batampos – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), Yassierli, bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meninjau Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Griya Pekerja Bumi Lancang Kuning di Kota Batam pada Selasa (17/12) sore. Kunjungan ini untuk melihat secara langsung fasilitas hunian yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya mendukung kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Usai berkeliling rusun dan melihat beberapa contoh kamar di rusun, Menaker Yassierli mengapresiasi program rusun sebagai terobosan nyata meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Keberadaan rusun bukan hanya memberikan tempat tinggal yang layak bagi pekerja, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas mereka.

“Dengan fasilitas seperti ini, para pekerja memiliki lingkungan yang lebih baik untuk hidup dan bekerja,” ujar Yassierli.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mendukung inisiatif serupa agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, ia mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan rusunawa, terutama terkait aspek kebersihan, keamanan, dan keselamatan para penghuni.

Baca Juga: Pembangunan Ruko di Depan Ikon Welcome To Batam Disorot DPRD dan Dinas Pariwisata

“Memelihara hunian dengan ribuan penghuni tentu bukan pekerjaan mudah. Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan harus menjadi prioritas. Selain itu, ruang terbuka hijau dan penanganan isu sosial juga harus diperhatikan agar rusun ini menjadi tempat tinggal yang ideal,” tegasnya.

Dalam dialognya dengan penghuni rusun, Yassierli mendapatkan sejumlah masukan positif mengenai kenyamanan dan manfaat rusun ini. Namun, ia juga mencatat adanya sejumlah keluhan dari penghuni terkait kenaikan harga sewa. Salah satu penghuni, Muhidil, mengungkapkan kepuasannya tinggal di Rusun Griya Pekerja meski ada kenaikan biaya sewa.

“Tempat ini nyaman dan strategis, dekat dengan tempat kerja saya. Tapi tahun ini harga sewanya naik cukup signifikan. Tahun lalu masih Rp500 ribu per bulan untuk kamar di lantai empat, sekarang naik jadi Rp1 juta. Meski begitu, saya masih memilih tinggal di sini karena fasilitasnya cukup memadai,” ujar Muhidil.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa program pembangunan rusun pekerja ini akan terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia. Ia menyambut baik masukan dari Menaker dan memastikan pihaknya akan memperhatikan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan di rusunawa.

“Masukan dari Bapak Menteri menjadi perhatian kami. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan rusun ini agar menjadi tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Ke depan, kami juga akan memperluas program ini ke daerah lain, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah,” ungkap Anggoro.

Baca Juga: Polda Kepri Turunkan Kekuatan Maksimal untuk Pengamanan Nataru

Anggoro menjelaskan, saat ini di Kepri terdapat tiga rusun pekerja yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari ketiga rusun, terdapat 2000 lebih kamar yang diperuntukan khusus pekerja.Untuk memperluas program tersebut, ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan sewa jangka panjang.

“Model pembangunan rusun seperti ini sudah terbukti bermanfaat bagi pekerja. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis bisa menyediakan lebih banyak hunian layak yang terjangkau untuk tenaga kerja di seluruh Indonesia,” tambahnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pemerintah Dorong Kesejahteraan Pekerja, Menaker Puji Program Rusunawa BPJS Ketenagakerjaan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pembangunan ruko di sekitar ikon wisata Welcome To Batam (WTB) menuai perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Ikon yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata di Batam terancam kehilangan daya tarik visual akibat bangunan tersebut.

Anggota DPRD Batam dari Fraksi PKS, Suryanto menegaskan masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral masih kurang dalam menyikapi persoalan ini dan pengalokasian lahan dari Badan Pengusaha (BP) Batam.

“WTB itu ikon wisata yang tanggung jawabnya ada di Dinas Pariwisata dan Dinas Cipta Karya. Pembangunan ruko ini jelas berdampak, tetapi apakah sudah ada komunikasi terhadap dampak yang ditimbulkan? Karena pembangunan ini butuh proses panjang,” ujar Suryanto, Selasa (17/12).

Baca Juga: Monumen WTB Terancam Tertutup Bangunan, Praktisi Pariwisata Kepri Soroti Dampaknya

Ia menyayangkan kurangnya koordinasi yang jelas antarinstansi terkait, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Wali Kota Batam.

“Jadi peran Dinas Pariwisata dalam menjaga ikon wisata serta Dinas Cipta Karya yang berwenang dalam perizinan pembangunan harus berjalan beriringan,” kata dia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardiwinata, menyampaikan bahwa ikon Welcome To Batam telah lama menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Ia mengakui bahwa kehadiran ruko yang tengah dibangun di dekat ikon tersebut menimbulkan gangguan bagi pengunjung yang ingin berfoto atau membuat konten.

“WTB adalah spot ikonik bagi wisatawan yang datang ke Batam. Mereka datang untuk melihat, berfoto, bahkan membuat konten di sana. Dengan adanya bangunan ruko ini, tentu keindahan dan daya tarik ikon tersebut terganggu,” kata Ardi.

Baca Juga: Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam

Ardi menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan travel agent agar persoalan ini menjadi perhatian, terutama bagi wisatawan yang datang secara personal maupun melalui agen perjalanan.

Namun, ia juga menyadari bahwa kewenangan Dinas Pariwisata dalam persoalan ini sangat terbatas.

“Kami berharap para pemilik lahan dan stakeholder terkait bisa memahami pentingnya menjaga ikon wisata Batam ini. Banyak pihak yang menanyakan hal ini, dan saya sudah menjelaskan secara personal bahwa WTB adalah destinasi yang harus dipertahankan karena Batam membutuhkan daya tarik seperti ini,” ujarnya.

