Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 2692

Halangi PJU dan Marka Jalan, Pepohonan di Jalan Ahmad Dahlan Ancam Keselamatan Pengendara

0
IMG 20241015 143254 scaled
Warga saat melintasi Jalan Ahmad Dahlan, Seitemiang. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Pepohonan yang berada di sepanjang row Jalan Ahmad Dahlan Seitemiang hingga Tanjungriau sudah terlampau rimbun. Pepohonan ini bisa saja mengancam keselamatan pengendara yang melintasi jalan tersebut jika patah atau tumbang dihempas angin dan hujan.

Pantauan di lapangan, kondisi pepohonan ini semakin rimbun. Banyak pohon yang miring karena saking rimbun nya ranting dan dahan pohon. Ketinggian pohon bahkan sudah melebihi tiang lampu sehingga menutup lampu penerangan jalan umum dan marka jalan.

Gantungan kabel listrik juga sudah banyak yang masuk ke celah rimbunnya pepohonan tadi. Beberapa pepohonan bahkan sudah ada yang kering.

Baca Juga: Jalan Ahmad Dahlan Memprihatinkan, Sampah Menumpuk, Pepohonan Terlampau Rimbun Hingga Jalan yang Rusak

Warga pengguna jalan berharap ruas jalan ini diperhatikan. Pepohonan dipangkas untuk pemandangan jalan ataupun keselamatan pengendara.

“Ini sudah seperti jalur utama. Orang kerja, antar anak sekolah pada lewat jalan ini kalau ke Batuaji ataupun sebaliknya ke Tanjungriau. Jalan ini seperti ke pedalaman perkampungan. Tak terurus. Sampah berserakan di pinggir jalan. Lubang dan bergelombang di mana-mana. Pohon juga sudah terlalu rimbun. Ini perlu penataan ulang, ” ujar Ridwan, warga Batuaji yang bekerja di galangan Kapal Tanjungriau.

Ruas jalan yang membentang dari TPU Seitemiang hingga kampung Tanjungriau ini malam hari juga cukup seram. Itu karena tidak semua lampu PJU menyala dan menerangi jalan. Lampu PJU sebagian masih tidak berfungsi. Yang berfungsi pun tidak maksimal menerangi jalan karena tertutup pepohonan yang rimbun tadi.

Lurah Tanjungriau Syamsuddin sebelumnya, mengatakan, penataan ruas jalan Ahmad Dahlan sudah diajukan dalam Musrenbang sebelumnya dan menunggu proses selanjutnya.

“Itu semua sudah ada dalam Musrenbang. Menunggu proses lebih lanjut dari dinas terkait, ” ujar Syamsuddin. (*)

Reporter: Eusebius Sara

‘Bebingah Sang Tansahayu’, Cucu ke-5 Presiden Joko Widodo dari Pasangan Kaesang Pangarep & Erina Gudono

0
Kaesang Pangarep-Erina Gudono. (Instagram @kaesangp)

batampos – Cucu ke-5 Presiden Joko Widodo telah lahir dari pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Bayi perempuan tersebut dinamai dengan Bebingah Sang Tansahayu.

Seperti cucu presiden yang lain, nama anak dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pun mencuri perhatian.

Nama putri pertama Kaesang Pangarep, Bebingah Sang Tansahayu, selain unik juga sarat makna.

Baca juga: Resep Pizza Roti Tawar, Masak Cukup 15 Menit, Cocok untuk Bekal

Dikatakan Kaesang, putrinya yang diberi nama lekat dengan bahasa Jawa itu memiliki makna tertentu.

Kaesang pun menuturkan arti di balik nama Bebingah Sang Tansahayu yang merupakan nama dari bahasa Jawa dan telah dipilih oleh sang istri.

“Bebingah itu yang membuat bahagia. Sang Tansahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/10).

Anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mengungkap bahwa nama putrinya seluruhnya diberikan oleh Erina.

Baca juga: Tips Bantu Anak Pemalu Jadi Percaya Diri

“Dari bahasa Jawa, yang buat istri saya. Nama semua dari istri saya,” pungkas Kaesang.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi mengumumkan kelahiran anak pertamanya dengan Erina Gundono pada hari ini, Selasa (15/10) di RSU Bunda Jakarta.
Anak yang berjenis kelamin perempuan itu lahir dengan selamat pukul 07.02 WIB.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami saya dengan Rrina dengan selamat dan sehat sekali,” ujar Kaesang kepada wartawan, Selasa (15/10).

“Alhamdulilah semua sehat,” sambungnya.

