batampos – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kinerja Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2024 tercatat defisit sebesar Rp153,7 triliun. Angka ini tercatat defisit 0,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun hingga akhir Agustus 2024, pendapatan negara tercatat terkontraksi alias menurun sebesar 2,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1.777 triliun. Angka ini tercatat 63,4 persen dari target yang ditetapkan pada tahun ini.

Meski begitu, Sri Mulyani mengklaim bahwa kontraksi yang terjadi ini tercatat lebih kecil dibandingkan pada bulan sebelumnya. Bahkan, masih lebih kecil dari kontraksi yang terjadi pada Juni 2024.

”Kalau masih ingat, bulan lalu itu tercatat 6,5 persen. Pada bulan Juni bahkan bisa mencapai 8 persen, jadi ini adalah kontraksi dari pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun kita bisa menjaga agar pendapatan negara bisa terus mengejar sesuai targetnya meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa pos pendapatan seperti penerimaan dari pajak badan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (23/9).

Dia menjelaskan, hingga akhir Agustus 2024 belanja negara tercatat telah mencapai Rp1.930,7 triliun. Itu artinya sebesar 58,1 persen dari total pagu belanja negara tahun ini telah dibelanjakan dan pertumbuhannya masih sangat kuat sebesar 15,3 persen (yoy).
Menkeu juga membeberkan, paling banyak belanja negara itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan umum (Pemilu) pada awal tahun. Hingga kemudian, bantuan sosial (bansos) el-nino yang diberikan kepada masyarakat.
”Sejak awal tahun pertumbuhan dari belanja negara selalu double digit, ini karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tahun kita ada kebutuhan pemilu dan kita membelanjakan terutama untuk belanja bansos el-nino itu semuanya menyebabkan belanja negara meningkat dan double digit ini masih bertahan hingga bulan Agustus bertahan 15,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu,” jelas Menkeu.
Dari total pendapatan dan belanja negara itu, Sri Mulyani memastikan bahwa APBN hingga akhir Agustus 2024 mengalami defisit. Di mana situasi keuangan negara memperoleh pendapatan lebih kecil dibanding dengan jumlah pengeluaran pemerintah.
Hingga akhir Agustus 2024, APBN tercatat defisit sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68 persen dari PDB. Menkeu mengklaim, defisit yang terjadi ini masih sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2024.
”Dengan pendapatan dan belanja tersebut kita lihat defisit APBN hingga akhir Agustus sebesar Rp153,7 triliun atau ini artinya 0,68 persen dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Keseimbangan primer kita masih dalam posisi status surplus sebesar Rp161,8 triliun. Ini adalah kinerja APBN akhir Agustus 2024,” paparnya. (***)

Philip Mehrtens menjalani dua kali pembebasan secara simbolis sebelum benar-benar dibebaskan. Butuh berbulan-bulan dan keluar masuk hutan agar tim negosiasi bisa diterima Egianus Kogoya dan kelompoknya yang menyandera pilot asal Selandia Baru tersebut.

DI honai sempit di sebuah kampung di sudut Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, itu, Edison Gwijangge untuk kali pertama bertemu langsung Philip Mehrtens. Beberapa anak buah Egianus Kogoya, kelompok yang menyandera pilot asal Selandia Baru, itu ikut mendampingi.
’’Kepada saya Philip bilang dia sehat dan orang-orang di Kampung Yuguru telah menjaganya dengan baik,” kata Edison, mantan penjabat bupati Nduga itu, tentang pertemuan pada 17 September tersebut.

Pilot Susi Air yang disandera kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya, salah satu faksi dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sejak 7 Februari tahun lalu itu juga meminta pemerintah menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan.

’’Dia juga berharap pemerintah Indonesia menyiapkan makanan agar warga di kampung tersebut bisa makan,” lanjut Edison yang menjabat ketua tim pendampingan masyarakat dan pilot dalam upaya pembebasan Mehrtens kepada Cenderawasih Pos pada Minggu (22/9).
Permintaan Mehrtens itu direspons kedua pemerintahan. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, Polda Papua langsung mengirim permintaan bahan makanan ke Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga.

