Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12).(Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku, Rabu (18/12). Yasonna mengaku didalami penyidik KPK terkait surat yang disampaikannya selaku Ketua DPP PDIP ke Mahkamah Agung (MA) dan data perlintasan Harun Masiku.
“Penyidik sangat profesional ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP kemudian posisi saya sebagai menteri hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku itu saja,” kata Yasonna usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12).
Yasonna menjelaskan, sebagai Ketua DPP PDIP dirinya mengirimkan surat ke MA untuk meminta fatwa mengenai pergantian antarwaktu anggota DPR yang meninggal dunia. Sebab, kasus suap yang menjerat Harun Masiku bermula dari meninggalnya anggota terpilih fraksi PDIP di DPR dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I Nazaruddin Kiemas, yang mendapat 34.276 suara pada Pileg 2019.
Lantaran telah meninggal dunia, suara Nazaruddin Kiemas dialihkan ke Riezky Aprilia yang berada pada urutan kedua. Sehingga, Riezky mendapat 44.402 suara dan mendapat kursi DPR.
Namun, DPP PDIP memutuskan Harun Masiku yang hanya mendapat suara 5.878 sebagai caleg pengganti terpilih menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Kiemas.
“Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Kapasitas saya sebagai ketua dpp. Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57,” ungkap Yasonna.
Selain soal surat ke MA, Yasonna juga didalami penyidik terkait perlintasan Harun Masiku. Sebab, saat masih menjabat Menkumham, sempat menyatakan Harun Masiku berada di luar negeri.
Namun, diisukan Harun Masiku telah kembali ke Indonesia. Meski demikian, hingga kini KPK belum juga berhasil menangkap Harun Masiku.
“Kapasitas saya sebagai menteri saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku,” pungkasnya. (*)
Suasana mencekam di Pulau Rempang yang terjadi pada Selasa (17/12) malam.
batampos – Bentrokan pecah antara warga Sembulang Hulu, Rempang, Batam, dengan puluhan karyawan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada Selasa (17/12) malam hingga Rabu (18/12) dini hari.
Insiden yang bermula dari perselisihan terkait spanduk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City itu menyebabkan delapan warga luka-luka, beberapa mengalami cedera serius seperti patah tulang dan luka akibat senjata tajam. Sementara itu, seorang karyawan PT MEG yang sempat disandera dikabarkan koma.
Peristiwa bermula pada Selasa (17/12) malam, ketika beberapa pekerja PT MEG diduga merusak spanduk penolakan relokasi warga yang dipasang di wilayah Sembulang Hulu. Menurut Asmah, warga Sungai Buluh, tindakan itu memicu amarah masyarakat yang pada akhirnya menangkap salah satu pekerja dan membawanya ke posko warga.
“Kami menahan dia di posko untuk menunggu polisi. Selama ini spanduk-spanduk kami sering dirusak, jadi kami merasa perlu mengambil tindakan,” katanya.
Bentrok ini semakin memperkeruh hubungan antara warga Rempang dan PT MEG yang terlibat dalam proyek Rempang Eco City. Warga secara tegas menolak keberadaan perusahaan tersebut, yang dianggap merusak ketenangan dan kenyamanan mereka.
“Kami ingin PT MEG keluar dari wilayah ini. Selama mereka ada di sini, kami terus merasa terancam,” ujar Asmah.
Situasi semakin memanas saat puluhan pekerja PT MEG mendatangi lokasi dengan mobil, motor, dan lori. Mereka diduga membawa senjata seperti parang, pisau, dan kayu, lalu menyerang posko warga.
Edi, salah seorang warga yang menjadi korban, menceritakan upayanya melindungi anaknya dari serangan.
“Mereka datang langsung menyerang. Anak saya diancam, ditodong pakai parang, akan dibunuh. Saya melindungi anak saya, tapi malah dipukul dan disabet parang di punggung,” katanya.
Menurut warga, serangan itu tidak berhenti di posko Sembulang Hulu. Para pekerja PT MEG juga bergerak ke Sungai Buluh, menyerang warga yang tidak tahu-menahu, termasuk anak-anak.
Sementara itu, pihak PT MEG menyebut kejadian bermula saat lima anggotanya melakukan patroli rutin di wilayah tersebut. Salah satu anggota, yang terpisah dari rombongan, menjadi korban pengeroyokan oleh warga setempat.
