batampos – Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan sambutan kepulangan Joko Widodo (Jokowi) usai purnatugas sebagai kepala negara.

Penjabat Sementara Wali Kota Surakarta Dhoni Widianto menyebutkan, beberapa persiapan antara lain pemasangan baliho dan videotron. Untuk baliho dan videotron, akan dipasang di jalur menuju kediaman Presiden Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

”Pemasangannya di beberapa titik, sudah kami tentukan,” kata Dhoni seperti dilansir dari Antara, Jumat (18/10).

Selain itu, dia menjelaskan, ada juga acara penyambutan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

”Kami siapkan acara penyambutan secara sederhana untuk kepulangan Pak Jokowi dan Bu Iriana. Saat ini masih kami koordinasikan,” ujar Dhoni Widianto.

Dhoni mengatakan, penyambutan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Sebab sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Selain itu, lanjut Dhoni Widianto, pemkot masih melakukan konfirmasi ulang kepada pihak protokol Istana. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan para pemangku wilayah di dua kabupaten yang dilalui Presiden Jokowi dari Bandara Adi Soemarmo menuju Sumber, yakni Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar.

”Kami juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk kondusivitas saat penyambutan berlangsung,” tutur Dhoni Widianto. (*)

batampos – Pelantikan presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada Minggu (20/10), untuk mengamankan agenda penting tersebut TNI AD mengerahkan 21.238 prajurit. Mereka berasal dari berbagai satuan dan komando utama (kotama) Angkatan Darat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. ”Jumlah personel TNI AD yang disiagakan dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dengan jumlah 21.238 orang,” ungkap dia.

Puluhan ribu prajurit itu terdiri atas 7.301 personel Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), 3.000 prajurit Kodam III/Siliwangi, 6.396 prajurit Kodam IV/Diponegoro, 2.811 prajurit Kodam V/Brawijaya, serta 1.729 prajurit Kodam Jaya/Jayakarta.

Selain itu, turut terlibat prajurit TNI AD melalui Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 1.424 personel ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), 22 personel ke Koopssus TNI. Terakhir ada 1.000 prajurit yang tergabung dalam pasukan cadangan panglima TNI.

”Personel yang disiagakan merupakan personel yang mengikuti rangkaian upacara HUT ke-79 TNI di Jakarta,” terang Wahyu.

Khusus alat utama sistem persenjataan (alutsista), perwira tinggi bintang satu TNI AD itu menyampaikan bahwa pihaknya menyiagakan alutsista di masing-masing satuan. Mereka dipastikan siap bergerak jika dibutuhkan untuk memperkuat pengamanan VVIP dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. (*)

batampos – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan gas yang kian meningkat bagi seluruh pelanggan khususnya pada sektor industri. Hal ini dilakukan demi mengutamakan keberlanjutan industri tersebut dengan tetap mendukung pada kebijakan pemerintah yang ada.

“Beberapa tahun ke depan, gas akan memiliki peranan yang penting sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi menuju NZE. Kita tahu di negara berkembang seperti Indonesia ini akan terus bertumbuh dari segala aspek seperti industri dan semacamnya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan energi. Saat ini Indonesia menjalin komitmen dengan komunitas di dunia yang ingin merealisasikan terciptanya energi bersih, salah satunya dengan gas bumi” jelas Wiko Migantoro, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero pada Rabu, 16/10/2024 dalam acara Customer Business Forum 2024 (CBF 2024).

Melalui forum CBF 2024, PGN menunjukkan keyakinan dan optimisme dalam memaksimalkan serapan gas yang ada di Indonesia serta membuktikan komitmennya dalam mengutamakan pelanggan demi kemajuan industri. “Melalui forum ini PGN berharap dapat memberikan manfaat untuk pelanggan secara keseluruhan, karena dari sisi pelanggan pun pasti berharap PGN akan menjamin ketersediaan gas demi keberlanjutan industri. Maka dari itu, ke depan PGN akan merambah ke Indonesia Timur dengan melakukan investasi masif demi penyediaan LNG bersih dari hulu ke hilir Indonesia sebagai upaya meyakinkan pelanggan bahwa gas selalu tersedia,” imbuh Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko.

Dalam memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan dan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, PGN telah melakukan berbagai upaya yakni memaksimalkan serapan gas seperti serapan LNG di Jawa Barat yang sudah mencapai 60 BBTUD dimana saat ini layanan gas bumi nasional telah mengalami pergeseran portfolio pasokan yang awalnya didominasi oleh gas pipa, sekarang 60 % dilayani gas pipa dan 40 % dilayani melalui LNG. Tentunya PGN akan terus mengupayakan ketersediaan gas melalui komunikasi aktif dengan regulator, stakeholder termasuk menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau pasar-pasar baru.

“Saat ini demand gas bumi terus meningkat sehingga PGN akan terus berusaha menyediakan gas pipa dengan komunikasi intensif degan pemerintah untuk mengalokasikan gas pipa pada pelanggan industri. Sedangkan sisanya akan diisi oleh supply LNG yang dipasok dari infrastruktur FSRU Lampung, Nusantara Regas, dan Aceh” tegas Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial PT PGN Tbk.

