batampos – Sehari pasca aksi demonstrasi oleh ribuan warga perumahan Putrajaya, Tanjunguncang di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam yang menuntut adanya distribusi air bersih berjalan normal di pemukiman mereka, DPRD Batam menyoroti tajam kinerja pengelola air bersih di Batam PT Air Batam Hilir (ABHi) dan SPAM dibawah naungan BP Batam.

“Lambannya penanganan air bersih di daerah itu sangat disayangkan hingga timbulnya desakan dan amarah warga ke kantor BP Batam kemarin, bahkan mereka sempat menutup aktivitas di kawasan industri galangan kapal juga kan bang,” kata Anggota DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, Kamis (19/9).

Baca Juga: Warga Tanjunguncang Demo di Depan Kantor BP Batam, Ancam Tak Ikut Pilkada Jika Air Tak Mengalir Lancar

Ia menyampaikan peristwa tersebut telah mengganggu kondusifitas di tengah masyarakat dan bukan tidak mungkin masih ada daerah lain di Batam yang belum tertangani dengan optimal dalam persoalan air bersih ini.

“Pasti sudah jelas mengganggu aktivitas publik,” jelasnya.

Laporan yang diterima oleh DPRD Batam ini bukan kali pertama, bahkan sebelumya sudah beberapa kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga yang terdampak namun masih nihil solusinya.

“Persoalan ini sudah lama berulang kali terjadi dan kami RDP kan bersama pengelola air dan BP Batam. Tapi iya begitulah, masih aja terjadi persoalan air ini dan puncaknya kemarin amarah warga,” kata dia.

Menurut politisi dari partai Hanura tersebut bahwa air itu kebutuhan dasar manusia tak bisa tawar menawar. Ia menilai, BP Batam dan pengelola tidak memiliki rencana yang matang untuk saluran pipa air di wilayah tersebut.

“Jika ditelusuri dan dari informasi yang didapat pipanya sekarang kecil disana, dan tidak bisa menutupi kebutuhan air warga,” tuturnya.

Di lain sisi pelayanan yang didapat oleh warga tidaklah sebanding dengan pembayaran tarif air yang dinilai tinggi. Hal ini lantaran pengelolaan air bersih tidak lagi dikelola oleh pihak swasta.

DPRD Batam mengingatkan agar pengelola air lebih optimal dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat.

“Karena sesuai undang undang bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

batampos – Polsek Sekupang membantah kebenaran foto yang beredar melalui pesan WhatsApp, yang disebut-sebut sebagai korban begal di kawasan Temiang, Sekupang. Menurut pihak kepolisian, foto tersebut bukanlah foto dari korban yang sesungguhnya. Namun demikian, pihak Polsek Sekupang membenarkan adanya kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah tersebut, dengan korban berinisial EW (46), warga perumahan Ciptaland, Sekupang, Senin (16/9) dini hari.

Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom menjelaskan bahwa insiden ini terjadi pada Senin dini hari (16/9) sekitar pukul 02.00 WIB. Berdasarkan keterangan dari pelapor yang merupakan ayah korban, EW tengah mengendarai sepeda motor Beat Sporty berwarna hitam dari arah Batuaji menuju Sekupang. Saat melewati kawasan Mata Kucing, korban dihadang dan dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal.

“Salah satu pelaku meminta uang kepada korban, sementara pelaku lain memukul korban dari arah belakang, hingga korban terjatuh dan pingsan. Para pelaku kemudian melarikan sepeda motor korban beserta dompet yang berisi STNK, KTP, kartu ATM BCA, dan uang tunai senilai Rp200 ribu,” ujar Kompol Benhur.

Setelah tersadar, korban langsung meminta bantuan kepada seorang pengendara ojek yang kebetulan melintas di lokasi kejadian untuk mengantarnya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, korban meminta tolong kepada tetangganya untuk membayar ongkos ojek tersebut. Tetangga korban kemudian membantu membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka di bagian kepala belakang yang dideritanya.

Dalam peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala serta kehilangan sepeda motornya. Total kerugian yang dialami diperkirakan mencapai Rp8,7 juta.

Lebih lanjut, Kompol Benhur menegaskan bahwa laporan terkait kejadian ini sudah diterima dan proses penyelidikan sedang berlangsung. Pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang terlibat.

“Kami sedang mendalami kasus ini dan pelaku masih dalam penyelidikan. Olah TKP sudah dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung,” tegasnya.

Namun, terkait foto yang beredar luas di media sosial dan pesan berantai WhatsApp, Kompol Benhur menegaskan bahwa foto tersebut bukanlah foto korban yang sebenarnya.

“Kejadian memang benar, tetapi foto yang beredar itu bukan korban, karena korban mengalami luka di bagian kepala, bukan di leher sebagaimana terlihat di foto yang beredar,” ujar Kompol Benhur menambahkan.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya melalui media sosial, dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Polisi mengingatkan agar masyarakat menunggu informasi resmi dari pihak berwenang mengenai kasus ini.

