Melakukan kebaikan bukan hanya semata-mata untuk mendapat pujian, juga bukan tentang mendapat keuntungan. Tetapi rasa bahagia, karena menjadi orang yang berguna.

Masih menjadi bagian dari Kepulauan Riau, yakni di Kecamatan Bulang, Kelurahan Pulau Setokok, Kampung Melayu Setokok. Terdapat keluarga sederhana yang lahir dan besar di Setokok, memiliki rumah di atas laut, dengan pelantar yang cukup luas, sekitar 20 x 15 meter.

”Nama saya Diana, saya asli Setokok, dan berasal dari keluarga Chinese,” ucap Diana membuka perbincangan.

Ya, wanita inspiratif tersebut adalah Diana, 44, yang kerap disapa Miss Diana. Awalnya menetap di Setokok hingga kelas 6 SD, dan melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Tanjungpinang. Kemudian kuliah mengambil D3 Bahasa Inggris di Yogyakarta.

”Alhamdulillah saya mualaf di tahun 2001, saat itu usia saya 20 tahun, dan kuliah di Yogya,” ungkap Diana.

Setelah selesai merantau, untuk menimba ilmu, Diana memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di Setokok. Diana mengatakan, saat itu di Setokok datang peneliti dari Singapura dan Jakarta, untuk meneliti tentang kebudayaan Melayu.

”Saat itu saya diajak kerja bareng, dan tugas saya menjadi penghubung antara kantor Singapura dengan Pemko Batam, dan otomatis saya harus bolak-balik Batam-Singapura,” terang Diana.

Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama, hanya sekitar satu tahun, ia pulang ke Setokok. Diana mengaku ia tidak betah tinggal di Singapura, ia merindukan kehangatan masyarakat Indonesia, khususnya di tempat ia tinggal.

Setelah itu, Diana mencoba mencari pekerjaan baru di Batam, berbekal kuliah pendidikan Bahasa Inggris, Diana kerap mendapat pekerjaan di bidang mengajar, seperti kursus Bahasa Inggris, dan mengajar di sekolah. Hal itu berjalan cukup lama, hingga beberapa tahun.

”Lalu saya berhenti bekerja karena menikah, dan memutuskan untuk fokus mengurus anak,” ujar Diana.

Diana bercerita, pada tahun 2001 hingga 2002, di Setokok lautnya masih bagus, pasirnya masih putih bersih, dan tidak ada sampah plastik. Dari situ Diana mulai berpikir untuk memulai gerakan kecil, yakni membuat komunitas bernama Kawan Laut di tahun 2016, dengan mengajak belasan anak muda di Setokok. Mereka membuat bank sampah, dan mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

”Saya coba nawarin warga untuk jualan sampah, dan banyak yang tertarik,” ucapnya.
Setelah jalan kurang lebih 3 tahun, komunitas kawan laut memutuskan untuk off sementara, karena Covid-19 di tahun 2020. Kemudian November 2022, datang PT Seven Clean Seas (SCS) dari Singapura ke Setokok, mereka memiliki kantor di Bali dan Bintan. Sesuai namanya, SCS bergerak di bidang NGO, yakni menjaga kebersihan laut.

”Karena mereka dengar di Setokok ada komunitas Kawan Laut, yang juga konsen di bidang lingkungan dan pembersihan sampah laut,” jelas Diana.

Akhirnya Diana kenalan dengan SCS, dan mereka menawarkan untuk mendukung komunitas Kawan Laut. Diana kemudian merekrut warga tempatan untuk dipekerjakan menjadi kru clean up-nya, dengan jadwal seminggu sekali gotong-royong membersihkan sampah.

”Alhamdulillah sudah berjalan selama dua tahun, dan ini masuk tahun ketiga,” tuturnya.
Setelah jalan beberapa tahun, Setokok tampak jauh lebih baik, selain memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, lingkungan juga menjadi lebih bersih. Tidak berhenti di situ, setelahnya Diana kembali membuat komunitas bernama Rumah Pelantar di tahun 2020 yang bergerak di bidang edukasi.

”Awalnya karena pelantar di rumah saya cukup besar, saya suka ajak teman-teman saya yang mau berbagi ilmu, inspirasi, ayo ke pelantar, kira-kira bisa mengajar apa, nanti saya yang bagian ngumpulin anak-anak,” terang Diana.

”Alhamdulillah sudah banyak yang datang, ada dari Jakarta, ada guru dari Singapura, guru dari Batam, dan baru saja Dompet Dhuafa mengirimkan da’i ke Setokok,” sebut Diana senang.

Jika melihat perjalanan Diana, memang sangat indah, tetapi tetap saja akan ada banyak kerikil yang ia lalui. Diana mengatakan, bahkan sampai saat ini ia masih bergerak seorang diri, ia masih sulit untuk menemukan masyarakat yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, untuk terus memajukan kampung Setokok.