Anak bungsu Presiden Joko Widodo itu juga mengatakan, ia dengan Erina telah memberi nama pada anak tersebut.

“Namanya Bebingah Sang Tansahayu,” tuturnya. Bebingah, kata Kaesang, lahir dengan bobot berat 3,4 kg dan panjang 50 cm. (*)

Sumber: Jpgroup

DPRD Soroti Ratusan Reklame yang Terbiar Tak Berizin di Tanjungpinang

0
Papan reklame yang berada di simpang empat traffic light batu 6 Kota Tanjungpinang. F. Mohamad Ismail/Batam Pos

batampos– DPRD Tanjungpinang menyoroti terkait banyaknya kontruksi papan reklame yang tidak memiliki izin. Sebanyak 222 papan reklame yang tersebar Kota Tanjungpinang, Kepri itu nantinya bakal ditindak oleh DPRD bersama pihak terkait.

Ketua Sementara DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto mengatakan ia akan berkoordinasi dengan komisi terkait, untuk menindaklanjuti terkait ratusan papan reklame yang berdiri kokoh, namun tidak mengantongi izin tersebut.

“Nanti saya perintahkan mereka, untuk turun bersama pihak terkait. Seperti BP2RD dan petugas Satpol PP Tanjungpinang,” kata Agus di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senin (14/10).

Ia menegaskan, ratusan reklame tidak berizin itu nantinya akan dieksekusi atau dibongkar oleh Satpol PP Tanjungpinang. Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

BACA JUGA: Aneh, Kok Bisa 47 Papan Reklame Pemko dan 18 Papan Reklame Pemprov Kepri Berdiri tapi Tak Miliki Izin

“Nanti kita turun bersama Satpol PP (papan reklame) mana saja yang barus ditertibkan. Biasanya yang eksekusi ialah Satpol PP,” ungkapnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri menyampaikan, sejauh ini pihaknya hanya baru membongkar 16 papan reklame tidak berizin. Sementara sisanya, masih terbiar berdiri tanpa memiliki izin.

“Yang sudah ditertibkan oleh Satpol PP sebanyak sembilan papan reklame milik Pemko dan tujuh milik swasta,” tambahnya.

Dari 222 papan reklame yang tercatat tidak memiliki izin, 86 diantaranya merupakan milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepri dan instansi vertikal. Sementara reklame milik pihak swasta yang tidak memiliki izin sebanyak 136 unit. (*)

Reporter: M Ismail

 

Nelayan Tradisional di Bintan Mengeluh Penghasilan Menurun Akibat Kapal Pukat Bilis Beroperasi Dekat Kelong Nelayan

0

batampos– Sejumlah nelayan tradisional mengeluhkan penghasilan menurun akibat beroperasinya kapal-kapal pukat bilis di sekitar kelong nelayan di perairan Manjin, Galang Batang, Bintan.

“Iya kemarin kami sempat bertengkar dengan orang dari kapal-kapal pukat bilis karena mereka mencari ikan dengan pukat pas di depan kelong-kelong nelayan,” kata nelayan asal Kawal, Bintan, Sunghuat, dihubungi, Senin (14/10/2024).

Sejumlah kapal pukat bilis yang terekam kamera nelayan saat beroperasi dekat kelong nelayan di perairan Manjin, Galang Batang, Bintan. F.Kiriman Sunghuat untuk Batam Pos.

Dia mengatakan, kalau kapal pukat bilis beroperasi di depan kelong nelayan maka penghasilan nelayan tradisional akan terganggu.

“Kalau mereka beroperasi dekat kelong kita, kita tidak ada hasil. Pernah satu hari kita cuma dapat penghasilan Rp 47 ribu saja,” katanya.

Dia mengatakan, kapal-kapal pukat bilis tersebut berasal dari beberapa daerah di Pulau Bintan seperti dari Desa Kelong dan Sei Enam.

BACA JUGA: Nelayan Kembali Diresahkan Aktivitas Pukat dan Bom Ikan di Perairan Tambelan

Sepengetahuannya, kapal-kapal pukat bilis tersebut diperbolehkan beroperasi di atas 4 mill dari bibir pantai.

“Ini di bawah 1 mill, mereka mencari ikan di dekat kelong nelayan,” katanya.

Dia mengatakan, tidak melarang kapal-kapal pukat bilis beroperasi di perairan Bintan.

Apalagi, katanya, kapal-kapal pukat bilis telah dilengkapi teknologi memadai seperti GPS.

“Mereka bisa tengok radar ikan dimana, jadi mereka tinggal ke sana. Kalau kita nelayan tradisional hanya mengharapkan dari hasil kelong yang sifatnya lebih banyak menunggu,” katanya.

