batampos –  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Periode (2016-2019), Nurdin Basirun menyatakan bahwa masyarakat Kepri harus memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur (cagub-cawagub) Kepri Nomor Urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura di Pilgub Kepri 2024. Menurutnya, Ansar-Nyanyang merupakan pilihan terbaik untuk Kepri maju dan berprestasi.

“Pilihlah Ansar Ahmad dan Nyanyang, coblos nomor urut 1 pada Pilkada Kepri 27 November,” kata Nurdin, Selasa (8/10/2024).

Dukungan untuk Ansar-Nyanyang semakin menguat dari berbagai kalangan. Mulai dari gubernur terdahulu hingga masyarakat akar rumput kompak memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.

Besarnya dukungan kepada Ansar-Nyanyang itu lantaran masyarakat menilai jika kombinasi tersebut sangat tepat untuk Kepri. Ansar-Nyanyang merupakan duet yang saling mengisi untuk kemajuan Kepri.

Seperti diketahui, Ansar merupakan pemimpin bertalenta serta berpengalaman. Selama menjabat sebagai gubernur Kepri periode 2021-2024, banyak kerja nyata hingga prestasi yang telah ia torehkan.

Adapun salah satu prestasinya yakni berhasil menurunkan angka pengangguran. Kala Ansar menjabat gubernur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri menurun tajam dari 10,12 persen pada tahun 2021 menjadi 6,94 persen pada Februari 2024.

Di samping itu, Nyanyang, merupakan politisi hebat yang kompeten membawa Kepri lebih baik. Orang kepercayaan Prabowo di Kepri tersebut, bisa menjadi tandem yang pas bersama Ansar memajukan Kepri.

Maka dari itu, Nurdin menegaskan, Ansar-Nyanyang merupakan duet ideal untuk memimpin Kepri periode selanjutnya. Ia yakin, Ansar-Nyanyang bisa membawa Kepri maju dan sejahtera.

“Saya mengajak kita semua bersama-sama menyukseskan Pilkada agar Kepri maju, sejahtera, dan merata,” ujar Nurdin. (*)

batampos – Rinaldi Satria Wibowo, anak mantan Dekan Universitas Batam (Uniba) terbukti mengelapkan puluhan juta uang kuliah mahasiswi kedokteran Uniba. Akibatnya, pria yang berstatus terdakwa pengelapan ini dituntut dengan 2 tahun penjara.

Tuntutan terhadap Rinaldi dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arfian dalam sidang yang dipimpin hakim Welly Irdianto di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (8/10). Yang mana, Rinaldi terbukti melakukan pengelapan sesuai dengan pasal 372 kuhp yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

“Perbuataan terdakwa tidak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga sudah seharusnya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar jaksa.

Menurut jaksa, hal memberatkan perbuataan terdakwa telah mencoreng nama baik kampus, serta merugikan korban puluhan juta. Hal meringankan terdakwa berterus terang dan sopan.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, maka menuntut terdakwa Rinaldi dengan dua tahun penjara dikurangi dengan selama terdakwa ditahan,” tegas jaksa.

Atas tuntutan jaksa, terdakwa Rindali pun langsung mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) kepada majelis hakim yang diketuai Welly Irdianto didampingi Twist Retno dan Setyaningsih.

“Yang mulia, saya mohon keringanan hukuman. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya,” pinta terdakwa Rinaldi.

Usai mendengarkan pembacaan surat tuntutan dan Pledoi dari terdakwa, hakim lalu menunda persidangan hingga satu pekan dengan agenda pembacaan putusan.

Diketahui sebelumnya, Untuk diketahui, terdakwa Rinaldi Satria Wibowo, berhasil menipu puluhan juta uang mahasiswi kedokteran Uniba yang tengah cuti. Modus operandi terdakwa yakni membantu pengurusan tunggakan biaya kuliah Mahasiswi kedokteran bernama Florencia Dilla.

Pria berpostur tinggi ini berhasil meyakinkan korban karena statusnya yang merupakan anak Dekan Uniba Fakultas Kedokteran Uniba (saat ini sudah tidak dekan). Korban tergiur mau membayar melalui Rinaldi karena bisa mendapat keringanan pembayaran tunggakan. Dari nilai Rp 130 juta menjadi Rp 55 juta. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad memiliki komitmen besar memperkuat sektor kesehatan masyarakat Kepri. Ansar dianggap mempunyai kepedulian tinggi terhadap keberlangsungan hajat hidup masyarakat Kepri.

Tokoh Masyarakat Batu Aji, Kota Batam, Safarudin mengungkapkan, Ansar merupakan pemimpin yang peduli dengan banyak sektor di Kepri termasuk kesehatan. Menurutnya, program kesehatan hingga infrastruktur penunjang yang sudah digalakkan Ansar harus dilanjutkan.