Beberapa kali Diana mulai merasa jenuh, karena melihat respons masyarakat yang tidak begitu support. Sempat terpikir di benaknya, untuk pindah saja ke Batuaji, karena tak mampu sendiri.

”Tapi ternyata Allah mendengar, setiap saya mulai merasa lelah, Allah hadirkan orang-orang baik, uluran-uluran tangan untuk membantu saya bangkit kembali,” ucap Diana terharu, di akhir perbincangan. (*)

Reporter: TIA CAHYA NURANI

Artikel Diana, Pendiri Komunitas Kawan Laut dan Rumah Pelantar di Setokok, Tak Lelah Menjaga Lingkungan dan Berbagi Ilmu untuk Warga Setokok pertama kali tampil pada News.

batampos – Uang palsu (upal) yang dicetak di perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) diduga sudah beredar ke banyak tempat. Selain di Mamuju, Sulawesi Barat, upal pecahan Rp100 ribu itu ternyata telah beredar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buktinya, polisi berhasil membekuk salah seorang anggota sindikat peredaran upal itu di Kampung Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Wajo.

Kasatreskrim Polres Wajo Iptu Alvin Aji Kurniawan menjelaskan, pria yang dibekuk itu bernama Ambo Ala, 42. Dia ditangkap Senin (16/12) lalu. Menurut Alvin, peran Ambo Ala atau AA sangat penting.

Namun, Ambo Ala dibekuk bukan karena mengedarkan upal. Lebih dari itu, dialah orang yang bertugas sebagai pencetak garis benang tengah pada uang kertas. Jika tak diteliti dengan baik, garis benang tersebut mirip asli.

Penangkapan terhadap Ambo Ala merupakan hasil koordinasi dengan Resmob Polres Gowa.

”Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan,’’ ujarnya kepada FAJAR (grup Batam Pos), Rabu (18/12).

Dia menjelaskan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Wajo setelah mengetahui rekannya ditangkap polisi. Keberadaannya diketahui setelah polisi menerima informasi dari masyarakat.

Berdasar hasil interogasi, pria yang beralamat di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, itu mengaku diminta oleh Andi Ibrahim untuk memuluskan pencetakan upal. ”Dia mendapatkan upah senilai Rp3 juta dari Andi Ibrahim,’’ tutur Alvin.

Andi Ibrahim adalah kepala perpustakaan (Kapus) UIN Alauddin Makassar. Dia kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka. ”Polisi (Polres Gowa, red) juga mengamankan barang bukti handphone milik Ambo Ala,’’ terangnya.

Selain kepala perpustakaan, Andi Ibrahim juga tercatat sebagai dosen di UINAM. Dia mengampu mata kuliah dasar-dasar organisasi informasi. Dia menyelesaikan sarjana bidang agama di UIN Alauddin pada 1995. Kemudian, pada 1998, dia melanjutkan studi bidang sastra di Universitas Indonesia (UI). Pada 2019, Ibrahim mendapatkan gelar doktor di UIN Alauddin Makassar. Dia juga kerap menjadi pembicara mengenai literasi dan perpustakaan.

Sebagaimana diberitakan, kasus itu berawal saat Polres Gowa menerima laporan transaksi menggunakan uang palsu senilai Rp500 ribu di Kecamatan Pallangga. Dari informasi tersebut, penyidik melakukan pelacakan.

Saat itulah diketahui ada sindikat upal yang melibatkan pegawai UINAM. Tim penyidik lantas menuju gedung perpustakaan UINAM. Di sana ditemukan mesin pencetak upal. Polisi juga menemukan upal siap edar senilai Rp446.700.000 dalam pecahan Rp100 ribu.
Belakangan terungkap jika sindikat upal di UINAM ternyata memiliki jaringan di Mamuju, Sulawesi Barat. Polresta Mamuju telah menangkap empat orang jaringan produksi upal yang beroperasi di UINAM. Dua orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sulbar.

Pada bagian lain, Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar Prof Muhammad Halifah Mustamin kembali menegaskan bahwa Ibrahim telah dinonaktifkan dari jabatan kepala perpustakaan. Begitu juga seorang staf yang membantunya dalam kasus upal tersebut.
Di sisi lain, hari ini Polda Sulsel akan mengekspose kasus tersebut secara lebih detail. Dari informasi yang diperoleh FAJAR, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan secara langsung akan memimpin ekspose kasus tersebut di Polres Gowa pada hari ini.

”Kamis (19/12) rencananya (diekspose) di Polres Gowa,’’ ujar Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Didik Supranoto saat dikonfirmasi Selasa (17/12).