“Rekan kami diserang, dipukuli, dan diikat hingga tidak sadarkan diri. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi karena dihalangi warga,” ujar Angga, anggota tim keamanan PT MEG.
PT MEG mengklaim tindakan mereka tidak bermaksud memprovokasi warga, tetapi justru untuk menjaga keamanan wilayah. Perwakilan tim hukum PT MEG, Rio Sibarani, menyayangkan insiden ini dan meminta aparat hukum bertindak tegas.
“Tindakan kekerasan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas kasus ini,” kata dia.
Kapolresta Barelang, Heribertus Ompusunggu, mengatakan bahwa bentrokan itu dipicu oleh kesalahpahaman dan tindakan main hakim sendiri dari warga.
“Awalnya, karyawan PT MEG mencabut spanduk yang dianggap mengganggu proyek PSN. Kemudian mereka (masyarakat) secara berkelompok mengamankan karyawan tersebut. Karyawan tersebut dikurung oleh masyarakat dan tidak mau dibebaskan, padahal sebenarnya kalau mau dibicarakan dengan baik untuk masalah spanduk yang dirusak atau diturunkan bisa diganti,” katanya.
Kejadian tersebut telah diupayakan diambil jalan damai oleh Polsek setempat. Namun pada saat mau pendamaian, beberapa masyarakat, mengabaikannya.
“Mungkin ada provokatornya kita selidiki, tidak mau menggubris. Akhirnya terjadi bentrokan dari karyawan PT MEG tersebut karena tidak terima rekannya diperlakukan seperti itu. Masyarakat juga bersikeras, akhirnya terjadi bentrokan. Memang beberapa orang ada yang luka-luka,” ujar Heribertus.
Polisi, secara maraton sudah melakukan pemeriksaan kepada siapa-siapa saja yang terlibat, baik dari karyawan PT MEG, maupun masyarakat setempat.
“Sebenarnya apa yang dilakukan oleh karyawan PT MEG cuma sekedar Tipiring (tindak pidana ringan), membereskan atau mencabut spanduk dari masyarakat Sembulang Hulu yang menolak PSN Rempang Eco City,” katanya.
Heribertus menambahkan, pihaknya telah melakukan patroli gabungan dengan TNI untuk mengamankan situasi. Proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat masih berlangsung, termasuk laporan dari kedua belah pihak yang kini saling tuduh.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Semua permasalahan harus diserahkan kepada aparat hukum. Kami akan memastikan kasus ini ditangani secara adil,” ujar Heribertus. (*)
Suasana mencekam di Pulau Rempang yang terjadi pada Selasa (18/12) dini hari.
batampos – Pulau Rempang kembali menjadi sorotan nasional setelah insiden kekerasan yang terjadi pada Selasa (17/12/2024) malam. Dalam peristiwa tersebut, masyarakat setempat menjadi korban serangan yang diduga dilakukan oleh puluhan orang terindikasi sebagai karyawan PT Makmur Elok Graha (PT MEG). Insiden ini menambah panjang deretan konflik yang melibatkan perusahaan tersebut dan warga lokal terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah posko milik warga di Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh dirusak. Selain itu, setidaknya delapan warga mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Rinciannya, empat orang mengalami luka sobek di kepala, satu warga terkena panah, satu warga mengalami patah tangan, dan dua lainnya mengalami luka ringan. Tidak hanya itu, belasan kendaraan bermotor milik warga juga dilaporkan dirusak dalam kericuhan tersebut.
Menanggapi kejadian ini, masyarakat Kampung Tua di Rempang bersama organisasi masyarakat sipil menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk segera memastikan perlindungan kepada masyarakat adat serta membatalkan rencana PSN Rempang Eco-City. Selain itu, mereka meminta Kapolri agar menegakkan hukum secara serius atas kekerasan yang berulang, serta Komnas HAM untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Direktur WALHI Riau, Boy Even Sembiring, mengungkapkan bahwa ini adalah kejadian kedua yang melibatkan orang-orang yang diduga karyawan PT MEG. Ia menilai preseden serupa yang tidak ditangani dengan tegas sebelumnya menjadi pemicu kekerasan lanjutan. “Apabila tidak ada proses hukum yang tegas, polisi, khususnya di Kepulauan Riau, dapat dianggap tunduk kepada premanisme. Ini jelas menjadi alasan untuk mengevaluasi hingga membatalkan PSN Rempang Eco-City,” tegas Boy.