Edison menyebut bahan makanan yang dikirim adalah beras dan ayam beku.

’’Jumlahnya cukup setidaknya sampai musim yang sedang tidak menentu sekarang ini berakhir,” katanya.

Di kampung itulah Mehrtens dibebaskan pada Sabtu (21/9) pekan lalu. Dia dijemput tim kecil dengan Edison ada di dalamnya. Tim tersebut bertolak dari Bandara Mozes Kilangin, Timika, menggunakan helikopter carteran milik Asian One PK-LTY pukul 08.15 WIT.

Begitu bertemu Mehrtens, tim langsung membawanya dengan helikopter yang sama menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika. Rombongan mendarat pukul 12.04 WIT di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika.

Pembebasan Mehrtens sebuah proses panjang. Edison bertugas sejak awal penyanderaan berdasar surat tugas yang dikeluarkan mantan Pen­jabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo.

Tugasnya melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Egianus Kogoya.

’’Saya bertindak sebagai ketua tim di tingkat keluarga dengan merekrut beberapa intelektual yang rata-rata dari keluarga, tugas kami ke­luar masuk melakukan pende­katan ke kecamatan-kecamatan (distrik) di mana pilot itu ditahan,” ungkapnya.

Dia harus melakukan pendekatan selama berbulan-bulan untuk bisa diterima Egianus dan kelompoknya. Maklum, di kalangan TPNPB-OPM, Egianus termasuk disegani dan memiliki pasukan dan senjata yang cukup leng­kap.

Sebelum akhirnya Mehrtens diserahkan, ujar Edison, telah dilakukan dua pembebasan secara simbolis pada Agustus. Yang pertama pada 3 Agustus di Kampung Luaren, Distrik Wutpaga, Kabupaten Nduga. Saat itu, Egianus selaku pimpinan Kodap (Komando Daerah Pertahanan) III TPNPB mengumumkan demi kemanusiaan, dia membebaskan Mehrtens.

’’Saat itu yang hadir adalah jajaran Kodap III dan warga yang berada di tujuh desa di Distrik Kuyawage,” bebernya.

Pembebasan simbolis kedua terjadi pada 27 Agustus 2024, juga di Kampung Luaren. Sesudah dua pembebasan simbolis itulah Edison bersama tim menemui Mehrtens untuk mengecek kondisinya.

’’TNI-Polri turut andil dalam pembebasan pilot Philip dan Kapolres Mimika AKBP I Ko­mang Budiartha adalah eksekutor dalam pembebasan ini. Sebab, saat tim keluar masuk melakukan negosiasi, beliau yang memfasilitasi pem­biayaan ketemu pilot, termasuk memberikan bahan makanan ke masyarakat,” ungkapnya.

Isu Uang Tebusan

Pembebasan Mehrtens terbilang mengejutkan mengingat dua pekan sebelumnya Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom melansir proposal pembebasan yang diklaim telah disetujui Egianus. Dia mengklaim kalau proposal tersebut buah koordinasinya selama ini dengan Egianus.

Setelah pembebasan, Sebby juga menyebut kalau Mehrtens dibebaskan karena kompensasi uang dari militer dan polisi. Uang itu, sebutnya, diserahkan oleh Edison.

’’Uang kemudian sampai ke tangan kelompok Egianus lewat ’perantaraan sistem keluarga’. TPNPB lalu menyerahkan Philip, kemudian Philip diserahkan ke militer dan polisi Indonesia,” kata Sebby, seperti dikutip dari AFP.

Namun, Satgas Operasi Damai Cartenz dan pemerintah Selandia Baru menampik klaim itu. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebut diplomasilah yang membuat Mehrtens bisa bebas.

’’Sungguh memalukan bahkan ada yang berpikiran suap terlibat dalam hal ini. Kami tidak membayar tebusan, ka­mi tidak memberikan suap,” ka­ta Peters kepada Radio New Zealand.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Bayu Suseno juga memastikan tidak ada permintaan tebusan da­ri Egianus. ’’Tidak ada syarat lain yang diminta juga,” tegasnya.

