama liburan Natal dan Tahun Baru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang diperkirakan akan memadati kawasan tersebut.

Kepala Dishub Batam, Salin, menyebut bahwa pihaknya akan bergabung dengan petugas pengamanan dari instansi lain, termasuk kepolisian, untuk menjaga kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas selama liburan.

“Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi lalu lintas dan memastikan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Setiap tahun, intensitas pengunjung di sepanjang Jalan Trans Barelang memang selalu meningkat saat liburan nasional, terutama Natal dan Tahun Baru. Kawasan ini dikenal sebagai destinasi wisata favorit warga, dengan banyak pantai indah yang tersebar hingga Pulau Galang Baru, Kecamatan Galang.

Baca Juga: Akhir Tahun Marak Curanmor, Modus Mematahkan Stang Motor

Polresta Barelang juga telah mempersiapkan langkah pengamanan dengan membangun pos pengamanan gabungan di Jembatan I Barelang. Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, mengatakan pos ini akan mulai aktif dalam waktu dekat dan akan beroperasi hingga sebulan ke depan.

“Pos pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur panjang,” jelasnya.

Selain pengawasan dari Dishub dan kepolisian, kawasan wisata pantai di sepanjang Barelang juga mulai berbenah menyambut lonjakan pengunjung. Anwar, salah satu pengelola kawasan wisata pantai di sekitar Jembatan IV Barelang, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami sedang menyiapkan hiburan, kebersihan kawasan, hingga parkir yang aman dan lapang,” ungkapnya.

Persiapan ini dilakukan untuk menghadirkan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengunjung. “Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen ramai. Kami harus memastikan semua pengunjung merasa nyaman dan aman selama berada di sini,” tambah Anwar.

Perhatian serius memang diperlukan di kawasan Trans Barelang mengingat jalur ini menjadi titik padat saat liburan. Tak hanya pengunjung lokal, wisatawan dari luar Batam juga kerap memanfaatkan libur akhir tahun untuk berkunjung ke pantai-pantai di kawasan tersebut.

Baca Juga: Kanim Batam Luncurkan Pusat Informasi WNA di MPP Sumatera Expo, Kemudahan Layanan Keimigrasian untuk WNA

Pihak Dishub juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari kemacetan atau kecelakaan di sepanjang jalur wisata. “Kami harap masyarakat tetap tertib dan bekerja sama untuk menciptakan suasana liburan yang kondusif,” kata Salin.

Dengan pengawasan ketat dari Dishub, Polresta Barelang, dan pengelola wisata, liburan Natal dan Tahun Baru di Jalan Trans Barelang diharapkan berjalan aman dan lancar. Semua pihak berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan masyarakat.

Langkah-langkah pengamanan ini menjadi bukti bahwa Kota Batam siap menyambut liburan akhir tahun dengan antusiasme dan kesiapan penuh. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Jalan Trans Barelang Akan Jadi Fokus Perhatian Dishub Batam Saat Libur Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menunjukan komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program strategis pembiayaan modal tanpa margin. Dengan adanya penambahan pagu subsidi di BRK Syariah, dapat membuktikan Pemprov Kepri sukses mendukung UMKM naik kelas. Angka pemanfaat program ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penambahan pagu subsidi pembiayaan modal tanpa margin sebesar Rp.400 juta untuk 100 nasabah hingga Desember 2024 ini diperkuat dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Bank Riau Kepri Syariah tentang Layanan Jasa Perbankan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dengan Subsidi Margin di ruang Sharia Digital Center Menara Dang Merdu BRK Syariah, Senin (16/12/2024).

Disampaikan Direktur Dana dan Jasa, MA Suharto, BRK Syariah ikut mendukung pemerintah Pemrov Kepri dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui subsidi margin untuk pemberian fasilitas bagi pengusaha MKM. Sejak tahun 2021, sampai saat ini BRK Syariah sudah menyalurkan sebesar Rp30,4 miliar, dengan pagu subsidi sebesar Rp. 3 miliar.

“Dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani saat ini untuk penambahan pagu subsidi sebesar Rp.400 juta dengan estimasi pembiayaan yang dapat disalurkan sebesar Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah sampai dengan Desember 2024. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi pelaku UMKM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, semoga dengan adanya penambahan subsidi margin ini dapat memajukan UMKM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” kata Suharto.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad usai penandatanganan MoU dan PKS dengan BRK Syariah yang turut disaksikan oleh Direktur Pembiayaan Helwin Yunus, Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah, sejumlah Pemimpin Divisi BRK Syariah, Branch Manager Tanjungpinang Baharudin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Riki Rionaldi dan Kabid Pengembangan UMKM Yudi Hertawan.