Namun, pihak PT MEG memberikan kronologi berbeda terkait insiden tersebut. Menurut Angga, Koordinator Lapangan PT MEG, kericuhan bermula saat tim lapangan mereka sedang berpatroli di wilayah Sembulang. Ketika mereka hendak membantu sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan, situasi mendadak memanas karena muncul empat orang tak dikenal yang membawa parang dan mengancam timnya.
Angga menyebut bahwa salah satu anggota tim mereka sempat terpisah dan dikeroyok oleh warga. “Rekan kami ditangkap, diikat kakinya, dan dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Kami berusaha meminta bantuan polisi, namun warga sempat menghalangi upaya membawa korban ke rumah sakit,” jelas Angga.
PT MEG juga membantah tuduhan bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap warga atau anak-anak. Menurut Angga, perusahaan selama ini berkomitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai program sosial. “Kami tidak mungkin melakukan itu. Sebagai pengembang Rempang Eco-City, kami selalu berusaha merangkul masyarakat,” katanya.
Meskipun begitu, PT MEG tidak dapat memastikan kebenaran isu bahwa warga menahan anggota tim mereka untuk memaksa perusahaan menghentikan kegiatan di kampung tersebut. “Saya tidak tahu pasti karena suasana di lokasi sangat tegang, banyak warga membawa parang,” ujar Angga.
Insiden ini semakin memperkeruh hubungan antara masyarakat Pulau Rempang dan PT MEG, yang selama ini sudah berada dalam tensi tinggi akibat rencana pembangunan Rempang Eco-City. Kedua pihak saling melempar tuduhan, sementara masyarakat sipil mendesak pemerintah dan aparat hukum untuk segera mengambil tindakan yang tegas dan adil.
Masyarakat adat Rempang kini berharap suara mereka didengar oleh pemerintah pusat. Sementara itu, PT MEG juga menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencari solusi terbaik atas konflik yang terus membayangi kawasan tersebut. Apakah konflik ini akan menemui titik terang, atau justru memicu perpecahan yang lebih dalam? Semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah dan penegak hukum. (*)
batampos – Aleri susu sapi pada anak menjadi masalah umum pada masa tumbuh kembang anak di dunia termasuk Indonesia.
Di Indonesia berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), prevalensi anak alergi susu sapi berkisar antara 2 persen hingga 7,5 persen.
Dengan jumlah tersebut, angka balita yang ASS sekitar 21 juta jiwa. Dari angka ini menunjukkan sekitar 420.000 hingga 1,575 juta anak Indonesia berpotensi menghadapi alergi susu sapi.
Masalah alergi susu sapi menjadi salah satu penyebab anak tidak tumbuh optimal jika tidak ditangani sejak dini.
Menurut Dokter Spesialis Alergi dan Imunologi Anak, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr.Sp.A(K), M.Kes, alergi susu sapi itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang tidak normal, di mana berlebihan dalam mengenali protein susu sapi.
”Jika alergi ini tidak terdeteksi lalu terlambat diatasi maka bisa mengganggu tumbuh kembang anak,” sebutnya.
Gejala yang muncul ketika anak dicurigai alergi susu sapi, masih Prof Budi, antara lain bisa menyerang organ pencernaan seperti diare, konstipasi, dan darah dalam tinja.
”Lalu ada pula gejala seperti muntah, ruam, bengkak bibir dan kelopak mata. Bahkan beberapa balita juga menunjukkan kolik,” tambahnya.
Namun, Prof Budi menggarisbawahi, alergi susu sapi hanya bisa mengenai anak yang punya bakat alergi. Misalnya, ungkap Prof Budi, si anak sudah memiliki gejala-gejala yan disebutkan, lalu secara genetik dari ayah dan ibu ternyata memiliki alergi maka bisa jadi si anak memang alergi susu sapi.
“Jadi untuk mengetahui risiko tidak alergi berdasarkan riwayat alergi dalam keluarga. Penting untuk konsultasi ke ahli jika memang mencurigai anak alergi susu sapi,” ujar Prof. Budi dalam acara puncak Gerakan 1000 Cerita bunda Anak Juara Morinaga, baru-baru ini.
Lalu, anak dengan alergi susu sapi (ASS) membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan kondisi mereka, seperti formula berbasis soya, yang menjadi nutrisi alternatif.