Masalah ini dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang lebih baik antara Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Suryanto pun berharap persoalan ini segera diselesaikan melalui komunikasi dan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan pariwisata.

“DPRD Batam bersama dinas terkait akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa ikon Welcome To Batam tetap terjaga sebagai wajah pariwisata Kota Batam,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Pembangunan Ruko di Depan Ikon Welcome To Batam Picu Disorot DPRD dan Dinas Pariwisata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah menegaskan pihaknya akan melakukan pengamanan maksimal selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini sesuai intruksi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kami telah memetakan berbagai titik krusial, termasuk gereja, pusat keramaian, dan jalur transportasi utama. Sinergi antara TNI-Polri dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah Kepri,” ujar Yan.

Yan menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni kelancaran arus mudik dan balik. Kemudian pengamanan perayaan Natal di tempat-tempat ibadah.

“Kami memastikan kesiapan personel, termasuk menurunkan kekuatan maksimal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama libur panjang ini,” katanya.

Baca Juga: BP Batam Siapkan Posko dan Koordinasi Lintas Instansi untuk Kelancaran Nataru

Yan juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar berhati-hati dalam membawa barang berharga atau uang dalam jumlah banyak.

“Mintalah bantuan pengawalan dari pihak kepolisian bila diperlukan. Pastikan juga rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan, seperti mematikan aliran listrik, mengunci rumah, dan melapor kepada RT/RW serta Bhabinkamtibmas setempat,” ungkapnya.

Selain itu, Polri juga mengingatkan masyarakat yang hendak mudik terkait layanan penitipan kendaraan yang tersedia di kantor-kantor polisi, mulai dari tingkat polsek.

“Bagi masyarakat yang tidak ingin meninggalkan kendaraan pribadi di rumah, kami menyediakan layanan penitipan kendaraan di kantor polisi terdekat. Silakan datang ke polsek di wilayah masing-masing untuk mendapatkan informasi dan menggunakan layanan ini,” tutupnya.

Baca Juga: Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam

Diketahui, dalam pengamanan Nataru tahun ini, Polri mendirikan 2.794 posko di berbagai titik strategis. Rinciannya meliputi 1.852 Pos Pengamanan (Pospam), 735 Pos Pelayanan, dan 207 Pos Terpadu.

Posko-posko ini akan mengamankan lebih dari 61 ribu objek, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga tempat wisata. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Polda Kepri Turunkan Kekuatan Maksimal untuk Pengamanan Nataru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Mulai pertengahan tahun 2025, Malaysia berencana memperkenalkan sistem pemeriksaan imigrasi menggunakan QR Code di pos pemeriksaan Johor untuk warga Singapura dan pemegang paspor asing lainnya.

Langkah ini bertujuan mempercepat proses di salah satu perlintasan darat tersibuk di dunia, yang menghubungkan Singapura dengan Malaysia.

Pejabat tinggi negara bagian Johor, Lee Ting Han, mengatakan kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura. Beberapa perusahaan asing disebut telah meminta efisiensi yang lebih baik di pintu masuk kedua negara.

Meski demikian, penerapan kebijakan ini masih terbatas pada hubungan bilateral Singapura-Malaysia. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi (Kanim) Batam, Kharisma Rukmana, menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pusat terkait dampak kebijakan tersebut.

Baca Juga: Konflik Lahan Teluk Bakau, DPRD Batam Ingatkan Transparansi Data Warga dan Pengembang

“Kita tunggu info dari pusat,” ujarnya singkat, Selasa (17/12).

Pengusaha travel agent di Batam, Surya Wijaya, menegaskan kebijakan ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia. Meski ada simpang-siur bahwa warga asing bisa memasuki Singapura tanpa paspor, hal tersebut tidak berlaku bagi WNI.

“Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat diperhatikan. Kalau dibebaskan masuk, nanti ramai orang Indonesia bekerja di Singapura,” kata dia.

Ditanya mengenai dampak kunjungan turis, disebutkan Surya bahwa potensi kunjungan wisatawan kini tergantung pada promosi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata serta pemerintah Indonesia.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menilai kebijakan ini tidak akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata maupun investasi di Batam.

“Saya kira tidak akan berdampak signifikan terhadap pariwisata Kepri ataupun Batam. Justru yang terjadi adalah akan makin banyak orang Kepri yang melancong ke Singapura dan Malaysia setelah kebijakan ini,” kata dia.

Baca Juga: Besok, Nasib UMK dan UMSK Kepri Ditentukan Besok

Ia menyebut, bahwa kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi rencana Batam sebagai hub regional atau internasional, mengingat pasar utama Batam berbeda dengan Singapura dan Malaysia.

Meski kebijakan QR Code ini lebih relevan untuk Singapura dan Malaysia, Batam tetap harus menjaga daya saingnya sebagai destinasi wisata dan pusat investasi. Potensi kenaikan kunjungan wisatawan, khususnya dari Singapura, masih dapat dioptimalkan dengan promosi dan pengembangan fasilitas.

Namun, tanpa kebijakan serupa yang mempercepat akses bagi wisatawan asing ke Batam, ada kekhawatiran Batam bisa kehilangan momentum sebagai pintu masuk strategis di kawasan Asia Tenggara. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Malaysia akan Terapkan Pemeriksaan di Imigrasi dengan QR Code, Ini Tanggapan Pengusaha Batam pertama kali tampil pada Metropolis.