Layaknya Tamu
Selama di Yuguru, Edison menyebut Mehrtens dihormati layaknya tamu. Karena itu pula, sebelum dia dibebaskan, masyarakat setempat menggelar prosesi bakar batu.
Begitu pula ketika Mehrtens akan dibawa dari Kuyawage ke Yuguru, lanjut Edison, war­ga setempat juga melakukan prosesi serupa.

Bakar batu pu­nya berbagai nama di berba­gai sudut Papua. Di Wamena, misalnya, disebut kit oba isogoa. Sedangkan di Nduga namanya kerep kan.

’’Prosesi bakar batu punya nilai sosial yang kompleks. Salah satunya untuk penghormatan kepada tamu yang akan pulang,” jelas Edison. (*)

batampos – Menjelang turun takhta, kesibukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkurang. Kemarin atau 27 hari menjelang lengser, Jokowi berkunjung ke Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Di dua tempat tersebut, Jokowi meresmikan smelter.

Di NTB, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. Peresmian itu menandai langkah penting dalam hilirisasi industri tembaga Indonesia.

’’Saya gembira pada pagi hari ini (kemarin pagi, red), sebagai pemilik cadangan tembaga yang masuk dalam tujuh besar dunia, Indonesia telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga,’’ ujarnya.

Jokowi menyinggung pentingnya peralihan struktur ekonomi Indonesia.

Dari yang selama ini bergantung pada konsumsi domestik, menuju ekonomi yang bertumpu pada produksi.

’’GDP ekonomi kita 56 persen itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus diubah,” katanya.

Menurut dia, Indonesia kini memasuki fase baru dengan pengoperasian smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk. Sebab, Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengolahnya menjadi produk-produk siap pakai. ’’Kita ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada Indonesia,’’ ungkapnya.

Smelter tembaga dengan nilai investasi Rp 21 triliun tersebut menggunakan teknologi canggih untuk meng-hasilkan katoda sebagai pro­duk utama. Jumlah yang dihasilkan adalah 220 ribu ton ka­toda tembaga. Smelter tersebut juga akan menghasilkan 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat setiap tahun.

Dari Sumbawa Barat, Jokowi langsung menuju Gresik, Jawa Timur. Dia meresmikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Inte­grated Industrial dan Port Es­tate (JIIPE) Kecamatan Manyar.

Smelter tersebut diklaim mampu mendongkrak pendapatan negara hingga Rp80 triliun. Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan awal mula perencanaan proyek yang berjalan alot pada 2017 lalu. Hal itu tidak terlepas dari nilai investasi yang mencapai Rp56 triliun.

’’Sehingga perusahaan harus benar-benar mengalkulasi dan menghitung secara terperinci,’’ ungkapnya.

Upaya yang dilakukan membuahkan hasil. Terbukti dengan diselenggarakannya groundbreaking PTFI pada Oktober 2021 silam. ’’Alhamdulillah, setelah 3 tahun kurang 4 bulan, proses produksi bisa diresmikan,’’ ujarnya.

Jokowi mengapresiasi kerja keras jajaran direksi dan karyawan PTFI. Apalagi, mereka mampu menyulap lahan seluas 100 hektare sesuai target. Proyek tersebut juga diharapkan mampu mendorong percepatan hilirisasi industri pertambangan yang berdampak luas kepada masyarakat.

’’Milik Indonesia, saya pun telah menghitung revenue pendapatan negara bisa mencapai Rp80 triliun tiap tahunnya,’’ beber pria asal Solo itu.

Smelter PTFI dirancang dengan kapasitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Jumlah tersebut didapatkan langsung dari tambang bawah tanah terbesar di dunia yang berada di Papua. Selanjutnya, diolah di smelter yang berada di Gresik.

’’Mampu menghasilkan setidaknya 600 ribu ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak,’’ ungkap Presiden PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Dia menegaskan, proyek itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pemerintah. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. ’’Demikian halnya dengan komunikasi dan sosialisasi bersama masyarakat. Alhasil, progres pembangunan smelter bisa selesai tepat waktu sesuai kurva yang disepakati,’’ bebernya. (*)