Kapolsek Sekupang juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, terutama saat berkendara di malam hari, mengingat kasus kejahatan jalanan seperti ini sering terjadi di lokasi-lokasi yang sepi dan minim penerangan. Ia juga menyarankan agar warga segera melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, terutama saat melintasi lokasi-lokasi yang rawan pada malam hari. Jika ada kejadian serupa, segera laporkan kepada kami,” pungkas Kompol Benhur. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, mulai melakukan sensus terhadap objek pajak usaha makan dan minum, termasuk kafe, restoran, dan rumah makan di wilayah Batam.

Sensus yang melibatkan 35 petugas ini berlangsung dari 13 September sampai 12 November 2024, dengan tujuan memperbarui data dan menghitung potensi penerimaan pajak dari usaha-usaha tersebut.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah mengatakan, sensus tersebut penting untuk mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah yang berjalan selama ini.

“Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu disetor ke pemerintah. Nanti itu akan berkontribusi buat pembangunan,” katanya, Kamis (19/9).

Kemudian, lini usaha makan minum; restoran maupun kafe, yang beromzet paling sedikit Rp20 juta, wajib menyetorkan pajaknya. Pungutan tersebut juga bersumber dari masyarakat Batam.

“Usaha makan minum di Batam cukup pesat, makanya kita adakan sensus ini untuk update terbaru. Biasanya, kita tahu atau melihat struk yang tertera tax 10 persen itu. Dari situ, pengusaha wajib menyetorkannya ke kasda (kas daerah),” kata Azmansyah.

Hasil sensus tersebut bakal digunakan untuk menghitung potensi penerimaan pajak dari omzet wajib pajak ke depannya.

Berdasarkan data dari dinas, terdapat kurang lebih 1.300 wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makan minum yang sudah terdata. Guna mendukung transparansi penyetoran pajak, Pemerintah Kota (Pemko) Batam memasang tapping box pada mesin transaksi di tiap-tiap tempat usaha.

Tapping box itu berguna memberikan laporan ril mengenai jumlah transaksi. Di sisi lain, sensus makan minum ini meliputi ketersediaan meja, kursi, jumlah kunjungan, serta harga makanan.

Untuk itu, selama pelaksanaan sensus, diharapkan kepada para pelaku usaha dapat memberikan akses buat petugas. Ini merupakan penugasan resmi dalam pendataan objek pajak usaha makan dan minum.

“Nanti akan didapatkan jumlah usaha baru, dan seberapa besar pertumbuhannya di Batam,” ujarnya.

Hingga kini, penerimaan daerah dari pajak restoran dan lainnya sudah mencapai 68 persen atau setara Rp98 miliar dari target Rp136 miliar per tahun. Azmansyah optimistis target tersebut terpenuhi.

Kenaikan taget juga dipengaruhi oleh sektor perekonomian di Batam yang kian membaik dan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan usaha makan minum yang makin masif, membuat pihaknya lebih optimistis. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Sehari pasca aksi demonstrasi oleh ribuan warga perumahan Putrajaya, Tanjung Uncang di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam yang menuntut adanya distribusi air bersih berjalan normal di pemukiman mereka, DPRD Batam menyoroti tajam kinerja pengelola air bersih di Batam PT Air Batam Hilir (ABHi) dan SPAM dibawah naungan BP Batam.

“Lambannya penanganan air bersih di daerah itu sangat disayangkan hingga timbulnya desakan dan amarah warga ke kantor BP Batam kemarin, bahkan apalagi mereka sempat menutup aktivitas di kawasan industri galangan kapal juga kan bang,” kata Anggota DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, Kamis (19/9).

Ia menyampaikan peristwa tersebut telah mengganggu kondusifitas di tengah masyarakat dan bukan tidak mungkin masih ada daerah lain di Batam yang belum tertangani dengan optimal dalam persoalan air bersih ini.

“Pasti sudah jelas mengganggu aktivitas publik,”jelasnya.

Laporan yang diterima oleh DPRD Batam ini bukan kali pertama, bahkan sebelumya sudah beberapa kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga yang terdampak namun masih nihil solusinya.

“Persoalan ini sudah lama berulang kali terjadi dan kami RDP kan bersama pengelola air dan BP Batam. Tapi iya begitulah, masih aja terjadi persoalan air ini dan puncaknya kemarin amarah warga,” katadia.

Menurut politisi dari partai Hanura tersebut bahwa Air itu kebutuhan dasat manusia tak bisa tawar menawar. Ia menilai, BP Batam dan pengelola tidak memiliki rencana yang matang untuk saluran pipa air di wilayah tersebut.

“Jika ditelusuri dan dari informasi yang di dapat pipanya sekarang kecil disana, dan tidak bisa menutupi kebutuhan air warga,” tuturnya.