“Kenapa kerjasama ini kita lakukan dengan BRK Syariah, karena BRK Syariah merupakan bank milik Pemrov Riau dan Kepri, jadi kita berkewajiban agar semua layanan jasa keuangan dilakukan melalui bank ini. Nanti kedepannya untuk daerah Kabupaten dan Kota di Kepri akan kita dorong semuanya ke BRK Syariah,” kata Ansar kepada wartawan.

Ansar mengakui selain Pemerintah Kepri melalui OPD terkait pengembangan pengusaha UMKM di Kepri naik kelas ada juga peran BRK Syariah dalan 3 tahun terakhir ini. Pasca pendemi Covid-19 Pemprov Kepri menjamin UMKM di wilayahnya dapat terus eksis dan naik kelas melalui program pembiayaan nol margin ini. Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan ke BRK Syariah untuk meningkatkan modal usahannya tanpa dikenakan margin dari bank.

“Marginnya ditanggung oleh Pemda, dan ini sudah berjalan sukses selama 3 tahun dengan BRK Syariah. Selain memberikan pembiayaan dengan melakukan seleksi, BRK Syariah juga melakukan pembinaan kepada nasabah UMKM ini. Dan kita juga melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan hal yang sama berupa pembinaan agar UMKM kita eksis dan naik kelas. Animo masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, makanya kita tingkatkan pagu subsidinya menjelang Desember ini,” ujar Ansar.

Ansar juga menjelaskan dari program awal pembiayaan Rp.20 juta per nasabah, kini ditingkatkan nilainya menjadi Rp.40 juta maksimal per nasabah. Selain itu juga Pemprov Kepri mendukung produk-produk UMKM ini tembus pasar internasional dengan membeli alat sterilisasi bakteri serta kelengkapan dengan anggaran mencapai RP. 1,6 miliar. Produk yang sudah diseleksi, dikemas pada kemasan kaleng seperti sarden, gudeg yogya dan lainnya wajib dilakukan sterilisasi dan bakterinya langsung dipisahkan.

“Alhamdulillah, sejak proses sterilisasi ini kita lakukan, maka produk UMKM di Kota Batam ini dapat bertahan hingga 1 tahun lebih. Biasanya hanya 3 bulan suda berjamur, kedepannya proses sterilisasi ini akan kita kembangkan di daerah lainnya di Kepri. Sekarang hanya di Batam, karena Batam merupakan kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan internasional yang bebas pajak ekspor, nol rupiah. Produk UMKM kita sudah diekspor ke Johor, Singapura, Turki dan sejumlah negara tetangga lainnya,” kata Ansar.

Gubernur Kepri ini optimis, BRK Syariah akan tetap menjadi bank kebanggaan dan menjadi institusi nomor 1 di Riau dan Kepri. Pemerintahan boleh berpisah tapi secara psikologis Kepri dan Riau ini adalah abang dan adek yang tidak bisa dipisahkan dan Bank Riau Kepri Syariah ini menjadi pemersatu dua provinsi ini.

“Walaupun ada suara di Kepri itu akan membangun bank daerah, kita tetap dengan BRK Syariah untuk pelayanan dan jasa keuangannya. Sejak awal kita sudah bersama-sama membesarkan BRK Syariah ini hingga memiiliki keuntungan yang besar. Jadi bukan berpisah, tetapi kita berkewajiban memberikan tambahan modal yang besar untuk bank yang kita banggakan ini,” tutur Ansar. (*)

Artikel Sukses Dukung UMKM Naik Kelas Melalui Pembiayaan Nol Margin, Pemprov Kepri Tambah Pagu Subsidi ke BRK Syariah pertama kali tampil pada Metropolis.

Artikel Kemenhub Distribusikan Bantuan Keselamatan ke Nelayan Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali marak pada akhir tahun ini. Terbukti, dalam pekan lalu polisi mengungkap 2 kasus curanmor dengan modus mematahkan stang motor.

Dalam aksinya, pelaku beraksi pada malam hari dengan menyasar peruamahan dan kos-kosan.. Motor hasil curian tersebut dijual pelaku dengan harga Rp 1,5 juta.

“Modus yang digunakan pelaku sekarang mematahkan stang motor dan mendorongnya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ipda M. Alvin Royantara.

Diketahui, dalam 2 pekan ini Polsek Lubuk Baja dan Polsek Bengkong menangkap 2 spesialis curanmor berinisial IK, dan S. Pelaku juga beraksi berkomplotan untuk mengawasi lokasi disekitarnya.

“Masih dilakukan pengembangan. Termasuk ke penadah (yang membeli motor curian),” kata Alvin.

Sementara Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap motor yang diparkir. Sebab, pelaku hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menggasak motor incarannya.

“Maka dari itu motor yang diparkir wajib menggunakan kunci ganda,” ujarnya.

Dengan menggunakan kunci ganda, kata Heribertus masyarakat membatalkan kesempatan pelaku untuk mencuri. Sebab, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan pelaku.