Anak dengan ASS yang cocok dengan formula soya, dapat terhindar dari gejala-gejala alergi akibat ASS sehingga anak tetap dapat memiliki tumbuh kembang yang optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Psikolog Klinis Anak dan Keluarga, Irma Gustiana Andriani, mengungkapkan, alergi pada anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga kondisi psikologis mereka.
Anak dengan alergi cenderung lebih rentan mengalami kecemasan, kesulitan konsentrasi, dan gangguan sosial, seperti isolasi dan bullying, terutama di usia sekolah.
Faktor ini juga dipengaruhi oleh kecemasan orang tua yang sering kali lebih besar daripada dampak alergi itu sendiri, sehingga membentuk aksi-reaksi terhadap anak.
“Untuk mengatasi hal ini, kami menyarankan orang tua agar tetap tenang saat anak mengalami reaksi alergi dan menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Konsultasi dengan dokter ahli juga penting untuk memahami penyebab alergi dan memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak agar mereka dapat tetap tumbuh optimal meskipun menghadapi alergi,” ungkap Irma. (*)
Suasana ruang check in Bandara Hang Nadim Batam. Foto: Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Dalam rangka menghadapi lonjakan penumpang selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Bandara Hang Nadim Batam resmi membuka posko terpadu, Rabu (18/12).
Posko ini akan beroperasi hingga 2 Januari 2025 untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam (BIB), Nugroho Jati, menyatakan bahwa posko ini dirancang untuk memberikan pelayanan optimal kepada penumpang.
“Seperti pada momen Nataru sebelumnya, kami melibatkan seluruh stakeholder terkait angkutan penerbangan. Posko ini akan didukung oleh 334 personel dari berbagai bidang,” ujar Nugroho.
Pihak bandara memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2024, sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2025. Selama periode tersebut, jumlah penumpang harian diperkirakan mencapai 12.000 hingga 15.000 orang, meningkat dari rata-rata harian normal sekitar 10.000 penumpang.
Untuk mengakomodasi peningkatan ini, Bandara Hang Nadim telah menambah sembilan penerbangan ekstra dengan tujuan Semarang, Jakarta, dan Yogyakarta melalui maskapai Super Air Jet dan Batik Air.
“Kami memproyeksikan kenaikan trafik penumpang sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini juga berlaku untuk trafik penerbangan dan kargo,” tambah Nugroho.
Meski terminal Bandara Hang Nadim sedang dalam proses renovasi, Nugroho memastikan bahwa area kritikal seperti ruang tunggu dan loket check-in sudah beroperasi optimal.
“Beberapa fasilitas baru telah diperbaiki sehingga lebih segar dan nyaman. Selain itu, kami menambahkan variasi toko suvenir dan restoran baik di dalam maupun di luar terminal,” jelasnya.
Posko terpadu di Bandara Hang Nadim mencakup layanan keamanan, kesehatan, dan informasi penumpang. Untuk pelayanan kesehatan, posko ini bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menyediakan klinik khusus bagi para penumpang.
“Dengan adanya posko ini, kami berharap perjalanan para penumpang selama libur Nataru menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar,” ujar Nugroho.
Dengan persiapan ini, Bandara Hang Nadim siap menjadi salah satu pusat mobilitas penting selama musim libur akhir tahun, memastikan pengalaman penerbangan yang lebih baik bagi para penumpang. (*)
Polisi langsung mengejar salah satu pelaku yang berusaha kabur saat melihat kapal kayu yang baru sandar di Tambelan.
Setelah ditangkap, polisi menemukan satu paket berukuran besar diduga sabu.
Dari pengembangan, polisi menangkap dua orang terduga pelaku lain yang merupakan wanita.
Kasatresnarkoba Polres Bintan, Iptu Davinsi Josie Sidabutar membenarkan ada tiga orang terduga pelaku diamankan di Tambelan, namun penyidik masih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih jauh.
“Kita masih menunggu hasil lab, apakah positif sabu atau tidak,” singkatnya. (*)
Ilustrasi. Truk-truk pengangkut sampah menurunkan sampah yang tiba di TPA Punggur. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam memastikan layanan pengangkutan sampah tetap berjalan lancar selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk menjamin hal tersebut, DLH telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengaturan jadwal piket khusus bagi petugas kebersihan.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam, Eka Suryanto mengatakan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal kerja bagi petugas kebersihan dengan tetap mempertimbangkan perayaan Natal. Petugas Kristiani diberikan waktu libur untuk merayakan Natal bersama keluarga, sementara petugas Muslim akan bertugas dengan sistem piket.