Pembangunan infrastruktur juga sedang digiatkan PGN dengan tujuan gas bumi yang bersumber dari Sumatera dapat didistribusikan hingga Jawa Barat melalui pipa Dumai – Sei Mangke, SSWJ, dan pipa Cisem 2. “PGN secara agresif mengharapkan penyerapan gas secara maksimal oleh industri untuk menjaga keberlanjutan industri salah satunya dengan LNG. Karena LNG menjadi energi pilihan dan signifikan untuk mendukung pasokan energi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan proyeksi ketersediaan pasokan di beberapa wilayah pengembangan baru yang didominasi di offshore,” ucap Ratih.

Dalam forum tersebut juga merupakan ajang diskusi dan komunikasi kedua belah pihak terkait rencana harga gas tahun 2025. Dijelaskan bahwa mekanisme yang digunakan akan tetap sama dengan tahun 2024 yang terdiri dari harga gas pipa dan harga gas regasifikasi. Tentunya harga gas regasifikasi akan bersifat dinamis, menyesuaikan dinamika harga LNG sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator dan kondisi ICP. Diharapkan dengan pemberlakuan harga gas regasifikasi yang dinamis berdasarkan formula ICP, memungkinkan pelanggan memperoleh price signal yang tepat dan harga gas yang tetap kompetitif jika dibandingkan dengan BBM.

“Harga LNG mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Apabila kita lihat pada realisasinya, harga gas cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh supply maupun faktor eksternal, sehingga harga gas dapat rendah maupun tinggi namun tetap mengacu pada ICP. Ini menjadi strategi yang kita terapkan untuk tahun 2025 hingga ke depan mengingat ketersediaan LNG yang lebih dominan dibandingkan gas pipa. Kami sangat mengharapkan sektor industri dapat terus tumbuh dan berkelanjutan,” tambah Ratih.

Terakhir, beberapa hal yang menjadi komitmen PGN bagi pelanggan khususnya sektor industri yakni PGN senantiasa berupaya mendukung pemenuhan gas bumi domestik khususnya pada sektor industri sejumlah sekitar 2500 pelanggan per 2024 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 2700-2750 pelanggan industri pada beberapa tahun ke depan. Mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat akan gas, maka LNG akan menjadi penopang ketersediaan dan keandalan dalam distribusi gas bumi PGN. (*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina pada 2011-2021. Penyidik KPK juga telah memeriksa mantan Komisaris PT Pertamina, A. Edy Hermanto, pada Kamis (17/10).

Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan, penyidik mendalami pengetahuan Edy Hermanto terkait dugaan pengadaan LNG tanpa adanya izin dan persetujuan dari komisaris di PT Pertamina. Pemeriksaan terhadap Edy berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Saksi didalami terkait dengan pengadaan LNG tanpa ada izin dan persetujuan komisaris dan RUPS,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat (18/10).

KPK sebelumnya mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011–2021. Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar USD 113.839.186 itu, KPK lebih dulu menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Tessa menjelaskan, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Kedua tersangka itu berinisial HK dan YA.

“Bahwa terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/7).

HK merupakan Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas PT Pertamina. Sementara, YA merupakan Yenni Andayani, mantan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan PT Pertamina.

“Terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup,” ungkap Tessa.

Mantan Dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya divonis pidana sembilan tahun penjara dan Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Karen Agustiawan terbukti bersalah terkait kasus korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Karen terbukti merugikan negara sebesar USD 113.839.186.60 alias Rp 1.778.323,27. Tindakan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama-sama dengan mantan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

Karen juga diyakini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sebesar Rp 1.091.280.281,81 dan USD 104,016.65. Kemudian memperkaya korporasi CCL LLC seluruhnya sebesar USD 113,839,186.60. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perkara ini.

Karen Agustiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

batampos – Mabes TNI akan melakukan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Jumat (18/10). Hal ini disampaikan oleh Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi saat memeriksa kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis (17/10).

”Baru saja kami melaksanakan Apel Kesiapan, Apel Kesiapan baik personel maupun alutsista TNI Angkatan Udara dalam rangka pengamanan VVIP pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 oktober 2024,” ungkap Tedi kepada awak media.

Perwira tinggi bintang tiga TNI AU itu menyatakan bahwa Apel Kesiapan itu dilaksanakan atas izin Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Menurut Tedi, apel tersebut sengaja dilaksanakan sebelum Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat besok.

”Sebelum kegiatan apel di Monas, TNI Angkatan Udara mengecek seluruh kesiapan. TNI Angkatan Udara mendukung secara penuh demi suksesnya pelantikan presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024,” tegasnya.

TNI AU sudah menyiapkan empat unit pesawat tempur F-16, pesawat angkut yang terdiri atas Boeing 737 Angkut Intai; Boeing 737 400; CN 295; C-130J Super Hercules, dan helikopter yang terdiri atas dua unit Caracal H225 dan satu unit NAS 332 untuk kebutuhan evakuasi medis udara. Seluruh pasukan dan alutsista tersebut diperiksa secara langsung oleh Tedi untuk memastikan tidak ada satupun yang belum siap. (*)