“Niat itu masing-masing pribadi, tetapi kesempatan adalah tugas kita. Karena ada kesempatan, pelaku mencuri,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Akhir Tahun Marak Curanmor, Modus Mematahkan Stang Motor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Subir, pria yang berprofesi sebagai nelayan di pulau Batam menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Ia didakwa dengan undang-undang migas karena menjual minyak tanah secara ilegal di Batam.

Yang mana, dalam aturan pemerintah, minyak tanah tidak boleh lagi beredar di Batam dan sekitarnya, kecuali di wilayah tertentu seperti Lingga. Karena itu, jual beli minyak tanah tanpa izin, dinilai melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Kemarin, Penasehat hukum terdakwa dari LBH Pergerakan Keadilan yang dipimpin Robi menghadirkan empat saksi adcharge meringankan untuk Subir. Salah satu saksi menjelaskan bahwa terdakwa memang menjual minyak tanah kepada masyarakat pulau dan warung-warung kecil di wilayah pesisir.

“Warga di pulau-pulau lebih memilih minyak tanah untuk kebutuhan memasak karena distribusi LPG 3 kg terbatas. Di sana hanya ada satu pangkalan, sehingga masyarakat harus mencari alternatif agar bisa tetap memasak,” ujar saksi di persidangan.

Dalam keterangannya, Subir mengakui bahwa ia mulai beralih menjual minyak tanah karena sulit bertahan sebagai nelayan kecil. Ia pun nekat menjual minyak tanah sejak 2 tahun lalu.

“Nelayan pantai sekarang susah, ikan makin sulit didapat. Saya terpaksa beralih ke minyak tanah demi kebutuhan hidup,” kata Subir di hadapan majelis hakim yang dipimpin Stuart Wattimena.

Subir mengaku dapat minyak tanah dari seseorang bernama Rido yang tinggal di Lingga. Menurutnya, pertama kali bertemu Rido di Jembatan 6 Barelang, dan setelah berbincang cukup lama, Rido menawarkan minyak tanah untuk dijual. Minyak tanah tersebut kemudian dibeli Subir dengan harga Rp300 ribu per jeriken berisi 37 liter. Dalam sekali pengambilan, ia biasanya membeli hingga 30 jeriken.

“Saya bawa minyak tanah itu pakai speedboat, lalu antar ke warung-warung di pulau dengan mobil warisan. Dijual botolan dengan harga Rp18 ribu per liter, namun ada juga yang beli jeriken harganya Rp 330 ribu, jadi dapat untuk Rp 30 ribu. Tapi lebih banyak yang beli botolan,” ujar Subir.

Dijelaskannya, gudang penyimpanan minyak tanah yang ia gunakan juga terletak di salah satu pulau. Ia mengaku sudah dua tahun menjual minyak tanah untuk mencukupi kebutuhan hidup, tanpa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar aturan.

“Saya tidak tahu itu salah, karena mungkin keterbatasaan informasi yang saya dapat. Apalagi saya nelayan pulau,” imbunnya.

Usai mendengar keterangan terdakwa, sidang ditunda hingga minggu depan dengan agenda tuntutan jaksa. Diketahui Subir dijerat JPU Arfian dengan undang-undang migas tentang pengangkutan, dengan ancaman 5 tahun penjara. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Nelayan Beralih Jual Minyak Tanah, Terjerat UU Migas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Reskrim Polsek Bengkong sudah melengkapi berkas dugaan penganiayaan yang dilakukan Zu, 35, terhadap putri kandungan As, 13. Dimana, jaksa peneliti Kejaksaan Negeri Batam mengembalikan berkas tersebut karena dinilai belum lengkap.

“Sudah kita lengkapi dan kirimkan lagi ke Kejaksaan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Iptu Marihot Pakpahan, Senin (16/12).

Ia menjelaskan berkas tersebut cepat dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. Sehingga, perkara bisa dinyatakan lengkap dan berproses di Pengadilan Negeri Batam.

“Cepat kita lengkapi sesuai petunjuk jaksa. Berkas lengkap baru kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti,” katanya.

Diketahui, As, 13, babak belur dianiaya ibu kandungnya, Zu, 35, di rumah kontrakan mereka di Bengkong Harapan 2. Siswi kelas VI SD ini dipukul, kaki dan tangannya diikat tali rafia, serta lehernya dijerat rantai.

Kasus penganiayaan ini terkuak dari laporan tetangga. Saat itu korban dengan kondisi lebam di wajah, memar di kepala, serta dalam kondisi terikat di dalam rumah berhasil meloloskan diri dan lari ke rumah tetangga. Saat ditemukan itu, wajah anak korban terlihat sudah membiru hingga ketakutan jika rantai itu dilepas.

“Kita jerat Undang-undang Perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena pelakunya orang terdekat,” tutup Marihot. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Berkas Sudah Dilengkali Polisi, Kasus Ibu Aniaya Anak Kandung pertama kali tampil pada Metropolis.