“Pelayanan sampah tetap kita jalankan. Petugas Kristiani diberi waktu untuk libur, sedangkan petugas Muslim akan bekerja dengan jadwal yang sudah diatur. Pada prinsipnya, pengangkutan sampah tidak berhenti, sehingga kebersihan Kota Batam tetap terjaga,” ujar Eka, Rabu (18/12).
Dalam mendukung kebersihan selama libur Natal dan Tahun Baru, DLH juga akan menerbitkan surat edaran sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Pengadilan Lingkungan Hidup RI Nomor 01 Tahun 2024, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk mengendalikan volume sampah selama momen tersebut.
“Kami akan mengeluarkan surat edaran yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Salah satunya adalah memilah sampah dari rumah. Dengan memilah, masyarakat dapat mengurangi sampah yang langsung dibuang ke TPS atau lingkungan sekitar,” tambah Eka.
Momen libur Natal dan Tahun Baru kerap diiringi lonjakan volume sampah, terutama dari kegiatan masyarakat yang merayakan Natal serta berbagai aktivitas liburan lainnya. Untuk itu, DLH memaksimalkan peran satgas kebersihan yang tetap bertugas, baik di kawasan permukiman maupun area publik.
“Kami sudah mengatur pola kerja yang efektif agar pengangkutan sampah tidak terganggu. Petugas kami akan bekerja secara bergantian, sehingga semua wilayah tetap terlayani,” ujar Eka.
Selain itu, DLH juga mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan di waktu yang sudah ditentukan. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat diperlukan, terutama di momen libur panjang seperti ini.
“Kerjasama masyarakat sangat penting agar kebersihan tetap terjaga. Kami harap warga yang merayakan Natal maupun masyarakat lainnya bisa berperan aktif menjaga lingkungan, sehingga Batam tetap bersih dan nyaman untuk semua,” pungkas Eka. (*)
batampos – Kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Batam terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 3.501 kasus TBC. Jumlah tersebut naik menjadi 4.450 kasus pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 4.664 kasus hingga pada awal Desember tahun 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah kasus ini disebabkan oleh intensifikasi skrining dan investigasi kontak erat pasien TBC, yang sejalan dengan target Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC.
“Perpres tersebut memang menargetkan untuk menemukan sebanyak mungkin kasus TBC melalui skrining aktif dan investigasi kontak serumah atau kontak erat pasien TBC. Tujuannya adalah memberikan pengobatan tepat sasaran bagi pasien yang positif TBC serta pencegahan dini bagi mereka yang negatif,” ujar Didi, Rabu (18/12).
Menurutnya, pasien yang terdeteksi positif TBC akan diberikan pengobatan dengan Obat Anti TBC (OAT) selama minimal enam bulan. Sementara itu, bagi individu yang negatif namun memiliki risiko tinggi, akan diberikan Terapi Pencegahan TBC (TPT) untuk menekan potensi berkembangnya penyakit.
Didi menambahkan bahwa pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada akhir tahun 2030, dengan menurunkan angka insiden penyakit ini menjadi 65 per 100.000 penduduk. Untuk mencapai hal tersebut, Dinkes Batam telah mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama (MoU) bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Batam.
“Di Batam, terdapat 21 rumah sakit dan 141 klinik yang telah berkolaborasi dengan kami untuk meningkatkan cakupan temuan kasus TBC. Selain itu, pengobatan dapat diakses di seluruh Puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di 12 kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri,” katanya.
Hingga saat ini, Kota Batam belum memiliki rumah sakit khusus untuk TBC. Namun, seluruh Puskesmas (21 unit) dan rumah sakit (21 unit) telah mampu memberikan pelayanan pengobatan sesuai standar nasional.
Dinas Kesehatan Batam juga terus mengimbau dan mengajak masyarakat untuk aktif memeriksakan kesehatannya, terutama jika memiliki gejala TBC seperti batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, penurunan berat badan tanpa sebab, keringat malam berlebih, dan demam berkepanjangan.