“Ya sangat wajib dilanjutkan program-program Pak Ansar seperi salah satunya di bidang kesehatan,” kata Safarudin, Selasa (8/10/2024).

Di bidang kesehatan, Ansar banyak memberikan perbaikan dan kemajuan untuk masyarakat Kepri. Salah satunya berhasil meningkatkan fasilitas RSUD Ahmad Habib Tanjungpinang Kepri. Salah satu fasilitas yang ditingkatkan yakni berhasil menyelenggarakan operasi bypass jantung serta neurointervensi (penanganan struk).

Tak berhenti sampai di situ, Ansar juga memperhatikan kesehatan mental hingga penyakit jiwa masyarakat Kepri. Salah satu solusinya yakni Ansar merealisasikan pembangunan Gedung Griya Flamboyan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud, Tanjung Uban.

Adapun kehadiran RSJKO tersebut menandakan komitmen Ansar untuk menyediakan layanan inklusif bagi seluruh masyarakat Kepri. Hal itu lantaran sebelumnya pasien penyakit jiwa harus dirujuk ke Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan.

Maka dari itu, Safarudin menekankan, Ansar merupakan pemimpin ideal bagi masyarakat Kepri. Ia menegaskan, Ansar sudah banyak berbuat nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kepri secara keseluruhan.

“Pak Ansar itu sudah berbuat banyak dan bekerja nyata untuk masyarakat Kepri,” tandasnya. (*)

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam merespons kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diterapkan pada sektor perhotelan, khususnya mengenai langkah pemerintah mengumumkan hotel-hotel yang menunggak pajak melalui spanduk dan penyegelan.

Ketua APINDO Batam, Rafki Rasyid mengatakan bahwa tindakan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam).

“Apakah cara tersebut efektif atau tidak, itu bergantung pada penegakan hukum. Jika pemerintah bertindak tegas, tentu akan ada langkah lanjutan setelah pemasangan spanduk atau penyegelan, seperti tindakan hukum lainnya,” ujar Rafki, Selasa (8/10).

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak. Menurutnya, menumpuknya tunggakan pajak akan semakin memberatkan pengusaha, terutama jika sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Pajak digunakan untuk pembangunan, baik bagi bangsa maupun Kota Batam. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk segera melunasi kewajiban mereka,” jelasnya.

Namun, Rafki juga mengakui bahwa beberapa sektor, khususnya perhotelan dan restoran, masih merasakan pariwisata Batam belum sepenuhnya pulih. Tingkat hunian hotel, menurutnya, saat ini baru mencapai sekitar 54 persen.

“Kondisi ini tentu menyulitkan sebagian pengusaha, tapi kewajiban membayar pajak tetap harus diutamakan agar tidak menghadapi risiko hukum. Sayang jika hotel disegel atau bahkan dicabut izinnya,” ujarnya.

Rafki menambahkan, beban pajak pada sektor perhotelan sangat bergantung pada tingkat hunian. “Bagi hotel dengan hunian rendah, pajak tentu terasa memberatkan. Namun, bagi hotel yang ramai pengunjung, beban pajak relatif tidak begitu berat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan tepat waktu akan membantu pembangunan, termasuk di sektor pariwisata, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan tingkat hunian hotel.

Di sisi lain, Rafki meminta pemerintah untuk lebih fleksibel dalam menghadapi pengusaha yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Menurutnya, solusi yang bersifat “win-win” perlu dicari agar pengusaha tidak terlalu terbebani.

“Bisa saja pelunasan dilakukan secara cicilan atau dengan penghapusan denda. Pemerintah harus memahami kesulitan pengusaha dalam membayar pajak ini,” katanya.

Rafki berharap pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat humanis dan mengedepankan kepentingan bisnis, sehingga kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pengusaha, tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah tetap bisa menagih haknya, sementara pengusaha tidak harus gulung tikar karena disegel atau izinnya dicabut,” tutupnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos – Calon Gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris merupakan sosok pemimpin yang konsisten berpihak pada rakyat. Dengan program-program pro rakyat, Ansar dianggap sebagai pemimpin terbaik untuk Masyarakat Kepri.

Tokoh Masyarakat Sekupang, Kota Batam, Davidson Sofyan mengatakan, Ansar merupakan pemimpin yang sudah terbukti bekerja nyata untuk kemajuan Kepri. Terlebih, Ansar sudah memiliki pengalaman melimpah di bidang birokrasi dan pemerintahan.

“Program-program Pak Ansar mantap semua untuk masyarakat Kepri,” kata Davidson, Selasa (8/10/2024).

Kepemimpinan Ansar di periode pertama banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Kepri. Ansar terbukti menorehkan kerja nyata hingga prestasi untuk kemajuan Kepri.