Di lain sisi pelayanan yang didapat oleh warga tidaklah sebanding dengan pembayaran tarif air yang dinilai tinggi. Hal ini lantaran pengelolaan air bersih tidak lagi dikelola oleh pihak swasta.

DPRD Batam mengingatkan agar pengelola air lebih optimal dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat.

“Karena sesuai UU bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warga,” tutupnya. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Batam, menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara pertama dalam ajang Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024 yang ditaja OJK, untuk kategori Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) tingkat pelajar.

Kemenangan ini diumumkan dalam acara puncak yang diadakan di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin, dengan mengundang para grand finalis dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan syariah bagi generasi muda untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Baca Juga: Mengulik Ragam Kegiatan MAN IC Batam

“Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan syariah, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan ekonomi syariah, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar dia.

ISFO 2024 yang diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia, dibagi menjadi dua kategori lomba utama: Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) dan Kompetisi Wirausaha Muda Syariah (WMS).

MAN Insan Cendekia Batam berhasil unggul dari sekolah-sekolah lainnya, menyisihkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang meraih posisi kedua, dan MAN Insan Cendekia Lampung Timur yang berada di posisi ketiga.

Selain itu, MAN Insan Cendekia Batam juga sukses meraih juara pertama dalam kategori Best Supporter, menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta yang ikut mendukung tim mereka selama kompetisi berlangsung. Prestasi ini semakin memperkuat posisi MAN Insan Cendekia Batam sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia dalam mendorong literasi keuangan syariah.

Kegiatan ISFO 2024 telah diikuti oleh total 4.373 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 858 tim yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Para peserta melalui berbagai tahap seleksi ketat mulai dari tingkat regional hingga nasional.

Pemenang dari setiap kategori mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta produk inklusi keuangan syariah, seperti tabungan SimPel iB untuk pelajar dan tabungan emas untuk mahasiswa, dengan total hadiah mencapai Rp112 juta.

Dalam kategori mahasiswa, Universitas Airlangga meraih juara pertama dalam Kompetisi CCKS, disusul Universitas Indonesia di posisi kedua, dan Universitas Brawijaya di posisi ketiga. Sedangkan, dalam Kompetisi Wirausaha Muda Syariah, juara pertama diraih oleh Universitas Pertamina dengan bisnis MooApps, diikuti oleh Universitas Padjadjaran dan UPN Veteran Jawa Timur. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menuntut kelancaran aliran air bersih diprotes oleh pelaku industri galangan kapal.

Protes ini ditujukan pada aksi massa yang melakukan pemblokiran jalan. Pelaku industri yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri mengecam keras aksi pemblokiran jalan ini sebab melumpuhkan aktifitas produksi di galangan kapal.

“Pemblokiran jalan itu yang disesalkan. Silahkan berunjuk rasa tapi jangan menghalangi pekerja lain untuk bekerja. Banyak anggota yang protes. Beberapa perusahaan galangan di Tanjunguncang sudah mengubah jam masuk kerja dari pukul 07.00 WIB dan Pukul 08.00WIB, menjadi pukul 09.00WIB. Tetapi tetap tidak bisa masuk. Ini kan menghambat kegiatan produksi di galangan kapal,” ujar Ketua DPW Iperido Kepri Ali Ulai melalui sekretarisnya Tia.

Baca Juga: Krisis Air Berkepanjangan, Warga Unjuk Rasa Blokir Jalan Menuju Galangan Kapal

Imbas dari aksi unjuk rasa ini, hampir semua galangan di Tanjunguncang meliburkan karyawan karena terhalang oleh massa hingga pukul 10.00 WIB.

Dikatakan Tia, berdasarkan laporan pengusaha galangan kapal yang bernaung dibawa Iperindo, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan sweeping ke perusahaan.

Karyawan yang sudah masuk kerja dipaksa untuk ikut unjuk rasa. Ini lebih disesalkan lagi dan berharap agar ada upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi kedepannya.

“Yang paling kita sesalkan adanya sweeping ke perusahaan yang meminta pekerja yang ada di dalam perusahaan untuk ikut berunjukrasa,” kata Tia.

“Ya kalau mau unjuk rasa silahkan unjuk rasa, silahkan datang ke tujuan yang tepat. Kita lihat tuntutan warga masalah air, ya silahkan datang ke BP Batam dan ABH, jangan pula galangan kapal yang di minta untuk ikut unjuk rasa,” kata Tia.

Aksi massa yang memblokir dan sweeping pekerja galangan kapal ini dinilai tidak tepat. Ini harusnya tidak terjadi sebab situasi industri galangan kapal yang sedang membaik juga perlu dijaga untuk kemajuan perekonomian di kota Batam.

“Kalau seperti ini bagaimana dengan proyek yang kami kerjakan di galangan, siapa yang bertanggung jawab jika tidak bisa selesai tepat waktu. Mohon pengertian kita semua. Bagaimana pun galangan kapal ini menopang kehidupan banyak orang juga, ” ujar Tia. (*)

Reporter: Eusebius Sara