batampos – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkap tanggung jawab besar ulama dalam mengawal persatuan bangsa. Menurut dia, Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai Al-Qur’an dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila menyatakan negara berdasarkan musyawarah.
“Negara yang sudah disepakati oleh para kiai zaman dulu ayo kita jaga,” kata Marsudi Syuhud di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (5/12).
Dalam kesempatan itu Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI) MUI menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang bertajuk Workshop Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan. Acara itu menyoroti pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga keutuhan NKRI melalui nilai-nilai keislaman.
Marsudi mengaku bersyukur bisa berdakwah di LPBKI MUI. Maka dari itu, ulama harus menjaga keutuhan NKRI di negara yang bermusyawarah dan negara yang memiliki kesepakatan.
Marsudi mengatakan ulama harus memahami adab dalam kepemimpinan serta peran strategis dalam menjaga nilai musyawarah yang menjadi dasar negara ini. Dia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Di samping itu, kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama. “Majelis Ulama Indonesia juga di sini untuk melihat dan mengawasi tentang nizom (pemerintahan),” ucapnya.
Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Utang Ranuwijaya mengingatkan, MUI punya peran sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukuma) dan pelayan umat (khadimul ummah). MUI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada umat. Saat ini, MUI punya lembaga khusus untuk melayani mualaf.
Terkait LPBKI, Utang berharap lembaga pentashih buku tersebut bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait—Kemenag dan pesantren- untuk mengembangkan literasi Islam. Ke depan, LPBKI akan memberikan ruang bagi para dai untuk terus berkembang di dunia media sosial.
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Ahmad Zayadi menyoroti kontribusi syariah dalam mendukung kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, syariah adalah nilai universal yang tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga kesejahteraan nasional.
Zayadi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi dia, implementasi kebijakan berbasis syariah harus didukung dengan regulasi yang kuat, seperti sertifikasi halal dan pengawasan produk halal.
Dia menambahkan, Kemenag telah meluncurkan Perpustakaan Islam Digital yang menyediakan berbagai literatur keislaman, seperti buku, naskah khutbah Jumat, hingga layanan berbasis digital lainnya. Platform ini bertujuan memberikan akses pengetahuan Islam yang lebih luas kepada masyarakat.
Narasumber lainnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Husein Muhammad, menggarisbawahi peran metodologi modern dalam memahami teks-teks keagamaan klasik. Teks agama sudah selesai, sedangkan realitas baru terus bermunculan. “Saya berharap Majelis Ulama Indonesia dapat mengembangkan metodologinya,” ujarnya.
Menyoal tentang adab ulama sebagaimana yang disinggung Marsudi, beberapa hari ini viral soal sikap penceramah atau ulama Miftah Maulana Habiburrahman yang berkata-kata kasar yang seakan-akan merendahkan seorang penjual es teh bernama Sunhaji.
Sikap Miftah mendapat kecaman dari banyak pihak. Sehingga ulama yang juga menjabat utusan khusus Presiden itu harus minta maaf kepada publik dan Sunhaji secara langsung. Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk dari DPR. (*)
Artikel MUI Tekankan Ulama Harus Memiliki Adab dan Jaga Keutuhan NKRI pertama kali tampil pada News.