Adapun salah satu capaian Ansar untuk masyarakat yakni mencatatkan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepri. Adapun Indeks Ketahanan Pangan merupakan alat ukur untuk memotret capaian ketahanan pangan di suatu wilayah pada aspek ketersediaan pangan keterjangkauan atau akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Selanjutnya, catatan saat Ansar menjabat sebagai gubernur, Indeks Ketahanan Pangan Kepri terus meningkat. Indeks Ketahanan Pangan provinsi Kepri sejak dipimpin Ansar terus mengalami peningkatan berturut-turut adalah 65,10.

Selain itu, Ansar juga rutin memberikan beasiswa hingga bantuan kepada mahasiswa. Terhitung sejak telah diberikan beasiswa kepada 2.914 orang dengan total anggaran Rp8,7 miliar.

Oleh sebab itu, Davidson menilai, Ansar merupakan pemimpin tepat untuk kemajuan Kepri di berbagai sektor. Karenanya, ia meyakini, Ansar layak menjadi gubernur Kepri periode selanjutnya.

“Semoga Pak Ansar bisa menang Pilgub Kepri,” tutup Davidson.(*)

batampos – Lurah Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Batam, berinisial RA, terancam diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). RA diduga mendukung salah satu pasangan calon (paslon) tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batam, Hasnah mengatakan  bahwa RA terbukti melanggar aturan netralitas ASN, dan kasus tersebut telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan.

“Proses ini akan diselesaikan oleh BKN setelah adanya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang saat ini telah dilebur. Kami menunggu keputusan resmi dari BKN terkait sanksi untuk yang bersangkutan,” ujar Hasnah, Selasa (8/10).

Hasnah menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, ada tiga tingkat hukuman disiplin bagi ASN: ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan atau tertulis, sedangkan hukuman disiplin sedang termasuk pemotongan tunjangan kinerja hingga 25 persen.

Hukuman disiplin berat mencakup penurunan jabatan selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak hormat.

“Sanksi pemberhentian bisa saja terjadi, namun jarang diterapkan. Biasanya, yang dilakukan adalah pemotongan gaji atau tunjangan secara bertahap, tetapi keputusan final tetap menunggu rekomendasi dari BKN,” katadia.

Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Batam, Andi Agung turut menanggapi kasus tersebut dengan menyayangkan adanya ASN yang tidak mematuhi prinsip netralitas.

Menurutnya, ASN harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, sesuai dengan arahan pemerintah.

“Pemerintah Kota Batam telah berulang kali mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. Surat resmi terkait hal ini sudah dikeluarkan, tetapi sayangnya masih ada yang melanggar,” kata Andi.

Andi menekankan bahwa netralitas ASN adalah hal yang krusial dan sudah sering disampaikan kepada para pegawai. Ia juga menambahkan bahwa hingga kini belum menerima laporan resmi dari Bawaslu terkait temuan pelanggaran netralitas ASN di Batam.

“Tugas utama saya sebagai PJs adalah memastikan bahwa ASN tetap netral selama Pilkada berlangsung dan menjaga agar proses pemilihan berjalan dengan lancar. Sanksinya bervariasi, dari pemotongan tunjangan hingga pemberhentian tidak hormat,” jelas Andi.

Sebagai langkah pencegahan, Andi mengimbau seluruh ASN di Batam untuk menjaga sikap dan menghindari terlibat dalam kegiatan politik selama masa pilkada.

“Jangan ada lagi laporan mengenai pelanggaran netralitas ASN. Sudah banyak laporan yang masuk, mari bersikap sesuai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN,” tutupnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

batampos –   Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan sosok pemimpin yang paling memahami kebutuhan masyarakat Kepri. Ansar dinilai kandidat terkuat untuk menjadi gubernur Kepri periode selanjutnya.

Tokoh Masyarakat Tanjungpinang, Prihatmi Eko Diantoro mengungkapkan, Ansar merupakan pemimpin paling tepat untuk kemajuan Kepri. Terlebih, Ansar yang juga putra asli daerah memiliki tekad kuat menyejahterakan masyarakat Kepri.

“Pak Ansar sangat paham dengan kebutuhan masyarakat Kepri secara umum,” kata Prihatmi, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, di setiap kampanyenya, Prihatmi menegaskan jika Ansar selalu membeberkan kerja nyatanya membangun Kepri. Menurutnya, pencapaiannya tersebut bisa menjadi pemantik dukungan kepadanya semakin kuat.

“Kami sudah mendengar, memandang dan itu semua menjadi kebutuhan masyarakat Kepri,” ungkapnya.

Adapun program yang selalu digaungkan Ansar di bidang pendidikan yakni pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Adapun beasiswa diberikan kepada 2.914 mahasiswa di jenjang D3/D4/S1 dan SPP gratis untuk tingkat pendidikan SMA-SMK-SLB.

Oleh sebab itu, Prihatmi menerangkan, Ansar terbukti memiliki rekam jejak nyata membangun Kepri. Ia meyakini, totalitas Ansar memajukan Kepri tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Program yang telah dijalankan Ansar lebih banyak berpihak kepada kemaslahatan orang banyak,” ujar Prihatmi. (*)