batampos – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa sekolah. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengaku sepakat, namun dengan sejumlah catatan.

Misalnya, UN tidak boleh menjadi satu-satunya syarat kelulusan. “Tapi salah satu unsur. Tidak seperti sebelumnya (jadi satu-satunya standar kelulusan, red),” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Selain itu, UN tidak boleh diterapkan untuk jenjang sekolah dasar (SD). Sebab, menurutnya, pada jenjang SD yang diutamakan adalah wajib belajar. Termasuk fokus pada penekanan pendidikan karakter.

“Jadi mulailah di SMP untuk ke SMA. SMA untuk ke perguruan tinggi,” katanya. Nilai UN ini turut direkomendasikannya untuk dijadikan salah satu syarat dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Dengan begitu, siswa jadi punya motivasi dan semangat untuk belajar secara sungguh-sungguh.

“Misalnya nilai UN minimum sekian untuk diterima di sini (sekolah/perguruan tinggi, red). Itu kan jadi semangat belajar,” sambungnya.

Bukan hanya menghidupkan kembali siswa dalam belajar, UN bisa dijadikan pemetaan. Sehingga, kementerian bisa langsung melakukan penetrasi untuk perbaikan.

Terkait kekhawatiran mengenai dampak negatif UN seperti upaya kecurangan dan lainnya, Unifah menilai, hal itu bisa diperbaiki dalam tata kelola penyelenggaraan UN. Opsi penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga independen pun tak jadi soal. Yang jelas, pemerintah harus bisa mengatur dan mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

“Tapi yang paling penting itu kan dampaknya bagi anak-anak kita dan masa depan kita,” katanya. Mengingat, banyak perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Eropa, enggan menerima siswa Indonesia dengan alasan tak ada standar kelulusan yang jelas.

Usulan menghidupkan kembali ini pun ternyata didukung oleh sebagian masyarakat. Dari survey yang dilakukan PGRI, sebanyak 37402 responden ingin UN diadakan kembali. Tak hanya itu, mereka juga sepakat agar UN dijadikan salah satu penentu untuk masuk perguruan tinggi. (*)

Artikel PGRI Sepakat UN Dihidupkan Kembali pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025.

Seperti pada Selasa (3/12) sore, saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Kebijakan dan Insentif Fiskal dirinya memilih bungkam.

Bahkan, Sri Mulyani hanya berjalan lurus ke arah pintu keluar untuk menuju mobil dinas saat ditanya wartawan soal kepastian PPN 12 persen. Dengan pengawalan yang ketat, ia hanya menjawab singkat dan meminta awak media untuk menunggu pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko saja yang menyampaikan (PPN 12 persen),” kata Sri Mulyani singkat.

Tak hanya di momen Rakortas ini, Sri Mulyani juga enggan berkomentar soal penerapan kebijakan dalam beberapa acara yang dihadirinya. Salah satunya saat hadir dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Gedung BI, Jakarta, pada Jumat (29/11).

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani tampak bungkam dan hanya melempar senyum kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait kenaikan PPN 12 persen.

Sementara itu, kepastikan penerapan PPN 12 persen justru datang dari Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF di Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut Parjiono pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan PPN 12 persen sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dijadwalkan berlaku mulai awal 2025.

Baca Juga: Punya Aura Penglaris Alami Sejak Lahir, 6 Weton Ini Mudah Menarik Rezeki, Akan Terus Beruntung dan Sukses Menurut Primbon Jawa

“Jadi (PPN 12 persen) kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” kata Parjiono.

Lebih lanjut Parjiono mengatakan bahwa pemerintah sendiri telah memberikan pengecualian kenaikan PPN 12 persen untuk masyarakat miskin, layanan kesehatan dan pendidikan.

“Pengecualiannya sudah jelas untuk apa masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya di sana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir,” pungkasnya. (*)

Artikel Menkeu Sri Mulyani Bungkam Saat Ditanya Soal Kenaikan PPN 12 Persen pertama kali tampil pada News.

batanmpos – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat.

“Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah. Jadi, belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (3/12).

Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi Pertalite.

“Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti Pertalite itu mereka masih bisa ngisi, nanti teknis kontrolnya akan dipikirkan bagaimana caranya,” ucapnya.

Bambang kembali menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Dia mengatakan, DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.

“Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada, jadi bisa di-exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi, pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya. (*)

Artikel Ketua Komisi XII Berharap Ojol Masih Bisa “Minum” BBM Bersubsidi pertama kali tampil pada News.

batampos – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/12). Risnandar terlihat mengenakan sweater biru kotak-kotak, menggunakan topi dan masker.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengenakan jaket abu-abu dan juga masker.

Kedua pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) itu mendapat pengamanan dari aparat kepolisian setibanya di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Risnandar dan Indra tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasiku gedung KPK.

Risnandar dan Indra memilih langsung masuk ke gedung KPK, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tak hanya keduanya, penyidik KPK juga turut memboyong tujuh orang lainnya yang diamankan dalam tangkap tangan tersebut.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan, pihaknya total mengamankan sembilan orang dalam operasi senyap di Pemkot Pekanbaru. Menurutnya, delapan orang diamankan di wilayah Kota Pekanbaru, sementara satu orang di Jakarta.

“(Diamankan) delapan dari Pekanbaru dan satu diamankan di Jakarta. Jadinya total sembilan orang yang diamankan,” kata Tessa dikonfirmasi, Selasa (3/12).

Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya mengamankan uang Rp 1 miliar dalam giat OTT yang turut mengamankan penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

“Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp 1 miliar,” ujar Alexander Marwata di Bali, Selasa (3/12).

Alex mengungkapkan, giat tangkap tangan itu dilakukan setelah tim penindakan KPK menerima informasi dari masyarakat. Sehingga, KPK melakukan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) atas giat tangkap tangan itu.

“Itu berdasarkan informasi dari masyarakat ya, kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penyadapan, dengan melakukan surveillance, dengan melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan,” ucap Alex.

KPK belum membuka identitas para pihak lain yang turut diamankan. KPK membutuhkan waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa dan Sekda Pekanbaru Bungkam Saat Tiba di Gedung Merah Putih KPK Usai Kena OTT pertama kali tampil pada News.