Dia berharap, nelayan dari kapal-kapal pukat bilis bisa saling menghargai satu sama lain, apalagi mereka sama-sama nelayan.

“Janganlah tangkap ikan dengan pukat bilis dekat kelong nelayan,” pungkasnya.

Kadis Perikanan Bintan, Fachrimsyah mengatakan, sampai saat ini belum menerima keluhan dari masyarakat nelayan.

“Kami belum mendapat laporan, tapi silakan sampaikan ke kami,” katanya.

Hanya dia mengatakan, area tangkap nelayan menjadi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Kita akan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan soal area tangkap di DKP Provinsi, karena mereka ada bidang pengawasnya. Kita akan lihat titik koordinatnya, setelah itu dilakukan mediasi antara nelayan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Vinilon Group Kembali Raih Penghargaan Superbrands

0
Suherman Sarkawi, Distribution Sales Director Vinilon Group hadir menerima Superbrands Indonesia 2024.
F. VINILON UNTUK BATAM POS

batampos – Vinilon Group perusahaan terkemuka di industri perpipaan di Indonesia, kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Superbrands 2024 untuk kategori pipa di acara “Superbrands Gala Award 2024” yang berlangsung Jumat (27/9) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Tahun ini adalah kali ke-8 Vinilon Group meraih penghargaan Superbrands. Penghargaan ini diberikan kepada merek yang telah terbukti memiliki kualitas terbaik, inovasi berkelanjutan, serta komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Vinilon Group terpilih karena konsistensinya dalam menghadirkan produk berkualitas tinggi serta inovasi di bidang perpipaan yang telah diakui di pasar nasional dan internasional.

Proses penilaian dilakukan oleh panel ahli independen dan melalui survei langsung kepada konsumen untuk mengevaluasi kualitas, performa, dan keandalan sebuah merek.
Suherman Sarkawi, selaku Distribution Sales Director Vinilon Group, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini.

“Penghargaan Superbrands 2024 ini menjadi bukti nyata bahwa upaya kami dalam mempertahankan kualitas produk serta pelayanan terbaik kepada konsumen telah diakui. Ini juga merupakan motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri perpipaan di Indonesia.” ujarnya.

Vinilon Group yang telah berdiri lebih dari 45 tahun, selalu berkomitmen untuk memberikan produk pipa terbaik dengan teknologi terkini di industri perpipaan. Produk unggulannya, yaitu pipa PVC (Polyvinyl Chloride), PE (Polyethylene), PPR (Polypropylene Random), dan pipa Vinilon KRAH yang dikenal akan daya tahan, fleksibilitas, dan ramah lingkungan.

Selain itu, Vinilon Group juga memiliki jaringan distribusi yang luas, sehingga mampu menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari konstruksi perumahan hingga proyek infrastruktur skala besar dari hulu ke hilir.

Sebagai perusahaan yang selalu berorientasi pada kualitas, Vinilon Group tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga pada layanan purna jual yang prima, edukasi bagi para profesional di industri konstruksi, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui praktik produksi yang berkelanjutan.

Dengan diraihnya penghargaan ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada Vinilon Group sebagai merek pilihan untuk solusi sistem perpipaan. (*)

Lik Khai Nyatakan Komitmennya Dukung ASLI di Pilwako Batam

0

batampos – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Anggota DPRD Kepri, Lik Khai, berlangsung meriah di Ballroom Aston Pelita Batam, Minggu (13/10) malam.
Acara ini dihadiri berbagai tokoh, termasuk Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra, yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sahabat-sahabat Lik Khai dan Jelvin Tan.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Batam, Jelvin Tan mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Amsakar-Li Claudia (ASLI) pada Pilwako Batam mendatang.

“Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, mari kita mengantarkan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia untuk jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Banyak hal-hal krusial yang bisa diselesaikan dengan program-program mereka,” ujarnya.

Sementara, Lik Khai sebagai tuan rumah acara sekaligus Anggota DPRD Kepri, juga menyatakan dukungan penuh bagi pasangan ini, khususnya dari kalangan masyarakat Tionghoa.

“Warga Batam, khususnya orang Tionghoa, siap mendukung Pak Am dan Bu Li Claudia,” kata dia.

Dalam pidatonya, Amsakar menegaskan komitmennya bersama Li Claudia untuk maju di kontestasi Pilwako guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Batam. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas perlu diimbangi dengan pe-ningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saya harus mengatakan bahwa konsentrasi kami terlalu besar terhadap infrastruktur, padahal ada sisi lain yang harus dikerjakan. Maju dan hebatnya sebuah bangsa bukan dilihat dari infrastrukturnya, melainkan dari IPM-nya,” katanya.