“Kami juga meminta warga yang tinggal serumah dengan pasien TBC untuk segera menjalani pemeriksaan. Penemuan kasus secara dini sangat penting agar penyebaran penyakit ini dapat dicegah,” tambah Didi.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, Dinas Kesehatan Kota Batam optimistis bahwa angka kasus TBC dapat ditekan, sehingga target eliminasi TBC nasional pada tahun 2030 dapat tercapai. (*)
batampos– Puluhan buruh asal Kota Batam yang tergabung dalam FSPMI, hingga KSPI melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kepri, di Kota Tanjungpinang, pada Rabu (18/12).
Dalam aksi tersebut, para buruh mendesak Gubernur Kepri segera untuk mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam tahun 2025.
“Kita menutut harus diputuskan, karena hari ini terakhir. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) Nomor 16 tahun 2024,” kata Ramon, Ketua FSPMI Batam.
Ia menyebut, lambatnya pengesahan UMK dan UMSK Batam disebabkan adanya permasalahan komunikasi di internal Dewan Pengupahan. Buruh menduga, terdapat oknum Disnakertrans Kepri, yang sengaja tidak ingin membahas UMSK 2025.
“Ini yang menjadi permasalahan, karena saat kita rapat, Dewan Pengupahan menyebut tidak akan ada pleno UMSK,” tegasnya.
Menurutnya, Disnakertrans Kepri lepas tangan terkait permasalahan UMK dan UMSK Batam. Sebab, Disnakertrans Kepri memang tidak berkoordinasi dengan Disnaker Batam untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Selain itu, FSPMI sendiri mengusulkan kenaikan UMSK dua kategori kerawanan kerja. Untuk sektor menengah diusul kenaikan 1,5 persen dari UMK Batam 2025. Sementara sektor berat diusul naik 2,5 dari UMK 2025.
“Itu yang kita usulkan dan meminta kepada Gubernur Kepri segera mengesahkan UMSK ini,” pungkasnya. (*)
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid memukul gong sebagai simbol peluncuran Pusat Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Kota Batam di Dataran Engku Putri, Kota Batam, Minggu (15/12). Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Batam ke-195, Grab Indonesia meluncurkan laman Pusat Keamanan dan Keselamatan Wisatawan khusus untuk Kota Batam. Peluncuran ini berlangsung pada Pawai Budaya yang digelar di Dataran Engku Putri, Minggu (15/12).
Pusat Keamanan ini dirancang untuk mendukung target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam dalam menarik 1,5 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Laman ini menyediakan informasi penting seperti kontak darurat, daftar rumah sakit, alamat kantor polisi, kedutaan, hingga Basarnas.
“Laman ini dapat diakses melalui aplikasi dan situs web Grab. Selain dalam Bahasa Indonesia, tersedia juga dalam Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan akan dilengkapi bahasa asing lainnya,” ujar Radhi Juniantino, Director of Trust & Safety and Grab Support, Grab Indonesia, Rabu (18/12).
Menurut Radhi, laman ini juga memungkinkan wisatawan untuk memesan layanan transportasi Grab secara otomatis saat mencari lokasi kantor polisi atau rumah sakit terdekat.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Batam,” tambahnya.
Laman serupa sebelumnya juga telah diluncurkan di destinasi wisata populer seperti Yogyakarta, Bali, dan Labuan Bajo. Selain peluncuran laman, Grab Indonesia juga terus mengembangkan fitur keamanan, di antaranya Audio Protect yaitu Fitur perekaman suara yang dilakukan dengan persetujuan penumpang.
Perekaman ini otomatis aktif sejak pemesanan dimulai, memberikan lapisan keamanan tambahan bagi penumpang dan pengemudi. Selain itu ada juga akun Keluarga yaitu fitur ini memungkinkan pengguna memantau perjalanan anggota keluarga secara real-time, berkomunikasi dengan pengemudi, hingga membayarkan biaya perjalanan. Satu akun dapat menampung hingga 10 pengguna.
Trip Monitoring yaitu Sistem pemantauan perjalanan secara real-time dengan intervensi manual oleh tim Grab Support jika terjadi penyimpangan rute atau pemberhentian tidak wajar.
Grab juga menggelar pelatihan keselamatan secara tatap muka bagi ratusan ribu mitra pengemudi sejak 2023 dan mewajibkan pelatihan anti kekerasan seksual.
“Langkah ini menunjukkan komitmen Grab dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Kota Batam sekaligus memastikan keamanan wisatawan selama menikmati berbagai destinasi di kota Batam, ” pungkasnya. (*)