Ditanya lebih jauh mengenai perkembangan kasus tersebut, perwira polisi tiga melati di pundak itu masih enggan berbicara. Detailnya, kata dia, nanti disampaikan langsung oleh Kapolda Sulsel saat ekspose. (*)

Artikel Polisi Bekuk Pencetak Garis Benang Upal pertama kali tampil pada News.

batampos – Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengklaim tidak pernah menikmati uang yang disangkakan sebesar Rp 271 triliun. Menurutnya, perhitungan Rp 271 triliun berasal dari ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo.

Nilai tersebut bukan kerugian negara dalam bentuk cash, melainkan kerusakan alam. Namun, yang tercuat di publik seperti ada pihak yang merasakan keuntungan sebesar Rp 271 triliun tersebut.

“Sungguh analisa yang sangat tepat dan bijaksana, faktanya kita semua sudah kena prank ahli Yang Mulia. Auditor kena prank, jaksa kena prank, masyarakat Indonesia kena prank, tapi saya yakin, Majelis tidak akan bisa diprank oleh ahli,” kata Harvey Moeis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/12).

Harvey mengaku, masih kesulitan mencari pembenaran untuk saksi ahli lingkungan yang bersaksi di persidangan. Pasalnya dari informasi yang didapatnya, ahli lingkungan tersebut menghitung kerugian hingga menghasilkan kerugian Rp 271 triliun dengan hanya melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak dua kali untuk mengambil 40 sample dari luasan 400.000 hektar.

Ia menyebut, dari sisi teknologi juga hanya memakai software gratisan dengan ketepatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun hasilnya keluar angka kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri.

“Ijin membandingkan pengalaman saya melakukan explorasi di tambang batubara yang Mulia, untuk 1 pit yang berukuran 10 hektar, biasanya kami lakukan bor rapat setiap 5 sampai 10 meter, jadi kira-kira bisa lebih dari 1000 titik untuk menghitung jumlah cadangan di area 10 hektar, itupun masih sering salah,” ungkap Harvey.

“Ketika seluruh kami para terdakwa, penasehat hukum, bahkan majelis hakim ingin menggali keterangan saksi di persidangan, dijawab dengan gampangnya ‘saya malas jawab’, ditambah lagi ketika kami memohon hasil perhitungannya untuk lebih diteliti, permohonan kami ditolak,” sambungnya.

Suami dari artis Sandra Dewi itu mengungkapkan, fakta yang terjadi saat ini adalah ketika harga timah dunia di atas USD 30.000/MT, hampir tiga kali lipat harga rata-rata harga timah ketika kerja sama. Namun, ekspor timah Indonesia malah terendah sepanjang sejarah.

Ia menduga, kondisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa, pajak, royalti, dividen dari PT Timah, beserta semua pendapatan lain dari roda ekonomi yang terhenti. Sebaliknya negara tetangga yang tidak punya cadangan timah, tiba-tiba mengalami kenaikan produksi yang signifikan, belum lagi posisi PT Timah sebagai eksportir timah terbesar yang otomatis lengser dan dianggap sebelah mata oleh dunia.

“Bagaimana cara mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen, ketika pertumbuhan ekonomi disalah satu provinsi tidak sampai 1 persen (0,71 persen)? Bagaimana kita berharap investor asing mau masuk ke Indonesia ketika warga sendiri saja dihukum karena membantu negara?” cetus Harvey Moeis.

Dalam kasusnya, Harvey Moeis dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Jaksa meyakini, Harvey Moeis melakukan tindak pidana korupsi di PT Timah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan,” kata jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Suami dari artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Namun, jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. “Jika harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama enam tahun,” ucap Jaksa.

Selain itu, perbuatan Harvey Moeis juga dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sejumlah Rp 300 triliun. Bahkan, dugaan korupsi itu diduga menguntungkan diri Harvey sebesar Rp 210 miliar, serta Harvey berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

“Namun terdapat pula hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa Harvey belum pernah dihukum sebelumnya,” ujar Jaksa.

Karena itu, Jaksa meyakini, Harvey Moeis bersama sejumlah pihak lain merugikan keuangan negara sejumlah Rp 300 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 Tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

Harvey Moeis terjerat kasus korupsi PT Timah, terkait posisinya sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey Moeis disebut mendapat keuntungan bersama Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.

Harvey Moeis sebagai perwakilan PT RBT berperan mengkoordinir pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung. Perusahaan smelter itu yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Perbuatan Harvey Moeis itu sepengetahuan petinggi PT RBT, yakni Suparta selaku direktur utama dan Reza Andiransyah selaku direktur pengembangan usaha.

Masing-masing perusahaan itu menyetor besaran uang pengamanan yang berbeda, dari USD 500 sampai dengan USD 750 untuk setiap ton bijih timah. Uang itu dikumpulkan dalam bentuk seolah-olah corporate social responsibility (CSR) PT RBT.

Harvey Moeis dituntut melanggar Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.

Selain itu, Harvey Moeis juga dituntut melanggar pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Artikel Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara, Klaim Tak Nikmati Uang Rp 271 Triliun pertama kali tampil pada News.