Ia juga menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Lalu, ASLI juga tidak memiliki ambisi pribadi dalam pencalonan ini, melainkan ingin memberikan kontribu-si terbaik bagi Batam.

“Ibu Li Claudia sudah selesai dengan urusannya sendiri. Kami hadir di sini untuk membuat kebajikan bagi negeri ini,” kata Amsakar.

“Kenapa harus memilih ASLI? Karena ASLI ini tidak palsu. Kami merupakan kombinasi yang saling melengkapi, satu dari eksekutif dan satu dari legislatif, serta representasi gender. ASLI adalah kombinasi dari arus bawah dan perintah dari atas,” tambah Amsakar. (*/adv)

 

Reporter: Arjuna

Masyarakat Diimbau Tetap Waspada DBD

0

batampos – Memasuki musim penghujan, Kota Batam terus menghadapi ancaman penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai wilayah. Berdasarkan laporan terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, jumlah kasus DBD mulai menurun dalam dua bulan terakhir setelah sempat mencapai puncaknya pada Juli dengan 126 kasus dan Agustus dengan 112 kasus. Pada September, angka kasus turun menjadi 76, dan hingga 13 Oktober tercatat 28 kasus.

”Tahun 2024 ini, total ada 529 kasus DBD. Namun, dalam dua bulan terakhir, kasusnya mulai melandai. Mudah-mudahan tren ini terus berlanjut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, pada Senin (14/10).

Dari total kasus tersebut, delapan orang dilaporkan meninggal dunia akibat komplikasi yang disebabkan oleh DBD.

Menurut data Dinkes, Kecamatan Batam Kota menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, mencatat 87 kasus DBD. Namun, wilayah dengan risiko penyebaran tertinggi berada di Kecamatan Batuampar dengan angka Incidence Rate (IR) tertinggi, yakni 78 per 100.000 penduduk, meskipun hanya mencatat 49 kasus.

”Batuampar memiliki IR tertinggi di Batam, menandakan bahwa risiko penularan di sana lebih besar dibanding kecamatan lainnya,” jelas Didi Kusmarjadi.

Selain Batuampar, Kecamatan Batam Kota dan Bengkong juga menunjukkan angka yang perlu diwaspadai. Bengkong mencatat 86 kasus dengan IR 66 per 100.000 penduduk, sementara Batam Kota memiliki IR 43 per 100.000 penduduk.

Untuk menekan angka kasus DBD, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk menerbitkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus DBD. Surat edaran ini mengimbau masya-rakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD, terutama di musim penghujan.

”Kami juga telah membentuk Jumantik Rumah dan Jumantik Perkantoran, serta mengintensifkan pengawasan di tempat-tempat umum melalui Surat Edaran Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2024,” kata Didi.

Pemko Batam juga menggalakkan Gerakan 3M Plus (Me-nguras, Menutup, Mengubur, serta langkah tambahan lainnya) dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), yang mewajibkan setiap rumah tangga memiliki satu juru pemantau jentik nyamuk.
Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan penyebaran DBD di Batam dapat ditekan dan masyarakat tetap waspada untuk mencegah munculnya kasus baru. (*)

 

Reporter : Rengga Yuliandra

2 Seragam Gratis Pelajar SD dan SMP Belum Dijahit

0

batampos– Peserta didik baru SD dan SMP Negeri di Kota Tanjungpinang, Kepri masih belum mendapatkan seragam gratis. Sudah lebih kurang tiga bulan masuk sekolah, seragam gratis untuk pelajar itu masih belum dijahit.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Novi Perdana Wari mengatakan saat ini pengadaan seragam gratis tahun 2024 ini masih dalam proses. Nantinya, para pelajar akan mendapatkan dua buah seragam, yaitu osis dan batik.

“Saat ini sedang dalam proses. Untuk tahun ini, baju seragam batik dan osis,” kata Novi, Senin (14/10).

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Novi Perdana Wari. F. Mohamad Ismail

Ia menerangkan, dua jenis seragam gratis tahun ini hanya dibagikan kepada pelajar SD dan SMP berstatus negeri saja. Sementara sekolah swasta, hanya mendapatkan seragam batik saja.

BACA JUGA: 4.447 Pelajar SD Sudah Terima Seragam Gratis dari Pemkab

Saat ini, proses pengerjaan seragam gratis masih dalam proses negosiasi antara Disdik Tanjungpinang dengan penjahit. Sehingga, ia tidak mengetahui secara pasti kapan seragam gratis mulai dijahit.

“Masih berproses, kita lagi negosiasi, nanti kita informasikan lagi,” tambahnya.

Sementara menurut salah satu orang tua, Heri mengaku sangat berharap dengan bantuan seragam gratis. Walaupun cuma dua jenis, adanya program seragam gratis sangat membantu meringankan beban para orang tua.

“Karena mahal kalau kita beli lagi. Untuk sementara ini, kita sudah beli baju osis untuk menunggu seragam gratis,” pungkasnya.

Diketahui, Diketahui, pengadaan seragam gratis untuk peserta didik baru SD dan SMP di Tanjungpinang sempat dikabarkan dibatalkan. Hal ini disebabkan defisit anggaran yang terjadi di Pemko Tanjungpinang.

Awalnya, nilai pengadaan seragam gratis untuk 2.460 lebih murid baru SD dan 3.058 murid SMP di Tanjungpinang senilai Rp3,7 Miliar. Kini menjadi Rp2,1 miliar untuk dua jenis seragam. (*)

Reporter: M Ismail

OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRS

0
Ilustrasi; Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. doumentasi OJK

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 10 bulan di 2024 guna memperkuat industri perbankan nasional dan me­lindungi konsumen.

“Sebagai salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen, selama tahun 2024 telah dilakukan cabut izin usaha terhadap 13 BPR dan 2 BPRS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, Senin (14/10).

Pencabutan izin usaha BPR dan BPRS tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR.

Saat ini, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR atau BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi.

Selanjutnya, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangani BPR atau BPRS dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR atau BPRS tersebut.

15 BPR dan BPRS yang telah dicabut izinnya tersebut adalah PT BPR Nature Primadana Capital, PT BPR Sumber Artha Waru Agung, PT BPR Lubuk Raya Mandiri, PT BPR Bank Jepara Artha, PT BPR Dananta, PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPR Bali Artha Anugrah, dan PT BPR Sembilan Mutiara.

Kemudian, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Madani Karya Mulia, PT BPRS Mojo Artho, dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma. (*)

BC Batasi Jasa Joki IMEI, Bawa Ponsel Lebih dari 2, akan Ditindak

0
Pemeriksaan Imei 1 F Cecep Mulyana scaled e1703649708761
Sejumlah penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter mendaftarkan IMEI ponsel di konter Bea Cukai. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos — Hingga saat ini, pemilik konter ponsel besar di Batam masih memanfaatkan jasa penjoki untuk melancarkan bisnis ponsel yang dipasok dari Singapura. Para pengusaha tersebut menawarkan jalan-jalan gratis dan memberikan uang saku sebagai imbalan untuk mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari ponsel-ponsel tersebut.

“Sampai sekarang kami (pemilik konter) masih menggunakan penawaran jalan-jalan itu,” ujar salah seorang pemilik konter yang tak berkenan disebut namanya di Lucky Plaza, Nagoya, Senin (14/10).

Ia menjelaskan bahwa jasa joki IMEI tersebut hampir digunakan seluruh konter. Namun, saat ini para pemilik kesulitan mencari penjoki. “Sulit sekarang mencari penjoki karena sudah dibatasi,” katanya.

Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan bahwa aturan pendaftaran IMEI saat ini memang dibatasi. Penumpang hanya dapat melakukan pendaftaran kembali setelah 1 tahun sejak tanggal registrasi terakhir.

“Aturan ini sesuai dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor. Sekarang konsentrasi kami selama setahun. Jika ada yang membawa lebih dari 2 ponsel, kami akan melakukan penindakan dan penegahan,” ujarnya.

Zaky menilai banyaknya pendaftaran IMEI melalui Batam disebabkan oleh letaknya yang strategis, berbatasan dengan Singapura. “Jika ada beberapa orang dengan KTP bukan Batam, kami akan melakukan penelitian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kasi BKLI) Bea Cukai Batam, Mujiono, menegaskan bahwa joki IMEI bukanlah tindakan yang dibenarkan.

”Aturan registrasi IMEI saat kedatangan penumpang sebenarnya ditujukan untuk memfasilitasi penumpang Indonesia yang benar-benar datang dari luar negeri,” ujarnya.

Mujiono menjelaskan bahwa tindakan joki IMEI yang dilakukan oleh konter besar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, sejauh ini pihaknya tidak menindak joki tersebut karena sesuai dengan aturan.

“Tindakan itu (joki IMEI) hanya untuk keuntungan pribadi. Ini yang dimanfaatkan,” katanya. (*)